Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi A DPRD Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemda Langkat, Polres Langkat, Kepala Desa Mekar Jaya, PT LNK, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Warga Mekar Jaya Langkat di DPRD Sumut, Senin (30/1).

Penyelesaian kasus sengketa lahan antara PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) yang merupakan perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO) PTPN2 dengan Warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat belum menemui titik terang.

 

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi A DPRD Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemda Langkat, Polres Langkat, Kepala Desa Mekar Jaya, PT LNK, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Warga Mekar Jaya Langkat.

 

 Baca juga:

• Tarkul Aniaya Teman Kerja Hingga Tewas di Parkiran PKS PT LNK

• Kapolres Binjai: Pembunuh Rani Anggreni Diancam 15 Tahun Penjara

Dalam RDP yang dipimpin ketua komisi A, Fernando Simanjuntak bersama Hanafiah Harahap, Sarma Hutajulu, Syamsul Qodri Marpaung, warga menyampaikan akan tetap memperjuangkan tanah mereka. Sebab kata warga, tanah tersebut telah dimiliki dan ditempati selama puluhan tahun secara turun temurun.

 

Masyarakat Mekar Jaya juga mengklaim di hadapan dewan, bahwa warga memang memiliki surat alat tanah yang sah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1965.

TNI Perkuat Kesiapan Hadapi Ancaman Global dan Misi Perdamaian Dunia

Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat, Koramil 03/SB Hadiri Reses Anggota DPRD Sumut

Kodim 0209/LB Perkuat Sinergitas Forkopimda dalam Paripurna DPRD Bahas LKPJ Bupati Labuhanbatu 2025

Milad Ke-24 PKS Binjai: Momentum Bersama Rakyat Menguatkan Ketahanan Masyarakat

HUT Kota Binjai Ke-154, Ketua GPK PPP Binjai: Mari Kita Bergandengan Tangan & Berkontribusi Untuk Kota Kita

 

“Kami warga Mekar Jaya tidak akan mau pindah dari tanah kami. Kami sudah sudah lama menempati lahan itu sejak tahun 1965 dan tidak ada masalah. Tetapi kenapa belakangan ini kami yang terusir dibuat oleh PT LNK. Apa salah kami? Tolong kami pak dewan, tanah kami dirampas,” ujar Legimin dan Suryono di hadapan anggota DPRD Sumut, Senin (30/1) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol No.5 Medan.

 

Legimin yang mengaku sebagai orang dituakan di kampung Mekar Jaya menceritakan bagaiamana kekejaman PT LNK yang membawa aparat penegak hukum untuk mengusir warga dari lahan (okuvasi).

 

“Kami tidak berdaya pak, kami diusir. Tanaman kami dirusak dengan menggunakan alat berat “gajah kuning”. Akibatnya sampai saat ini masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian. Sebelumnya para petani banyak menanam rambung, kemiri dan cengkeh, tapi kini semua itu sudah tidak ada lagi, mohon batuan dari anggota dewan,” ujar Legimin dengan mimik wajah sedih.

 

Dia juga mencerikan bahwa penduduk Mekar Jaya sudah membangun rumah dan menempatinya selama puluhan tahun.

 

“Dulu kami membuat rumah tidak ada yang melarang, tetapi kenapa sekarang kami diusir. Meskipun demikian kami diusir kami tidak pernah mau, kami akan memperjuangkan hak kami, yang penting lahan kami harus kembali yang luarnya mencapai 554 hektar lebih,” ujar Legimin menunjukkan surat kepemilihan tanah yang sah berwana kuning kepada anggota dewan.

 

Sementara Suryono mengatakan bahwa tanah yang dirampas oleh PTPN2 akan diperjuangkannya.

 

“Kami semua mempunyai surat alas tanah yang sah. Kami tidak mencuri. Maka dari itu kami tetap pertahankan itu, apapun yang terjadi. Karena apa bila pasti yang akan hancur. Mohon kami tolong ibu kembalikan hak kami,” pintanya.

 

Suryono juga menceritakan soal tragedi berdarah para petani sewaktu melawan aparat penegak hukum yang merupakan pihak pengamanan dari PT LNK pada tanggal 18 November 2016 lalu.

 

Mendengar penyataan warga tersebut, Sekretaris komisi A, Sarma Hutajulu mengaku prihatin dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Mekar Jaya. “Kita sangat prihatin dengan kondisi dihadapi masyarakat,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Sarma juga mempertanyakan kepada pihak PTPN2 soal KSO dengan PT LNK. “Sampai sekarang kita tidak pernah mengetahui isi perjanjian itu. Kalau memang pihak PT LNK tidak bisa mengelola lahan itu silahkan berikan kepada masyarakat,” terangnya.

 

Sarma juga mempertanyakan peran Pemkab Langkat untuk menyelesaikan sengketa lahan yang dihadapi oleh masyarakat. “Seharusnya Pemkab Langkat sangat berperan dalam persoalan ini. Jangan semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

 

Sementara itu, ketua komisi A, Fernando mengatakan PT LNK dan PTPN II harus menghadirkan kondisi yang baik di tengah masyarakat. Mereka juga harus menjaga kearifan lokal dengan baik.

“Para petani sudah kehilangan mata pencahariannya lantaran tanaman di lahan mereka sudah digusur. Dirinya juga meminta agar aparat keamanan tidak banyak terlibat dalam sengketa lahan tersebut,” katanya.

Rapat tersebut terpaksa diskor karena belum ada kesimpulan sembari melangkapi kelengkapan berkas kedua belah pihak. (Cikaok)

Tag: