Minggu, 23 Feb 2020 00:38
  • Home
  • Opini
  • Dampak Positif Penerapan Skema Omnibus Law

Dampak Positif Penerapan Skema Omnibus Law

Oleh: Wisang Geni (Pengamat Sosial Politik)
Sabtu, 18 Jan 2020 03:18
Finansial - Bisnis.com
Penantian panjang atas pemangkasan regulasi yang menguntungkan, sebentar lagi akan terwujud. Pematangan sejumlah UU yang dinilai menyulitkan akan direvisi dalam rangka mendukung perbaikan perekonomian nasional.

Keyakinan atas skema Omnibus Law kian memuncak. Tak hanya digadang-gadang mampu menyederhanakan segala kerumitan terkait perizinan dan peraturan, namun juga mampu mendukung perbaikan perekonomian nasional. Skema yang digagas oleh Presiden Jokowi ini juga menuai dukungan. Berbagai pihak menyatakan setuju dengan penerapan ide ini.

Apalagi dampak positif yang siap diberikan oleh Omnibus Law akan menguntungkan warga Indonesia. Misalnya akses investasi yang menguatkan ekonomi negara, penciptaan lapangan pekerjaan. secara besar-besaran, aturan pengupahan yang sesuai, adanya tax holliday yang disebut-sebut menjadi angin segar bagi para pengusaha atas pajak yang sedemikian membebani.

Menurut Pakar hukum dan ekonomi Universitas Pelita Harapan, Maria Soetopo, mengatakan Indonesia bisa menerapkan sistem hukum melalui skema omnibus law. Walaupun undang-undang pembentukan perundang-undangan tidak mengakomodasi ketentuan itu, penerapannya bisa memakai konsep omnibus-hybrid atau yang disebut quasi omnibus law.

Ia menerangkan bahwa Omnibus law dapat diterapkan di negara civil law karena Perpres 87/2014, Pasal 44, yang berbunyi 'Kewenangan diberikan ke setiap kementerian ataupun lembaga guna melakukan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan'. 

Maria mengatakan skema omnibus law dapat dimanfaatkan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih serta mewujudkan efisiensi dalam implementasi sebuah kebijakan.

Sementara itu, menurut Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengatakan omnibus law tidak diterapkan karena selama ini Indonesia memakai sistem civil law. Namun, hal tersebut masih bisa diubah dengan diskresi pemerintah dan dampaknya akan baik, yakni menghentikan tumpang-tindih aturan yang ada. Ia juga mengatakan jika diskresi pemerintah terkait hal ini tidak memerlukan perubahan undang-undang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengutarakan niatnya untuk menyederhanakan regulasi dan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar atau omnibus law, yaitu UU penciptaan lapangan kerja serta UU pengembangan UMKM.

Indonesia ditengarai pernah mengeluarkan sebuah kebijakan seperti omnibus law, yakni Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara beserta Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Yang isinya mengatur Tap MPR mana saja yang berlaku dan tidak berlaku.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kini telah berkonsultasi dengan pakar hukum Jimly Asshiddiqie terkait dengan omnibus law. Menurut Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono, hal ini mendesak untuk segera diciptakan karena berdampak besar terhadap masyarakat. 

Jimly menyebutkan ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembentukan omnibus law. Pertama, segera mengevaluasi UU, peraturan presiden, dan juga peraturan pemerintah terkait.

Langkah Kedua, menciptakan suatu sistem yang mampu merangkum semua peraturan perundang- undangan dalam satu wadah aplikasi. Lebih tepatnya, harus ada sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, urun rembug. 

Dirinya turut menjelaskan  mendukung omnibus law sebagai prioritas yang harus masuk Program Legislasi Nasional. Dia menilai Omnibus law bisa menjadi RUU atas inisiatif DPR atau pemerintah. 

Hal senada juga diutarakan politikus Partai Gerindra, yakni Sandiaga Uno yang juga mendukung realisasi omnibus law.
Menurut dia, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM selama ini sudah dijalankan dalam program OK OCE.

Langkah pemerintah dalam menerapkan skema Omnibus Law makin terbuka lebar. Bukan hanya dapat mengurai keruwetan peraturan yang ada. Namun juga memberikan sejumlah dampak positif. Khususnya bagi perkembangan perekonomian nasional. Ditambah lagi, Omnibus Lawa secara khusus akan memperbaiki setiap regulasi di bidang ekonomi yang meliputi Investasi, Pajak, Pembangunan, juga Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. 

Meskipun masih berlaku di tingkat pusat, namun Omnibus Law diwacanakan akan diterapkan di semua daerah agar tercipta aturan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 
Keyakinan akan Indonesia maju sudah semakin dekat. 

Sehingga tak perlu berlama-lama lagi untuk segera menerapkan aturan ini. Toh, seluruh pihak dan elemen masyarakat menyadari pentingnya penyederhanaan regulasi sebagai upaya perwujudan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan nasional.
Editor: Yaya

T#g:Omnibus Law
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 20 Feb 2020 03:20

    Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Membuka Peluang Lapangan Kerja Baru

    Pemerintah berupaya memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dengan mengusulkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Penyederhanaan regulasi tersebut diyakini mampu membuka kran invest

  • Rabu, 12 Feb 2020 03:12

    Dampak Positif Penerapan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

    Pemerintah dan DPR terus mempercepat realisasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Peraturan tersebut diyakini mampu menstimulus investasi di Indonesia dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh.Om

  • Senin, 10 Feb 2020 03:10

    Mendukung Omnibus Law Perpajakan

    Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, sedang berupaya untuk menjaga bahkan meningkatkan ekonomi Indonesia ditengah-tengah tantangan pelemahan ekonomi

  • Kamis, 06 Feb 2020 03:06

    Omnibus Law Memberikan Manfaat Bagi Kelompok Buruh

    Penyederhanaan regulasi melalui skema Omnibus Law merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf guna menggenjot perekonomian. Selain itu, Omnibus Law juga diyakini memberikan

  • Senin, 03 Feb 2020 03:03

    Masyarakat Mendukung Percepatan Pembahasan RUU Omnibus Law

    Berbagai media tengah menyoroti perkembangan Omnibus Law yang digadang-gadang mampu menguntungkan banyak pihak utamanya para Pengusaha dan Buruh. Kebijakan omnibus law yang hendak menyatukan lebih dar

  • Minggu, 02 Feb 2020 03:02

    Omnibus Law Mampu Mempercepat Kemajuan Bangsa

    Pemerintah berupaya meringkas peraturan yang ada melalui skema Omnibus Law. Pemangkasan regulasi yang tumpang tindih tersebut diyakini mampu membawa perekonomian semakin baik dan kemajuan bangsa dapat

  • Jumat, 31 Jan 2020 06:31

    Omnibus Law Perkuat Sertifikasi Halal

    Omnibus law merupakan suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Bahkan dalam RUU Omnibus

  • Jumat, 24 Jan 2020 03:24

    UU Omnibus Law Akan Mengatasi Persoalan Bangsa

    Pemerintah dan DPR terus melaksanakan konsolidasi agar UU Omnibus Law dapat segera terbit.  Konsep Omnibus Law ini tak hanya menjadi terobosan baru bagi peningkatan pembangunan, namun juga dapat

  • Selasa, 21 Jan 2020 09:51

    Tolak RUU Omnibus Law, Buruh Sumut Demo Di DPRD

    Ratusan massa buruh yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Buruh Bangkit (Gerbang) Sumut menggelar demo di depan Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Pada Senin, 20 Januari 2020. Me

  • Senin, 20 Jan 2020 03:20

    Menolak Aksi Demonstrasi Buruh Memprotes UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

    Segelintir elemen buruh berencana melakukan demonstrasi pada 20 Juni 2020 guna memprotes Omnibus Law. Faktanya, mereka telah menyatakan dukungannya dalam diskusi dengan menteri terkait. Masyarakat pun

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak