Selasa, 18 Des 2018 19:03
  • Home
  • Opini
  • Jokowi Perintahkan TNI-Polri Amankan Pembangunan di Papua

Jokowi Perintahkan TNI-Polri Amankan Pembangunan di Papua

Medan (utamanews.com)
Oleh: Abdul Aziz, Mahasiswa di salah satu PTN Jakarta
Rabu, 05 Des 2018 18:05
Istimewa
Semenjak Joko Widodo menjadi Presiden, salah satu kebijakan yang paling ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Institut Analisis Kebijakan Konflik, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Jakarta, sempat menyatakan bahwa Joko Widodo telah memberi perhatian lebih pada wilayah tersebut daripada pendahulunya. Meskipun untuk medan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut sangatlah sulit dikarenakan kondisi geografis serta cuacanya. Pembangunan di Papua, sudah tentu sangat berbeda dengan di Pulau Jawa. Dan hal ini harus diketahui oleh masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian juga ada sisi keamanan di titik tertentu di Papua yang berpotensi menghambat pembangunan itu.

Baru-baru ini, Indonesia berduka terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja proyek jembatan Habema-Mugi dari PT Istakaya Karya. Penembakan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang bernama Gerakan Separatis Papua Bersenjata. Presiden Jokowi bertindak cepat dan tegas menanggapi peristiwa tersebut. Ia telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab dan tidak berperikemanusian tersebut, dan akan menumpas mereka sampai akar-akarnya. "Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita tidak akan pernah takut," tegas Jokowi. 

Peristiwa tersebut, justru membuat tekad Presiden membara untuk melanjutkan tugas besar, membangun tanah Papua serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang ia ungkapkan di Media. 

Polda Papua menyatakan tengah mengejar kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya menyusul pembunuhan sejumlah pekerja pendatang yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan.

KKB merupakan istilah yang digunakan aparat Kepolisian Indonesia dan TNI, untuk menyebut kelompok bersenjata yang sebagian di antaranya menuntut pemisahan diri dari Indonesia. Kelompok separatis di Papua tidak hanya piawai menggunakan senjata. Tetapi juga lihai melakukan upaya diplomasi terhadap negara lain untuk bisa memberikan dukungan pada Papua Merdeka. Mereka menyebarkan hoax terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. 


Akhir Mei lalu, dukungan untuk kemerdekaan Papua datang dari Selandia Baru, yang berasal dari 11 anggota parlemen yang terdiri dari empat partai politik, yakni Partai Hijau (Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning), Partai Buruh (Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S'ua William Sio), Partai Nasional (Chester Burrows), dan Partai Maori (Marama Fox). Ke 11 perwakilan tersebut menandatangani Deklarasi Westminster yang dibawa oleh pemimpin dan pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua, Benny Wenda.

Deklarasi Westminster untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua lahir dalam pertemuan IPWP dengan delegasi dari berbagai negara di House of Parliament London, Inggris Mei 2016 lalu. Hadir  saat itu salah satu pendiri IPWP dan pemimpin oposisi Partai Buruh yang digadang-gadang sebagai calon kuat Perdana Menteri Inggris, Jeremy Corbyn.

Yang menariknya lagi, perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan Papua juga didukung oleh negara-negara di kepulauan Pasifik sebagai tetangga terdekat. Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepualauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon.

Realitasnya, dan kita harus sadar itu, upaya-upaya untuk merongrong Indonesia agar Papua lepas dari pangkuan NKRI memang terus terjadi hingga saat ini. Selain ada Organisasi Papua Merdeka, sejumlah LSM dengan sokongan negara-negara tertentu baik di kawasan Pasifik maupun Eropa, termasuk di Australia dan Selandia Baru terus bergerilya. Isu pelanggaran HAM oleh TNI menjadi salah satu isu yang mereka dengungkan. Padahal Pemerintah Indonesia dan TNI telah berjuang keras hingga pedalaman dan perbatasan demi keamanan Papua hingga turut memberi pendidikan serta pengajaran kepada generasi muda di daerah tersebut.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengingatkan soal potensi Papua lepas dari NKRI mengingat gencar dan sistematisnya kampanye soal itu di luar negeri. Karena itu ia mengajak semua pihak di Indonesia untuk bahu membahu men-counter berbagai isu yang mereka lontarkan belakangan ini.

Editor: Sam

T#g:OPMPapua Merdeka
Karunia Tour and Traveliklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Sabtu, 08 Des 2018 12:08

    Lenyapkan OPM dari Bumi Indonesia

    Dikabarkan 31 pekerja PT Istaka Karya tewas karena dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Tak hanya itu, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya

  • Selasa, 04 Des 2018 18:34

    Tingkah Laku OPM Tingkatkan Kebencian Publik Terhadap Separatis

    OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan utama untuk memisahkan diri dari NKRI. Organisasi ini terbentuk akibat perasaan bahwa Papua sama sekali

  • Rabu, 06 Des 2017 23:46

    Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pada Pembangunan Papua

    Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember, beberapa masyarakat Papua kembali dibuat bergejolak. Kali ini Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sebel

  • Senin, 04 Des 2017 09:14

    Memaknai Pergeseran Istilah Separatis ke Kelompok Kriminal Bersenjata

    Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat dengan OPM adalah organisasi separatis yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Terbentukn

  • Senin, 27 Nov 2017 17:57

    TNI Meredam OPM dengan Humanis dan Budaya

    Dalam sepekan ini, aksi kekerasan di Papua kembali meningkat, 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua disandera oleh kelompok Bersenjata Organi

  • Jumat, 10 Nov 2017 04:50

    Panglima TNI: Bebaskan Warga Sipil Dengan Persuasif Melalui Negosiasi

    Dalam menangani masalah penyanderaan warga sipil di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, TNI akan melakukannya dengan cara persuasif melalui negosiasi sehingga jan

  • Minggu, 02 Jul 2017 23:52

    Dipimpin Wenis Tabuni, 215 Anggota OPM, Berikrar Kembali Ke Pangkuan Ibu Pertiwi (NKRI)

    Melihat kemajuan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan masa depan Rakyat Papua, akhirnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengikrarkan diri kembali ke pangkuan ibu pertiwi dalam wadah Nega

  • Rabu, 01 Feb 2017 09:04

    Waspadai Manuver Politik OPM

    Oleh: Toni Ervianto *)Pada 6 Januari 2017 kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia diterobos orang yang diduga aktivis atau simpatisan Organisasi Papua Merdeka. Pelak

  • Kamis, 29 Des 2016 15:15

    Prajurit TNI Temukan Senjata Api di Perbatasan RI-PNG

    Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 700/Wira Yudha Sakti (WYS) KodamVII/Wirabuana Makassar, yang sedang melaksanakan tugas di perbatasan RI-PNG wilayah Sektor Utara di bawah pimpinan L

  • Minggu, 21 Agu 2016 08:16

    Apresiasi Kinerja Intelijen di Papua

    Oleh : Andre Penas Keberhasilan kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso terkait pengacau bersenjata yang pertama adalah, mampu mengajak Din Minimi (Nurdin Ismail) pimpinan kelompok e

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak