Minggu, 23 Feb 2020 00:42
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Menduga berpotensi korupsi sebesar Rp26 triliun, 6 Warga Sumut adukan Gubernur ke KPK

Menduga berpotensi korupsi sebesar Rp26 triliun, 6 Warga Sumut adukan Gubernur ke KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dito
Sabtu, 15 Feb 2020 12:15
Istimewa
Kantor Gubernur Sumut
PTPN 2 tidak berhak jual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Saharuddin, salahsatu dari 6 warga Sumatera Utara (Sumut) yang membuat pengaduan tertulis ke Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Kamis (13/2/20), atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2.

Pengaduan ini disampaikan melalui kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan, dengan terlapor Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Enam warga Sumut itu yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk. 

"PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani", tutur Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora.

"Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang diajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017 adalah 2.016 hektare," kata Saharuddin.


Hamdani Harahap mengatakan, PTPN 2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN II, apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN 2.

"Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual-beli lahan eks HGU PTPN 2 adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp26 triliun, apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian," kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, seharusnya skema penyelesaian atau distribusi lahan eks HGU bukan berdasar jual- beli atau komersialisasi, melainkan mengacu pada SK Gubernur Sumut Tentang Tim B Plus Nomor 593.4/065/K/2000 tgl 11 Februari tahun 2000 Tentang Penyelesaian Eks HGU PTPN 2.

"Tadi kami menyerahkan beberapa dokumen pendukung termasuk surat perintah pembayaran lahan eks HGU melalui rekening PTPN 2 kepada KPK. Kami perkirakan ada potensi korupsi sebesar Rp 26 triliun," kata Hamdani.


Sahat Simatupang menambahkan, KPK bisa menelusuri kesalahan prosedur penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN 2 baru kemudian masuk ke dugaan korupsi.

"Saya sampaikan ke Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ada potensi perdagangan kekuasaan dalam masalah tersebut. Bahkan Lili Siregar meminta laporan kami disampaikan juga ke dia pribadi selain secara resmi ke Dumas KPK. Lili berjanji akan memantau laporan kami tersebut." kata Sahat.

"Kami juga diminta juru bicara KPK mengupdate dokumen yang dibutuhkan KPK, baik datang langsung atau melalui akun di kpk whistleblowers system via Website KPK", pungkasnya.

Editor: Budi

Sumber: RMOL

T#g:Eks HGUmafia tanahPtpn2
Berita Terkait
  • Kamis, 09 Jan 2020 18:39

    Masyarakat Pertanyakan Bangunan Pemprovsu Senilai Rp 4 Miliar Di Lahan PTPN II

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri I Beringin di Kecamatan Beringin kabupaten Deliserdan

  • Sabtu, 14 Des 2019 16:14

    Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Preman Penguasa Lahan Eks HGU Di Deli Serdang

    Ratusan kios liar dibangun preman di Simpang Jodoh Tembung, Gubsu harusnya panggil Bupati.

  • Sabtu, 09 Nov 2019 00:49

    HMI Sumut Gelar Diskusi Publik Bertajuk 'Lahan Eks HGU PTPN II Untuk Siapa?'

    Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara gelar Diskusi Publik di Sekretariat Badko HMI Sumatera Utara Jl. Adinegoro N0.15 Medan, Jumat (8/11/19). Diskusi tersebut mengusung

  • Selasa, 18 Jun 2019 19:28

    PTPN II Ingkar Janji, Ketua Komisi D DPRD SU Geram

    Sikap yang tidak responsif oleh jajaran Direksi PTPN II mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumut. Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan geram karena BUMN itu telah melakukan pembiaran dengan

  • Selasa, 11 Jun 2019 19:31

    AJH Geram, Direksi PTPN II Abaikan Rekomendasi DPRD Sumut

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) kecewa terhadap kinerja Direksi PT Perkebunan Nusantara II yang mengabaikan rekomendasi Komisi E DPRD Sumut terkait pembayaran Medali E

  • Sabtu, 22 Sep 2018 17:22

    Seribuan Pekerja/Buruh Perkebunan Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

    1.000 orang perwakilan pekerja/buruh dari Serikat Pekerja Merdeka PTPN II menggelar Deklarasi Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, di Lapangan Kebun Padang Brahrang PT LNK, Kec. Selesai Kab. Langk

  • Selasa, 19 Jun 2018 19:19

    Dir Ops: 106 Hektare Lahan Eks HGU PTPN 2 Helvetia Belum Dicoret dari Daftar Aktiva Perusahaan

    106 hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 di Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diyakini belum dicoret dari daftar aktiva perusahaan.

  • Selasa, 14 Nov 2017 20:24

    Sertifikat hak pakai tanah 300 Ha milik PTPN sudah terbit, Tengku Erry Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kampus II USU

    Gubsu Tengku Erry Nuradi meletakkan batu pertama pembangunan Kampus II Universitas Sumatera Utara (USU) di Kwala Bekala, Kabupaten Deliserdang, Selasa (14/11/2017).

  • Minggu, 24 Sep 2017 02:04

    Datangi PTPN II, Tengku Erry Bahas Lahan Eks HGU di Sumut

    Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mendatangi kantor direksi PTPN II di Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang guna membahas lahan eks HGU di sejumlah daerah di Sumut, Jumat (22/9/2017).Gubernur be

  • Rabu, 02 Agu 2017 09:51

    DPRD-SU Perintahkan Penarikan Pasukan TNI/Polri dari Lau Cih

    Ketua Komisi A DPRD-SU, Fernando Simanjuntak, memerintahkan, agar Kodam I/Bukit Barisan (BB) dan Personil Polri yamg dikerahkan melakukan pengamanan di Lau Cih segera ditarik.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak