Selasa, 14 Agu 2018 18:17
  • Home
  • Opini
  • Jurus Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

Jurus Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

Medan (utamanews.com)
Oleh: Zaki Walad, mahasiswa IAIN Pekalongan.
Senin, 13 Agu 2018 04:13
Portal MT5
Ilustrasi
Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia dapat diakui bahwa infrastruktur Indonesia melesat jauh dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakannya untuk melakukan revolusi APBN 2015 dimana anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mensubsidi premium dialokasikan ke anggaran infrastruktur. Namun demikian, muncul sejumlah pertanyaan apakah pelemahan rupiah terhadap dolar mempengaruhi berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini dikebut pemerintah.

Dari kebijakan revolusi APBN setidaknya Jokowi menghemat anggaran sebesar Rp 300 trilliun dan akan dialokasikan ke Infrastruktur, dengan modal tersebut Jokowi benar-benar melakukan pembangunan di seluruh Indonesia dengan merata namun perlu diingat bahwa kebutuhan bahan baku maupun barang modal untuk pembangunan infrastruktur belum bisa seluruhnya dipasok oleh industri dalam negeri, sehingga salah satu caranya adalah dengan melakukan impor yang mau tidak mau berkaitan dengan harga dolar yang sedang tinggi.

Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah telah terdepresi hingga 6,6% terhadap dolar Amerika Serikat. Depresiasi rupiah menjadi tantangan besar dalam mengelola perekonomian lantaran kondisi tersebut juga berdampak pada melemahnya tingkat ekspor. Bank Indonesia, berusaha melakukan beberapa usaha menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 poin untuk memancing aliran modal masuk agar rupiah bisa menguat. Begitu juga Pemerintah yang terus berusaha untuk menekan lajur impor dengan melakukan penundaan terhadap pembangunan infrastruktur.

Untuk diketahui juga, bahwa sejak dicanangkannya Proyek Strategi Nasional pada 2016, Presiden Jokowi telah menyetujui 222 proyek pembangunan dan tiga program dengan nilai investasi kurang lebih Rp4.100 trilliun. Angka tersebut jauh dan dapat dikategorikan sangat tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja lainya. Dengan jumlah luar biasa tersebut, APBN hanya menyiapkan Rp 423 trilliun, sementara BUMN dan BUMD Rp 1.255 trilliun, dan sisanya Rp 2.413 trilliun akan melibatkan swasta lewat KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta PINA (Pembiayayaan Investasi Non Anggaran).



Jokowi sadar betul bahwa perekomian Indonesia saat ini sedang dihadapakan dengan inkonsistensi dari situasi global yang berdampak negatif terhadap kondisi perekomian Nasional yang juga berdampak pada negara-negara berkembang lain. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut Jokowi memutuskan untuk menunda beberapa proyek strategis agar dapat membantu BI yang telah defisit dalam total transaksi berjalan pada tahun 2018 dengan nilai diperkiran sebesar US$ 25 milliar atatu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu US$ 17 milliar.

Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai bukan semata dari faktor internal saja, sentimen negatif ancaman perang global dan rencana Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan bunga acuan, Fed Fund Rate, hingga empat kali tahun ini ikut melemahkan fondasi ekonomi bank sentral sehingga berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Tidak hanya diam dan membiarkan kondisi ekonomi terus labil, pemerintah dengan berusaha terus mengikuti perkembangan kondisi global, mereka berusaha mewujudkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk menstabilkan kembali kondisi ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah mendorong investasi dan melakukan promosi destinasi wisata lokal ke dunia dengan tujuan agar dapat menambah pemasukan devisa negara. Selain itu, pemerintah juga melakukan seleksi terhadap proyek pemabangunan yang memang sadang dibutuhkan secara mendesak dan tidak membutuhkan impor dengan jumlah yang besar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani berpendapat bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini masih dapat dikendalikan dan masyarakat tidak perlu untuk khawatir, karena kondisi ini masih diambang batas wajar. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini Presiden sedang menggariskan berbagai kebijakan yang nanti akan kita wujudkan dalam nota keuangan 2019 dan mempertimbangkan strategi pembangunan infrastruktur kedepannya. Sependapat dengan Menkeu, Asian Development Bank Institute, Eric Sugandi turut berpendapat memang saat ini iklim perdagangan memaksa Pemerintah untuk mengevaluasi kembali dan menentukan prioritas dalam pembangunan proyek infrastruktur untuk mengendalikan neraca transaksi berjalan demi terciptanya iklim ekonomi yang sehat.



Sedikit berbeda dengan pendapat menteri lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bahkan berpendapat bahwa penundaan pembangunan infrastruktur dinilai tidak perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Dirinya beranggapan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menutupi kebutuhan impor yang tinggi dari kelapa sawit, biodiesel, penerimaan tambahan dari batu bara dan kemudian turis yang akan meningkat tajam ketika nanti Asian Games 2018.

Kebutuhan impor yang tinggi memang membuat neraca perdagangan pada semester pertama tahun 2018 defisit sebesar US$1,02 milliar, angka ini jauh lebih baik dari semester sebelumnya yang menyentuh defisit hingga US$ 2,83 milliar. Dengan dampaknya kepada rupiah terburuk menyentuh pada angka Rp 14.564, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi apabila kondisi ini terus diteruskan potensi hiper inflasi dapat terulang kembali seperti pada masa orde baru.

Namun perlu kita lihat juga, pembangunan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan penetapan Proyek Strategi Nasional pada 2016 yang telah disahkan. Hampir lima tahun pemerintahan Jokowi dengan program pembangunannya dilaksanakan namun baru tahun 2018 problem disampaikan dan diekspos secara masif di media.



Jadi pelemahan rupiah yang terjadi memang sudah diprediksi oleh pemerintah akan terjadi ketika melaksanakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran namun kondisi iklim perdagangan yang tidak konsisiten di tingkat global membuat prediksi yang sebelumnya terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini lah yang memaksa Pemerintah untuk melakukan penundaan pembangunan sementara. Sebelumnya diperkirakan pembangunan infrastruktur yang sudah selesai memang akan dapat menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur lain.

Event yang dilaksanakan sebentar lagi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang juga menjadi ajang pencarian devisa negara dan peningkatan rupiah yang bagus bagi Indonesia. Berbagai wisatawan dari manca negara akan datang ke Indonesia untuk Menyaksikan Asian Games dan menguatkan kembali rupiah, inilah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membantu menstabilkan kembali rupiah ke angka yang normal.

Editor: Sam

T#g:hutangrupiah
Berita Terkait
  • Minggu, 29 Jul 2018 05:29

    Bijak Menyikapi Isu Pelemahan Rupiah

    Akhir-akhir ini banyak isu yang tersebar di masyarakat terkait kegagalan Pemerintah dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS), menurut data yang diungkapkan oleh BI dari Ja

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Rabu, 28 Mar 2018 04:28

    Hutang Indonesia Untuk Kebutuhan Produktif

    Berita tentang semakin membengkaknya utang negara membuat rakyat khawatir dan resah. Belakangan ini berbagai pendapat mengenai permasalahan ini santer diperbincangkan. Para pengamat di bidang ekonomi

  • Selasa, 15 Agu 2017 09:45

    Wow, Rp5,7 Triliun untuk bangun Apartemen Anggota DPR RI

    Anton Sihombing, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap misalnya di 2018 sebesar Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun tersebut Rp5,7 triliun.

  • Selasa, 25 Jul 2017 16:35

    Kuasa Hukum korban pertanyakan niat penyidik Polsek Firdaus

    November Zebua, SH, MH, selaku kuasa hukum karyawan PT. Lonsum, yang menjadi terlapor di Polsek Firdaus kabupaten Serdang Bedagai Sumut terkait hutang piutang dengan seorang pelapor, yang disebut seba

  • Kamis, 01 Jun 2017 09:51

    Polisi Rembang temukan mesin cetak uang palsu di bunker sebuah rumah

    Petugas Polres Rembang menemukan seperangkat mesin cetak dan lembaran kertas uang palsu yang belum dipotongi di lantai bawah tanah dalam sebuah rumah yang dieksekusi.

  • Kamis, 25 Mei 2017 00:25

    BI Prediksi Kebutuhan Uang Lebaran di Medan Capai Rp4,3 Triliun

    Bank Indonesia (BI) memprediksi kebutuhan uang kartal menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 untuk wilayah Medan dan sekitarnya mencapai Rp4,3 triliun dan BI sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk melayani masyarakat.

  • Sabtu, 20 Mei 2017 21:40

    Uang Beredar Bertambah Rp165 Triliun

    Agus DW Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan, pihak BI akan menambah uang beredar sebanyak Rp167 triliun pada bulan suci Ramadhan atau naik 14 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

  • Sabtu, 11 Mar 2017 09:26

    Tunggakan Listrik Pemkab Jember ke PLN Capai Rp300 Juta

    Supervisor Pelayanan Pelanggan PLN Area Jember, Cariadi, mengungkapkan bahwa tunggakan rekening listrik Kantor Seketariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, sejak Januari hingga Februar

  • Rabu, 18 Jan 2017 16:57

    Bank Indonesia Siapkan Rp1,409 Triliun untuk Imlek

    Menjelang Imlek, kebutuhan uang di wilayah Sumut dan Aceh mencapai Rp1,409 Triliun. Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Wilyah Sumut dan Aceh, Sudibyo mengatakan, menjelang Imlek tahun 2017

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak