Minggu, 05 Jul 2020 22:52
  • Home
  • Opini
  • Agresifnya Pemerintah Atasi Permasalahan Listrik

Agresifnya Pemerintah Atasi Permasalahan Listrik

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rahmad Kurniawan, pengamat sosial ekonomi
Selasa, 20 Agu 2019 03:20
@KemenBUMN
Ilustrasi
Presiden Joko Widodo tampak geram ketika bertemu dengan Direksi PLN setelah aliran listrik di daerah Jakarta, Jawa Barat dan Banten mati hingga berjam- jam. Ia meminta kepada PLN untuk segera membenahi gangguan aliran listrik dan memiliki kalkulasi yang benar agar pemadaman tidak terulang lagi serta tidak merugikan masyarakat.

Ia menyayangkan bahwa PLN tidak belajar dari peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, semestinya kejadian di masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga agar permasalahan serupa tidak terulang.

Rupanya kerusakan jaringan yang mengakibatkan sebagian wilayah di Pulau Jawa tersebut juga pernah terjadi di beberapa wilayah di dunia. Contohnya di Manhattan pada Juli 2019 lalu, Manhattan saat itu mengalami kerusakan gardu induk yang membuat sistem kelistrikan terganggu, seperti yang dialami Indonesia.

Blackout yang terjadi tentu tidak bisa dipandang semata hanya permasalahan teknis dan mati lampu. Sebab, secara faktual telah menghentikan sejumlah objek vital dan strategis publik di sektor transportasi, telekomunikasi dan sejenisnya.

Atas kejadian yang tidak mengenakkan tersebut, Pemerintah juga memiliki regulasi yang tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 huruf 3 UU Ketenagalistrikan, tertulis jika konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.


Geramnya Jokowi tentu dinilai wajar, apalagi jika Direktur Utama PLN Sripeni Inten Chayani mengaku tidak melakukan antisipasi karena adanya kerusakan pada sistem jaringan listrik di wilayah utara dan selatan.

Meski demikian dia berujar akan melakukan investigasi terhadap kerusakan sistem jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman sejumlah besar wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Hasil investigasi tersebut akan menjadi acuan untuk keperluan evaluasi dan perbaikan sistem kelistrikan utamanya di wilayah Jawa- Bali.

Dalam investigasinya, PLN juga melibatkan pakar dan akan melaporkan secara berkala progress assesment dan investigasi kepada DPR agar ikut mengawasi.

Perlu diketahui juga, ada sekitar 250 pembangkit, 500 gardu induk, kemudian 5.000 kilometer sirkuit transmisi 500kV dan 7.000 kilometer transmisi 100 kV pada sistem kelistrikan Jawa- Bali.


Saat ini listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat telah kembali normal sejak Senin Malam. Sripeni juga mengaku bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga supaya kejadian kemarin tidak terulang.

Anggota Komisi VII Maman Abdurahman mengatakan, bahwa pihaknya akan senantiasa mengawasi pembenahan dan perbaikan jangka panjang usai kejadian tersebut.

Untuk saat ini, DPR akan menanti hasil investigasi PLN lebih dulu dan belum mau menyimpulkan penyebab pemadaman yang berdampak cukup luas itu.

Sementara itu Presiden Jokowi telah meminta agar PT PLN (Persero) dapat bekerja secara cepat dalam menangani gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman secara total di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.

Ia juga merasa heran dengan manajemen besar namun PLN tidak memiliki opsi lain saat ada gangguan pada salah satu transmisi listrik yang dimiliki. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, sudah semestinya PLN memiliki tata kelola resiko yang baik apabila menghadapi kendala seperti saat ini sehingga tidak sampai merugikan banyak pihak karena harus mengalami pemadaman.

Jokowi mengatakan bahwa PLN seharusnya memiliki rencana darurat untuk mencegah pemadaman listrik besar yang mempengaruhi ibukota Jakarta dan Provinsi- provinsi lainnya di Indonesia.

Pemadaman listrik merupakan salah satu masalah yang serius, hingga akhirnya berdampak pada sistem angkuta cepat massal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan jalur komuter ke daerah sekitarnya, membuat penumpang akhirnya harus dievakuasi dari kereta api.

Kejadian tersebut tentu membuat PLN menjadi bulan- bulanan para warganet. Sebab, hampir segala urusan perekonomian khususnya di Jakarta terhenti, seperti usaha warnet, laundri, barbershop dan lain- lain.

Padahal sebelumnya Jokowi telah memberikan modal sebesar Rp6,5 Triliun ke PLN. Dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan. Pemerintah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Listrik Negara.

Perhatian besar Pemerintah tersebut diharapkan dapat memacu kerja keras PLN agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Editor: Iman

T#g:Listrik
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Senin, 15 Jun 2020 18:25

    Akhyar Minta PT PLN (Persero) Bantu Ringankan Beban Masyarakat

    Melonjaknya tagihan listrik yang dialami oleh sebagian masyarakat, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi meminta kepada perusahaan listrik negara (PLN) agar dapat melakukan ke

  • Sabtu, 13 Jun 2020 07:13

    PLN Sumut Jelaskan Lonjakan Tagihan Listrik Bulan ini ke Wakil Gubernur

    Wagub Musa Rajekshah menerima audiensi PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut terkait permasalahan tagihan listrik bulanan yang saat ini tengah ramai menjadi pembicaraan di masyarakat luas. Atas hal itu,

  • Kamis, 11 Jun 2020 16:51

    Wow, China rancang baterai mobil listrik tahan 2 juta kilometer

    Baterai yang ada di pasaran saat ini hanya mampu bertahan selama delapan tahun atau 250 ribu kilometer, namun Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) di Ningde, China, menyatakan siap memproduksi b

  • Senin, 18 Mei 2020 19:18

    Listrik Gratis Diperpanjang sampai September

    Pemerintah memperpanjang pembebasan dan diskon tarif listrik untuk pelanggan kapasitas 450 VA dan 900 VA tidak mampu hingga September 2020. Awalnya pembebasan dan diskon tarif listrik hanya diberikan selama tiga bulan terhitung sejak April 2020.

  • Sabtu, 25 Apr 2020 14:25

    Warga Lobuhuala, Kualuh Selatan keluhkan pemadaman listrik di bulan puasa ini

    Warga Dusun Sobu-sobu Desa Lobuhuala Kecamatan Kualuh Selatan, mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik oleh PLN di bulan puasa ini.

  • Kamis, 09 Apr 2020 15:49

    1.269.000 pelanggan 450 VA di Sumut Dapat Listrik Gratis

    Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumut menjamin pemberian keringanan pembayaran tagihan listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan dengan daya 900 VA dan gratis bagi pelanggan dengan saya 450 VA selama tiga bulan.

  • Rabu, 01 Apr 2020 20:21

    PLN: Token Gratis untuk pelanggan prabayar 450 VA, ini besarannya

    Masyarakat konsumen listrik PLN, khususnya pelanggan prabayar 450 dan 900 Volt Ampere (VA), masih bingung terkait teknis penerimaan keringanan pembayaran tarif listrik yang diputuskan Presiden Jokowi, kemarin.

  • Selasa, 31 Mar 2020 15:51

    Presiden: Pelanggan PLN 450 Watt gratis listrik selama 3 bulan

    Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA (Volt Ampere) selama April, Mei, dan Juni 2020 sebagai stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, di teng

  • Kamis, 12 Mar 2020 18:12

    TNI Siap Amankan Pemasangan Listrik di Maluku dan Papua

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal pengamanan saat melakukan pemasangan listrik di 433 desa di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat.

  • Jumat, 06 Mar 2020 13:36

    Hingga Juni 2020 tidak ada kenaikan harga listrik

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tidak ada penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment), atau tarifnya ditetapkan sama dengan sebelumnya untuk bulan April sam

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak