Jumat, 27 Nov 2020 00:47
KPU

Otsus Jilid II Memajukan Papua

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Abner Wanggai )*
Minggu, 25 Okt 2020 02:25
Istimewa
Otonomi khusus (Otsus) Papua memang sudah semestinya mendapatkan dukungan dari banyak pihak, karena keberadaan otsus tersebut dinilai mampu menjadikan Papua dan Papua Barat lebih maju.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, memberikan dukungan agar dalam melakukan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis.

Dengan begitu, berbagai ketentuan yang berada di dalamnya, tidak bisa dikalahkan oleh berbagai ketentuan dalam undang-undang lainnya. Mengingat dalam praktik implementasinya selama ini, UU Otsus Papua sering kali bertabrakan dengan undang-undang lainnya sehingga menyebabkan kerancuan dan kebingungan.

Dirinya berujar bahwa Revisi Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otsus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat. Untuk teknisnya, semua akan dibahas dalam revisi UU Otsus Papua. Karenanya, masyarakat Papua dan Papua Barat melaLUI Majelis Rakyat Papua bersama MPR RI for Papua akan mengawalnya sehingga UU Otsus Papua bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.


Pada kesempatan berbeda, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah membahas otonomi khusus (otsus) Papua dengan majelis dan para tokoh masyarakat Papua. Mahfud menyimpulkan bahwa 90% lebih masyarakat Papua tidak mempersoalkan otsus.

Mantan pimpinan MK tersebut menuturkan bahwa hanya beberapa orang tertentu yang menolak otsus Papua kemudian melempar ketidaksetujuan tersebut sampai ke luar negeri yang kemudian kembali dilempar ke Indonesia. Mahfud lantas menyindir hanya orang yang berlarian yang menolak otsus Papua. Mahfud mengatakan pemerintah hanya akan merevisi undang-undang terkait dana otsus Papua. Sebab, dikatakan Mahfud, masa berlaku dana otsus akan berakhir pada 2021.

Sementara itu, Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut, khususnya jelang berakhirnya Otonomi Khusus Papua pada 2021.

Ia mengungkapkan, saat itu MPR RI for Papua mendapat kesepakatan bersama Menko Polhukam bersama Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI. Artinya, MPR for Papua dipercaya sebagai fasilitator dan komunikator terkait persoalan Papua antara pemerintah pusat dan daerah.


Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.

Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw menilai bahwa otonomi khusus perlu diteruskan karena sudah banyak memberikan kemajuan. Dirinya juga telah siap berkomunikasi dengan pihak-pihak yang merasa kecewa dengan penerapan otonomi khusus selama ini.


Dirinya mengaku sudah keliling Indonesia, dan tidak ada daerah lain yang mendapatkan kekhususan seperti Papua. Tentu sangat disayangkan jika kebijakan yang baik ini ditolak.

Paulus menjelaskan, dulu Papua hanya memiliki 12 kabupaten saat kembali menjadi bagian NKRI pada medio 1960-an silam. Sejak otonomi khusus berlaku, kini telah ada 40 kabupaten/kota di Papua dan 12 Kabupaten/kota di Papua Barat. Dari hal ini saja sudah ada lompatan-lompatan yang luar biasa. Sementara itu, Masyarakat Papua juga semakin terdidik. Tidak sedikit pemuda Papua yang menuntut Ilmu di beberapa negara di dunia berkat beasiswa dari pemerintah pusat.

Presiden RI Joko Widodo juga telah memerintahkan para jajarannya untuk mengevaluasi efektifitas penyaluran dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Pasalnya, dana yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah kepada kedua wilayah tersebut cukup besar.

Otsus Papua Jilid II merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap Papua, khususnya dalam bidang pengembangan SDM, Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan. Dengan banyaknya manfaat yang bisa didapat, otsus Papua tentu harus terus berlanjut.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
Editor: Iman

T#g:Beasiswa
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 12 Nov 2020 10:52

    Didampingi Re-Born Bobby Blusukan ke 'DPR', Janji Pengembangan UMKM dan Beasiswa Prestasi

    Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution blusukan ke kawasan daerah pinggir rel (DPR) di Jalan Pantai Timur, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, Rabu (11/11). Pengembangan UMKM dan beasiswa berprestasi

  • Sabtu, 26 Sep 2020 02:56

    Otsus Jilid 2 Meningkatkan Prestasi Pemuda Papua

    Pemuda Papua adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Mereka bisa belajar sampai ke perguruan tinggi dengan dana Otsus. Oleh karena itu semua orang di Bumi Cendrawasi

  • Jumat, 25 Sep 2020 04:25

    Aspers Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Penerimaan Mahasiswa Beasiswa TNI TA 2020

    Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi memimpin Sidang Pantukhir Seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Mahasiswa Beasiswa TNI TA. 2020 Calon PA PK TNI, bertempat di Aula Cenderaw

  • Sabtu, 29 Agu 2020 08:09

    Kasek SMPN 12 Binjai: Usulan Beasiswa PIP melalui Dapodik dengan sistem Online

    Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, yang merupakan anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Gerindra, angkat bicara terkait adanya isu yang berkembang tentang adanya Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).Seb

  • Selasa, 25 Agu 2020 20:15

    Djohar Arifin: Jangan layani siapapun yang minta data pelajar untuk Beasiswa PIP

    Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Gerindra, Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, angkat bicara terkait adanya isu yang berkembang tentang adanya Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).Sebagai anggota Ko

  • Selasa, 07 Jul 2020 14:17

    Pemko Tebing Tinggi Ajukan Beasiswa Untuk 295 Mahasiswa UINSU

    Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengajukan permohonan beasiswa bagi mahasiswa Kota Tebing Tinggi yang kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Permohonan tersebut disampaikan Wali

  • Senin, 29 Jun 2020 16:59

    Tunjukkan komitmen untuk membantu bisnis dan pelajar yang terdampak wabah di Indonesia dengan memberikan 3 hibah baru

    Di Kintamani, Bali, sekolah Komang Mirah harus ditutup sementara karena wabah. Untuk pertama kalinya, gadis 16 tahun ini harus mengakses pelajaran secara online dan ini tidaklah mudah baginya. Belajar

  • Jumat, 15 Nov 2019 20:15

    Di bawah Kepemimpinan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT Pemkab Labuhanbatu Salurkan Bantuan Pendidikan ada 1917 Mahasiswa Berprestasi

    Pemerintah kabupaten Labuhanbatu dibawah kepemimpinan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada 1917 orang putra- putri Labuhanbatu yang berprestasi, yang sedang m

  • Jumat, 13 Sep 2019 19:13

    Terkait Beasiswa Pemko Tebing Tinggi, Febby Renaldy Minta Mahasiswa Agar Sabar

    Menindak lanjuti surat edaran Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Nomor 900/890/ BPKPAD/2019 tanggal 26 Juni 2019, tentang penyampaian surat rekomendasi atas Usulan Belanja Hibah dan Bantuan sosial

  • Minggu, 07 Jul 2019 10:27

    GENBI Sumut Gelar 'Leadership Camp 2019'

    Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumatera Utara kembali menggelar leadership camp 2019 di Taman Dewi, Sibolangit, Sumatera Utara, Sabtu dan Minggu (6-7/7/2019).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak