Sabtu, 19 Okt 2019 18:18
  • Home
  • Opini
  • Masyarakat Jangan Hanya Fokus Pada Kontestasi Tetapi Ikut Berpartisipasi Dalam Pengawasan dan Proses Berjalannya Pemilukada

Pemilihan Umum Kepala Daerah Humbang-Hasundutan 2020

Masyarakat Jangan Hanya Fokus Pada Kontestasi Tetapi Ikut Berpartisipasi Dalam Pengawasan dan Proses Berjalannya Pemilukada

Humbahas (utamanews.com)
Oleh: Yedija Manullang
Jumat, 26 Jul 2019 11:16
Istimewa
Ilustrasi
Pemilihan umum kepada daerah serentak tahun 2020 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia yang menentukan keberlanjutan kehidupan kenegaraan dan menjadi pilar yang memperkokoh bangunan demokrasi di setiap daerah, khususnya kabupaten Humbang Hasundutan.

Penyelenggaraan Pilkada 2015 membuat kita melihat begitu banyak proses dinamika yang terjadi dan barang kali menjadi salah satu hal yang selalu mengiringi pelaksanaan Pemilukada, mulai dari awal pembahasan regulasi maupun pada saat pelaksanaan tahapan. Dominan dari penyelenggaraan Pemilukada seringkali sarat akan kapitalistik, emosional, serta transaksional.

Dampak dari hal tersebut acap kali menimbulkan fenomena dan problema politik, diantaranya sengketa pencalonan yang berlarut-larut, pemungutan suara ulang dua kali di beberapa tempat dan lain sebagainya. Hal tersebut harusnya menjadi bahan kritik dan refleksi  yang sangat penting bagi kita semua, khususnya terhadap para aktor Pemilukada dan badan penyelenggara pemilihan kepada daerah untuk kedepan di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada. Khususnya pada Pilkada tahun 2020 dapat memperbaiki regulasi dan tata kelola pemilukada untuk kepentingan serta menjadi kebaikan untuk semua pihak.

Dinamika penyelenggaraan Pemilukada tahun 2015 tidak lepas juga dan sudah menjadi bagian dari dinamika itu sendiri, yaitu pemilukada 2015 Humbang Hasundutan yang tak pelak membuat kontroversi dan menjadi perbicangan yang panas pada tahun 2015 bahkan dalam tingkat nasional. Hal ini pun tentunya berdampak kepada masyarakat Humbang-Hasundutan sendiri, khususnya di dalam pendidikan politik yang kurang baik.


Pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) Humbang Hasundutan terhitung beberapa bulan lagi untuk sampai pada pemilihan pada tahun 2020 serentak dengan berbagai daerah lainnya yang juga melaksanakan perhelatan sekali lima tahunan ini. Walaupun terhitung beberapa bulan lagi bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku badan penyelenggara resmi, belum membuka pendaftaran kepada masyarakat yang akan mendaftarkan dan mencalonkan diri sebagai bakal calon dan bakal calon wakil bupati.

Namun sepertinya masyarakat Humbang-Hasundutan sendiri sudah tidak sabar bahkan sudah banyak yang flyer yang bertebaran di media sosial tentang para bakal calon yang dijagokan oleh para pendukungnya serta mengharapkan sang jagoan tersebut yang akan memimpin kabupaten Humbang Hasundutan ini selama lima tahun kedepan.

Demikian dengan beberapa mahasiswa yang serta merta ikut dalam mendukung salah satu tokoh masyarakat. Tentu tidak ada larangan dan sah-sah saja ketika mahasiswa mengaungkan nama si tokoh dan mendukung pilihannya tersebut dengan catatan tidak masuk didalam perguruan tinggi sesuai dengan maklumat kemenrisetdikti. Hal ini juga membuktikan bahwasannya mahasiswa ikut serta dalam memirkan masalah daerahnya dengan menaruh harap kepada tokoh yang didukung untuk melanjutkan pembangunan dan membuat kemajuan Humbang Hasundutan sendiri.


Di sisi lain menjadi kontradiktif ketika kemudian para mahasiswa membawakan nama, "Forum Mahasiswa Humbang Hasunduta" dimana hal tersebut seolah  mendeskritkan mahasiswa yang lain yang tidak masuk dalam aliansi/forum ini seolah tidak peduli akan Humbang Hasundutan. Padahal kita tahu bersama begitu banyak mahasiswa yang berasal dari kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah berdikari di berbagai Perguruan Tinggi di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Menurut saya tindakan yang seperti demikian akan membuat ciri dan budaya mahasiswa yang juga bagian dari kaum milenial yang kritis dan selektif seolah terpinggirkan. Hal ini dikarenakan para mahasiswa langsung menaruh harap pada sang tokoh dengan tidak melihat visi dan misinya. Pun kita mengamini semua yang nantinya menjadi calon pemimpin kabupaten Humbang Hasundutan adalah yang terbaik. Namun tentu harus ada yang terbaik dari yang terbaik didalam memimpin Humbang Hasundutan.

Alangkah baiknya memang ketika mahasiswa mengambil posisi sebagai katalisator untuk menjadi penenang dan menjadi pencerah kepada masyarakat di dalam menentukan pilihannya nanti dengan ciri dan budaya mahasiswa yang kritis dan selektif dengan melihat track record yang baik dan jelas, gagasan, ide serta solusi dari sang calon untuk kebaikan Humbang Hasundutan.

Dengan demikian hal ini sudah menjadi bagian dari pendidikan politik dalam bentuk informal bagi masyarakat sendiri.

Penting memang ketika kita fokus dan membicarakan para bakal calon yang akan berkontestasi di Pemilukada Humbang Hasundutan 2020. Di sisi lain ada hal subtansi dan menjadi hal yang cukup fundamental yang juga harus menjadi fokus dan perhatikan kita bersama yaitu di dalam pengawasan terhadap badan penyelenggara dan proses berjalannya Pemilukada. Merujuk Pemilukada 2010 dan 2015 menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Humbang Hasundutan selaku badan resmi penyelenggara Pemilukada.


Melihat realitas Pemilukada Humbahas pada tahun 2015 yang dinilai melanggar UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 9/2015 dan PKPU Nomor 12/2015 dengan meloloskan dua pasang calon yang diusung hanya dari satu partai saja, oleh berbagai pihak dinilai telah melanggar ketentuan yang ada bahkan sudah naik ke Mahkamah Konstitusi yang tentu menguras tenaga dan energi yang harusnya permasalahan ini dapat diselesaikan sebelum Pemilukada terselenggara.

Dengan adanya permasalahan tersebut dengan permasalahan yang lain selama proses pilkada dan pasca pilkada kiranya menjadi bagian dari dinamika dari pendidikan politik masyarakat Humbang Hasundutan agar semakin baik dan cermat di dalam Pemilukada Humbang Hasundutan 2020.

Tentu untuk mencapai hal tersebut tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyrakat dalam pilkada merupakan bagian penting dalam menegakkan demokrasi di daerah. Kehadiran masyarakat, mulai dari masyarakat umum, kaum intelektual, bahkan pemuda dan mahasiswa tidak saja dibutuhkan pada hari pemungutan suara saja melainkan di setiap tahapan-tahapan dari awal penyelenggaraan pilkada juga penting untuk diawasi dengan harapan tidak terjadi distorsi didalam proses pilkada berlangsung hingga pasca pilkada. Masyarakat juga harus menjadi mitra kritis bagi badan penyelenggara dengan memberi saran maupun kritik dengan segala keputusan yang diambil untuk kebaikan bersama tanpa mementingkan personal maupun golongan.

Di luar itu, partisipasi masyarakat sebagai badan penyelenggara ad hoc sangat menjadi salah penentu dalam kualitas proses dan hasil pemilihan. Tahapan-tahapan strategis pemilukada, seperti pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi suara, berada di tangan badan ad hoc yang dasarnya adalah anggota masyarakat setempat. Mendapatkan anggota badan penyelenggara ad hoc yang berintegritas menjadi tantangan tersendiri bagi badan peyelenggara.


Keberadaan masyarakat yang sangat dekat dengan kontestasi politik yang akan berlangsung dan sudah menjadikan masyarakat kedalam ikata-ikatan politik. Tetapi kecenderungan yang terjadi pada masyarakat adalah adanya hal-hal yang bersifat primordial seperti kekerabatan, kesukuan, serta kesatuan marga dan hal-hal yang bersifat praktis politis seperti uang dan kekuasaan sepertinya sudah menjadi bagian dari masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada. Didalam situasi tersebut, KPU sebagai badan penyelenggara harus merekrut badan penyelenggara ad hoc yang dapat bekerja secara profesional dan berintegritas dengan menanggalkan hal-hal yang bersifat primordial tadi.

Partisipasi masyarakat adalah bagian penting yang harus terus digalakkan. Dengan partisipasi masyarakat akan memberikan dan menambah pengetahuan akan politik, selektif dan kesadaran memadai dalam pemilihan. Pun Dengan adanya partisipasi masyarakat akan menghadirkan demokrasi lokal yang berladaskan empiris dan rasional.

Akhirnya Pemilukada kabupaten Humbang Hasundutan 2020 berjalanlah sesuai koridor yang semestinya dengan perhatian dan kepudulian kita bersama. Kiranya pun di dalam kontestasi lima tahunan ini kita berharap tidak ada yang menjadi catur politik dengan saling memakan satu sama lain hanya untuk kepentingan personal maupun kelompok, melainkan menjadi roda politik untuk bersama-sama dalam mengayun untuk bisa bergerak.

Sebagaimana dinyatakan oleh Johannes Leimena yang menjadi satu-satunya orang yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa henti dan salah satu pahlawan Indonesia, yaitu, Politik adalah Etika untuk melayani.
Editor: Sam

T#g:humbahasPilkada 2020
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 01 Okt 2019 14:01

    KPU dan Bawaslu Tandatangani MoU Belanja Hibah dengan Pemkab Labuhanbatu

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tentang Pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wak

  • Sabtu, 28 Sep 2019 15:18

    Tim Relawan H. Rizal Munthe Ambil Formulir Bakal Calon Bupati Labura

    Tim Relawan H. Rizal Munthe, SH dan HRC H. Rizal Center mendatangi Kantor DPD  Nasdem Labura di Jln. Tanjung Sari l  Aek Kanopan, untuk mengambil Formulir Pendaftaran Bakalan Calon Bupati La

  • Jumat, 27 Sep 2019 09:27

    Sekda Minta Penyusunan Anggaran Pilkada Dikaji Mendalam

    Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 23 September 2020. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasi

  • Senin, 16 Sep 2019 20:06

    Masa Pendaftaran Balon Bupati/Wakil Bupati PDIP Sergai Berakhir, 5 dari 10 Pendaftar Kembalikan Formulir

    Para kandidat yang akan bertarung di pemilihan Bupati Serdang Bedagai pada periode 2020-2025 mendatang sudah mendaftarkan diri ke partai bermoncong putih, PDI Perjuangan.Diketahui Partai PDI-P membuka

  • Senin, 02 Sep 2019 20:12

    PDI Perjuangan Buka Pendaftaran Balon Wali Kota Medan Pilkada 2020

    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) kepala daerah Pilkada serentak tahun 2020 Kota Medan. "Mulai tanggal 1 S

  • Rabu, 14 Agu 2019 03:14

    Demokrasi dan Kepemimpinan Inteligensia

    Kita tentu kerap melihat para politisi yang ketika kampanye menyampaikan janjinya tampak berbusa- busa di atas panggung, namun faktanya mereka belum tentu bisa menepati janji kampanyenya jika menang d

  • Jumat, 09 Agu 2019 17:59

    Lasro Marbun, Anak Kampung Jadi Inspektorat Sumut

    Dari seluruh jajaran pejabat eselon II dan III yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, hari ini, Jum'at (9/8/2019), sosok yang paling menarik perhatian wartawan adalah Lasro Mar

  • Minggu, 04 Agu 2019 20:54

    Sutrisno: Niat Dzulmi Eldin Tidak Maju Di Pilkada Kota Medan 2020 Layak Diapresiasi

    Sikap Dzulmi Eldin yang menyatakan tidak akan maju di Pilkada Kota Medan Tahun 2020 layak diapresiasi. Walau kabar menyerahnya Eldin untuk maju kembali sebagai Calon Walikota Medan (Calwot) sebagai in

  • Sabtu, 03 Agu 2019 20:43

    Berharap Agar Kota Medan Lebih Baik Lagi Dan Madani

    Sebagai seorang yang ingin meniti karier sebagai Walikota Medan untuk periode 2020- 2025, Kolonel (Purn) H. Indra Junjungan Nasution Sip, MM, Msc, memiliki tujuan dan harapan agar Kota Medan dapat leb

  • Jumat, 02 Agu 2019 20:52

    Kolonel (Purn) Indra Junjungan Nasution, Bakal Calon Walikota Medan

    Tak kenal maka tak sayang. Adalah salah satu pepatah indah yang diturunkan dari para pendahulu kita. Sebagai masyarakat yang memiliki tutur adat ketimuran.Mengenalkan diri dan saling berinteraksi adal

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak