Jumat, 23 Okt 2020 01:41
  • Home
  • Opini
  • Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan pekerja perempuan

Omnibus Law Cipta Kerja menguntungkan pekerja perempuan

Medan (utamanews.com)
Oleh: Rengganis Parahita )*
Sabtu, 19 Sep 2020 02:49
Fajar Indonesian Network
Ilustrasi
Omnibus Law Ciptaker masih menjadi polemik karena masyarakat terbagi jadi 2 kubu, yang mendukung dan menolak. Seharusnya rakyat yang menolak perlu mempelajari draft RUU lebih lanjut, karena terbukti menguntungkan pekerja wanita. Para perempuan akan lebih dilindungi oleh RUU ini dan mendapat jaminan gaji yang amat layak.

Pekerja wanita masih rawan karena ada yang digaji lebih rendah daripada pegawai laki-laki. Ada pula yang hanya bisa mengomel dan takut memprotes ke HRD ketika kehilangan haknya di kantor. Misalnya tidak ada ruang laktasi, uang lembur yang tak dibayar, dan lain-lain. Padahal jumlah wanita karir di Indonesia amat banyak, tapi mereka merasa dinomorduakan.

Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah membuat omnibus law RUU Cipta Kerja yang berisi klaster ketenagakerjaan yang pro pekerja wanita. Pada salah satu pasal dalam RUU ini, disebut bahwa pengusaha dilarang memutuskan hubungan kerja karena pegawai perempuan sedang hamil, keguguran, melahirkan, atau menyusui anaknya.

Hal ini menunjukkan betapa pemerintah memperhatikan hak pegawai perempuan. Karena mereka walau bekerja di perusahaan, tak bisa melupakan kodratnya untuk jadi ibu yang hamil dan menyusui. Begitu pula ketika mengajukan izin sakit saat keguguran, pihak perusahaan tidak berhak memecat karena sama saja mencederai hak azasi manusia.



Jika RUU Cipta Kerja sudah resmi jadi undang-undang, maka pegawai perempuan bisa lega karena hak untuk cuti melahirkan tidak dihapus. Mereka tetap bisa cuti kerja selama 3 bulan dan beristirahat agar badannya sehat sampai melahirkan. Saat di Rumah Sakit pun bisa meminta reimburse dari asuransi kesehatan perusahaan.

Para pekerja perempuan bsa memenuhi hak anaknya untuk mendapatkan ASI eksklusif (selama 6 bulan). Karena perusahaan tidak marah ketika mereka memerah air susu di kantor. Malah akan dibuatkan ruang laktasi yang lengkap dengan fasilitas kulkas, jadi mereka bisa nyaman saat menyimpan ASI perah.

Ada selentingan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja tidak pro pekerja perempuan karena pasal tentang hak cuti haid dihapus. Padahal hak ini sangat langka dan jarang ada negara yang memberikannya. Kenyataannya, para pekerja perempuan merasa malu untuk menggunakan cuti haid. Jadi ketika pasal ini dihapus, tidak terlalu berpengaruh terhadap mereka.

Para pekerja perempuan juga diuntungkan dengan adanya RUU Cipta Kerja karena ada pengaturan tentang maksimal durasi kerja, yakni 40 jam seminggu. Jika lebih, maka harus diberi uang lembur. Kenyataannya saat ini masih ada perusahaan atau pabrik yang masa kerjanya 11 jam sehari tanpa ada hak uang lembur. Jika ketahuan, mereka bisa disemprit Disnaker.



Pegawai wanita juga merasa aman karena gaji diatur oleh Gubernur. Upah minimum provinsi dijamin lebih tinggi nominalnya daripada upah minimum kota. Malah aturan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, hanya pegawai yang masa kerjanya di bawah 1 tahun yang akan dapat gaji sesuai UMP. Jadi pegawai yang masa kerjanya lebih lama akan digaji lebih tinggi.

Selain itu, mereka masih mendapat bonus tahunan dari perusahaan. Nominalnya juga lumayan, bahkan bisa 8 kali gaji. Semakin lama masa kerja, akan semakin besar bonusnya. Jadi para pekerja perempuan bisa senang karena mendapat apresiasi berupa bonus di luar gaji, dan bisa dimanfaatkan untuk membeli susu anak dan kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu, omnibus law RUU Cipta Kerja harus didukung karena membuat nasib para pekerja membaik, termasuk para pegawai perempuan. Mereka mendapat hak cuti hamil dan menyusui, serta tidak boleh dipecat ketika habis melahirkan, keguguran atau kecelakaan. Pegawai perempuan juga mendapat gaji yang layak dan bonus tahunan.


)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis

Editor: Iman

T#g:Omnibus LawPerempuan
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 15 Okt 2020 23:15

    Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kaj

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Senin, 12 Okt 2020 21:32

    Kapolres: Aksi Damai Mahasiswa di Kota Binjai, Disusupi 19 Pelajar

    Aksi unjukrasa damai menuntut dibatalkannya Undang Undang Cipta Kerja yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, yang dilakukan ratusan massa dan tergabung d

  • Senin, 12 Okt 2020 18:22

    Tolak Omnibus Law, Perwakilan Mahasiswa Bertemu Ketua DPRD Dairi

    Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Wanseptember Situmorang dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Dairi Nasib Sihombing, Senin (12/10/2020), menerima perwakilan 11 mahasiswa Dairi terk

  • Senin, 12 Okt 2020 16:42

    Aliansi dan Presidium Mahasiswa Kota Binjai Tolak UU Cipta Kerja

    Gelombang unjukrasa menuntut dibatalkannya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu, terus disuarakan oleh Mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.Banyak aksi yan

  • Senin, 12 Okt 2020 02:12

    Mengapresiasi Klarifikasi Presiden Tentang Hoax UU Cipta Kerja

    Omnibus law yang diresmikan 5 Oktober lalu menjadi Undang-Undang yang paling menghebohkan karena diprotes oleh banyak orang. Ternyata mereka menentang karena termakan hoax. Presiden Jokowi langsung si

  • Sabtu, 10 Okt 2020 19:20

    Kapolda Sumut Jenguk Personil Terluka Saat Amankan Demo Anarkis

    Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menjenguk personil yang terluka saat mengamankan aksi demo anarkis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, Sabtu (

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak