Jumat, 21 Sep 2018 08:15
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Soal Dugaan Korupsi Dinkes Rp33,336 M, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Diduga Jalin Keamanan & Keharmonisan

Soal Dugaan Korupsi Dinkes Rp33,336 M, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Diduga Jalin Keamanan & Keharmonisan

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Sabtu, 15 Sep 2018 17:15
Moratua Tanjung
Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Tinur Bulan Harahap, SKM.
Belakangan ini tercium aroma tidak sedap di mata dan telinga masyarakat di sekitaran daerah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yaitu, telah terjalinnya rasa keamanan dan hubungan yang cukup kental serta keharmonisan antara pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak oknum pejabat PNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

Terjalinnya hubungan rasa keamanan dan keharmonisan diantara kedua belah pihak tersebut, sejak, telah dilakukannya pemanggilan disertai pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS dari Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu oleh pihak Lembaga penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu tersebut pada bulan kemaren. 

Pemanggilan dan disertai pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS dari jajaran Dinas Kesehatan Labuhanbatu tersebut terkait laporan dugaan penyalah gunaan jabatan dan disertai adanya indikasi kuat dugaan Korupsi anggaran belanja Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada pos anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 sebesar Rp33.336 milyar.

Ungkapan adanya telah terjalin hubungan rasa kenyamanan disertai hubungan keharmonisan diantara kedua belah pihak tersebut dinyatakan oleh elemen masyarakat daerah Labuhanbatu dan Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Republik Indonesia (LPPA-RI) Kabupaten Labuhanbatu Ibrahim Nasution, Jumat (14/09/2018).


Kepengurusan LPPA-RI Kabupaten Labuhanbatu Ibrahim bersama dengan elemen masyarakat yang tergabung, menilai, bahwa, setelah pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu sebagai Lembaga Penegak Hukum tersebut memanggil 10 orang oknum pejabat PNS Dinas Kesehatan tersebut, maka terjalin harmonisasi.

"Maka, kita menilai, dari situlah terjalin diantara kedua belah pihak yang kuat dugaan kita adalah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sehingga timbul rasa keamanan dan kenyamanan dengan ada kuat indikasi dugaan Korupsi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2017, kemaren itu. Ya, disitulah penilaian kita terhadap kinerja pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ini", kata Ibrahim.

Menurut LPPA-RI dan aktifis anti korupsi berinisial MT, tidak adanya keterbukaan pihak Lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu kepada Publik. "Inikan pihak lembaga hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu masih menutup-nutupi terkait pemanggilan dan disertai dilakukannya pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS Dinkes Labuhanbatu. Dan, apa hasil dari pemeriksaan terkait laporan dugaan Korupsi dari anggaran belanja sebesar Rp 33.336 milyar dimaksud? Belum ada keterangannya dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan sampai saat ini. Inilah yang kita kesalkan kepada pihak Kejaksaan tersebut", sebut MT.

Dan, sambung Ibrahim, bahkan pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH bersama Kepala Seksi Intellijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, tidak mau dikonfirmasi oleh awak media yang bertugas di Kabupaten Labuhanbatu, seperti halnya konfirmasi dari salah satu awak media online Utamanews.com Labuhanbatu, telah berulangkali melakukan konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melalui Kasi Intel Muhammad Junaidi SH, baik di kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu maupun melalui selular nomor WA-nya. Namun, Kasi Intel Muhammad Junaidi SH tidak pernah mau menjawab dan menerima di kantornya untuk konfirmasi. 

Dan, itu sama dengan Kajari Satyo Pranoto SH MH. "Inikan pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ini telah nyaman dan terjalin hubungan harmonis dengan pihak pejabat Dinkes dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Padahal, sesuai Undang Undang nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini. Jelas-jelas pihak Lembaga penegak Hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melanggar UU dimaksud. Inilah yang sangat kita kesalkan. Dan, kami yang tergabung di dalam kepengurusan LPPA-RI Labuhanbatu Sumut, akan melanjutkan laporan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan selanjutnya ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang berada di Medan Sumatera Utara", ucap si pelapor bersama LPPA-RI Ibrahim.

Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu memanggil dan telah memeriksa 10 orang pejabat yakni Kepala Dinas Kesehatan Tinur Bulan Harahap SKM (3 kali dipanggil dan diperiksa), Bendahara Dinkes Nanik S, PPTK Lindung Tanjung, PPK Dinkes Ucok Solihin dan anggota subbidang Jaspel Pelayanan Kesehatan Devi. 

Dan, Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat, Kepala Puskesmas Janji Kec Bilah Barat, Kepala Puskesmas Lingga Tiga Kec Rantau Selatan, Kepala Puskesmas Pangkatan Kec Pangkatan dan Kepala Puskesmas Negeri Lama Kec Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Editor: Boraspati

T#g:Dinkes
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Sabtu, 08 Sep 2018 17:08

    Kajari Diminta Terbuka Soal Pemanggilan 10 Oknum ASN Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu Satno Pranoto SH MH beserta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kajari M Junaidi SH, diminta lebih serius menangani terkait kasus pemanggilan ser

  • Senin, 03 Sep 2018 12:33

    Massa Central Bersatu Aksi Damai Terkait Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Sebanyak lebih kurang 115 orang massa dari Central Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (Central Bersatu) Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan Aksi Damai ke arah kantor Mapolres Labuhanbatu, kantor Kejaks

  • Senin, 27 Agu 2018 11:17

    Kajari Rantau Prapat Enggan Dikonfirmasi Soal Dugaan 10 Pejabat Dinkes Labuhanbatu

    10 orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu sekitar 2 bulan yang

  • Sabtu, 25 Agu 2018 07:35

    Pemeriksaan 10 Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Rp 33.336 M, di Dinkes Labuhanbatu "Mengendap"

    Pemanggilan serta pemeriksaan 10 (sepuluh) orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Labuhanbatu oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, din

  • Minggu, 19 Agu 2018 06:49

    Kadiskes TB Diduga Libatkan Kasubag Umum Pungli Dana Jaspel Kesehatan Rp 2,087 M

    Kembali bau busuk menguap dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tinur Bulan SKM dituding telah mel

  • Sabtu, 18 Agu 2018 11:18

    JPKP Desak Kajari Transparan Soal Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    2 (Dua) orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Tinur Bulan SKM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Definitif meng

  • Jumat, 17 Agu 2018 13:27

    Terkait Dugaan Korupsi Rp 33 Milyar, Jaksa Periksa 10 Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sepuluh orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu di ka

  • Sabtu, 11 Agu 2018 12:51

    Plt Bupati Labuhanbatu: Kesehatan Lebih Berharga Dari Segalanya

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST.MT, kunjungi Dinkes Labuhanbatu, dan mengatakan kesehatan lebih penting dari segalanya. Harapan Plt Bupati pada Dinas Kesehatan

  • Rabu, 17 Jan 2018 20:47

    Diduga Korupsi, Imper Tabagsel Kembali Desak Bupati Copot Kadis Kesehatan

    Ikatan mahasiswa pejuang rakyat (Imper) Tabagsel kembali gelar aksi unjuk rasa mendesak Bupati mencopot Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, pasalnya diduga lakukan tindak pidana kor

  • Jumat, 15 Des 2017 19:35

    Dinkes Provinsi Sumut Distribusikan Kartu Sehat Kepada PBI JKN di Batubara

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar sosialisasi dan distribusi kartu sehat kepada masyarakat Penerima Bantuan Iuaran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lapa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak