Minggu, 19 Jan 2020 03:10

84 Kardus Berisi 400 Ribu Amplop "Serangan Fajar" Diamankan KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dian/Rls
Sabtu, 30 Mar 2019 13:00
Istimewa
Ilustrasi
84 kardus berisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu diangkut tim KPK menggunakan 3 unit minibus dari kantor perusahaan yang berada di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di dalam puluhan kardus itu, uang-uang itu tersusun rapi di dalam 400 ribu amplop yang diduga lembaga antirasuah itu akan dibagi-bagikan sebagai 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyampaikan pemilik uang-uang itu adalah seorang anggota DPR yang hendak mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat di Senayan yang bernama Bowo Sidik Pangarso. Dia diduga KPK mengumpulkan uang-uang yang totalnya sekitar Rp 8 miliar itu demi lolos sebagai anggota dewan.

"KPK sangat menyesalkan kejadian ini karena diduga anggota DPR yang juga mencalonkan diri di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi dan bahkan diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019 nanti," ujar Basaria di kantornya, Kamis (28/3/2019).

Basaria menyebut Bowo diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat orang kepercayaannya bernama Indung.


Bowo, Asty, dan Indung pun sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Duit itu diduga ditujukan agar Bowo membantu PT HTK kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Bowo pun meminta imbalan sebesar USD 2 per metrik ton. 

Namun rupanya Rp 8 miliar yang disita KPK itu tidak semuanya berasal dari Asty. KPK menyebut Bowo menerima tujuh kali penerimaan dari Asty. KPK juga merinci sejauh ini uang yang teridentifikasi dari Asty untuk Bowo sekitar Rp 1,5 miliar untuk penerimaan pertama hingga keenam dan Rp 89,4 juta untuk penerimaan ketujuh.

Rp 1,5 miliar itu disebut KPK termasuk di dalam Rp 8 miliar yang disita KPK. Sedangkan sisanya yaitu Rp 6,5 miliar diduga KPK sebagai gratifikasi yang telah dikumpulkan Bowo sebelumnya. Duit-duit di dalam amplop itu disebut KPK disimpan Bowo di kantor tersebut, tepatnya di dalam lemari besi. "Kotak-kotak amplop berisi uang tersebut ditemukan di 6 lemari besi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (29/3/2019).

Uang haram itu diduga KPK sebelumnya untuk 'serangan fajar'. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan menduga bila sebenarnya tidak hanya Bowo yang memiliki siasat seperti itu.

"Ya kalau saya melihat itu sebagai sinyal, jangan-jangan ini juga seperti permukaan gunung es, gitu ya, ternyata semua orang melakukan itu gitu kan, dan kebetulan ini hanya satu yang ketangkap," ujar Agus dalam kesempatan terpisah.

Editor: Tommy

Sumber: detik.com

T#g:CalegkpkMoney Politics
Berita Terkait
  • Kamis, 26 Des 2019 03:26

    Masyarakat Mendukung Pimpinan Baru KPK

    Presiden Joko Widodo akhirnya melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023. Dengan adanya pelantikan tersebut, masyarakat berharap Pimpinan baru KPK dapat lebih optimal dalam

  • Rabu, 04 Des 2019 03:04

    Keputusan Presiden Jokowi Terkait Perppu KPK layak Dihormati

    Presiden Jokowi hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK lantaran masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sikap ini dinilai sejumlah pihak sudah tep

  • Senin, 02 Des 2019 21:32

    Flashback Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri

    Komjen Pol Firli Bahuri ramai diperbincangkan pasca dirinya terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) untuk masa jabatan 2019-2023. Keberhasilan Komjen Pol. Firli dalam melewati se

  • Minggu, 27 Okt 2019 22:47

    Soal UU KPK, Ketua HMI Sumut Lebih Memilih Kajian Akademis dan Jalur Konstitusional Daripada Turun Ke Jalan

    Aktifis Mahasiswa Sumatera Utara menilai bahwa mengedepankan forum diskusi dan kajian dalam menyikapi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru jauh lebih berbobot diban

  • Sabtu, 19 Okt 2019 21:29

    Diskusi JAKDI & FISHUM, "Peran Akademisi Dalam Perppu UU KPK"

    Polemik di masyarakat terkait kebijakan Perppu UU KPK menjadi sorotan bagi pergerakan kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa di Yogyakarta.Hal ini terlihat pada saat aksi "Gejayan Memanggil" dimana m

  • Senin, 07 Okt 2019 13:17

    Wali Kota Bangga Wanita Medan Jadi Salah Satu Pimpinan KPK

    Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menghadiri acara Syukuran Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kediamannya di Jalan Garu VI, Kecama

  • Rabu, 02 Okt 2019 13:52

    Basaria: Sumut Salah Satu Pilot Project Pencegahan Korupsi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, Sumut disebut menjadi salah satu pilo

  • Kamis, 03 Okt 2019 03:03

    Menyangkut Urgensi, Revisi UU KPK Panen Dukungan

    Dukungan terhadap revisi UU KPK tengah berdatangan. Undang-Undang yang telah berjalan selama 17 tahun ini telah usang dan memerlukan pembenahan di berbagai pasalnya agar mampu memperkuat kinerja KPK k

  • Jumat, 27 Sep 2019 21:47

    Tokoh Masyarakat Sumut Dukung Revisi UU KPK

    Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema)

  • Selasa, 24 Sep 2019 16:24

    Mahasiswa Sumut Pengawal Revisi UU KPK Aksi Dukung Komisioner Terpilih

    Seratusan mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Revisi UU KPK dan Hasil Seleksi (AMPUH) melakukan aksi unjuk rasa di bundaran tugu SIB, jalan Gatot Subroto,

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak