Rabu, 18 Sep 2019 03:01
  • Home
  • Opini
  • Agresifnya Pemerintah Atasi Permasalahan Listrik

Agresifnya Pemerintah Atasi Permasalahan Listrik

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rahmad Kurniawan, pengamat sosial ekonomi
Selasa, 20 Agu 2019 03:20
@KemenBUMN
Ilustrasi
Presiden Joko Widodo tampak geram ketika bertemu dengan Direksi PLN setelah aliran listrik di daerah Jakarta, Jawa Barat dan Banten mati hingga berjam- jam. Ia meminta kepada PLN untuk segera membenahi gangguan aliran listrik dan memiliki kalkulasi yang benar agar pemadaman tidak terulang lagi serta tidak merugikan masyarakat.

Ia menyayangkan bahwa PLN tidak belajar dari peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, semestinya kejadian di masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga agar permasalahan serupa tidak terulang.

Rupanya kerusakan jaringan yang mengakibatkan sebagian wilayah di Pulau Jawa tersebut juga pernah terjadi di beberapa wilayah di dunia. Contohnya di Manhattan pada Juli 2019 lalu, Manhattan saat itu mengalami kerusakan gardu induk yang membuat sistem kelistrikan terganggu, seperti yang dialami Indonesia.

Blackout yang terjadi tentu tidak bisa dipandang semata hanya permasalahan teknis dan mati lampu. Sebab, secara faktual telah menghentikan sejumlah objek vital dan strategis publik di sektor transportasi, telekomunikasi dan sejenisnya.

Atas kejadian yang tidak mengenakkan tersebut, Pemerintah juga memiliki regulasi yang tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 huruf 3 UU Ketenagalistrikan, tertulis jika konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.


Geramnya Jokowi tentu dinilai wajar, apalagi jika Direktur Utama PLN Sripeni Inten Chayani mengaku tidak melakukan antisipasi karena adanya kerusakan pada sistem jaringan listrik di wilayah utara dan selatan.

Meski demikian dia berujar akan melakukan investigasi terhadap kerusakan sistem jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman sejumlah besar wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Hasil investigasi tersebut akan menjadi acuan untuk keperluan evaluasi dan perbaikan sistem kelistrikan utamanya di wilayah Jawa- Bali.

Dalam investigasinya, PLN juga melibatkan pakar dan akan melaporkan secara berkala progress assesment dan investigasi kepada DPR agar ikut mengawasi.

Perlu diketahui juga, ada sekitar 250 pembangkit, 500 gardu induk, kemudian 5.000 kilometer sirkuit transmisi 500kV dan 7.000 kilometer transmisi 100 kV pada sistem kelistrikan Jawa- Bali.


Saat ini listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat telah kembali normal sejak Senin Malam. Sripeni juga mengaku bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga supaya kejadian kemarin tidak terulang.

Anggota Komisi VII Maman Abdurahman mengatakan, bahwa pihaknya akan senantiasa mengawasi pembenahan dan perbaikan jangka panjang usai kejadian tersebut.

Untuk saat ini, DPR akan menanti hasil investigasi PLN lebih dulu dan belum mau menyimpulkan penyebab pemadaman yang berdampak cukup luas itu.

Sementara itu Presiden Jokowi telah meminta agar PT PLN (Persero) dapat bekerja secara cepat dalam menangani gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman secara total di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.

Ia juga merasa heran dengan manajemen besar namun PLN tidak memiliki opsi lain saat ada gangguan pada salah satu transmisi listrik yang dimiliki. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, sudah semestinya PLN memiliki tata kelola resiko yang baik apabila menghadapi kendala seperti saat ini sehingga tidak sampai merugikan banyak pihak karena harus mengalami pemadaman.

Jokowi mengatakan bahwa PLN seharusnya memiliki rencana darurat untuk mencegah pemadaman listrik besar yang mempengaruhi ibukota Jakarta dan Provinsi- provinsi lainnya di Indonesia.

Pemadaman listrik merupakan salah satu masalah yang serius, hingga akhirnya berdampak pada sistem angkuta cepat massal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan jalur komuter ke daerah sekitarnya, membuat penumpang akhirnya harus dievakuasi dari kereta api.

Kejadian tersebut tentu membuat PLN menjadi bulan- bulanan para warganet. Sebab, hampir segala urusan perekonomian khususnya di Jakarta terhenti, seperti usaha warnet, laundri, barbershop dan lain- lain.

Padahal sebelumnya Jokowi telah memberikan modal sebesar Rp6,5 Triliun ke PLN. Dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan. Pemerintah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Listrik Negara.

Perhatian besar Pemerintah tersebut diharapkan dapat memacu kerja keras PLN agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Editor: Iman

T#g:Listrik
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 10 Sep 2019 03:10

    Pemadaman Listrik Akibat Hal Teknis, Bukan Sabotase

    Pemadaman Listrik pada awal Agustus 2019 lalu membuat masyarakat yang terdampak akan kejadian tersebut harap- harap cemas menanti aliran listrk kembali normal. Pada 4 Agustus lalu, pemadaman listrik s

  • Kamis, 08 Agu 2019 03:08

    Dorong Pengembangan Industri Otomotif, Pemerintah Terbitkan Perpres Kendaraan Listrik

    Peraturan Presiden (Perpres) kendaraan bermotor listrik akan segera diteken oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Sejalan dengan itu, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun aturan pe

  • Selasa, 04 Jun 2019 18:14

    Pemerintah Persiapkan Listrik Jelang Lebaran, Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

    Mudik merupakan ritual yang ditunggu oleh kebanyakan orang yang merantau, namun tidak semua masyarakat dapat melakukan budaya mudik tersebut karena harus tetap bekerja saat lebaran, salah satunya adal

  • Rabu, 15 Mei 2019 16:05

    3 Tiang PLN Tumbang, Arus Lalin Sosa-Sibuhuan Terganggu dan Arus Listrik 3 Kecamatan Padam

    Sebanyak 3 batang tiang PLN di pinggir jalan lintas provinsi, di titik Simandi Angin, Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) tumbang dan 2 tiang PLN yang tumbang itu, mengalam

  • Rabu, 10 Apr 2019 15:00

    Layanan Listrik Semakin Andal

    Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan beberapa proyek infrastruktur kelistrikan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, yang dipusatkan di Gardu Induk 150 kV Takengon,

  • Senin, 25 Feb 2019 17:25

    Presiden Resmikan PLTU Cilacap Ekspansi Tahap Pertama Kapasitas 1x660 MW

    Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi tahap pertama dengan kapasitas 1x660 MW. Lokasi peresmian berada di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilaca

  • Kamis, 31 Jan 2019 03:31

    Sambungan Listrik Gratis Bukti Jokowi Pro Rakyat

    Dalam beberapa kesempatan, baik Prabowo maupun Sandiaga Uno beserta para pendukungnya kerap kali menuduh pemerintahan saat ini tidak pro terhadap rakyat. Mulai dari isu harga bahan pokok naik, harga s

  • Selasa, 22 Jan 2019 13:02

    Warga Transmigrasi di Palas Keluhkan Layanan Listrik PLN

    Warga masyarakat transmigrasi yang tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), mengeluhkan buruknya layanan jaringan PLN yang mengaliri di dua daerah transmigrasi, yakni Trans Pir Sosa unit 1 s

  • Rabu, 16 Jan 2019 10:16

    Berpotensi Hemat Rp798 Triliun, Presiden: Segera Selesaikan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Selain karena ramah lingkungan, m

  • Kamis, 27 Des 2018 10:27

    Menilik Kebijakan Tarif Dasar Listrik Yang Mengalami Kenaikan

    Sejak 2015 PLN telah memberikan pengumuman bahwa subsidi listrik 23 juta rumah tanggga dengan tegangan 900 Volt Ampere (VA) akan dicabut pada awal 2017. Selain itu PLN juga meminta mereka beralih ke l

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak