Minggu, 24 Jan 2021 19:00
  • Home
  • Opini
  • Pemerintah Mempercepat Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah Mempercepat Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Putu Prawira )*
Jumat, 27 Nov 2020 02:27
@setkabgoid
Presiden Jokowi makan siang bersama para buruh pabrik sepatu PT KMK Global Spors, di Kel. Talagasari, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4) siang
Pemerintah merancang aturan turunan UU Cipta Kerja berupa rancangan peraturan Presiden dan rancangan peraturan pemerintah. Kementerian keuangan dan 19 kementrian atau lembaga lain bekerja keras menyelesaikannya. Masyarakat tak hanya bisa membaca RPP dan RPerpres, tapi juga memberi masukan melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

Meski sudah diresmikan bulan Oktober 2020 lalu, UU Cipta Kerja belum bisa dilaksanakan 100% di lapangan. Pemerintah membuat 44 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) sebagai aturan turunan dari UU tersebut. Pemerintah juga tak merahasiakan aturan turunan tersebut, karena bisa diakses melalui website.

Selain bisa dibaca, masyarakat juga bisa memberi masukan agar nantinya RPP dan Rperpres bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah memperhatikan rakyat karena mau mendengar suara mereka. Juga memperlihatkan pemerintahan yang demokratis dan ada transparansi ketika suatu aturan turunan Undang-Undang dibuat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa target selesainya RPP dan Rperpers adalah November atau paling lambat Desember 2020. Sebanyak 19 lembaga dan kementrian bekerja sama dengan kementrian keuangan menggodok aturan turunan itu.


Ada 40 RPP dan 4 Rperpres yang akan membuat pelaksanaan UU Cipta Kerja di lapangan jadi lancar. Namun ada RPP dan Rperpres yang memang tidak di-upload ke portal resmi UU Cipta Kerja, karena tidak semua butuh masukan masyarakat. Namun jumlahnya hanya 30% dari total RPP dan Rperpres.

Penggodokan aturan turunan UU Cipta Kerja memang melibatkan berbagai kementerian dan pihak lain yang terkait aturan tersebut. Misalnya tentang pengaturan haji dan umroh. Kementrian Keuangan bekerja sama dengan Kementrian Agama dan berbagai biro haji dan umroh. Sehingga akan ada koordinasi yang menghasilkan aturan turunan yang berkualitas baik.

Kolaborasi memang dibutuhkan agar 44 RPP dan Perpres dibahas oleh ahlinya, lalu siap di-launching ke masyarakat. Tujuannya agar aturan turunan ini lekas selesai dan diterapkan di lapangan. Masyarakat juga akan menyetujuinya, karena paham bahwa RPP dan Perpres ini akan memperbaiki semua sektor. Mulai dari ekonomi, agama, hingga pertanian dan investasi.

Jika UU Cipta Kerja sudah siap beserta dengan peraturan presiden dan peraturan pemerintah, maka diharap akan ada perubahan positif, terutama di bidang ekonomi. Jika ada pebisnis yang akan mengajukan izin usaha, maka maksimal akan keluar dalam 10 hari. Beda dengan yang dulu, yakni 14 hari, itupun masih bisa molor.


Selain itu, usaha perorangan pun bisa mengajukan izin usaha berbasis resiko. Pebisnis hanya perlu untuk mengisi data berupa identitas asli, NPWP, rencana lokasi, data kepemilikan lahan, jangka waktu, dan data-data lain. Izin akan keluar dan pebisnis bisa lega karena usahanya memiliki legalitas, sehingga tidak akan kena masalah ke depannya.

Pemercepatan pembentukan aturan turunan UU Cipta Kerja juga dimaksudkan agar selesai tepat waktu dan bisa menangkap momen, ketika sudah ada banyak investor asing yang bersiap masuk ke Indonesia. Mereka mengikuti dinamika UU Cipta Kerja dan merasa lega karena akan dimudahkan langkah bisnisnya.

Investor asing tersebut bergerak di bidang manufaktur, elektronik, karet, dan lain-lain. Masuknya mereka akan sangat baik karena pabrik yang dibangun akan mengurangi jumlah pengangguran. Sehingga efeknya, daya beli naik karena semua orang punya pekerjaan dan tak lagi putus asa karena jadi korban PHK.

Akselerasi aturan turunan UU Cipta Kerja sangat ditunggu masyarakat karena akan ada perubahan di berbagai bidang. Mulai dari perbaikan birokrasi, pembangkitan sektor ekonomi, kehutanan, dan lain-lain. Indonesia akan selamat dari krisis ekonomi jilid 2 dan bisa bangkit lagi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini
Editor: Iman

T#g:Pabrikinvestor
Berita Terkait
  • Jumat, 22 Jan 2021 06:22

    Gubernur Edy Rahmayadi Upayakan Investor Untuk Optimalkan Pembinaan Atlet Sumut

    Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara (Sumut) diminta fokus dan terus memperkuat pembinaan altet di semua cabang olahraga. Karena selain akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasiona

  • Kamis, 22 Okt 2020 17:42

    Hairil Anwar Sarankan Warga Sekitar PT Primadaya Plastisindo Mengadu Ke DPRD Binjai

    Terkait adanya aksi penolakan/ protes dari masyarakat tentang rencana dibangunnya Pabrik Plastik "PT Primadaya Plastisindo" di Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, akhirnya disikapi oleh DPRD

  • Rabu, 21 Okt 2020 18:41

    PT Primadaya Plastisindo Janji Beri CSR Pada Masyarakat Kebun Lada, Binjai

    Aksi penolakan dan kecaman dari masyarakat terkait rencana dibangunnya Pabrik Plastik "PT Primadaya Plastisindo" di Kelurahan Kebun Lada, terus dilakukan warga sekitar, khususnya warga Lingkungan l da

  • Rabu, 21 Okt 2020 16:11

    Masyarakat Kebun Lada Tolak Pembangunan Pabrik Primadaya Plastisindo

    Rencana pendirian pembangunan PT Primadaya Plastisindo, menuai polemik. Sebab, masyarakat Kota Binjai, khususnya warga Jalan Madura, Lingkungan lll, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, melak

  • Selasa, 22 Sep 2020 14:52

    Lebih Baik Investor Dalam Negeri Daripada Investor Asing, Banyak Persaingan Tidak Sehat

    Wali Kota Tebing tinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian menghadiri Sosialisasi North Sumatra lnvest (NSI) dan Quick Response Code Indonesian Standard (ORIS) yang d

  • Rabu, 26 Agu 2020 00:56

    Edy Rahmayadi Tawarkan 7 Proyek Prioritas untuk Investor Singapura

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menawarkan tujuh proyek prioritas sebagai peluang investasi kepada para investor Singapura. Ketujuh proyek terdiri dari satu sektor pariwisata yang

  • Senin, 08 Jun 2020 18:48

    Dandim 0824/Jember Cek Penerapan Physical Distancing Di Perusahaan

    Sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Kabupaten Jember, dalam patrolinya di wilayah Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, singgah di perusahaan Spri

  • Sabtu, 06 Jun 2020 09:56

    Wabup Darma Wijaya Tinjau Pembangunan Pabrik Ikan Patin PT. KNA di Sentang, Sergai

    Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup) H. Darma Wijaya SE, didampingi Camat Teluk Mengkudu Romian Parulian Siagian, S.STP, M.Si, meninjau pembangunan pabrik ikan Patin PT. Kaiuosei Nusantara Abadi di De

  • Rabu, 15 Apr 2020 23:15

    Gubernur: Kebutuhan APD dan Masker di Jabar Akan Terpenuhi

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, salah satu produsen Alat Pelindung Diri (APD), masker bedah, dan baju hazmat di Kabupaten Bogor, PT. Multi One Plus, akan meningkatkan jumlah produksi, sehingga

  • Selasa, 14 Apr 2020 12:14

    Kapolres dan Dandim 0824/Jember Tinjau Penerapan Physical Distancing Pabrik Cerutu Bobin Arjasa

    Penerapan physical distancing atau jarak antar orang, dalam rangka mencegah penularan covit 19 di Kabupaten Jember, benar-benar dilakukan pengawasan, baik di tingkat Kabupaten Jember hingga di tingkat

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak