Selasa, 20 Agu 2019 17:54

Bapenda Labuhanbatu: BKA Tidak Bayar Pajak Air Bawah Tanah Selama 2,5 Tahun

PT Binivan Kontruksi Abadi (BKA) Disegel

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Jumat, 19 Jul 2019 06:49
Junaidi
Tim Satpol PP Labuhanbatu saat melakukan penyegelan terhadap alat kerja PT BKA
PT Binivan Kontruksi Abadi (BKA), bergerak di bidang industri Pengolahan Aspal (AMP) serta industri pemecah batu (Stone Crousher) yang berada di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, ternyata selama dua setengah tahun ini tidak membayar pajak Air Bawah Tanah (ABT). Hal ini terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sehingga Bapenda kabupaten Labuhanbatu menurunkan Tim melakukan tindakan tegas dengan menyegel kran pipa isapan air untuk suplai kebutuhan produksi serta memasang spanduk peringatan "Objek Pajak ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah".

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Labuhanbatu, Muslih, melalui Kasubid Pajak Parkir, Boy Dalimunthe, kepada awak media Utamanews.com, Kamis (18/7/19).


Dijelaskan Boy Dalimunthe, "Sebelum dilakukan penyegelan serta pemasangan spanduk peringatan objek tidak bayar pajak, Bapenda kabupaten Labuhanbatu sudah melayangkan surat himbauan terlebih dahulu. Setelah waktu satu minggu tidak juga diindahkan, Bapenda mengeluarkan surat peringatan pertama sampai yang kedua, dan yang terakhir minggu lalu surat peringatan yang ketiga."

"Karena tidak juga ada respon dari pihak PT Binivan Kontruksi Abadi, hari ini dari Bapenda labuhanbatu menurunkan Tim bersama personel Satpol PP yang dipimpin langsung Sekretaris Satpol PP Labuhanbatu, Muhammad Yunus, SH, (Selaku Penyidik) untuk melakukan tindakan tegas berupa penyegelan kran pipa isapan keluar air, sekaligus pemasangan spanduk peringatan tidak bayar pajak daerah," tandas Boy Dalimunthe.

Saat ditanya awak media berapa rupiah pajak Air Bawah Tanah yang harus dibayar PT BKA, Boy Dalimunthe mengatakan, "Besaran angka rupiahnya itu normatif, karena mereka yang melaporkan berapa pemakaiannya, makanya angkanya kami tidak tahu karena bukan kami yang menetapkannya," ungkap Boy menutup komukasinya.

Informasi yang dihimpun awak media, PT Binivan Kontruksi Abadi (BKA), diketahui milik salah seorang pengusaha ternama, Effendy Sahputra alias Asiong Cobra yang tersandung kasus suap sejumlah proyek PUPR pada masa jabatan mantan Bupati Labubanbatu, H.Pangonal Harahap, sebelum terkena OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Budi

T#g:pajak
Berita Terkait
  • Sabtu, 08 Jun 2019 08:18

    PAD Sumut Tidak Tercapai, Pemprovsu Kembali Lakukan Pengetatan Anggaran

    Soal pengetatan anggaran yang dikenal dengan rasionalisasi anggaran yang terjadi di zaman kepemimpinan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, kini terulang kembali. Kini Pemprovsu, di kepemimpinan Edi Rahmayadi ya

  • Sabtu, 30 Mar 2019 12:00

    Kemenkeu Tarik PMK Soal Pajak Transaksi 'e-Commerce'

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce).Pengumuma

  • Jumat, 22 Mar 2019 08:22

    Panglima TNI Terima Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Timur

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) TNI, Brigjen TNI Imam Badhowi, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Dirj

  • Rabu, 13 Mar 2019 18:53

    Plt Bupati Labuhanbatu Apresiasi Pendirian Pusat Informasi Perpajakan (Tax Center) STIE Yayasan ULB

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT, menghadiri peresmian pusat informasi perpajakan (Tax Center) STIE Yayasan Universitas Labuhanbatu, di jalan SM Raja No.126

  • Selasa, 06 Nov 2018 16:06

    DPO Kejari Deli Serdang dan Kejatisu Akhirnya Diciduk di Medan

    Daftar pencarian orang (DPO) tahun 2015 kasus penggelapan uang pajak reklame Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Deli Serdang tahun 2008-2010 diciduk tim intel Kejari Deli Serdang dan tim Asintel

  • Jumat, 05 Okt 2018 06:35

    Tomy: Sebagian Pengusaha Galian C Labuhanbatu Sudah Bayar Pajak Daerah

    Terkait pemberitaan tentang 14 pengusaha Galian C berupa Tanah Urug dan Batu Batuan, yang berada di daerah Kabupaten Labuhanbatu Sumut, belum ada satu pun membayar Pajak Daerah ke kantor Bapenda Pemka

  • Rabu, 26 Sep 2018 15:56

    Bapenda Labuhanbatu Rahasiakan Pembayaran Pajak Daerah dari 14 Pengusaha

    Informasi dihimpun utamanews.com, sudah ada sejumlah pengusaha Galian C tanah urug dan batu-batuan yang telah melakukan pembayaran pajak daerah ke kantor Bapenda ataupun ke Bank Sumut.Sebelumnya sejum

  • Sabtu, 22 Sep 2018 21:22

    Pengusaha Galian C Tidak Bayar Pajak Daerah, Terancam Ditutup

    14 (empat belas) pengusaha galian C Tanah Urug dan Batu Batuan di Kabupaten Labuhanbatu terancam ditutup. Pasalnya, dari empat belas pengusaha galian C tersebut sampai saat ini, belum ada niat membaya

  • Kamis, 13 Sep 2018 09:13

    H Andi Suhaimi: Pengusaha Galian C Tanah Urug Segera Bayar Pajak Daerah

    Plt Bupati Kabupaten Labuhanbatu Ir H Andi Suhaimi Dalimunthe meminta dengan tegas kepada para Pengusaha Galian C di daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu untuk segera membayar Pajak Daerah

  • Rabu, 29 Agu 2018 20:59

    Perusahaan Pembangunan Rel PJKA di Labuhanbatu Belum Bayar Pajak ke Pemkab

    Proyek pembangunan rel Kerata Api oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Sumut yang terdiri dari Delapan perusahaan RPK yang disebut sebagai perusahaan Aguari s

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak