Rabu, 28 Jul 2021 02:21
  • Home
  • Opini
  • Memperkuat Independensi Komisi Pemilihan Umum

Memperkuat Independensi Komisi Pemilihan Umum

Medan (utamanews.com)
Oleh: Deddy Rinaldi, Mahasiswa TKP Magister Ilmu Politik USU
Jumat, 18 Jun 2021 19:18
Istimewa
Ilustrasi
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Posisi tersebut menjadikan negara di dunia menaruh perhatian pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai perwujudan sistem demokrasi, untuk meletakkan kedaulatan tertinggi pada rakyat, Indonesia menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Terhitung sejak Pemilu pertama tahun 1955, hingga 2019 telah dilaksanakan 12 kali pesta demokrasi. Tentunya kita berharap kualitas Pemilu dapat terlaksana semakin lebih baik.

Kualitas Pemilu sangat ditentukan oleh penyelenggara. UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu.

KPU memiliki peran yang sangat sentral dalam menjamin Pemilu berjalan secara demokratis sesuai asas bebas, jujur dan adil. Terdapat prinsip fundamental yang harus terpenuhi oleh sebuah lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Prinsip tersebut menjadi dasar pijakan KPU diantaranya terkait independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan senantiasa berorientasi pelayanan.

Independensi KPU akan menentukan legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu. Sehingga sangatlah penting menjaga kepercayaan publik terhadap KPU dan proses Pemilu. KPU tidak boleh terafiliasi dan tunduk kepada kepentingan politik manapun, baik itu partai yang sedang berkuasa, oposisi bahkan kelompok kepentingan manapun. Tidak boleh ada keberpihakan dan menjamin netralitas dengan memperlakukan semua peserta Pemilu secara adil.

Integritas penyelenggara Pemilu harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan setiap kegiatan KPU dengan menerapkan prinsip efisiensi. KPU perlu diisi oleh komponen yang profesional, kompeten pada bidangnya. Serta harus senantiasa mengedepankan prinsip pelayanan yang baik.

Mengacu pada 3 model penyelenggara pemilu di beberapa negara yakni model independen, pemerintah dan kombinasi. Tidak terdapat kepastian bahwa model penyelenggara yang independen dapat menjamin prinsip independensi penyelenggara. Di negara Selandia Baru dan Swedia yang menerapkan model pemerintah, yakni penyelenggara Pemilu dibentuk dibawah Pemerintah justru mampu menjaga independensi. Study lain menunjukkan model kombinasi di Spanyol juga mampu mewujudkan prinsip penyelenggara yang independen. Sebaliknya tidak sedikit ditemukan penyelenggara Pemilu model independen justru dapat diintervensi kepentingan politik.

Rekrutmen menjadi isu penting dalam memperkuat independensi KPU. Seleksi KPU dilakukan secara terbuka tanpa memberikan porsi pada keterwakilan Parpol. Dibentuk panitia seleksi untuk menjamin indepensi pemilihan. Namun pada tahap akhir Parpol melalui DPR turut melakukan fit and proper test terhadap calon KPU terpilih. Mekanisme di DPR sangat membuka peluang adanya kepentingan Parpol yang disisipkan pada calon KPU terpilih melalui kompromi politik dalam proses pemilihan. Bahkan pada dasarnya, walaupun tahap seleksi pada Pansel diklaim independen bukan tidak mungkin kepentingan Parpol sudah muncul sejak awal melalui intervensi Pansel. Maka tidak heran, dalam pelaksanaan Pemilu baik di tingkat nasional, provinsi, hingga Kabupaten dan Kota kerap muncul permasalahan netralitas penyelenggara. Bahkan sangat terbuka peluang bagi peserta Pemilu untuk intervensi penyelenggara Pemilu pada tingkat TPS.

Jika dibandingkan dengan Junta Electoral Central (JEC), lembaga penyelenggara Pemilu di Spanyol, anggota JEC bersumber dari 8 orang Hakim Makamah Agung. Terdapat tambahan 5 pakar berkualifikasi Profesor di bidang hukum, politik dan sosiologi yang dipilih melalui Parlemen. Tidak terdapat perwakilan Parpol dalam lembaga JEC. Komposisi yang hampir sama juga diterapkan pada tingkat provinsi, dimana penyelenggara Pemilu bersumber dari lembaga yudisial dikombinasikan dengan pakar. Penentuan Hakim Agung sebagai penyelenggara Pemilu untuk menjamin indepensi, imparsialitas, integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu. JEC di Spanyol dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Departemen Sensus Pemilu, lembaga dibawah eksekutif yang melaksanakan hal-hal teknis mulai dari registrasi Pemilu hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Rekrutmen penyelenggara di Spanyol dengan model kombinasi dapat menjadi sebuah pelajaran penting dalam proses seleksi KPU. Penetapan personil penyelenggara Pemilu yang bersumber dari lembaga Yudisial diharapkan dapat memastikan prinsip independensi dan imparsial. Disisi lain rekrumen yang melibatkan parlemen dilakukan sangat ketat dengan memperhatikan tingkat profesionalisme dengan standard Profesor untuk tetap menjaga tidak mudah diintervensi kepentingan politik kelompok tertentu.

Jelang Pemilu Serentak tahun 2024, akan diawali seleksi KPU mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dalam rangka meningkatkan independensi komisioner, keterlibatan Parpol dalam proses seleksi perlu diminimalisir. DPR sebaiknya hanya berwenang untuk menyetujui atau menolak, bukan justru diberikan kewenangan untuk memilih calon KPU. Kualifikasi personal melalui syarat pencalonan perlu ditingkatkan diantaranya jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tantangan Pemilu yang lebih mengarah pada aspek hukum, politik dan sosial. Transparansi pemilihan dengan intens melakukan publikasi harus ditingkatkan guna membuka ruang yang lebih besar kepada publik untuk memberikan masukan kepada Pansel terkait rekam jejak calon KPU.
Editor: Budi

T#g:kpuPileg 2024
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Jun 2021 22:28

    KPU Kota Binjai Gelar Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

    Di tahun 2021 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, menggelar rangkaian kegiatan Pendidikan pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini akan digelar sebanyak 6 pertemuan, yang mulai pada Bulan Juni da

  • Sabtu, 05 Jun 2021 19:45

    Ketua KPU Sumut Ucapkan Terimakasih Atas Informasi Berita KPU Labuhanbatu

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin menyampaikan ucapan terimakasih lewat pesan WhatsApp kepada awak media Utamanews.com, Sabtu (05/6/2021) Sekira pukul 18:55 Wib.

  • Sabtu, 05 Jun 2021 18:15

    Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi, Ada Apa?

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Wahyudi sepertinya enggan memberikan informasi terkait besaran anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada

  • Kamis, 20 Mei 2021 20:50

    KPU Labuhanbatu Gunakan Jasa Pengacara Dari Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02 ERA

    Masih dalam proses terkait adanya dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilihan Umum Pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 April 2021, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara me

  • Kamis, 20 Mei 2021 17:30

    Kejaksaan Negeri Sei Rampah Geledah Kantor KPU Sergai

    Kejaksaan Negeri Sei Rampah diduga melakukan penggeledahan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai (sergai), Kamis (20/5/2021).

  • Selasa, 09 Mar 2021 13:29

    KPU Kota Medan Gelar Rakor Bersama Perwakilan Partai Politik

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama perwakilan partai politik di Aula Kantor KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan No 37, Seni

  • Kamis, 04 Mar 2021 08:34

    Agussyah Berharap Hubungan KPU Kota Medan Dengan Media Dapat Terus Terjalin

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menempatkan media sebagai mitra yang menjadi unsur pemberi masukan kepada KPU.

  • Rabu, 03 Mar 2021 16:13

    KPU Medan - Media Center Gelar Evaluasi Pilkada 2020

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan Media Center Medan menggelar kegiatan evaluasi tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Medan 2020.

  • Minggu, 28 Feb 2021 12:48

    "Lokomotif Demokrasi" Tahun 2020

    Banyak kalangan yang meragukan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat terlakasana dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi, karena pemilihan dilaksanakan di masa pandemi covid 19 dan cuaca ekstrim di bulan D

  • Jumat, 19 Feb 2021 11:29

    Pilkada Sukses, IMM Beri Apresiasi Pada KPU Kota Medan

    Sejak Oktober 2019 sebagai tahap awal penyelenggaraan Pilkada hingga sampai pada penetapan calon terpilih walikota & wakil walikota Medan 2021, KPU Medan sebagai penyelenggara pemilihan sukses mel

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak