Sabtu, 19 Sep 2020 01:08
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Menduga berpotensi korupsi sebesar Rp26 triliun, 6 Warga Sumut adukan Gubernur ke KPK

Menduga berpotensi korupsi sebesar Rp26 triliun, 6 Warga Sumut adukan Gubernur ke KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dito
Sabtu, 15 Feb 2020 12:15
Istimewa
Kantor Gubernur Sumut
PTPN 2 tidak berhak jual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Saharuddin, salahsatu dari 6 warga Sumatera Utara (Sumut) yang membuat pengaduan tertulis ke Komisi pemberantasan korupsi (KPK), Kamis (13/2/20), atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing- masing atas penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2.

Pengaduan ini disampaikan melalui kuasa hukum Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan, dengan terlapor Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Enam warga Sumut itu yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk. 

"PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani", tutur Saharuddin didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora.

"Lahan eks HGU PTPN 2 yang tidak diperpanjang seluruhnya 5.873,06 hektare. Yang diajukan oleh Gubernur Tengku Erry dalam daftar nominatif penerima lahan eks HGU sesuai SK Nomor 188.44/384/KPTS 2017 adalah 2.016 hektare," kata Saharuddin.


Hamdani Harahap mengatakan, PTPN 2 tidak memiliki dasar hukum menjual 2.016 hektare lahan eks HGU karena objek tanahnya sudah tidak berkekuatan hukum sebagai aset PTPN II, apalagi sampai menerima uang dari pembayaran tanah lewat mekanisme penerbitan surat perintah pembayaran ke rekening PTPN 2.

"Saya yakin kan bahwa surat perintah pembayaran tanah eks HGU yang dijadikan dasar jual-beli lahan eks HGU PTPN 2 adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi menguntungkan pribadi para pihak yang kami laporkan senilai kurang lebih Rp26 triliun, apalagi beberapa pihak sudah melakukan transaksi pembelian," kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, seharusnya skema penyelesaian atau distribusi lahan eks HGU bukan berdasar jual- beli atau komersialisasi, melainkan mengacu pada SK Gubernur Sumut Tentang Tim B Plus Nomor 593.4/065/K/2000 tgl 11 Februari tahun 2000 Tentang Penyelesaian Eks HGU PTPN 2.

"Tadi kami menyerahkan beberapa dokumen pendukung termasuk surat perintah pembayaran lahan eks HGU melalui rekening PTPN 2 kepada KPK. Kami perkirakan ada potensi korupsi sebesar Rp 26 triliun," kata Hamdani.


Sahat Simatupang menambahkan, KPK bisa menelusuri kesalahan prosedur penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN 2 baru kemudian masuk ke dugaan korupsi.

"Saya sampaikan ke Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ada potensi perdagangan kekuasaan dalam masalah tersebut. Bahkan Lili Siregar meminta laporan kami disampaikan juga ke dia pribadi selain secara resmi ke Dumas KPK. Lili berjanji akan memantau laporan kami tersebut." kata Sahat.

"Kami juga diminta juru bicara KPK mengupdate dokumen yang dibutuhkan KPK, baik datang langsung atau melalui akun di kpk whistleblowers system via Website KPK", pungkasnya.

Editor: Budi

Sumber: RMOL

T#g:Eks HGUmafia tanahPtpn2
Berita Terkait
  • Sabtu, 05 Sep 2020 14:05

    GMNI Deli Serdang: Konflik Agraria di Sumut harus dituntaskan!

    Konflik Agraria di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, KPA mencatat sepanjang tahun 2017, ada 59 konflik Agraria yang pecah. Selain itu Sumatera Utara juga memiliki akar konfl

  • Jumat, 14 Agu 2020 22:04

    Pembangunan Sumut Sport Center Dimulai

    Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center resmi dimulai. Ditandai dengan atraksi memanah oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kapolda Sumut

  • Kamis, 30 Jul 2020 11:00

    Rapat dengan Menteri ATR, Edy Rahmayadi Berharap Persoalan Tanah di Sumut Segera Tuntas

    Sejumlah kasus pertanahan di Sumatera Utara (Sumut) mulai menemukan titik terang usai pertemuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A Djalil dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Forkopimda,

  • Kamis, 30 Jul 2020 10:00

    Menteri ATR Tinjau Lokasi Sport Centre Edy Rahmayadi Sebut Akan Jadikan Kota Baru

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil meninjau langsung lokasi Sport Centre di Batangkuis Deli

  • Senin, 20 Jul 2020 07:30

    GMKI Temui PTPN II terkait Konflik Eks HGU PTPN yang tak kunjung usai

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kordinator Wilayah Sumut-NAD Gito M Pardede menyambangi Kantor PT Perkebunan Nusantara II di Jalan Lintas Tanjung Morawa, Deli Serdang, Jumat (17/7/2

  • Jumat, 15 Mei 2020 19:35

    Gubsu Terima Bantuan 10 Ton Gula Pasir dari PTPN II

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut menerima bantuan dari PTPN II berupa 10 ton gula pasir untuk disalurkan kepada masyar

  • Kamis, 14 Mei 2020 12:14

    Pemko Medan akan salurkan bantuan 2 ton gula dari PTPN II ke 42 panti asuhan

    Pemko Medan menerima bantuan gula pasir sebanyak 2.000 kg dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di lobbi Balai Kota Medan, Kamis (14/5/2020). Bantuan itu nantinya akan disalurkan kepada warga yang te

  • Senin, 11 Mei 2020 14:11

    Kapolda Sumut menerima bantuan 8 ton gula pasir dari PTPN II

    Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M.Si menerima bantuan sembako berupa gula pasir dari PTPN ll kepada Polda Sumut sebanyak 8 ton di Mapolda Sumut, Senin (11/5/2020).

  • Kamis, 09 Jan 2020 18:39

    Masyarakat Pertanyakan Bangunan Pemprovsu Senilai Rp 4 Miliar Di Lahan PTPN II

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri I Beringin di Kecamatan Beringin kabupaten Deliserdan

  • Sabtu, 14 Des 2019 16:14

    Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Preman Penguasa Lahan Eks HGU Di Deli Serdang

    Ratusan kios liar dibangun preman di Simpang Jodoh Tembung, Gubsu harusnya panggil Bupati.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak