Rabu, 23 Sep 2020 09:35
  • Home
  • Opini
  • DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sutrisno Pangaribuan (Ketua Komisi D/ Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara).
Sabtu, 31 Agu 2019 12:41
Istimewa
Ilustrasi
Beredar kabar burung bahwa malam ini, Sabtu (31/8/2019), ada jamuan makan malam antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut sepertinya diinisiasi Pimpinan DPRD dan dikerjakan oleh Sekretaris DPRD. Pimpinan fraksi diminta untuk hadir bersama anggota melalui komunikasi telepon seluler. Makan malam ini menjadi tidak biasa karena dilakukan setelah paripurna pengambilan keputusan bersama tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2019 gagal.

Jamuan makan malam ini sepertinya berkaitan dengan kebuntuan komunikasi politik antara Gubernur dan DPRD. Kegagalan sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2019 diyakini sebagai salah satu alasan "dinner eksklusif". Keputusan untuk menyerahkan pengesahan APBD P TA.2019 kepada Menteri Dalam Negeri sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

Tidak ada jalan lain bagi Gubernur dan DPRD selain mematuhi PP No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 97 Ayat (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota. Jamuan makan malam tidak dapat mengubah keputusan sidang paripurna yang telah memutuskan mematuhi ketentuan tersebut.


Nuansa politis dinner ini semakin jelas pasca beredarnya soft copy jadwal kegiatan DPRD perubahan kedua bulan September 2019. Dalam jadwal tersebut muncul lagi Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama Gubernur tentang Ranperda APBD Perubahan TA.2019. Pimpinan DPRD bukan hanya inkonsisten, tetapi melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib. Pasal 79 Ayat (5) PP No.12 Tahun 2018 sudah jelas tahapan yang harus dilakukan. Konsultasi ke Kemendagri, pun surat dari Kemendagri tidak dapat mengubah hal yang diataur dalam PP tersebut.

Ada keinginan dari oknum pimpinan dan anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengambilan keputusan bersama APBD P TA.2019 dan APBD TA.2020 sebelum 16 September 2019. Keinginan ini diduga sebagai "deal" dari para oknum yang ingin mendapat keuntungan pribadi pun kelompok. Berbagai fakta yang memperkuat itu sudah sangat terbuka. Maka demi menghindari adanya masalah di kemudian hari, akan lebih baik dinner tersebut dibatalkan.


Dinamika hubungan Gubernur dan DPRD selalu hangat, terutama menyangkut pembahasan APBD. Kita semua belum lupa, bagaimana pertemuan di salah satu hotel di kawasan Tanjung Sari menjadi salah satu sumber masalah yang belum "selesai". Kita tidak mau, dinner di Grand Aston Hotel juga suatu saat menjadi materi pertanyaan dari lembaga yang membuat lutut gemetar.

Pimpinan DPRD dan Gubernur tidak perlu khawatir terkait pembahasan APBD TA.2020. Kami meyakini bahwa pembahasan APBD TA.2020 juga masih dapat dikejar pasca 16 September 2019. Pimpinan Banggar DPRD dan TAPD tidak perlu menciptakan ketakutan, seakan- akan kalau Ketua DPRD dari PDI Perjuangan akan mengalami kebuntuan. Sepanjang kepentingan orang- orang per orang, kelompok dapat dikesampingkan, niscaya hubungan antara Gubernur dan DPRD akan klop.

Gubernur diminta untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi politik yang baik ke depan. Memberi kepercayaan sepenuhnya kepada TAPD ternyata tidak membuat hubungan Gubernur dan DPRD semakin baik.  Ada banyak informasi yang salah, bahkan cenderung diputarbalikkan oleh oknum- oknum yang ingin membuat hubungan Gubernur dan DPRD selalu "panas". Maka Gubernur sebagai Panglima Pemprovsu harus mengambil langkah- langkah strategis dan taktis agar kebuntuan itu tidak terus dipelihara oleh oknum- oknum yang mendapat manfaat dari disharmoni itu. Semoga yang punya mata melihat, dan yang punya telinga mendengar.
Editor: Sam

T#g:dprdsuSutrisno Pangaribuan
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 22 Sep 2020 22:32

    Pelepasan Jenazah Budieli Laia, Gubernur: Saya Atas Nama Pemerintah Provinsi dan Rakyat Sumut Mengucapkan Turut Berdukacita

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri acara pelepasan jenazah Anggota DPRD Sumut Budileli Laia di Lobi Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (22/9). Anggota F

  • Rabu, 09 Sep 2020 23:29

    Tampung Aspirasi Warga, Ajie Karim Laksanakan Reses di Binjai Timur

    Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) H Ajie Karim, menggelar Reses Ke lll Sidang l, Tahun 2019 - 2020, Rabu (9/8) Sore.Dihadiri oleh ratusan masyar

  • Rabu, 26 Agu 2020 10:26

    Zainuddin Purba Minta OPD dan ASN Jaga Netralitas di Pilkada Binjai

    Usai pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota yang rencana akan digelar pada awal September tahun ini, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, H Zainuddin Purba SH, berharap kepada Aparatur Sip

  • Senin, 10 Agu 2020 13:10

    Sema Unimed Sesalkan Penangguhan Anggota DPRD Sumut kasus penganiayaan

    Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menangguhkan tersangka kasus penganiayaan di tempat hiburan malam. Padahal kasus penganiayaan yang dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara, Kiki Handoko Sembirin

  • Rabu, 29 Jul 2020 16:29

    Kunjungan Kerja DPRDSU ke Taput, Pendampingan dan Pengawasan Pendistribusian Bantuan Pemerintah

    Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan sembilan (Dapil 9) melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Rabu (29/7/2020).Dalam pertemuan di ruma

  • Kamis, 23 Jul 2020 20:13

    Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Sumut Ke Palas

    Diperlukan keterlibatan DPRD Sumut dalam permasalahan perusahaan perkebunan, dan pembahasan terkait kejelasan HGU yang tidak pernah melibatkan masyarakat.Hal ini diungkapkan Ike Taken Hasibuan pada ke

  • Senin, 20 Jul 2020 21:20

    KS, Oknum DPRD Sumut Diduga Aniaya 2 Oknum Anggota Polri di Diskotik

    Oknum Anggota DPRD Sumut berinisial KS bersama rekannya diduga menganiaya 2 oknum anggota polisi di lokasi hiburan malam Retro, di Capital Building Jalan Putri Hijau Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan

  • Rabu, 15 Jul 2020 09:15

    Wagub optimis pembangunan Sumut akan lebih baik ke depan

    Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi hasil kunjungan kerja (kunker) Tim DPRD Provinsi Sumut ke kabupaten/kota terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

  • Kamis, 04 Jun 2020 18:04

    KPK terima Rp422,5 juta dari sejumlah saksi terkait kasus DPRD Sumut

    Selama pemeriksaan saksi-saksi, penyidik telah membuat tanda terima pengembalian uang Rp422.500.000 untuk kemudian sesuai mekanisme Undang-Undang, berikutnya dimintakan izin penyitaan kepada dewas (Dewan Pengawas KPK).

  • Selasa, 26 Mei 2020 20:26

    Wagub Berharap Pansus Covid-19 DPRD Sumut Dapat Mengawasi Kinerja GTPP

    Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut. Diharapkan pansus ini dapat membant

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak