Jumat, 29 Mei 2020 08:02

Andy Faisal: Pemprov Sumut Tidak Pernah Menghambat Upaya Penegakan Hukum

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Jumat, 18 Okt 2019 18:38
Istimewa
Andy Faisal
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Edy Rahmayadi selalu menegaskan bahwa Pemprov Sumut harus bebas korupsi.

Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Andy Faisal menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak pernah menghambat atau menghalangi upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik untuk perkara pidana khusus, maupun pidana umum.

"Tidak benar Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini", ujar Karo Hukum Andy Faisal, kepada wartawan, Jumat (18/10/2019), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan.

Hal tersebut disampaikan Andy Faisal, terkait Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Sekdaprov Sumut Sabrina.


Menurut Andy, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi upaya penegakan hukum, melainkan hanya untuk tertib administrasi.

Andy menuturkan, mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, tidak ada keharusan bagi ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyelidik/Penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan KPK RI terkait perkara pidana memperoleh ijin terlebih dahulu dari Gubernur.

"Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kontrol atau pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut dipandang perlu menerbitkan surat aquo (tersebut)," kata Andy.


Pemprov Sumut, menurut Andy, menyadari bahwa untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai "sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut untuk mengikuti beberapa ketentuan, diantaranya, sebelum menghadiri permintaan keterangan, terlebih dahulu melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Cq Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang diminta keterangan.

Kemudian, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut, serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum.

"Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di wilayah hukum Sumut akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi," pungkasnya.

Editor: Herda

T#g:Korupsipemprovsu
Berita Terkait
  • Jumat, 29 Mei 2020 00:09

    Warga Suka Damai: Bansos Sembako Gugus Tugas Covid-19 Sumut kurang dari Rp225 ribu

    Penyaluran Bantuan Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease-19 Provinsi Sumatera Utara, diduga tidak sesuai dengan ucapan Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumut beberapa waktu yang lalu.AR, w

  • Jumat, 22 Mei 2020 21:32

    Wagubsu minta seluruh OPD bekerja maksimal

    Seluruh OPD Diminta Bekerja Maksimal untuk Kesiapan Kelancaran Perayaan Idul Fitri 1441 H

  • Kamis, 07 Mei 2020 08:07

    Gubernur Sampaikan Berbagai Capaian Pemprov Sumut

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan berbagai capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada tahun 2019. Antara lain capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 91,68%, rata-r

  • Rabu, 06 Mei 2020 15:46

    Ini daftar bantuan yang disalurkan Pemprov Sumut untuk masyarakat terdampak Covid-19

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Antara lain, bantuan sembako atau non tunai, ba

  • Jumat, 24 Apr 2020 17:24

    Pemprov Sumut Salurkan 3.275 Paket Bantuan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 3.275 paket bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Bantuan tersebut merupakan dona

  • Kamis, 23 Apr 2020 18:53

    Ternyata Di Tengah Pandemi Covid-19, Pemprov Sumut Bangun Room Khusus Bagi 'Orang Penting' Di Kualanamu Senilai Rp17 Miliar

    Di tengah ancaman wabah Covid-19 di dunia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Perhubungan malah lebih mementingkan pembangunan room (kamar) khusus untuk VIP (orang penting) di areal K

  • Jumat, 10 Apr 2020 11:30

    Jaksa kembali sita Rp5,8 Triliun aset kasus Jiwasraya

    Setelah menyita aset kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) total Rp13,7 triliun, kini Kejaksaan Agung kembali menyita ratusan unit reksadana dengan nilai mencapai Rp5,8 triliun.

  • Selasa, 18 Feb 2020 17:28

    LSM BARA API Desak Bupati dan Kajari Usut Dugaan Korupsi Berjamaah Di Disnaker Asahan

    LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA API) dipimpin Koordinator Lapangan Adha Khairuddin membawa alat peraga bendera Merah Putih, spanduk menggunakan kendaraan pick up, becak bermotor dan sepeda motor

  • Selasa, 18 Feb 2020 08:28

    Gerakan Mahasiswa Labura Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Di Dinas Perkim

    Duga ada Korupsi di Dinas Perkim Labura, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Utara (PP Gema Labura), melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi Suma

  • Selasa, 10 Des 2019 19:30

    Rp1,6 Milyar Lebih Untuk HUT Ke-13 Batubara, KAMPAK: Abal-abal

    Selama 13 tahun sudah salah satu daerah otonomi baru di wilayah pantai Timur provinsi Sumatera Utara ini terbentuk, selama itu pula telah banyak perubahan baik secara infrastruktur yang mengiringi kem

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak