Jumat, 18 Sep 2020 15:56
  • Home
  • Opini
  • Dampak Positif Penerapan Skema Omnibus Law

Dampak Positif Penerapan Skema Omnibus Law

Oleh: Wisang Geni (Pengamat Sosial Politik)
Sabtu, 18 Jan 2020 03:18
Finansial - Bisnis.com
Penantian panjang atas pemangkasan regulasi yang menguntungkan, sebentar lagi akan terwujud. Pematangan sejumlah UU yang dinilai menyulitkan akan direvisi dalam rangka mendukung perbaikan perekonomian nasional.

Keyakinan atas skema Omnibus Law kian memuncak. Tak hanya digadang-gadang mampu menyederhanakan segala kerumitan terkait perizinan dan peraturan, namun juga mampu mendukung perbaikan perekonomian nasional. Skema yang digagas oleh Presiden Jokowi ini juga menuai dukungan. Berbagai pihak menyatakan setuju dengan penerapan ide ini.

Apalagi dampak positif yang siap diberikan oleh Omnibus Law akan menguntungkan warga Indonesia. Misalnya akses investasi yang menguatkan ekonomi negara, penciptaan lapangan pekerjaan. secara besar-besaran, aturan pengupahan yang sesuai, adanya tax holliday yang disebut-sebut menjadi angin segar bagi para pengusaha atas pajak yang sedemikian membebani.

Menurut Pakar hukum dan ekonomi Universitas Pelita Harapan, Maria Soetopo, mengatakan Indonesia bisa menerapkan sistem hukum melalui skema omnibus law. Walaupun undang-undang pembentukan perundang-undangan tidak mengakomodasi ketentuan itu, penerapannya bisa memakai konsep omnibus-hybrid atau yang disebut quasi omnibus law.

Ia menerangkan bahwa Omnibus law dapat diterapkan di negara civil law karena Perpres 87/2014, Pasal 44, yang berbunyi 'Kewenangan diberikan ke setiap kementerian ataupun lembaga guna melakukan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan'. 

Maria mengatakan skema omnibus law dapat dimanfaatkan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih serta mewujudkan efisiensi dalam implementasi sebuah kebijakan.

Sementara itu, menurut Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengatakan omnibus law tidak diterapkan karena selama ini Indonesia memakai sistem civil law. Namun, hal tersebut masih bisa diubah dengan diskresi pemerintah dan dampaknya akan baik, yakni menghentikan tumpang-tindih aturan yang ada. Ia juga mengatakan jika diskresi pemerintah terkait hal ini tidak memerlukan perubahan undang-undang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengutarakan niatnya untuk menyederhanakan regulasi dan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar atau omnibus law, yaitu UU penciptaan lapangan kerja serta UU pengembangan UMKM.

Indonesia ditengarai pernah mengeluarkan sebuah kebijakan seperti omnibus law, yakni Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara beserta Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Yang isinya mengatur Tap MPR mana saja yang berlaku dan tidak berlaku.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kini telah berkonsultasi dengan pakar hukum Jimly Asshiddiqie terkait dengan omnibus law. Menurut Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono, hal ini mendesak untuk segera diciptakan karena berdampak besar terhadap masyarakat. 

Jimly menyebutkan ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembentukan omnibus law. Pertama, segera mengevaluasi UU, peraturan presiden, dan juga peraturan pemerintah terkait.

Langkah Kedua, menciptakan suatu sistem yang mampu merangkum semua peraturan perundang- undangan dalam satu wadah aplikasi. Lebih tepatnya, harus ada sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, urun rembug. 

Dirinya turut menjelaskan  mendukung omnibus law sebagai prioritas yang harus masuk Program Legislasi Nasional. Dia menilai Omnibus law bisa menjadi RUU atas inisiatif DPR atau pemerintah. 

Hal senada juga diutarakan politikus Partai Gerindra, yakni Sandiaga Uno yang juga mendukung realisasi omnibus law.
Menurut dia, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM selama ini sudah dijalankan dalam program OK OCE.

Langkah pemerintah dalam menerapkan skema Omnibus Law makin terbuka lebar. Bukan hanya dapat mengurai keruwetan peraturan yang ada. Namun juga memberikan sejumlah dampak positif. Khususnya bagi perkembangan perekonomian nasional. Ditambah lagi, Omnibus Lawa secara khusus akan memperbaiki setiap regulasi di bidang ekonomi yang meliputi Investasi, Pajak, Pembangunan, juga Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. 

Meskipun masih berlaku di tingkat pusat, namun Omnibus Law diwacanakan akan diterapkan di semua daerah agar tercipta aturan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 
Keyakinan akan Indonesia maju sudah semakin dekat. 

Sehingga tak perlu berlama-lama lagi untuk segera menerapkan aturan ini. Toh, seluruh pihak dan elemen masyarakat menyadari pentingnya penyederhanaan regulasi sebagai upaya perwujudan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan nasional.
Editor: Yaya

T#g:Omnibus Law
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Rabu, 09 Sep 2020 02:39

    Serikat Buruh Mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja

    Omnibus law RUU Cipta Kerja tak lagi jadi polemik karena serikat buruh akhirnya menyetujuinya, walau dengan beberapa syarat. Mereka akhirnya sadar bahwa RUU ini bermanfaat dan akan mengubah iklim kete

  • Selasa, 08 Sep 2020 13:08

    Bakti Sosial Relawan Indonesia Bersatu di jalan Setiabudi Medan

    Relawan Indonesia Bersatu kembali melaksanakan bakti sosial terkait penanggulangan dampak ekonomi COVID-19 dengan membagikan nasi kotak gratis kepada masyarakat tidak mampu.Herman, Koordinator Bakti S

  • Senin, 07 Sep 2020 08:07

    RUU Cipta Kerja Perlu Segera Disahkan

    Omnibus Law RUU Cipta Kerja sangat mendesak untuk segera disahkan, karena menguntungkan pegawai dan pengusaha. Selain itu, jika RUU sudah resmi jadi UU, nasib pekerja akan dijamin oleh negara. Karena

  • Sabtu, 05 Sep 2020 12:35

    Relawan Indonesia Bersatu bantu warga terdampak COVID-19 di Medan Baru

    Bakti sosial terkait penanggulangan dampak ekonomi dengan membagikan puluhan nasi kotak gratis kepada warga terdampak COVID-19 dan brosur dukungan terhadap RUU Omnibus Law dilaksanakan di wilayah keca

  • Jumat, 04 Sep 2020 02:34

    Buruh dan DPR Sepakat Mendukung Omnibus Law Cipta Kerja

    Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sebelumnya mendapat pertentangan kini mulai mendapatkan titik terang. Meredanya pertentangan tersebut ditandai dengan adanya kesepahaman antara DPR dan Buruh tentang s

  • Kamis, 20 Agu 2020 02:30

    Masyarakat Menantikan UU Omnibus Law Cipta Kerja

    Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh banyak lapisan masyarakat agar segera disahkan jadi undang-undang. Mereka sudah paham bahwa hadirnya RUU ini membawa angin segar untuk men

  • Rabu, 12 Agu 2020 14:42

    Jaringan Independen Pemuda dan Akademisi Sumut Kupas Tuntas RUU Omnibus Law

    Sejumlah Akademis Sumatera Utara bersama Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) menggelar seminar RUU Cipta Kerja dengan thema "Kupas Tuntas RUU Omnibus Law" dan sub thema "Kontribusi RUU cipta k

  • Minggu, 02 Agu 2020 10:32

    RUU Cipta Kerja Lindungi Kesejahteraan Pekerja

    Dunia kerja terdampak cukup serius selama pandemi, apalagi yang terkena perampingan. Untuk bangkit dari kondisi ini tentu saja diperlukan terobosan yang dapat menggerakkan geliat perekonomian sehingga

  • Selasa, 21 Jul 2020 20:41

    Disnaker Tanjung Balai: Omnibus Law langkah strategis wujudkan Indonesia jadi kekuatan dunia

    Pemerintah mengusulkan Omnibus Law sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia. Dengan Omnibus Law pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi

  • Jumat, 17 Jul 2020 20:07

    Elemen buruh di kabupaten Sergai sampaikan aspirasi terkait Omnibus Law via Daring

    Elemen buruh se-kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menyampaikan aspirasinya terhadap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini ramai dibahas di media sosial.Aspirasi ini disam

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak