Kamis, 23 Jan 2020 01:16
  • Home
  • Opini
  • Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Selasa, 10 Sep 2019 07:50
Humas DPRD Sumut
Sutrisno Pangaribuan
Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu keputusan menyerahkan penyelesaian APBD Perubahan TA.2019 ke Kemendagri. Beberapa oknum anggota DPRD diduga sebagai "aktor intelektual" gerakan melanggar tata tertib, melakukan manuver. Salah satunya tindakan "over acting" anggota BKD yang mencoba mengaitkan kehadiran Anggota DPRD di sidang paripurna dengan kode etik.

Oknum Anggota BKD DPRD itu "cari muka" dengan menyerahkan daftar kehadiran 31 Anggota DPRD kepada pimpinan. Tindakan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sidang paripurna. Sementara kegiatan paripurna pembahasan APBD Perubahan TA.2019 jelas- jelas melanggar tata tertib. Tindakan tersebut merupakan pelangaran kode etik, namun oknum anggota BKD tersebut sudah gelap mata, aksi akrobatik lebih penting daripada menegakkan tata tertib.

Sikap ngotot dari oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan sidang paripurna dengan menabrak aturan patut diduga berkaitan dengan "sesuatu". Ungkapan "tidak ada makan siang gratis" dalam politik diduga kuat terjadi dalam sidang paripurna "illegal". Pernyataan demi "kepentingan rakyat" sebagai bentuk kebohongan publik. Selama 5 Tahun sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, belum pernah ada perdebatan menyangkut rakyat. Perdebatan hanya seputar upaya mengakomodasi kepentingan orang per orang maupun kelompok.


Jejak digital masih menyimpan perubahan sikap dari beberapa oknum anggota DPRD yang awalnya menolak, namun di akhir sangat  bersikukuh melanjutkan paripurna meskipun melanggar tata tertib. Perubahan itu tidak berdiri sendiri, diduga ada "sesuatu" yang memengaruhi perubahan sikap tersebut. Ada oknum yang "garang" mengoreksi sikap gubernur, namun menjadi penggonggong utama mendukung paripurna "illegal".


Tahun 2018 juga tidak ada Perubahan APBD TA.2018, karena arogansi sikap gubernur. Namun mereka yang teriak "demi kepentingan rakyat" kemarin siang, bungkam, dan sama sekali tidak berani menyatakan sikap kepada gubernur. Bahkan tidak ada kelompok masyarakat yang melakukan tekanan "aksi". Sikap inkonsisten "seirama" tersebut muncul ketika Ketua DPRD memutuskan menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri.

Ada manuver oleh oknum anggota DPRD, ada pula "aksi" tekanan publik kepada Ketua DPRD. Kalau Gubernur yang menolak APBD Perubahan TA.2018, boleh; kalau DPRD yang menolak karena ingin menegakkan aturan, tidak boleh! Paripurna harus dijalankan meskipun melanggar tata tertib, bahkan hanya dihadiri 51 orang pun mainkan. Sementara syarat kuorum untuk pengambilan keputusan tentang Ranperda harus dihadiri sekurang- sekurangnya 2/3 dari 100 anggota DPRD. Syarat minimal kuorum adalah 67 orang hadir secara fisik, bukan 67 tanda tangan.

Maka sesuai dengan proses diatas, Kemendagri harus menolak melakukan evaluasi terhadap Ranperda produk sidang paripurna "illegal". Jika Kemendagri juga tetap melakukan evaluasi, maka Kemendagri pun menjadi bagian yang turut bertanggungjawab secara moral dan hukum atas pelanggaran tata tertib DPRD. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak semula telah mengingatkan semua pihak untuk patuh dan taat terhadap tata tertib. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan tidak ikut bertanggungjawab terhadap proses dan hasil paripurna yang tidak sah. Dan jika kemudian ada persoalan hukum yang muncul akibat pelanggaran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tidak terlibat, namun bersedia memberikan bukti- bukti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja.
Editor: Sam

T#g:dprdsuGubsuPDIPSutrisno Pangaribuan
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Rabu, 08 Jan 2020 08:38

    Zeira Salim Anggota DPRD Sumatera Utara Minta Izin PT. LBI Dicabut

    Terkait banjir bandang yang melanda Dua (2) Desa tiga (3) Dusun yang merusakkan Seratus Lebih Rumah Warga dan 5 Orang Meninggal Dunia 2 orang lagi belum ditemukan jasadnya hingga sampai saat ini.Berda

  • Senin, 30 Des 2019 10:40

    Menutup Akhir Tahun, BMI dan Mahasiswa Kota Batam Santuni Yatim Piatu

    Organisasi sayap partai PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) dan Mahasiswa dari beberapa Kampus di Kota Batam menggelar santunan kepada Yatim Piatu, Minggu, 29 Desember 2019.Ketua DPC  Ba

  • Senin, 25 Nov 2019 08:05

    Hasyim: Mari kita bangun Kota Medan dengan semangat gotong-royong

    Tantangan pembangunan ke depan cukup berat, tapi jika dilakukan dengan bersama-sama serta dilandasi semangat gotong-royong, tentunya semua yang menjadi kendala dapat diatasi. Saat ini prioritas utama

  • Jumat, 08 Nov 2019 16:08

    Dukung Sekda, Ketua Fraksi PDIP: ASN Pemkab Sergai Harus Berdomisili Di Wilayahnya

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Togar Situmorang, S.Pd menyatakan dirinya mendukung penuh dengan adanya pernyataan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)

  • Sabtu, 02 Nov 2019 19:12

    Plt Wali Kota Hadiri Syukuran Pelantikan Ketua DPRD Sumut

    Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri syukuran atas pelantikan Drs Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut Komplek Tasbi Blok RR Me

  • Selasa, 17 Sep 2019 19:57

    Paul Simanjuntak Kembali Berjuang Bersama Rakyat

    Paul Mei Anton Simanjuntak dilantik untuk kedua kalinya sebagai Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Periode 2019- 2024.Sebelumnya, KPU Kota Medan telah men

  • Selasa, 17 Sep 2019 08:47

    Edy Rahmayadi Sebut DPRD Sumut Teman Berpikir dan Bekerja

    Sebanyak 100 Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024, resmi dilantik, Senin (16/9), dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan

  • Senin, 16 Sep 2019 20:06

    Masa Pendaftaran Balon Bupati/Wakil Bupati PDIP Sergai Berakhir, 5 dari 10 Pendaftar Kembalikan Formulir

    Para kandidat yang akan bertarung di pemilihan Bupati Serdang Bedagai pada periode 2020-2025 mendatang sudah mendaftarkan diri ke partai bermoncong putih, PDI Perjuangan.Diketahui Partai PDI-P membuka

  • Selasa, 10 Sep 2019 19:10

    P-APBD 2019 dan R-APBD 2020 Disetujui DPRD Sumut, Gubernur Apresiasi Kerja Keras Dewan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Ang

  • Senin, 09 Sep 2019 09:09

    Staf Ahli Gubsu, Gunakan Keahliannya

    Masa pemerintahan Gubernur Sumatera Utara sudah lewat 1 tahun, namun gubernur masih aja sibuk dengan menjawab statemen-statemen, atau argumentasi yang lebih banyak berbau politik, sehingga program ker

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak