Senin, 06 Jul 2020 00:11
  • Home
  • Opini
  • Lelang Jabatan bukan Prestasi Plt Gubsu, namun amanah Undang undang

Lelang Jabatan bukan Prestasi Plt Gubsu, namun amanah Undang undang

MEDAN (utamanews.com)
Kamis, 25 Feb 2016 10:09
Akhir-akhir ini istilah lelang jabatan Eselon II agak trend di kalangan masyarakat khususnya kalangan PNS di jajaran Pemprovsu. Banyak orang berprasangka bahwa pelaksanaan lelang jabatan itu merupakan satu gebrakan baru pasca kepemimpinan Plt Gubsu HT Erry Nuradi.

Padahal, gerakan lelang jabatan itu merupakan amanah UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN) yang harus diterapkan di masing-masing pemerintahan baik Pemprovsu, Pemkab maupun Pemko di seluruh nusantara.

Namun info di masyarakat berkembang bahwa pelaksanaan lelang jabatan merupakan buah pikiran, prestasi dan gebrakan baru yang digagas Plt Gubsu HT Erry Nuradi.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Sutrisno ST pada media, Selasa (23/2/2016), mengatakan perlu diluruskan kepada segenap masyarakat maupun kalangan PNS di Sumatera Utara ini, bahwa pelaksanaan lelang jabatan eselon II yang sedang digadang-gadang sekarang ini bukan hasil gagasan Plt Gubsu HT Erry Nuradi.

"Munculnya penerapan lelang jabatan di jajaran pemerintahan khususnya bagi eselon II merupakan amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN)," ujar Politisi PDIP Sumut itu.

Disebutkan, lelang jabatan dimaksud diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN) yakni bagian kedua, menyebutkan: Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, Paragraf 1, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pasal 53: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan aparatur sipil negara.

Hal tersebut dapat didelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat, selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Menteri di kementerian, Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian.

Selain itu, Sekretariat jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, Gubernur di provinsi, dan Bupati/walikota di kabupaten/kota.

Sementara di bagian ketiga, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah: Pasal 115 yakni, 1. pengisian jabatan tinggi pratama ( Eselon IIA dan II B) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.

2. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih  3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap satu (1) lowongan jabatan. 3. Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian ( Gubernur ) melalui pejabat yang berwenang ( sekda ).

4.Pejabat pembina kepegawaian memilih  1 (satu)  dari 3 (tiga) nama untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, 5. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/ kota sebelum ditetapkan  oleh bupati/ walikota dikoordinasikan dengan gubernur.

Sedangkan dalam Pasal 116 disebutkan; 1. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi,  kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

2. Pergantian pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Sutrisno menegaskan, dalam menunggu peraturan pemerintah, kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Disebutkan, adapun syarat-syarat /ketentuan menyangkut Panitia Seleksi adalah
A. Panitia seleksi terdiri atas unsur: Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan, Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan Akademisi/Pakar/Profesional.

B. Panitia seleksi memenuhi persyaratan sebagai berikut, memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi, panitia Seleksi berjumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dan perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45%.

Maka dari ketentuan tersebut di atas, bahwa seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama (eselon IIA dan Eselon IIB) harus memenuhi 9 prinsip dalam sistem merit yakni: Kompetisi yang terbuka dan adil, Perlakuan terhadap pegawai ASN secara adil dan setara, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan- pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi.

Selain itu, mampu menjaga standard yang tinggi untuk integritas , perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien, mempertahankan atau memindahkan pegawai ASN berdasarkan kinerja yang dihasilkan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, melindungi pegawai ASN dari pengaruh- pengaruh politik yang tidak pantas/ tepat dan mampu memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

Berdasarkan UU tersebut, ada  terdapat 4 ( empat ) kategori  yang dilarang yakni, 1. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu. 2. Praktik perekrutan yang melanggar sistem merit. 3. Upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilindungi ( termasuk kepada peniup pluit/ whistleblower) dan Pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip sistem merit.

Oleh karena itu, ujar Sutrisno, seleksi terbuka yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengisi posisi Pejabat Tinggi Pratama ( Eselon IIA dan Eselon IIB ) harus mengacu kepada kedua ketentuan tersebut. 

Prinsipnya, transparan, adil, terbuka, diluar ketentuan tersebut, maka Pemprovsu diyakini hanya sekedar melakukan “pencitraan”. Sehingga bila ada proses atau tahapan proses yang ditutupi termasuk data nama, jumlah peserta, itu telah melakukan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, profesionalisme, proporsionilitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektifitas, edisien, keterbukaan, non diskriminatif, perastuan dan kesatuan. keadilan dan kesetaraanserta kesejahteraan.

"Maka bila dari asas ini ada yang tidak dipenuhi, maka seleksi terbuka yang dilakukan oleh pemprovsu tahun 2016, dapat dinyatakan tidak taat azas, dan melakukan pelanggaran UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Permen PAN dan RB No.13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah," ujar Sutrisno.

(rls)
T#g:opiniSutrisno
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Apr 2020 09:01

    Perempuan Indonesia Belum Merdeka 100%

    Perempuan saat ini masih belum memerdekakan diri dengan pilihanya sehingga perempuan Indonesia masih terkungkung dalam pikiran manusia bahwasanya memiliki kodrat hanya sebagai Ibu rumah tanga yang men

  • Selasa, 10 Sep 2019 07:50

    Paripurna Pengesahan APBD Perubahan TA.2019 dan APBD TA.2020 Tidak Sah

    Akrobat politik DPRD Provinsi Sumatera Utara anti klimaks. Khusus APBD Perubahan TA.2019 untuk kesekian kalinya dipaksa melanggar tata tertib. Paripurna 27 Agustus 2019, Wagirin Arman mengetuk palu ke

  • Rabu, 04 Sep 2019 20:54

    Mengapa DPRD Sumut Berpolemik?

    Membaca beberapa berita dari berbagai media online, saya semakin prihatin atas akrobat beberapa orang oknum Anggota DPRD. Sepertinya mereka yang hadir di ruang sidang paripurna telah mengadili kami, t

  • Minggu, 01 Sep 2019 20:11

    Pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2019 Sumatera Utara Sudah Final

    Sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019 telah diselenggarakan S

  • Sabtu, 31 Agu 2019 12:41

    DPRD dan Gubernur Sumut Memanas, Muncul "Politik Dinner"

    Beredar kabar burung bahwa malam ini, Sabtu (31/8/2019), ada jamuan makan malam antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut sepertinya diinisiasi Pimpinan DPRD dan dikerjakan oleh

  • Rabu, 28 Agu 2019 21:38

    Menata Kawasan Danau Toba Tanpa Diskiriminasi, Tanggapan Atas Statemen Edy Rahmayadi

    Belum lama berselang Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kembali menyampaikan pernyataan kontroversial. Aktivitas di kawasan Danau Toba menjadi sasaran pernyataan beliau kali ini. Penataan keramba

  • Minggu, 04 Agu 2019 20:54

    Sutrisno: Niat Dzulmi Eldin Tidak Maju Di Pilkada Kota Medan 2020 Layak Diapresiasi

    Sikap Dzulmi Eldin yang menyatakan tidak akan maju di Pilkada Kota Medan Tahun 2020 layak diapresiasi. Walau kabar menyerahnya Eldin untuk maju kembali sebagai Calon Walikota Medan (Calwot) sebagai in

  • Kamis, 27 Jun 2019 08:37

    Plt. Bupati Labuhanbatu Tandatangani Pernyataan Komitmen Penyelesaian Peningkatan Opini

    Plt. Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe telah menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian peningkatan opini dan penyerahan matriks action plan penyelesaian tindak lanjut oleh Bupati/ Walik

  • Selasa, 25 Jun 2019 21:15

    Diskusi Terkait Peran Media Mengawal Proses Demokrasi Konstitusional & Merajut Persatuan Kembali

    Media massa melalui perannya sangat diharapkan memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat agar sistem demokrasi konstitusional yang menjadi kesepakatan bangsa dapat berjalan dengan baik dan

  • Selasa, 28 Mei 2019 21:48

    Perkuat Posisi Pemuda, Cipayung Sumut Jalin Sinergisitas Bersama Komisi Kejaksaan RI

    Cipayung Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, GMKI, GMNI, PMKRI, dan PMII bersama Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mengadakan Seminar terbatas mengenai Peran Strategis Organisasi Kepemudaan dalam Meningk

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak