Kamis, 19 Sep 2019 12:31

Keputusan MK adalah Final

Medan (utamanews.com)
Oleh: Alifsyah Kumalasari, pengamat sosial politik.
Rabu, 19 Jun 2019 03:19
Capture
Pernyataan Mahfud MD di saluran televisi nasional
Indonesia merupakan negara konstitusional, sehingga sengketa yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan secara konstitusional agar tidak menimbulkan dampak buruk. Untuk itu, semua pihak juga harus menerima keputusan dari lembaga hukum sesuai dengan undang-undang yang ada.

Angin segar datang dari kalangan akademisi, dimana Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr Anjar Nugroho, memberikan himbauan agar semua pihak untuk menghormati proses sengketa pemilu di mahkamah konstitusi (MK) sehingga apapun keputusannya nanti bisa diterima oleh semua pihak baik pendukung Capres 01 maupun 02.

Pihaknya memohon kepada semua pihak agar senantiasa menghormati hasil proses gugatan sengeta pemilu di MK. "Apapun keputusannya nanti harus bisa diterima oleh semua pihak, terutama para pendukung pasangan calon presiden yang mengikuti pemilu 2019", tuturnya.


Anjar juga sependapat dengan Prabowo, dimana selama persidangan di MK berlangsung, tidak perlu ada pengerahan massa ke Jakarta. Hal ini dikarenakan dirinya meyakini bahwa para hakim di MK memiliki kredibilitas dan  profesionalisme tinggi dalam memutuskan suatu perkara yang disengketakan khususnya dalam proses sengketa pemilu. Jika ada pengerahan massa, maka bisa menimbulkan dampak negatif termasuk terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Dalam hal ini MK memiliki wewenang untuk berproses sesuai mekanisme yang ada, karena itu, masyarakat juga harus mematuhi apapun yang menjadi keputusan MK.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, mengingatkan kepada semua partai politik agar senantiasa menghargai apapun yang ditetapkan oleh MK.

Merujuk pada pengertiannya, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang menjadi kewenangannya berdasarkan UU 1945.

Mahfud MD juga pernah mengatakan bahwa yang tidak percaya pada MK adalah provokator. Ia juga menilai bahwa orang yang tidak mempercayai MK merupakan orang yang kondisi emosionalnya tidak stabil.

Tercatat bahwa MK telah mengadakan sidang perdana terkait permohonan sengketa PHPU Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi pada Jumat 14 Juni lalu. Keputusan terkait sengketa ini pun harus dikeluarkan MK paling lambat selama 14 hari kerja atau artinya pada 28 Juni Mendatang.


Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan tersebut berharap agar calon presiden dan wakil presiden 2019, dapat menerima putusan MK terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dirinya juga menceritakan saat menjabat sebagai Ketua MK yang kebetulan bertepatan dengan Pilpres 2009. Kala itu, ia melihat masing-masing Paslon dapat menerima putusan MK dengan baik.

Pemilu pada tahun 2009 lalu diikuti oleh 3 Paslon, diantaranya Mega- Prabowo, Jusuf Kalla-Wiranto, melawan sang petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono.

"Saya hakimnya, yang digugat itu Pak SBY- Boediono, yang menggugat pasangan Pak JK- Wiranto dan Mega- Prabowo. Ramai kan", tukas Mahfud.

Namun setelah MK memutuskan jam 4 setengah 5, Megawati saat itu mengatakan, 'Oke saya terima putusan MK',

Demikian pula Jusuf Kalla yang mengatakan hal yang sama. Situasi pun menjadi tenang.


Berkaca pada kisah Pilpres 2009 lalu, Mahfud berharap bahwa hal serupa akan terjadi di Pilpres 2019, dimana para paslon dapat menerima putusan MK terkait pemenang pesta demokrasi. Dengan demikian kondisi keamanan nasional akan tenang.

Selain itu Mantan Pimpinan MK tersebut mengatakan bahwa penanganan perkara di MK sangat transparan. Karena itu ia meminta pihak-pihak yang berperkara siap dengan bukti-buktinya.

Dalam petitum permohonan, tim Hukum Prabowo Sandi meminta agar MK membatalkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan KPU. Mereka pun meminta MK agar menyatakan bahwa kubu 01 Jokowi-Ma'ruf telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019.

Meski begitu, MK merupakan tempat berakhirnya proses sebelum pemenang Pilpres 2019 ditetapkan KPU dan dilantik oleh MPR. Apapun putusan MK, Jokowi dan Prabowo juga harus menerima hal tersebut sebagai keniscayaan proses politik.

Setelah MK mengeluarkan putusan, kita tentu berharap agar kubu Jokowi maupun Prabowo, akan menerima apapun hasil persidangan tersebut. Apalagi jika kedua kubu saling megucapkan permohonan maaf, dan mengajak kepada seluruh simpatisannya untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang berpotensi memunculkan gesekan sosial.
Editor: Iman

T#g:MKMahfud MD
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 05 Sep 2019 19:45

    Gapura Stand Pemko Medan Ambruk di acara TTG XIX Labusel

    Gapura stand Pemko Kota Medan roboh diterjang angin di Jambore teknologi tepat guna (TTG) XIX dan Peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) XV dan Pencanangan Desa Binaan Bangun Desa Ma

  • Rabu, 04 Sep 2019 22:04

    Pemko Medan Tumbuhkembangkan Program One Innovation One Agency

    Pemko Medan melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Setdako Medan menggelar kegiatan Fasilitasi Inovasi Administrasi Negara dan Pelayanan Publik di Balai Kota Medan, Rabu (4/9). Kegiatan ini

  • Selasa, 03 Sep 2019 23:03

    Diperkirakan 3.829 Atlet Ikuti Porkot XI Tahun 2019

    Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota (Porkot) Kota Medan ke XI Tahun 2019 yang akan berlangsung 7-14 September di Stadion Teladan Medan nantinya akan diikuti sebanyak 3.829 atlet dengan total 35 Cabang Ola

  • Selasa, 03 Sep 2019 10:03

    Dikasih kue basi, Ketua DPP AJH: Insiden ini telah mencabik-cabik profesi wartawan

    Pengukuhan kepengurusan wartawan unit Pemerintah Kota (Pemko) Medan periode 2019-2021 yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, di halaman kantor Balai Kota Medan Jalan Kapte

  • Selasa, 03 Sep 2019 14:03

    Jadikan Tahun Baru Islam 1441 H Momentum Muhasabah Spritual Sosial & Politik

    Peringatan Tahun Baru Islam 1441 H disambut dengan Dzikir dan Budaya Tabligh Akbar di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (1/9). Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH bersama sekitar 7.000 warga de

  • Senin, 02 Sep 2019 12:02

    Panglima TNI Terima Ketua Harian PB Lemkari

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos., dan Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Kapus

  • Minggu, 01 Sep 2019 09:11

    Festival Multi Etnis Kota Medan 2019 Promosikan Seni & Budaya

    Lagu Zapin Melayu mengawali dibukanya acara Festiival Multi Etnis Kota Medan 2019 di halaman Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (30/9) malam. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi

  • Sabtu, 31 Agu 2019 11:31

    Dandim 0824/Jember Beri Materi Wasbang pada Siswa SMK 8 Semboro

    Komandan Jodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin langsung tancap gas, pada Jum'at (30/08/2019) menghadiri undangan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Jember yang berlokasi di Ja

  • Senin, 26 Agu 2019 18:16

    Wali Kota Lepas 3000 Peserta Lomba Lari Medan 10K

    Sebanyak 3.000 pelari mengikuti lomba lari bertajuk Medan 10K dan 5K 2019, di Jalan Balai Kota Medan, Minggu (25/8) pagi. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH melepas langsung peserta lomba y

  • Jumat, 23 Agu 2019 14:43

    Wakil Wali Kota Harap DHF 2019 Lahirkan Startup Berkulitas Di Kota Medan

    Digital Innovavation Lounge (DILo)  minta dukungan Pemko Medan dalam rangka membantu para startup dan komunitas digital  untuk mengembangkan kemampuan digitalnya, sehingga nantinya mampu men

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak