Sabtu, 22 Feb 2020 19:37
  • Home
  • Opini
  • DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sutrisno Pangaribuan (Ketua Komisi D/ Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara).
Sabtu, 31 Agu 2019 12:41
Istimewa
Ilustrasi
Beredar kabar burung bahwa malam ini, Sabtu (31/8/2019), ada jamuan makan malam antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut sepertinya diinisiasi Pimpinan DPRD dan dikerjakan oleh Sekretaris DPRD. Pimpinan fraksi diminta untuk hadir bersama anggota melalui komunikasi telepon seluler. Makan malam ini menjadi tidak biasa karena dilakukan setelah paripurna pengambilan keputusan bersama tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2019 gagal.

Jamuan makan malam ini sepertinya berkaitan dengan kebuntuan komunikasi politik antara Gubernur dan DPRD. Kegagalan sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2019 diyakini sebagai salah satu alasan "dinner eksklusif". Keputusan untuk menyerahkan pengesahan APBD P TA.2019 kepada Menteri Dalam Negeri sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

Tidak ada jalan lain bagi Gubernur dan DPRD selain mematuhi PP No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 97 Ayat (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota. Jamuan makan malam tidak dapat mengubah keputusan sidang paripurna yang telah memutuskan mematuhi ketentuan tersebut.


Nuansa politis dinner ini semakin jelas pasca beredarnya soft copy jadwal kegiatan DPRD perubahan kedua bulan September 2019. Dalam jadwal tersebut muncul lagi Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama Gubernur tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2019. Pimpinan DPRD bukan hanya inkonsisten, tetapi melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib. Pasal 79 Ayat (5) PP No.12 Tahun 2018 sudah jelas tahapan yang harus dilakukan. Konsultasi ke Kemendagri, pun surat dari Kemendagri tidak dapat mengubah hal yang diataur dalam PP tersebut.

Ada keinginan dari oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengambilan keputusan bersama APBD P TA.2019 dan APBD TA.2020 sebelum 16 September 2019. Keinginan ini diduga sebagai "deal" dari para oknum yang ingin mendapat keuntungan pribadi pun kelompok. Berbagai fakta yang memperkuat itu sudah sangat terbuka. Maka demi menghindari adanya masalah di kemudian hari, akan lebih baik dinner tersebut dibatalkan.


Dinamika hubungan Gubernur dan DPRD selalu hangat, terutama menyangkut pembahasan APBD. Kita semua belum lupa, bagaimana pertemuan di salah satu hotel di kawasan Tanjung Sari menjadi salah satu sumber masalah yang belum "selesai". Kita tidak mau, dinner di Grand Aston Hotel juga suatu saat menjadi materi pertanyaan dari lembaga yang membuat lutut gemetar.

Pimpinan DPRD dan Gubernur tidak perlu khawatir terkait pembahasan APBD TA.2020. Kami meyakini bahwa pembahasan APBD TA.2020 juga masih dapat dikejar pasca 16 September 2019. Pimpinan Banggar DPRD dan TAPD tidak perlu menciptakan ketakutan, seakan- akan kalau Ketua DPRD dari PDI Perjuangan akan mengalami kebuntuan. Sepanjang kepentingan orang- orang per orang, kelompok dapat dikesampingkan, niscaya hubungan antara Gubernur dan DPRD akan klop.

Gubernur diminta untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi politik yang baik ke depan. Memberi kepercayaan sepenuhnya kepada TAPD ternyata tidak membuat hubungan Gubernur dan DPRD semakin baik.  Ada banyak informasi yang salah, bahkan cenderung diputarbalikkan oleh oknum- oknum yang ingin membuat hubungan Gubernur dan DPRD selalu "panas". Maka Gubernur sebagai Panglima Pemprovsu harus mengambil langkah- langkah strategis dan taktis agar kebuntuan itu tidak terus dipelihara oleh oknum- oknum yang mendapat manfaat dari disharmoni itu. Semoga yang punya mata melihat, dan yang punya telinga mendengar.
Editor: Sam

T#g:dprdsuSutrisno Pangaribuan
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 20 Feb 2020 10:00

    Komisi E DPRDSU Tantang Rumah Sakit Di Medan Deklarasi "Dokter Kami Fulltimer"

    Dimas Tri Adji, S.I.Kom., Ketua E DPRD Sumut menyatakan bahwa bila tidak ada terobosan baru, bila semuanya berjalan sesuai aturan yang ada, pelayanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya di kota Med

  • Sabtu, 25 Jan 2020 06:25

    DPRD Sumut Kunjungi Desa Hatapang

    Menindak lanjuti berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat serta sebagai bentuk kepedulian DPRD Prov. Sumut terhadap masyarakat Hatapang yang terkena banjir.  yang mana masyarakat pada waktu itu,

  • Jumat, 24 Jan 2020 07:24

    Terkait Banjir di Hatapang, DPRD Sumut Berkunjung Ke Labura

    Terkait banjir bandang yang terjadi pada 28 Desember 2019 yang lalu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, berkunjung ke Labuhanbatu Utara dan meminta keterangan dan

  • Rabu, 08 Jan 2020 08:38

    Zeira Salim Anggota DPRD Sumatera Utara Minta Izin PT. LBI Dicabut

    Terkait banjir bandang yang melanda Dua (2) Desa tiga (3) Dusun yang merusakkan Seratus Lebih Rumah Warga dan 5 Orang Meninggal Dunia 2 orang lagi belum ditemukan jasadnya hingga sampai saat ini.Berda

  • Sabtu, 02 Nov 2019 19:12

    Plt Wali Kota Hadiri Syukuran Pelantikan Ketua DPRD Sumut

    Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri syukuran atas pelantikan Drs Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut Komplek Tasbi Blok RR Me

  • Selasa, 17 Sep 2019 08:47

    Edy Rahmayadi Sebut DPRD Sumut Teman Berpikir dan Bekerja

    Sebanyak 100 Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024, resmi dilantik, Senin (16/9), dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan

  • Selasa, 10 Sep 2019 19:10

    P-APBD 2019 dan R-APBD 2020 Disetujui DPRD Sumut, Gubernur Apresiasi Kerja Keras Dewan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Ang

  • Selasa, 10 Sep 2019 07:50

    Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

    Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu ke

  • Rabu, 04 Sep 2019 20:54

    Mengapa DPRD Sumut Berpolemik?

    Membaca beberapa berita dari berbagai media online, saya semakin prihatin atas akrobat beberapa orang oknum Anggota DPRD. Sepertinya mereka yang hadir di ruang sidang paripurna telah mengadili kami, t

  • Minggu, 01 Sep 2019 20:11

    Pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019 Sumatera Utara Sudah Final

    Sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019 telah diselenggarakan S

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak