Senin, 16 Sep 2019 11:58
  • Home
  • Opini
  • Penetapan Kivlan Zen Sebagai Tersangka Telah Sesuai Prosedur

Penetapan Kivlan Zen Sebagai Tersangka Telah Sesuai Prosedur

Medan (utamanews.com)
Oleh: Eka Susanti, Pengamat Masalah Sosial Politik
Minggu, 09 Jun 2019 15:09
@ismed_nahdi
Kivlan Zen
Pihak Kepolisian telah menetapkan Kepala Staf Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Mayjend (Purn) Kivlan Zen sebagai tersangka kasus dugaan makar. Hal tersebut lantas menjadi deretan daftar tokoh yang disangka pasal serupa.

"Alat buktinya sudah cukup maka penyidik memiliki pertimbangan untuk meningkatkan status hukumnya sebagai tersangkat", tutur Dedi selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat.

Dedi juga menegaskan bahwa penangkapan Kivlan sebagai tersengka sudah sesuai koridor hukum dan prosedur yang ada. Penyidik juga telah memeriksa beberapa saksi ahli. "Udah beberapa saksi, termasuk saksi ahli juga dimintai keterangan. Saksi ahli bahasa, pidana, ITE sudah dimintai keterangan juga. Jadi intinya penyidik akan segera menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini", tuturnya.

Sebelumnya Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Mayjend (Purn) Kivlan Zen terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Pemeriksaan dilakukan selama hampir 16 jam, sejak kamis 16 Mei 2019, pada pukul 10.00 hingga pukul 01.30, ia juga dicecar dengan 51 pertanyaan.


Kivlan yang awalnya selalu mengelak dari dugaan kasus makar, tampak melunak usai pemeriksaan tersebut. Dia mempercayakan segenap penanganan kasus kepada Polri. Bahkan dia menghimbau agar orang yang ada di barisannya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perundang- undangan yang ada.

Dalam kasus ini, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono juga turut angkat bicara, menurutnya meski Kivlan Zen adalah mantan anggota TNI, tapi tetap harus mentaati hukum yang ada. "Kalau pensiunan kan sudah bukan tentara, itu sudah sipil seperti saya rakyat biasa. Jadi, kita sesuai hukum", tutur Hendropriyono.

Dirinya juga memberikan saran kepada Kivlan Zen, Jika memang terbukti melakukan pelanggaran, maka harus mengikuti proses hukum yang berlaku. "Kalau ada pelanggaran hukum, ya konsekuen. Kalau tidak ya tidak", tutur Hendro.

Kivlan telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penyebaran hoax dan dugaan makar oleh Jalaludin. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/0442/V/2019. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) serta UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan/atau pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 juncto pasal 87 dan/atau pasal 163 bis juncto pasal 107.


Namun sepertinya Kivlan juga pernah tersandung masalah yang sama di tahun 2017. Dimana saat itu Kivlan Zen menjadi tersangka makar bersama aktifis lain seperti Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Alvin Indra.

Kivlan dkk juga dijerat pasal 28 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE dan /atau pasal KUHP juncto pasal 110 KUHP tentang perbuatan makar. Mereka menduga ingin memanfaatkan aksi massa 212 sebagai momentum untuk berbuat makar. Tentu siapapun tahu bahwa yang melanggar hukum ya dihukum. Semua warga negara haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Parahnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyerang balik Kivlan Zen terkait tudingan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang licik. Kivlan juga menuding bahwa SBY bertindak licik saat Pilpres 2019. Bahkan SBY dan Partai Demokrat disebut ingin menjegal Prabowo Subianto batal menjadi capres di Pilpres 2019. Rachlan Nashidik juga sepakat atas ucapan presiden ke empat RI KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) tentang Kivlan Zen.


"Kivlan Zen itu, Mayjen Kunyuk, hal tersebut dinilai karena dinilai liar dan biang onar", tutur Rachland Nashidik.

Sebelumnya diberitakan juga, bahwa Andi arief tengah bercuit mengenai setan gundul yang muncul di tengah perjalanan perjuangan koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan pengusung Prabowo- Sandiaga. Andi mengatakan melalui cuitannya bahwa 'setan gundul' itu memberikan masukan kepada Prabowo yang menurutnya sesat.

Jika melihat pada rekam jejaknya, tentu Kivlan Zen merupakan tokoh yang cukup berpengaruh, dimana ia dapat menggerakkan massa untuk tujuan politis. Namun hukum tetaplah harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, penangkapan sosok Kivlan Zen tentu sudah sesuai prosedur penyelidikan, sehingga Kivlan juga harus menghormati segala proses yang ada.
Editor: Iman

T#g:Kivlan ZenMakar
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Senin, 22 Jul 2019 15:12

    Mabes TNI Bentuk Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen

    Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akan membentuk Tim Bantuan Hukum yang akan bekerjasama dengan Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat

  • Jumat, 21 Jun 2019 11:31

    Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. meminta penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, yang ditahan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api illegal.Hal ter

  • Kamis, 20 Jun 2019 12:00

    Jadikan Hukum Sebagai Panglima, Polda Sumut Harus Tuntaskan Kasus Makar

    Presidium Pengawal NKRI meminta aparat kepolisian Polda Sumatera Utara untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

  • Sabtu, 15 Jun 2019 12:05

    PKC PMII Sumut: Kasus dugaan makar di Sumut harus tuntas sampai ke pengadilan

    Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) mengingatkan kembali akan proses penanganan kasus dugaan makar yang masih ditangani oleh aparat kepolis

  • Kamis, 13 Jun 2019 15:13

    Tolak Makar dan Bersatu Kembali Mendukung Hasil Pemilu Yang Konstitusional Untuk Kemajuan Bangsa

    Abad ke-21 memang menjadi abad yang penuh tantangan bagi bangsa ini. Berakhirnya era Orde Baru diganti dengan Orde Reformasi di penghujung abad ke-20 menimbulkan dilema dan tantangan yang beragam, dar

  • Jumat, 17 Mei 2019 13:57

    DPP AJH Menolak Gerakan Kedaulatan Rakyat Jelang Pengumuman 22 Mei 2019

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) menolak rencana pengerahan massa besar- besaran dengan istilah People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat jelang Pengumuman 22 Mei 201

  • Selasa, 14 Mei 2019 08:44

    Babak baru kasus dugaan makar, Polisi tangkap Eggi Sudjana

    Aparat kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana.

  • Selasa, 14 Mei 2019 03:14

    Menelisik Bisnis Galang Massa Ala Kivlan Zen

    Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief membongkar bisnis Kivlan Zen pada media 1998 silam sebagai balasan atau respons terhadap tudingan Kivlan Zen yang ditujukan kepada Ketua Umum Demokrat Susilo Ba

  • Sabtu, 11 Mei 2019 09:11

    Polisi amankan Kivlan Zen saat mau ke luar negeri lewat Batam

    Viral di media sosial, foto petugas menemui Kivlan Zen di Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan surat panggilan terkait laporan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) dan dugaan makar.Kabag

  • Kamis, 09 Mei 2019 18:09

    Kapoldasu: Jangan Coba-coba Berbuat Makar

    Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH menegaskan agar elit jangan coba berbuat makar, karena Kepolisian dan TNI akan menindak dan menerapkan hukum. "Saya tidak akan ragu-ragu untuk menerapkan p

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak