Minggu, 19 Jan 2020 03:42

KPK OTT Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan Aktifis NCW

KALIMANTAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Sabtu, 04 Mei 2019 16:24
MetroTV
Juru Bicara KPK
Kayat, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, dimulai Jumat (3/5/2019), sekira pukul 17.30 WIB.

Selain Kayat, diamankan juga panitera Fachrul Azami, dan petugas keamanan (satpam) PN Balikpapan Supriyanto. Kemudian ada pengacara Jhonson Siburian dan Daniel Manurung serta staf Rosa Isabela. Satu lagi adalah warga atas nama Sudarman yang ditangkap di rumahnya dengan dugaan keterlibatan kasus yang sama.

"OTT dimulai Jumat sekira pukul 17.30 di PN Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman," tutur Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Ade Yaya Suryana.


Dalam OTT ini, di satu ruangan di PN Balikpapan, KPK turut menyita uang sebesar Rp100 juta. Uang ini diduga sebagai uang yang diberikan untuk menyuap hakim guna membebaskan terdakwa dari hukuman dalam satu kasus tanah di Balikpapan. KPK kemudian menyegel ruangan ini.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, mereka yang diamankan tersebut diduga terlibat dalam penanganan kasus penipuan dokumen tanah yang sidangnya tengah digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan.

"Hakim disuap dengan permintaan membebaskan terdakwa," ujar Laode.

Sebelum OTT ini, juga kuat diduga sudah pernah terjadi aktivitas serupa. "Jadi kuat dugaan bukan yang pertama kali," kata Humas KPK Febri Diansyah pada kesempatan terpisah.

Hakim Kayat sebelum ini menyidangkan kasus yang cukup menarik perhatian, yaitu kasus pencemaran Teluk Balikpapan oleh tumpahan minyak. Hakim Kayat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp15 milar kepada nakhoda kapal MV Ever Judger Zhang Deyi.

Selain sebagai pengacara, Jhonson Siburian juga dikenal sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat National Corruption Watch (NCW).

Satu hal yang menjadi perhatian NCW adalah kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di Balikpapan. Bukan kebetulan, Sudarman adalah pengusaha properti, dan menjadi terdakwa dalam kasus penipuan dokumen tanah tersebut, sementara Jhonson adalah pengacaranya.

Enam dari tujuh orang yang diciduk ini sudah diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa intensif di kantor KPK, pada pukul 06.26 Waktu Indonesia Tengah.

Editor: Tommy

Sumber: Antara

T#g:kpkOTT
Berita Terkait
  • Kamis, 26 Des 2019 03:26

    Masyarakat Mendukung Pimpinan Baru KPK

    Presiden Joko Widodo akhirnya melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023. Dengan adanya pelantikan tersebut, masyarakat berharap Pimpinan baru KPK dapat lebih optimal dalam

  • Rabu, 04 Des 2019 03:04

    Keputusan Presiden Jokowi Terkait Perppu KPK layak Dihormati

    Presiden Jokowi hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK lantaran masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sikap ini dinilai sejumlah pihak sudah tep

  • Senin, 02 Des 2019 21:32

    Flashback Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri

    Komjen Pol Firli Bahuri ramai diperbincangkan pasca dirinya terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) untuk masa jabatan 2019-2023. Keberhasilan Komjen Pol. Firli dalam melewati se

  • Minggu, 27 Okt 2019 22:47

    Soal UU KPK, Ketua HMI Sumut Lebih Memilih Kajian Akademis dan Jalur Konstitusional Daripada Turun Ke Jalan

    Aktifis Mahasiswa Sumatera Utara menilai bahwa mengedepankan forum diskusi dan kajian dalam menyikapi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru jauh lebih berbobot diban

  • Jumat, 25 Okt 2019 20:25

    Satreskrim Polres Batu Bara OTT Lima ASN Puskesmas

    Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) Puskesmas Kecamatan Tanjung Tiram terjaring OTT Tim Saber Pungli Polres Batu Bara. Peristiwa ini diduga terkait  pemotongan insentif BPJS, Jumat (25/10) siang.Inf

  • Sabtu, 19 Okt 2019 21:29

    Diskusi JAKDI & FISHUM, "Peran Akademisi Dalam Perppu UU KPK"

    Polemik di masyarakat terkait kebijakan Perppu UU KPK menjadi sorotan bagi pergerakan kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa di Yogyakarta.Hal ini terlihat pada saat aksi "Gejayan Memanggil" dimana m

  • Senin, 07 Okt 2019 13:17

    Wali Kota Bangga Wanita Medan Jadi Salah Satu Pimpinan KPK

    Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menghadiri acara Syukuran Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kediamannya di Jalan Garu VI, Kecama

  • Rabu, 02 Okt 2019 13:52

    Basaria: Sumut Salah Satu Pilot Project Pencegahan Korupsi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, Sumut disebut menjadi salah satu pilo

  • Kamis, 03 Okt 2019 03:03

    Menyangkut Urgensi, Revisi UU KPK Panen Dukungan

    Dukungan terhadap revisi UU KPK tengah berdatangan. Undang-Undang yang telah berjalan selama 17 tahun ini telah usang dan memerlukan pembenahan di berbagai pasalnya agar mampu memperkuat kinerja KPK k

  • Jumat, 27 Sep 2019 21:47

    Tokoh Masyarakat Sumut Dukung Revisi UU KPK

    Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema)

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak