Senin, 18 Jan 2021 04:00
  • Home
  • Opini
  • Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Melindungi Buruh dan Pengusaha Secara Adil

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Melindungi Buruh dan Pengusaha Secara Adil

Oleh: Alfisyah Kumalasari (Pengamat Sosial Politik)
Jumat, 10 Jan 2020 03:10
HukumOnline
Kerancuan skema omnibus law yang ditakutkan sejumlah pihak akan segera terjawab. Bahkan, penerapannya dinilai akan menguntungkan pihak buruh dan pengusaha. Termasuk terciptanya lapangan kerja baru dan mudahnya perizinan bagi pengusaha.

Pro kontra penerapan skema Omnibus law sebagai jalan penyederhanaan regulasi yang ruwet dan tumpang tindih masih bergulir. Padahal poin-poinnya telah diinformasikan secara garis besar dan jelas. Namun, memang masih dimatangkan agar tak ada yang terlewat. Tapi bukan rahasia lagi, polemik-polemik terkait kebijakan negara akan mendulang bisik-bisik yang terkadang tak sesuai realita. 

Intinya harus menunggu dengan tenang dan sabar, serta singkirkan segala prasangka. Toh segala upaya yang dilakukan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan nasional, untuk seluruh warga Indonesia.

Menurut Edbert Gani, peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, berpendapat bahwa omnibus law ini dibuat untuk menyederhanakan perizinan dan juga regulasi. Yang mana targetnya ialah penyederhanaan perizinan, investasi, dan tumpang tindih regulasi.

Dalam pidatonya, Jokowi memang menyebutkan betapa pentingnya penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran, termasuk Investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong, imbuhnya
Menurut Edbert, undang-undang ini merupakan salah satu solusi yang hendak ditawarkan Jokowi terkait arus investasi. 

Apalagi, Indonesia tak memperoleh sumbangsih dari perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Selain itu nilai Incremental capital out ratio (ICOR) Indonesia lebih buruk dari negara-negara tetangga. ICOR ialah besaran yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan guna meningkatkan satu unit output. Nilai ICOR yang tinggi menandakan investasi yang masuk secara makro masih dinilai kurang efisien.

Sementara itu, penggenjotan ekonomi melalui investasi dapat berpengaruh pada kebijakan tentang undang-undang ketenagakerjaan sendiri. Untuk mempermudah investasi ke Indonesia, tentu saja ketenagakerjaan jadi salah satu problematika. Namun, untuk UU Cipta Lapangan Kerja ini akan menyasar UU Ketenagakerjaan. Yang disebut pula akan mampu menguntungkan pihak buruh dan juga pengusaha.

Edbert tak menampik jika regulasi-regulasi ketenagakerjaan seringkali dijadikan alasan bagi para pelaku usaha dan pembuat regulasi atas mangkraknya investasi di Indonesia. Tapi, menurutnya, hal ini tak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak para pekerja.

Agar perekonomian Indonesia dapat berkembang tanpa merugikan pekerja, pemerintah dan DPR perlu memberikan lampu hijau terkait akses naskah RUU itu sendiri dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Seringkali dalam sebuah komunikasi pembuatan UU, masyarakat sipil-baik yang terdiri dari akademisi, LSM, serikat sulit untuk mendapatkan akses terhadap naskah yang hendak digarap.

Sejalan dengan pernyataan Edbert, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Apalagi, RUU tersebut membahas langsung kepentingan kelompok buruh. 

Dia menyatakan, harus melibatkan tripartit, yaitu unsur pekerja, pengusaha, dan juga pihak pemerintah. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diatur secara adil dan berimbang. Termasuk dalam hal pengupahan.

Terkait wacana mengubah sistem upah, Saleh menilai, hal itu harus mendapat persetujuan kalangan buruh dulu. Apabila selama ini para buruh sudah merasa baik dengan sistem upah minimum, itu tentu perlu dipertahankan (atau) bahkan perlu ditingkatkan. Bila ada nuansa yang mengarah pada penghapusan sistem upah minimum tersebut, tentu perlu diperhatikan dan dikawal perihal pelaksanaannya.

Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus juga sepakat kelompok buruh wajib dimintai pendapat. Kendati demikian, ia meminta publik tidak berspekulasi dulu mengenai beragam isu terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Apalagi, hingga kini DPR belum menerima draf RUU terkait. 

Lebih lanjut Kebijakan Omnibus Law ini bertujuan demi terciptanya Dunia Usaha Yang Handal serta Terbukanya Lapangan Kerja dan Sejahterahnya Tenaga Kerja. Hal ini turut didukung bahwa perekonomian negara diyakini akan meningkat sekitar 7 persen melalui skema omnibus law. Skema ini tak hanya mampu memangkas keruwetan aturan tatanan ekonomi Indonesia, namun juga menguatkan terobosan-terobosan para pelaku usaha yang sebelumnya terhambat oleh sejumlah aturan. 

Melalui beragam inovasi dunia perniagaan tentunya akan lebih membuka peluang usaha lain yang mana dapat dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran di Indonesia yang lumayan besar. 

Dengan penekanan angka pengangguran maka dipastikan kesejahteraan warga negara akan dapat meningkat. Pendapatan perkapita negara-pun turut melesat sehingga tak menutup kemungkinan Indonesia maju akan lebih cepat diraih.
Editor: Yaya

T#g:Buruh
Berita Terkait
  • Selasa, 10 Nov 2020 12:30

    Ridwan Kamil Beraudiensi dan Serap Aspirasi Buruh

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima audiensi dan menampung aspirasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/11/20). Kang Emil

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 21:42

    Jalin Kebersamaan, Kapolres Sergai AKBP Robin Makan Bersama Buruh SBSI 1992

    Menjalin kebersamaan serta mendekatkan diri dengan masyarakat buruh di wilayahnya, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang melakukan kegiatan makan siang bersama dengan kelompok Serikat Buruh S

  • Senin, 05 Okt 2020 02:05

    Buruh Tak Perlu Mogok Massal, Serikat Buruh Sepakati Omnibus Law

    Rencana pegawai untuk melakukan mogok massal akan dibatalkan karena serikat buruh sudah menyetujui omnibus law. KSPI dan belasan persatuan buruh lain sepakat dengan draft omnibus law karena memudahkan

  • Sabtu, 26 Sep 2020 12:26

    Warga Asam Kumbang Medan Selayang Apresiasi Relawan Indonesia Bersatu

    Dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19, Relawan Indonesia Bersatu membantu masyarakat kurang mampu di Kota Medan dengan membagikan nasi kotak gratis.Pembagian puluhan nasi kotak te

  • Kamis, 30 Jul 2020 19:30

    Kapolda Sumut silaturahmi dan sumbangkan sapi qurban pada serikat buruh

    Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi didampingi Dir Intel, Dir Binmas dan Kabid Humas Polda Sumut menerima kunjungan Aliansi Pekerja Buruh Daerah yang terdiri dari Aliansi SPN, F LOMENIK, K

  • Selasa, 09 Jun 2020 04:09

    Libatkan Mahasiswa, FSPMI Diskusi Konsolidasi Masyarakat dan Buruh

    Bertajuk menjalin ukhuwah islamiyah dan bingkai solidaritas terhadap perbaikan nasib dan masa depan bersama masyarakat dan buruh, Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC

  • Senin, 11 Mei 2020 13:01

    Pemprov Sumut Salurkan 4200 Paket Sembako pada Para Buruh/Pekerja

    Pemprov Sumut telah menyalurkan 4.200 paket bantuan sembako kepada para buruh pada 30 April - 1 Mei 2020. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Sumut Harianto Butarbutar, S

  • Selasa, 14 Apr 2020 12:14

    Kapolres dan Dandim 0824/Jember Tinjau Penerapan Physical Distancing Pabrik Cerutu Bobin Arjasa

    Penerapan physical distancing atau jarak antar orang, dalam rangka mencegah penularan covit 19 di Kabupaten Jember, benar-benar dilakukan pengawasan, baik di tingkat Kabupaten Jember hingga di tingkat

  • Selasa, 11 Feb 2020 21:01

    Ketua Umum SP Danamon memaparkan, "Mengapa Perlu Berserikat"

    Berserikat bukanlah hal yang menyeramkan. Serikat pekerja tidak harus identik dengan kata 'lawan, libas, hancurkan.' Sekarang bukan jamannya adu otot, melainkan adu konsep.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak