Rabu, 18 Sep 2019 03:08
  • Home
  • Opini
  • Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Selasa, 10 Sep 2019 07:50
Humas DPRD Sumut
Sutrisno Pangaribuan
Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu keputusan menyerahkan penyelesaian APBD Perubahan TA.2019 ke Kemendagri. Beberapa oknum anggota DPRD diduga sebagai "aktor intelektual" gerakan melanggar tata tertib, melakukan manuver. Salah satunya tindakan "over acting" anggota BKD yang mencoba mengaitkan kehadiran Anggota DPRD di sidang paripurna dengan kode etik.

Oknum Anggota BKD DPRD itu "cari muka" dengan menyerahkan daftar kehadiran 31 Anggota DPRD kepada pimpinan. Tindakan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sidang paripurna. Sementara kegiatan paripurna pembahasan APBD Perubahan TA.2019 jelas- jelas melanggar tata tertib. Tindakan tersebut merupakan pelangaran kode etik, namun oknum anggota BKD tersebut sudah gelap mata, aksi akrobatik lebih penting daripada menegakkan tata tertib.

Sikap ngotot dari oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan sidang paripurna dengan menabrak aturan patut diduga berkaitan dengan "sesuatu". Ungkapan "tidak ada makan siang gratis" dalam politik diduga kuat terjadi dalam sidang paripurna "illegal". Pernyataan demi "kepentingan rakyat" sebagai bentuk kebohongan publik. Selama 5 Tahun sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, belum pernah ada perdebatan menyangkut rakyat. Perdebatan hanya seputar upaya mengakomodasi kepentingan orang per orang maupun kelompok.


Jejak digital masih menyimpan perubahan sikap dari beberapa oknum anggota DPRD yang awalnya menolak, namun di akhir sangat  bersikukuh melanjutkan paripurna meskipun melanggar tata tertib. Perubahan itu tidak berdiri sendiri, diduga ada "sesuatu" yang memengaruhi perubahan sikap tersebut. Ada oknum yang "garang" mengoreksi sikap gubernur, namun menjadi penggonggong utama mendukung paripurna "illegal".


Tahun 2018 juga tidak ada Perubahan APBD TA.2018, karena arogansi sikap gubernur. Namun mereka yang teriak "demi kepentingan rakyat" kemarin siang, bungkam, dan sama sekali tidak berani menyatakan sikap kepada gubernur. Bahkan tidak ada kelompok masyarakat yang melakukan tekanan "aksi". Sikap inkonsisten "seirama" tersebut muncul ketika Ketua DPRD memutuskan menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri.

Ada manuver oleh oknum anggota DPRD, ada pula "aksi" tekanan publik kepada Ketua DPRD. Kalau Gubernur yang menolak APBD Perubahan TA.2018, boleh; kalau DPRD yang menolak karena ingin menegakkan aturan, tidak boleh! Paripurna harus dijalankan meskipun melanggar tata tertib, bahkan hanya dihadiri 51 orang pun mainkan. Sementara syarat kuorum untuk pengambilan keputusan tentang Ranperda harus dihadiri sekurang- sekurangnya 2/3 dari 100 anggota DPRD. Syarat minimal kuorum adalah 67 orang hadir secara fisik, bukan 67 tanda tangan.

Maka sesuai dengan proses diatas, Kemendagri harus menolak melakukan evaluasi terhadap Ranperda produk sidang paripurna "illegal". Jika Kemendagri juga tetap melakukan evaluasi, maka Kemendagri pun menjadi bagian yang turut bertanggungjawab secara moral dan hukum atas pelanggaran tata tertib DPRD. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara sejak semula telah mengingatkan semua pihak untuk patuh dan taat terhadap tata tertib. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan tidak ikut bertanggungjawab terhadap proses dan hasil paripurna yang tidak sah. Dan jika kemudian ada persoalan hukum yang muncul akibat pelanggaran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tidak terlibat, namun bersedia memberikan bukti- bukti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja.
Editor: Sam

T#g:dprdsuGubsuPDIPSutrisno Pangaribuan
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Sep 2019 19:57

    Paul Simanjuntak Kembali Berjuang Bersama Rakyat

    Paul Mei Anton Simanjuntak dilantik untuk kedua kalinya sebagai Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Periode 2019- 2024.Sebelumnya, KPU Kota Medan telah men

  • Selasa, 17 Sep 2019 08:47

    Edy Rahmayadi Sebut DPRD Sumut Teman Berpikir dan Bekerja

    Sebanyak 100 Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024, resmi dilantik, Senin (16/9), dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan

  • Senin, 16 Sep 2019 20:06

    Masa Pendaftaran Balon Bupati/Wakil Bupati PDIP Sergai Berakhir, 5 dari 10 Pendaftar Kembalikan Formulir

    Para kandidat yang akan bertarung di pemilihan Bupati Serdang Bedagai pada periode 2020-2025 mendatang sudah mendaftarkan diri ke partai bermoncong putih, PDI Perjuangan.Diketahui Partai PDI-P membuka

  • Selasa, 10 Sep 2019 19:10

    P-APBD 2019 dan R-APBD 2020 Disetujui DPRD Sumut, Gubernur Apresiasi Kerja Keras Dewan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Ang

  • Senin, 09 Sep 2019 09:09

    Staf Ahli Gubsu, Gunakan Keahliannya

    Masa pemerintahan Gubernur Sumatera Utara sudah lewat 1 tahun, namun gubernur masih aja sibuk dengan menjawab statemen-statemen, atau argumentasi yang lebih banyak berbau politik, sehingga program ker

  • Minggu, 08 Sep 2019 18:18

    PDIP siapkan Hasyim jadi Ketua DPRD Medan

    Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarno Putri mengintruksikan kepada seluruh jajaran struktural Partai dan seluruh anggota DPRD Medan dari PDI-Perjuanga

  • Rabu, 04 Sep 2019 20:54

    Mengapa DPRD Sumut Berpolemik?

    Membaca beberapa berita dari berbagai media online, saya semakin prihatin atas akrobat beberapa orang oknum Anggota DPRD. Sepertinya mereka yang hadir di ruang sidang paripurna telah mengadili kami, t

  • Minggu, 01 Sep 2019 20:11

    Pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019 Sumatera Utara Sudah Final

    Sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019 telah diselenggarakan S

  • Sabtu, 31 Agu 2019 12:41

    DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

    Beredar kabar burung bahwa malam ini, Sabtu (31/8/2019), ada jamuan makan malam antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut sepertinya diinisiasi Pimpinan DPRD dan dikerjakan oleh

  • Rabu, 28 Agu 2019 21:38

    Menata Kawasan Danau Toba Tanpa Diskiriminasi, Tanggapan Atas Statemen Edy Rahmayadi

    Belum lama berselang Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kembali menyampaikan pernyataan kontroversial. Aktivitas di kawasan Danau Toba menjadi sasaran pernyataan beliau kali ini. Penataan keramba

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak