Rabu, 17 Apr 2024 02:42
flash sale baju pria
Bonnet Sleeping Double Sensyne Extendable Wireless Compatible Android Children Camcorder Silicone JBL Tune 510BT Ear Headphones

BK DPRD Provinsi Sumatera Utara Jangan Baper!

MEDAN (utamanews.com)

Kamis, 27 Okt 2016 22:17

Dok
Sutrisno Pangaribuan
Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara diminta untuk tidak emosional menyikapi peristiwa pengamanan palu sidang oleh Sutrisno Pangaribuan saat rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Senin (24/10/2016) lalu.

Menanggapi ancaman pengaduan oleh salah satu anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) ke penegak hukum, Sutrisno Pangaribuan menganggap hal tersebut justru akan memperparah citra DPRD Sumut. "Pendekatan kekuasaan akan mengakibatkan suasana di DPRD Provinsi Sumatera Utara akan semakin runyam. Pernyataan oknum Anggota BK yang menyebut ada persoalan pidana semakin menunjukkan kualitas, kapasitas dalam memahami peraturan perundang- undangan yang ada," ujar Sutrisno pada UtamaNews, Kamis (27/10/2016). 

"Persoalan rumah tangga sendiri, masa harus dilapor polisi? Tidak perlu mengancam secara berlebihan," tambahnya. 

Menurut Sutrisno, semua persoalan di DPRDSU harus diuji berdasarkan ketentuan yang ada, bukan berdasarkan subjektivitas. 

"BKD tidak usah "baper" terhadap kejadian tersebut, justru harus dijadikan momentum melakukan introspeksi secara kelembagaan, bahwa di lembaga ini ada masalah serius," tutur Sutrisno lagi.

Kita semua tentu belum lupa, lanjutnya, berbagai peristiwa yang dilakukan oknum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kegaduhan dua oknum Anggota DPRD satu Fraksi yang hampir adu jotos dengan tudingan mengambil/menerima uang suap. Dimana salah seorang dari mereka yang gaduh tersebut kini telah jadi tersangka suap di KPK, atau salah seorang oknum Anggota DPRD yang telah berulangkali namanya disebut sebagai pemilik usaha pengoplos gas, dan bahkan pernah mengancam salah seorang wartawan unit DPRDSU. Belum lagi mereka yang telah membunuh kehormatan DPRD Provinsi Sumatera, menjadi terpidana korupsi, secara sah dan meyakinkan menerima suap dari Gatot Pudjo Nugroho. 

"Pernahkah rasa terhormat 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terusik karena ulah koleganya? Jawabannya: tidak! Lalu mengapa BKD justru menabuh genderang perang kepada penyelamat kehormatan DPRD agar tidak melanggar UU?" ungkapnya.

Kata Sutrisno, terhadap dua kasus di atas Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara hingga kini belum pernah melakukan tindakan apapun. Apa karena mereka berasal dari fraksi yang sama, atau memiliki perasaan yang sama, sehingga tidak pernah diproses? Mari kita adil, fair dan objektif, sejak dalam pikiran seperti pesan Pramudya Ananta Toer. 

"Mengamankan palu sidang dari paripurna yang melanggar UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada apakah lebih layak disikapi BK DPRDSU dibandingkan tindakan oknum anggota DPRDSU yang berkelahi di paripurna mempersoalkan uang suap maupun oknum anggota DPRDSU yang dikaitkan dengan kegiatan pengoplosan gas? Padahal sampai saat ini belum ada keluhan masyarakat menyangkut kerugian yang dialami akibat pengamanan palu sidang. Tetapi masyarakat Sumatera Utara telah dibuat menderita dan malu akibat korupsi, suap yang melibatkan oknum Anggota DPRDSU dan juga akibat gas oplosan," jelasnya.

"Kehormatan lembaga tidak sekedar simbolik, tetapi operasional. Tidak sekedar diucapkan, tetapi harus menjadi bagian dari "habit". Tidak terletak pada Jas maupun Safari, tetapi pada sikap meresponi persoalan rakyat sebagai tugas utamanya. Tidak terletak pada fasilitas pesawat garuda maupun hotel bintang lima tiap melakukan "jalan- jalan dinas", tetapi ada pada keseriusan pada saat rapat/sidang menyangkut persoalan rakyat. Rakyat merindukan keseriusan lembaga DPRD untuk melakukan pengawasan, anggaran, dan legislasi dengan serius. Sehingga bukan sekedar palu yang akan kembali, tetapi kehormatan lembaga secara perlahan akan pulih, dan rakyat akan kembali mempercayai DPRD," tambahnya lagi.

Kiranya, DPRD mendapat hikmah dari peristiwa tersebut, sehingga kehormatan bukan lagi wacana, tetapi realita. Tidak lagi impian, tetapi kenyataan. "Rakyat Sumatera Utara merindukan DPRD yang bersih dan rukun," pungkas Sutrisno.

(Red)
T#g:SutrisnoaniayaLpg3Kg
iklanplt
makeup remover
Berita Terkait
  • Jumat, 05 Apr 2024 15:25

    Siapa Bermain di Parkir Medan?

    Pemerintah Kota (Pemko) Medan (kembali) melakukan pencitraan dengan pernyataan “menggratiskan biaya parkir di seluruh lokasi yang tidak menerapkan sistem elektronik parking (e-parking) atau konv


tiktok rss yt ig fb twitter

Tentang Kami    Pedoman Media Siber    Disclaimer    Iklan    Karir    Kontak

Copyright © 2013 - 2024 utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

⬆️