Kamis, 04 Jun 2020 04:15
  • Home
  • Opini
  • Keberhasilan Pembangunan Manusia Era Jokowi

Keberhasilan Pembangunan Manusia Era Jokowi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Teguh Wibowo, Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
Selasa, 26 Feb 2019 17:26
Istimewa
Ilustrasi
Pembangunan manusia merupakan sebuah proses untuk memperbanyak pilihan bagi penduduk, kebebasan untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan dan menikmati standar hidup yang layak. Namun demikian, sejak pertama kali laporan pembangunan manusia diluncurkan oleh United Nation Development Programme (UNDP), kerap muncul perdebatan dan kontroversi, baik teknis perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun peringkat IPM setiap negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang hampir 260 juta jiwa merupakan investasi dan kekuatan besar untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti ketidakpastian ekonomi global. Mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dimulai sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri. Menyadari hal tersebut, alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikanpun ditingkatkan oleh pemerintah.

Setelah infrastruktur, Pembangunan Manusia menjadi prioritas pada lepas tahun keempat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, melalui pembangunan fisik dan bantuan dana, berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pada masa ini, untuk pertama kali Indonesia masuk dalam kategori high human development.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan menurun dari 11,22% pada 2014 menjadi 9,82% pada 2018. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh rasio ini juga menurun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Adapun IPM meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2018.

Pada 2018, BPS merilis IPM Indonesia pada tahun 2017 sebesar 70,81 atau tumbuh 0,90% dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan IPM Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, utamanya dalam kurun waktu 2010, IPM Indonesia masih sebesar 66,53 dan secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,81 pada 2017.

Presiden Jokowi juga pernah memaparkan bahwa fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, dirinya percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan bangsa untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Dengan Infrastruktur dasar yang semakin baik, maka dampaknya akan meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia. Kualitas hidup akan semakin membaik. Hal itu nantinya akan tercerminkan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah pada Rancangan APBN 2019 akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pembangunan infrastruktur fisik di dalam negeri. IPM ditargetkan naik menjadi 71,98 pada 2019. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional.

Pemerintah Presiden Jokowi percaya bahwa investasi pada sumber daya manusia (SDM) merupakan persiapan penting untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, program pendidikan dan kesehatanpun digenjot oleh pemerintah guna meningkatkan IPM Indonesia.

Melalui penggalakkan program itu, Pemerintah memastikan bahwa masyarakat Indonesia bisa tumbuh dengan baik dan terbebas dari stunting atau kekerdilan dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten 22 provinsi sebagai lokasi prioritas penanganan stuntung secara terintegrasi antar Kementrian dan Lembaga.

Pemerintah juga terus berusaha memastikan agar anak- anak Indonesia dapat bersekolah tanpa terkendala biaya. Untuk itu, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar.

Tak hanya itu, Pemerintah kini juga fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan menempatkan guru di garis depan wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Jumlah Guru Garis depan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7,094 guru. Pengiriman tenaga pendidik ke wilayah terpencil tentu patut diapresiasi, dengan adanya hal ini maka diharapkan anak Indonesia di wilayah terpencil dapat mengenyam pendidikan lebih layak.

Berikutnya, peningkatan kompetensi berkelanjutan untuk guru juga sudah dilakukan, jangkauan lebih dari 1 juta guru. Kemudian, realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga turut meningkat setiap tahunnya. Langkah- langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat Indonesia menjadi rakyat yang cerdas, kuat dan bertumbuh kembang secara seimbang antara fisik dan mentalnya.

Dampak yang diharapkan itu tentunya berkaitan dengan tren positifnya IPM, yakni naiknya harapan hidup, berkurangnya buta aksara, meningkatkan standar hidup dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan, serta bertambahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Editor: Iman

T#g:DiklatSDM
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 06 Feb 2020 11:06

    Penandatanganan Fakta Integritas dan Pelatihan Fungsi Teknis Reskrim Jajaran Polres Sergai

    Jajaran Satuan Reserse Polres Serdang Bedagai gelar penandatanganan Fakta Integritas dalam rangka mewujudkan Polres Serdang Bedagai (Sergai) menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi B

  • Sabtu, 16 Nov 2019 12:16

    Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis Zonasi di Batu Bara

    Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Pembelaja

  • Rabu, 30 Okt 2019 14:30

    Direktur Operasi Laut Bakamla RI Berikan Kuliah Umum di Lemdiklat Polri

    Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Nursyawal Embun memberikan kuliah umum kepada Peserta Diklat Kesamaptaan Bakamla RI Gelombang 2 di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri

  • Senin, 21 Okt 2019 09:11

    Basic & Leadership Training Course DPC F. SBSI se-Labuhanbatu Raya

    Dewan pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F. SBSI) se-Labuhanbatu Raya melakukan pelatihan Basic Training Course (BTC) dan Leadership Training Course (LTC).Kegiatan dengan

  • Rabu, 25 Sep 2019 14:15

    Ilyas: Kepala Sekolah Sangat Menentukan Maju Mudurnya Sekolah

    Diklat Penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP bertujuan mengoptimalkan kompetensi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan diharapkan semua peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsiny

  • Senin, 23 Sep 2019 18:23

    Dugaan Manipulasi Data Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Bantuan Pemkab Labusel

    Pelaksanaan Kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah TK/SD dan SMP Bantuan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan (Labusel) akan dilaksanakan selama seminggu mulai 24 September 2019 s.d 1 Oktober 2019 di

  • Jumat, 20 Sep 2019 19:20

    Panglima TNI: SDM Adalah Aset Utama Dalam Suatu Organisasi

    Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset utama dalam suatu organisasi. Sebagai Panglima TNI saya sangat berkepentingan terhadap kualitas generasi muda Indonesia masa depan. Mereka tidak harus menjadi ten

  • Kamis, 05 Sep 2019 14:05

    Bakamla RI Rencanakan Bangun Pusdiklat

    Sumber Daya Manusia Aparatur Negara yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya supaya organisasi bertahan dan berkem

  • Sabtu, 24 Agu 2019 20:24

    Bakamla RI/IDNCG Evaluasi Reformasi Birokrasi Bersama Kemenpan RB

    Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) bersama tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berlangsung sepanjang p

  • Rabu, 21 Agu 2019 20:31

    30 Prajurit dan PNS TNI Program Pasca Sarjana Ikuti Seminar Manajemen SDM

    Sebanyak 30 Mahasiswa Program Pasca Sarjana, terdiri dari Prajurit dan PNS di lingkungan TNI mengikuti Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertemakan "Peran Perguruan Tinggi Manajemen Kon

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak