Kamis, 17 Okt 2019 13:41
  • Home
  • Opini
  • Patut Diapresiasi, Persidangan di MK Telah Berjalan Jujur dan Adil

Patut Diapresiasi, Persidangan di MK Telah Berjalan Jujur dan Adil

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian Parahita, pengamat hukum
Rabu, 10 Jul 2019 03:10
Detik.com
Saldi Isra
Sebelumnya, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjamin akan memutuskan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara adil sesuai perintah agama yang dianutnya. Hal ini pula akan dilakukan delapan hakim konstitusi lainnya yang menjadi anggota Majelis.

"Bagi kami Majelis Hakim yang beragama Islam, Insyaallah akan berpegang teguh amanat QS An- Nissa (4) : 58. Bagi Hakim Manahan Sitompul berpegang teguh pada amanat perjanjian lama dan Hakim Palguna berpegang teguh pada Kitabnya," tutur Anwar Usman.

Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon nomor urut 02 Prabowo- Sandiaga, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa pihaknya siap menerima apapun keputusan MK atas PHPU Presiden dan Wakil Presiden ini. Yang pasti, semua pihak berkehendak mewujudkan keadilan untuk bangsa ini sesuai QS An- Nissa : 135 yang dipajang di gedung MK.

"Semua pihak yang hadir, pihak kami, Termohon, Pihak terkait, Bawaslu, semuanya berkehendak mewujudkan/ menegakkan keadilan untuk bangsa ini sesuai amanat QS An-Nissa : 135," tutur Bambang dalam ruang sidang MK.


Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mendoakan kubu Paslon 02 dan mendoakan agar seluruh proses Pemilu berjalan dengan baik. Namun menurutnya, tugas belum selesai setelah putusan ini lantaran semua pihak harus berupaya agar Indonesia terus lebih baik. "Yang terpenting, menjadi tugas bersama meminimalisasi risiko perpecahan karena masyarakat terbelah selama proses pemilihan umum untuk bangsa yang lebih baik," katanya.

Ketua KPU Arief Budiman mengaku bersyukur atas persidangan yang berlangsung dengan lancar dan kondusif. Ia kemudian mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen penyelenggara pemilu, termasuk KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Panitia pemilihan kecamatan, penyelenggara pemungutan suara, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara yang telah bekerja keras untuk menyukseskan penyelanggaraan Pemilu 2019.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersama- sama berupaya dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil," tutur Arief.

Pada kesempatan berbeda, Denny Indrayana selaku anggota tim kuasa hukum pemohon pasangan calon Prabowo- Sandiaga meyakini bahwa putusan hakim MK berpegang teguh pada prinsip- prinsip yang mengedepankan kejujuran dan keadilan.

"Tegaknya prinsip atau dalam konstitusi disebut asas pemilu yang luber jujur dan adil. Itu yang kita yakini," tutur Denny.


Apapun keputusan MK merupakan keputusan yang bersifat final dan sudah semestinya semua pihak menghormati dan menjalankannya. Salah satu bukti kejujuran MK adalah, sidang PHPU yang digelar dan disiarkan melalui stasiun televisi dan streaming, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke MK untuk menyimak jalannya persidangan.

Joko Widodo juga menilai bahwa persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi telah berjalan secara adil dan transparan. "Syukur alhamdulillah, malam ini kita telah sama- sama mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi. Kita semua saksikan proses sidang di MK yang diselenggarakan secara adil, transparan, disaksikan langsung rakyat Indonesia," ucap Jokowi.

Mahkamah Konstitusi adalah langkah konstitusional terakhir yang bisa ditempuh, sehingga tidak ada proses hukum lagi, apabila MK telah menyampaikan putusannya. 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Prabowo yang hendak berkonsultasi kepada tim hukumnya terkait dengan langkah hukum yang bisa ditempuh usai putusan MK. Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan tim hukumnya untuk mencari tahu apakah masih ada langkah hukum atau langkah konstitusi lainnya setelah MK memutuskan menolak seluruhnya gugatan sengketa pilpres 2019. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Konstitusi telah menolak semua gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden- calon wakil presiden Prabowo- Sandiaga.

Menurut Majelis Hakim MK, permohonan pihak pemohon tidaklah beralasan menurut kacamata hukum. Dengan demikian, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi- Ma'ruf Amin lah yang akan memimpin Indonesia pada periode 2019- 2024.

Meski demikian, langkah kubu 02 dalam mengajukan sengketa melalui jalur konstitusi patutlah diapresiasi. Sikap kenegarawanan Prabowo sepatutnya diteladani oleh para simpatisan dan pendukungnya meski ada rasa kecewa karena jagoan yang didukung belum berkesempatan duduk di kursi pemerintahan tertinggi di NKRI.
Editor: Iman

T#g:Hakim
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Sep 2019 10:17

    Ketua PN Medan Sumpah 50 Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024

    Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus, Dr Djaniko M H Girsang SH MH, mengambil sumpah/janji 50 anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/

  • Selasa, 25 Jun 2019 19:05

    Tak Hadirkan Saksi Kasus Narkotika, Ketua Majelis Hakim Nasehati JPU

    Disinyalir kurang becus dalam administrasi, Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Rantauprapat, dicecar nasehat oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara,

  • Sabtu, 22 Jun 2019 03:22

    Menyorot Kredibilitas Hakim MK

    Dalam persidangan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Hukum Prabowo- Sandiaga mengajukan 15 petitum yang meminta MK untuk mendiskualifikasi keikutsertaan Jokowi- Ma'ruf Amin dalam ko

  • Sabtu, 16 Mar 2019 20:46

    Plt Bupati Labuhanbatu Berpesan Dewan Hakim MTQ dan FSQ Berlaku Adil

    Plt. Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT meminta kepada seluruh Dewan Juri atau Dewan Hakim dalam bekerja atau memberikan penilaian kepada para peserta MTQ dan FSQ dapat memberikan p

  • Kamis, 28 Feb 2019 14:28

    Pemerintah Dukung Penuh Upaya Mahkamah Agung Wujudkan Peradilan Bersih

    Presiden Jokowi hadir dalam acara Sidang Pleno Mahkamah Agung RI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Rabu (27/2/2019).Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerinta

  • Jumat, 04 Jan 2019 14:34

    Panglima TNI Silaturahmi Dengan Ketua Mahkamah Agung

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S., Kababinkum TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, S.H., M.H. dan Kadilmiltama Mayjen TNI

  • Selasa, 28 Agu 2018 13:38

    Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Di-OTT KPK RI

    Marsudin Nainggolan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas 1A Khusus, dan Wahyu Prasetyo Wibowo, Wakil Ketua PN Medan, akhirnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Tim Komisi Pemberantasan Korups

  • Sabtu, 26 Agu 2017 10:06

    Pelaku Cabul Divonis Bebas, Keluarga Korban Kecewa pada PN Lubuk Pakam

    Meri Cristina Sembiring (41) ibu kandung dari almarhum Febriani Gurusinga (14) yang merupakan korban cabul, terlihat seperti orang linglung pasca Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam yang memvonis bebas

  • Rabu, 21 Jun 2017 10:01

    Gubernur Silaturahmi dan Berbuka Puasa Bersama Jajaran Pengadilan Tinggi

    Gubsu Tengku Erry Nuradi Tengku Erry Nuradi MSi menghadiri silaturahmi dan berbuka puasa Forkopimda Sumut bersama jajaran keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan di Ruang Cakra Pengadilan Tinggi Jalan

  • Kamis, 11 Mei 2017 17:41

    Setelah Vonis Ahok 2 Tahun, 3 Hakim ini dapat promosi

    Hakim Dwiarso Budi Santiarto mendapat promosi. Berdasarkan hasil rapat TPM Hakim 10 Mei 2017, Ketua Majelis Hakim perkara dugaan penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini kini mend

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak