Rabu, 19 Sep 2018 09:19
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Kajari Diminta Terbuka Soal Pemanggilan 10 Oknum ASN Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu

Kajari Diminta Terbuka Soal Pemanggilan 10 Oknum ASN Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi/Moratua Tanjung
Sabtu, 08 Sep 2018 17:08
Moratua Tanjung
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu Satno Pranoto SH MH beserta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kajari M Junaidi SH, diminta lebih serius menangani terkait kasus pemanggilan serta pemeriksaan sepuluh orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, bulan lalu. "Kita meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu untuk lebih Serius lagi dalam pemeriksaan 10 orang oknum pejabat Dinas Kesehatan tersebut. Sebab, sudah kuat ada indikasi dugaan Korupsi anggaran Kesehatan tahun anggaran 2017 dan penyalah gunaan dalam jabatan," ujar Ketua Tim Pembina Lembaga Hukum Advokasi Pilar Rakyat Sumut Kabupaten Labuhanbatu Haris Nixson Tambunan, Sabtu (08/09/2018).

Hal ini dikatakannya menanggapi laporan dugaan penyalah gunaan jabatan dan Korupsi anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada pos anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017 yang mencapai nilai anggaran sebesar Rp 33.336 milyar.

Menurut Haris Nixson Tambunan SH, bahwa pemanggilan disertai dilakukannya pemeriksaan terhadap sepuluh orang oknum pejabat ASN dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu tersebut, sudah diketahui masyarakat di daerah Kabupaten Labuhanbatu. "Ini bukan Rahasia umum lagi, semua orang (elemen masyarakat) sudah mengetahui hal pemanggilan dan dilakukannya pemeriksaan 10 orang pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu itu. Dan, termasuk Kepala Dinas Tinur Bulan Harahap SKM yang juga telah diperiksa sebanyak tiga (3) kali oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu", sebut Haris.


Masih menurut Haris, bahwa terkait adanya laporan yang masuk kepada pihak Kajari Kabupaten Labuhanbatu dari, atas nama DPD JPKP Kabupaten Labuhanbatu dengan media Harian Umum Portibi DNP Labuhanbatu Moratua Tanjung, sesuai surat laporan nomor : 007/LP/DPD-JPKP/LB/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018. Dan, diterima pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu tertanda tanggal 2 April 2018, lalu, hasilnya adalah, oleh pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah memanggil dan melakukan Pemeriksaan 10 orang oknum pejabat teras OPD Dinas Kesehatan Labuhanbatu. "Namun, kita meminta keseriusan pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk mengungkap kasus adanya terindikasi kuatnya dugaan Korupsi anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Labuhanbatu TA 2017 nilai sebesar Rp 33.336 milyar, dan hal ini sudah semua mengetahuinya di masyarakat Labuhanbatu. Artinya, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu harus serius la untuk mengungkapkan kasus dugaan Korupsi sesuai laporan dimaksud tersebut. Dan, jangan hanya memanggil disertai dilakukannya pemeriksaan terhadap 10 orang oknum Pejabat ASN di jajaran Dinkes Kabupaten Labuhanbatu, namun, hasil pemeriksaannya tidak ada diketahui oleh Publik maupun media massa", pungkas Haris Nixson Tambunan.

Adanya indikasi kuat dugaan Korupsi anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada pos APBD Dinkes Labuhanbatu TA 2017 dari nilai sebesar Rp 33.336 milyar tersebut terdapat beberapa item belanja anggaran seperti, belanja anggaran Pengadaan Alat Alat Kesehatan Perawatan 1 paket Rp 3.029 milyar, yang diperuntukan bagi seluruh Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) se-Kabupaten Labuhanbatu. Belanja anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 23 milyar, termasuk dana Kapitasi pelayanan kesehatan bagi 15 Puskesmas. Dan, anggaran Pemeliharaan gedung 15 Puskesmas diduga fiktif sebesar Rp 639.936.500,- dan bangunan tempat kerja Rp 257 juta difiktifkan, serta pengadaan Laptop dan komputer mark up Rp 411 juta dan Jaspel kesehatan dan anggaran BOK Rp 5.999 M untuk gaji Bidan PTT tenaga kontrak di Pungli sebesar 20 persen.

Editor: Boraspati

T#g:DinkesJaksa
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Senin, 17 Sep 2018 11:37

    Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, diduga telah mengkangkangi secara nyata Undang Undang Nomor 14 tahun 2008

  • Sabtu, 15 Sep 2018 17:15

    Soal Dugaan Korupsi Dinkes Rp33,336 M, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Diduga Jalin Keamanan & Keharmonisan

    Belakangan ini tercium aroma tidak sedap di mata dan telinga masyarakat di sekitaran daerah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yaitu, telah terjalinnya rasa keamanan dan hubungan yang cukup kent

  • Senin, 03 Sep 2018 12:33

    Massa Central Bersatu Aksi Damai Terkait Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Sebanyak lebih kurang 115 orang massa dari Central Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (Central Bersatu) Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan Aksi Damai ke arah kantor Mapolres Labuhanbatu, kantor Kejaks

  • Jumat, 31 Agu 2018 21:41

    Kasus Korupsi Gardu Induk PLN, Mantan Kades Petangguhan Diciduk Jaksa

    Buron selama 4 tahun terkait kasus korupsi pengadaan lahan gardu induk PLN, mantan Kepala Desa Petangguhan Kecamatan Galang, Syamsir (60) diciduk Kejari Deli Serdang dari kediamannya, Kamis (30/08/201

  • Kamis, 30 Agu 2018 17:00

    Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Kejari Paluta Imbau Pemilik BB Ambil Miliknya

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengimbau masyarakat pemilik barang bukti yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, agar mengambil barang-barang tersebut di kantor Kejari P

  • Kamis, 30 Agu 2018 18:30

    Kejaksaan Tinggi Bali Dukung Bakamla Gelar Workshop Internasional

    Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan sikapnya mendukung Bakamla RI untuk menggelar workshop harmonisasi internasional keamanan dan keselamatan laut.Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala

  • Senin, 27 Agu 2018 11:17

    Kajari Rantau Prapat Enggan Dikonfirmasi Soal Dugaan 10 Pejabat Dinkes Labuhanbatu

    10 orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu sekitar 2 bulan yang

  • Sabtu, 25 Agu 2018 10:25

    Laporan Dugaan Pungli Dari Bidan PTT se-Labuhanbatu Tidak Direspon Kejaksaan Rantauprapat

    Adanya surat laporan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Tenaga Kontrak Promotor Kesehatan (Promkes) angkatan tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lab

  • Sabtu, 25 Agu 2018 07:35

    Pemeriksaan 10 Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Rp 33.336 M, di Dinkes Labuhanbatu "Mengendap"

    Pemanggilan serta pemeriksaan 10 (sepuluh) orang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Labuhanbatu oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, din

  • Minggu, 19 Agu 2018 06:49

    Kadiskes TB Diduga Libatkan Kasubag Umum Pungli Dana Jaspel Kesehatan Rp 2,087 M

    Kembali bau busuk menguap dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tinur Bulan SKM dituding telah mel

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak