Minggu, 20 Sep 2020 02:39
  • Home
  • Opini
  • KPU Tidak Perlu Diaudit, Penghitungan Suara di Indonesia Masih Manual

KPU Tidak Perlu Diaudit, Penghitungan Suara di Indonesia Masih Manual

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Nastiti Wardani, Pengamat Masalah Sosial Politik
Senin, 15 Apr 2019 10:15
@okezonenews
Penghitungan suara secara manual di TPS.
Amien Rais sempat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan audit secara forensik terhadap sistem IT KPU, guna mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019. Pihaknya mengancam bahwa Prabowo- Sandi akan mundur dalam kontestasi Pilpres 2019 jika KPU terbukti melakukan kecurangan. Pihaknya juga berencana akan mendatangi kantor KPU untuk mengaudit forensik sistem teknologi informasi (TI) penghitungan suara Pilpres.

Namun hal itu ditepis oleh Pramono Ubaid selaku Komisioner KPU. Dirinya menilai bahwa usulan Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga tersebut merupakan hal yang tidak relevan, pasalnya, hasil Pemilu tidak ditentukan berdasarkan sistem IT, tetapi perhitungan manual di lapangan. Pihaknya juga mengatakan bahwa dalam menetapkan hasil-hasil Pemilu, KPU masih menggunakan prosedur manual, yakni rekapitulasi secara berjenjang. Rekapitulasi tersebut dimulai dari kecamatan, lalu dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi serta berakhir di tingkat nasional.


Selain itu, Pramono mengatakan penghitungan suara dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka disaksikan langsung oleh saksi para peserta pemilu dan Bawaslu. Bahkan, pemantau pemilu dan masyarakat biasa juga bisa mengawal penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tersebut. "Jadi, rekapitulasi secara berjenjang dan terbuka. Sistem rekapitulasi hasil pemilu itu masih paper based bukan IT based," ujar Pramono.

Permintaan audit sistem IT KPU juga mendapatkan tanggapan dari Sekretaris TKN Hasto Kristyanto yang menyebutkan bahwa permintaan audit tersebut adalah hal yang tidak perlu.

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki sistem untuk audit data pemilih. "Mari kita percayakan pada sistem, jangan melakukan tindakan hanya karena mau kalah lalu membangun persepsi seolah-olah Pemilu curang. Tidak boleh menciptakan ketegangan yang tidak perlu ya", tutur Hasto.

Tanggapan berbeda juga disampaikan oleh mantan pimpinan MK, Mahfud MD, yang menyebut bahwa berbagai kritik dari kelompok- kelompok maupun tokoh masyarakat terhadap KPU merupakan hal yang wajar. Namun dirinya mengingatkan agar hal itu tidak mengarah pada pendelegitimasian lembaga tersebut. Sebab, KPU ataupun pemerintah di era reformasi sekarang ini sudah sulit berbuat curang seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru. "Kalau sekarang ini enggak ada pemerintah campur tangan. Coba dimana indikasinya pemerintah ikut campur tangan?" kata Mahfud.

Ia menilai bahwa kinerja KPU secara umum sudah bersih. Karena itu, bila kemudian ada kecurigaan atau kekhawatiran bahwa KPU akan berbuat curang dengan melakukan rekayasa lewat sistem IT misalnya, itu adalah hal yang mustahil.

Untuk mengimbangi berbagai tekanan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU, Mahfud MD juga berjanji dalam waktu dekat akan mendatangi KPU untuk memberikan dukungan moral. Selain itu, dia akan menyampaikan resep-resep untuk menangkal tekanan dari berbagai pihak.


Meski serangan hoax dan upaya delegitimasi terhadap KPU maupun Bawaslu datang silih berganti, kedua lembaga independen tersebut dinilai sudah maksimal sebagai penyelenggara pengawas Pemilu April 2019.

Menurut Sudarmo selaku Dirjen Politik Kemendagri, baik KPU maupun Bawaslu bekerja secara profesional dan proporsional, terutama dalam hal menyangkut maraknya berita bohong atau hoax terkait pemilu yang menyasar kedua lembaga independen tersebut. "Kita yakin Pemilu serentak ini bisa berjalan dengan damai, aman, lancar dan sukses," tutur Darmo.

Hal ini diperkuat dengan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh SMRC yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai hampir 80 persen. "Survei menunjukkan, 80 persen rakyat Indonesia percaya pada kemampuan KPU dan Bawaslu," tutur Deni Irvani selaku direktur riset SMRC.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara profesional, tentu akan sangat berlebihan apabila ada pihak yang ingin melakukan audit IT forensik karena hal tersebut tidaklah relevan.

KPU juga telah menunjukkan profesionalitasnya dengan bersikap netral terhadap jalannya Pemilu, bagaimanapun juga masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi oleh ajakan yang mengarah pada upaya pendelegitimasi KPU. Karena di era keterbukaan saat ini, sangat sulit pemerintah untuk berbuat curang.
Editor: Iman

T#g:Bawaslu
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Sep 2020 22:48

    Bawaslu Binjai Proses Laporan Pelanggaran Netralitas Oleh 3 ASN Ini

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kota Binjai, Jumat (18/9) Siang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, yang diwakili oleh Lailatus Sururiah, m

  • Senin, 14 Sep 2020 11:54

    Frizt Siregar Kunjungi Bawaslu Kota Biniai

    Salah seorang Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Frizt Edward Siregar, Phd, berkunjung ke Kantor Bawaslu Kota Binjai, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Binjai Timur, Senin (14

  • Selasa, 01 Sep 2020 14:01

    Ini Kata Bawaslu Terkait Atribut Paslon di Kegiatan Panwascam Binjai Utara

    Terkait adanya polemik atribut salah satu Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Binjai pada acara sosialiasi partisipasi masyarakat yang digelar Panwas Kecamatan Binjai Utara, beberapa h

  • Selasa, 25 Agu 2020 12:35

    Bawaslu Binjai Minta Insan Pers, Media dan Masyarakat Infokan Pelanggaran Pilkada

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, menggelar Sosialisasi Pengawasan bagi insan Pers, Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kota Binjai, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bi

  • Selasa, 14 Jul 2020 07:54

    Malam-malam, Ketua Bawaslu Labura Uji Sample Hasil Verifikasi Faktual, 5 dari 18 mengaku tidak dukung calon perseorangan

    Jelang pelaksanaan pleno verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan di Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tahun 2020, M. Yusuf, S.Ag sebagai Ketua Bawaslu menjalankan fungsi pen

  • Rabu, 10 Jun 2020 05:10

    Ahmad Doli Kurnia, Pdt WTP Simarmata, Ilham Saputra dan Fritz Siregar Isi Webinar Kaum Milenial Indonesia

    Kaum Milenial Indonesia (KAMI) kerjasama dengan KAMI Sumut menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema 'Pesta Demokrasi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19', Senin, 08 Juni 2020.Swangro M

  • Selasa, 18 Feb 2020 12:18

    Komandan Kodim 0824/Jember Temui Komisioner Bawaslu

    Jelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, termasuk Kabupaten Jember yang akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Jember, situasi politik di Kabupaten Jember memang sudah mulai ada peruba

  • Sabtu, 14 Sep 2019 13:04

    Sinergitas Bawaslu dan KPUD Labuhanbatu Utara Jelang Persiapan Pilkada 2020

    Sinergitas dua lembaga penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi berbeda, harus terjalin demi Komitmen terselenggaranya tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, terkhusus Jelang persiapan Pilbub Kab

  • Minggu, 21 Apr 2019 15:21

    Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS di Panyabungan, Sumut

    Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS yakni di TPS 014 kelurahan Mompan

  • Minggu, 21 Apr 2019 07:21

    Bawaslu Sumut: Temukan Kecurangan, Laporkan Lewat Panwas, Bawaslu atau Gakkumdu

    Soal informasi dugaan telah terjadi kecurangan Pemilu di sejumlah tempat, seperti yang marak disebut di media sosial, Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munthe, menyatakan agar semua pihak yang menemukan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak