Rabu, 13 Nov 2019 09:19

Andy Faisal: Pemprov Sumut Tidak Pernah Menghambat Upaya Penegakan Hukum

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Jumat, 18 Okt 2019 18:38
Istimewa
Andy Faisal
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Edy Rahmayadi selalu menegaskan bahwa Pemprov Sumut harus bebas korupsi.

Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Andy Faisal menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak pernah menghambat atau menghalangi upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik untuk perkara pidana khusus, maupun pidana umum.

"Tidak benar Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini", ujar Karo Hukum Andy Faisal, kepada wartawan, Jumat (18/10/2019), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan.

Hal tersebut disampaikan Andy Faisal, terkait Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Sekdaprov Sumut Sabrina.


Menurut Andy, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi upaya penegakan hukum, melainkan hanya untuk tertib administrasi.

Andy menuturkan, mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, tidak ada keharusan bagi ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyelidik/Penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan KPK RI terkait perkara pidana memperoleh ijin terlebih dahulu dari Gubernur.

"Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kontrol atau pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut dipandang perlu menerbitkan surat aquo (tersebut)," kata Andy.


Pemprov Sumut, menurut Andy, menyadari bahwa untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai "sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut untuk mengikuti beberapa ketentuan, diantaranya, sebelum menghadiri permintaan keterangan, terlebih dahulu melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Cq Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang diminta keterangan.

Kemudian, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut, serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum.

"Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di wilayah hukum Sumut akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi," pungkasnya.

Editor: Herda

T#g:Korupsipemprovsu
Berita Terkait
  • Selasa, 01 Okt 2019 19:41

    Maling Rp1,6 Miliar Uang Pemprovsu, Sindikat Spesialis Nasabah Bank

    Pelaku pencurian uang milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) senilai Rp 1,6 miliar yang hilang di pelataran parkir kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro merupakan

  • Rabu, 21 Agu 2019 11:21

    Tabligh Akbar di Masjid Agung Medan Bersama Ustaz Abdul Somad (UAS)

    Ribuan warga Kota Medan dan sekitarnya memadati Masjid Agung Medan, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (20/8). Jemaah yang meluber hingga ke halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) sangat

  • Senin, 19 Agu 2019 21:19

    Wakil Wali Kota Sambut Baik Digelarnya Pesta Rakyat Sumut

    Seribuan warga menghadiri Pagelaran dan Pesta Rakyat Sumut dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke 74 di Jalan Bukit Barisan, Minggu (18/8) malam. Selain menampilkan Charly Van Houten dan Silv

  • Kamis, 15 Agu 2019 15:25

    Dana Hibah KNPI TA 2018, Terindikasi Korupsi?

    Sangat kuat dugaan praktik KKN pengunaan dana Hibah KNPI 2018 senilai 500 juta dilakukan oleh pihak KNPI versi saudara MHH. Dana tersebut diambil dan laporan pertangung jawabannya terindikasi dimanipu

  • Jumat, 09 Agu 2019 17:49

    Gubsu Edy Rahmayadi Lantik 9 Pejabat Eselon II

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan 13 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Jumat

  • Rabu, 31 Jul 2019 22:51

    Diskusi Mingguan GMKI Pematangsiantar- Simalungun, "Dimana Mahasiswa Ketika Korupsi Merajalela?"

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Pematangsiantar- Simalungun menggelar diskusi mingguan dengan topik "Dimana Mahasiswa Ketika Korupsi Merajalela?"Diskusi ini rutin dilakukan guna meningkatkan kapas

  • Senin, 22 Jul 2019 21:32

    Harry: Walau Bukan KPA dan PPK, Diduga Bahar Tak Bisa Lepas Dari Tanggung Jawab 

    Diduga sebagai Pengguna Anggaran (PA)  Baharuddin Siagian Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Walau sampai sejauh ini Bahar terkesan lepa

  • Sabtu, 20 Jul 2019 11:10

    Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut Kembali Geledah Kantor BPKD Siantar

    Tim Unit IV Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pengembangan kasus pungli, dan kembali mengeledah kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Jumat (19/7/20

  • Kamis, 18 Jul 2019 22:28

    Geledah Rumah Sujamrat, Polisi Selidiki Keterlibatan Kadispora Sumut

    Usai melakukan pengeledahan di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu), Kamis (18/7/2019), sekira pukul 10.00- 13.00 WIB di Jalan Williem Iskandar, Deliserdang, Tim Unit I

  • Sabtu, 06 Jul 2019 08:26

    Aset Pemprovsu dikuasai pihak ketiga, Suriadi: Sudah tidak spesifik lagi dipertanyakan

    Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprovsu Suryadi, SE, MM menilai bahwa tidak 'up-date' lagi untuk mempertanyakan aset Pemprovsu yang dikuasai p

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak