Selasa, 24 Nov 2020 19:24
KPU

Andy Faisal: Pemprov Sumut Tidak Pernah Menghambat Upaya Penegakan Hukum

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Jumat, 18 Okt 2019 18:38
Istimewa
Andy Faisal
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Edy Rahmayadi selalu menegaskan bahwa Pemprov Sumut harus bebas korupsi.

Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Andy Faisal menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak pernah menghambat atau menghalangi upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik untuk perkara pidana khusus, maupun pidana umum.

"Tidak benar Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini", ujar Karo Hukum Andy Faisal, kepada wartawan, Jumat (18/10/2019), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan.

Hal tersebut disampaikan Andy Faisal, terkait Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Sekdaprov Sumut Sabrina.


Menurut Andy, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi upaya penegakan hukum, melainkan hanya untuk tertib administrasi.

Andy menuturkan, mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, tidak ada keharusan bagi ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyelidik/Penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan KPK RI terkait perkara pidana memperoleh ijin terlebih dahulu dari Gubernur.

"Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kontrol atau pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut dipandang perlu menerbitkan surat aquo (tersebut)," kata Andy.


Pemprov Sumut, menurut Andy, menyadari bahwa untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai "sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut untuk mengikuti beberapa ketentuan, diantaranya, sebelum menghadiri permintaan keterangan, terlebih dahulu melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Cq Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang diminta keterangan.

Kemudian, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut, serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum.

"Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di wilayah hukum Sumut akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi," pungkasnya.

Editor: Herda

T#g:Korupsipemprovsu
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Nov 2020 16:24

    Harumkan Nama Sumut di Tingkat Nasional, Pemprov Apresiasi Kafilah

    Pemprov Sumut mengapresiasi Kafilah Sumut yang berhasil mengharumkan nama daerah ini di ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVIII di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan kepulangan kaf

  • Sabtu, 21 Nov 2020 02:21

    Gubsu Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2021 sebesar Rp13,5 Triliun

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Sumut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jumat (20

  • Kamis, 19 Nov 2020 23:39

    Pengukuhan Pengurus Periode 2019-2024, Meriahkan HUT ke-49 Korpri di Sumut

    Rapat Kerja (Raker) dan Pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024 akan menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49

  • Selasa, 17 Nov 2020 10:17

    Lantik 33 Pejabat Eselon III, Edy Rahmayadi Ingatkan tentang Esprit de Corps

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melantik 33 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Senin (16/11), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman M

  • Jumat, 23 Okt 2020 22:23

    Pemprov Sumut Apresiasi Peluncuran Rumah Sehat Holistik Laznas IZI

    Usai hadir di Jakarta dan Balikpapan, Rumah Sehat Holistik (RSH) Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kini juga hadir di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Peluncuran

  • Kamis, 08 Okt 2020 22:38

    Terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja, Wagub Sumut Imbau Masyarakat Tetap Jaga Kondusifitas

    Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga suasana kondusif dalam merespons pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Ker

  • Minggu, 04 Okt 2020 20:24

    Resmikan Asrama Bina Mualaf Wagub Harapkan Bisa Ditiru Daerah Lainnya

    Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meresmikan Bina Mualaf dan perluasan bangunan Masjid Al Muhajirin, Komplek Perumahan Bumi Asri Medan, Minggu (4/10). Bina Mualaf berfungsi

  • Selasa, 29 Sep 2020 00:29

    Pemprov Sumut Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Konjen Tiongkok

    Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok di Medan. Bantuan berupa beras, min

  • Kamis, 24 Sep 2020 18:34

    Industri Rumahan Dituntut Manfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

    Industri rumahan dituntut mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan usaha. Apalagi pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan terwujudnya Revolusi Industri 4.0,

  • Jumat, 18 Sep 2020 02:18

    Pemprov Sumut Akan Terus Bersinergi dengan TNI AL

    Untuk meningkatkan keamanan kemaritiman di Sumatera Utara (Sumut), Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terus meningkatkan sinergi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dan pemegang kebijakan lainnya. Ada beber

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak