Jumat, 18 Jun 2021 10:17

    Tolak Ruhut : Masyarakat Sumut hanya mengenal Ruhut sebagai penjilat

    MEDAN (utamanews.com)
    Kamis, 28 Nov 2013 13:31
    majalah-onlineku.blogspot.com
    Jokowi dan Ruhut Sitompul
    Masyarakat Sumut yang tergabung dalam Forum Tolak Ruhut Sitompul (Tolak Ruhut) menyatakan marah karena Ruhut menantang Jokowi berdebat, dimana Ruhut memperlakuan Jokowi sekelas dengan dirinya.

    Forum akan berkeliling ke seluruh kabupaten/kota Dapil III Sumut di mana Ruhut menjadi caleg Demokrat, agar jangan memilih Ruhut. 

    "Tolak Ruhut" optimis Ruhut akan gagal jadi anggota DPR. 

    “Jika rakyat sudah bertekad, tak ada yang bisa membendung. Kekecewaan masyarakat Sumatra Utara kepada Ruhut, sudah tebal. Ruhut mempermalukan orang Batak, maka dia harus dihambat oleh kekuatan rakyat,” kata Ketua Tolak Ruhut, Wesly Suta Fernando Simanjuntak di Medan Kamis (28/11).

    Ruhut, caleg Demokrat dari Dapil III Sumut (jatah 10 kursi), terdiri dari Kabupaten/Kota Asahan, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Simalungun, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Binjai, Langkat dan Kabupaten Batubara.

    Wesly mengatakan, di ke-10 kabupaten/kota, masyarakat setempat sudah menyadari tanggung jawab sosial pemilih, agar anggota dewan adalah sosok yang berbudaya, bukan cuma gemar bikin sensasi tetapi miskin prestasi.

    Di mata Tolak Ruhut, menantang Jokowi berdebat, hanya siasat Ruhut numpang tenar. 

    Meski Ruhut menjadi caleg dari Sumut, tetapi Ruhut tidak pernah populer di Sumut, dan tidak pernah berjasa untuk Sumut. Maka Ruhut harus dijegal menjadi wakil Sumut.

    “Saya minta Ruhut jangan pernah mengatasnamakan masyarakat Sumut, jangan seolah-olah mewakili Sumut. Kalau bicara harus tahu diri, jangan membuat kesan seakan-akan perangai Ruhut identik dengan perangai orang Batak,” katanya.

    Ruhut yang dalam sinetron berbicara dengan dialek Batak, dengan julukan Raja Minyak, banyak dicibir di Sumut. Anak kecil yang suka berbohong dan berlagak penjilat, kini sering disebut “Kau jangan seperti Ruhut.”

    “Sosok Ruhut di Sumut sudah menjadi bahan olokan, segala yang berbau negatif disebut ‘Kau jangan seperti Ruhut.’ Maka kami optimis, kami akan berhasil menggagalkan Ruhut jadi anggota DPR, supaya Senayan bersih dari mulut comberan,” tandasnya.

    Wesly adalah pendiri grup facebook Masyarakat Peduli Bona Pasogit, dengan anggota ribuan. Wesly juga Ketua DPD Relawan Jokowi (Bara JP) Sumut untuk 4 kabupaten eks Tapanuli Utara (Taput), yaitu Taput, Toba Samsir, Samosir dan Humbang Hasundutan.
     
    Jokowi ke Sumut

    Ruhut yang menantang Jokowi berdebat, menurut Wesly membuat masyarakat Sumut menjadi marah, karena Jokowi belum seminggu berkunjung ke Balige, Sumut. Di sana Jokowi dielu-elukan seperti Soekarno.

    “Masyarakat Batak tak pernah memberi penghargaan kepada pemimpin seperti yang diberikan kepada Jokowi. Berita beredar dari mulut ke mulut bahwa Jokowi akan datang, lalu orang-orang dari kampung beramai-ramai menunggu di pinggir jalan. Ruhut harus tahu itu,” ujarnya.

    Rakyat datang menyambut Jokowi di pinggir jalan, tak ada yang mengkomando, dan tak ada yang memberi ongkos atau konsumsi. 
    “Bayangkan saja, Jokowi akhirnya sampai turun dari mobil lalu bersama-sama berjalan dengan rakyat,” katanya.

    Supaya Ruhut tahu apakah dia disukai rakyat atau tidak, sebaiknya datang ke Sumut. Pasang iklan di media massa bahwa Ruhut akan datang, lihat sendiri, apakah ada rakyat yang berbondong-bondong menyambut Ruhut. Dikasih uang pun, belum tentu mau. Mungkin malah dilempari telor busuk.

    Gaya Ruhut yang menantang Jokowi berdebat, memperlakukan Jokowi sekelas dengannya, padahal Jokowi sangat dihormati rakyat. “Jadi saya menegaskan, masyarakat Sumut terluka dengan gaya Ruhut dan bertekad menggagalkan Ruhut,” tukasnya.

    Dengan mengajak Jokowi berdebat, Ruhut sebenarnya hanya mencari perhatian. Jokowi, di Sumut dikenal dan disukai masyarakat luas sampai ke kampung-kampung, sedangkan Ruhut hanya dikenal sebagai penjilat. (bnc)
    T#g:demokratkpk
    Berita Terkait
  • Jumat, 11 Jun 2021 20:51

    Bupati Dairi - Satgas Pencegahan Korupsi KPK Rapat Monitoring dan Evaluasi MCP

    Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu dan jajaran melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi serta penertiban aset dan optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Dairi bersama Satgas Pencegahan Kor

  • Jumat, 04 Jun 2021 14:04

    Ketua KPK Diadukan Soal Heli, Kabareskrim Minta Polri Tak Ditarik-tarik

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan gratifikasi.

  • Selasa, 25 Mei 2021 17:25

    Audiensi dan Silaturahmi Kapolda Kepri Bersama Direktorat I KPK RI

    Kapolda Kepri Irjen pol Dr. Aris Budiman M.Si menerima Audiensi dan Silaturahmi Direktorat I KPK RI, berempat ruang kerja Kapolda Kepri, Senin (24/5/2021).

  • Jumat, 21 Mei 2021 20:41

    Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang

    Konflik atau perseteruan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dihentikan.

  • Selasa, 18 Mei 2021 18:38

    Babak baru kasus suap Gatot Pujo Nugroho, Lazzaro Law Firm laporkan Saut Situmorang ke Dewas KPK

    Saut Situmorang, Ambarita Damanik dan Hendri N Christian, masing-masing sebagai komisioner dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, oleh Rinto Maha dan Yudika Purba dari Lazzaro Law Firm, Selasa (18/5/2021

  • Selasa, 11 Mei 2021 15:41

    OTT Bupati Nganjuk Wujud Sinergitas KPK dan Polri

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

  • Minggu, 09 Mei 2021 06:44

    Kepala BKN: Kalau Pegawai KPK Tidak Lulus Asesmen Pancasila dan Radikalisme, Masa Tetap Diangkat jadi ASN

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan asesmen pegawai KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar formalitas.

  • Kamis, 06 Mei 2021 06:26

    H.Waris Tholib Terima SK Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungbalai

    Wakil Wali Kota Tanjungbalai pasca terbitnya Surat Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/180/DIK.01.03/23/4/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Gubernur Sumatera

  • Jumat, 23 Apr 2021 11:43

    Walikota Syahrial diperiksa KPK selama 5 jam di Mapolres Tanjungbalai

    Wali Kota Tanjungbalai H. M. Syahrial. SH. MH, dipanggil dan diperiksa KPK, di ruangan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Mapolres Tanjungbalai, Kamis (22/4/2021). Syahrial hadir sekitar pukul 15:00 Wib. Pemeriksaan dilakukan KPK secara tertutup.

  • Jumat, 23 Apr 2021 07:33

    Kronologi, KPK Ungkap Wakil Ketua DPR RI Minta Penyidik Urus Perkara Wali Kota Tanjungbalai

    Sosok Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, ia disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai orang yang meminta kepada penyidik KPK unsur Polri Stepanus Ro

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak