Rabu, 27 Jan 2021 15:12
  • Home
  • Opini
  • Isu Tenaga Kerja Asing Hingga ke Konflik SARA

Isu Tenaga Kerja Asing Hingga ke Konflik SARA

MEDAN (utamanews.com)
Minggu, 08 Jan 2017 20:00
Oleh: Ardian Wiwaha *)

Isu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal ke Indonesia semakin hangat menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Berbagai tanggapan dan komentar muncul tiada henti, mulai dari ahli hingga ke balita sekalipun, seolah masyarakat penikmat media dicekoki dengan pemberitaan perihal negara ini sedang diinternasionalisasi oleh keberadaan TKA Asing Ilegal dalam jumlah yang fantastis.

Sejak Isu Ahok Berhembus

Isu penistaan agama oleh Ahok memang tiada henti untuk dibahas. Berbagai macam ragam peristiwa di negeri ini acapkali berhembus dan selalu dikaitkan dengan Ahok selaku sumbu pemantiknya. Hal tersebut dapat dilihat setelah merunut beberapa isu dan kabar yang hangat untuk dibahas mulai dari permasalahan dugaan kasus penistaan agama hingga menyenggol beberapa isu yang sulit untuk dinalar, seperti rencana bodoh aksi rush money yang merupakan ajakan untuk menarik tabungan para nasabah dari bank dengan tujuan untuk menekan pemerintah sehingga lebih peka dan kooperatif untuk segera menghukum Ahok selaku pelaku yang diduga sebagai penista agama.

Tidak berhenti sampai disana, isu penistaan agama oleh Ahok berlanjut kepada konflik dan sentimen politik di antara tokoh politik Indonesia. Safari politik sang Presiden kepada beberapa tokoh agama dan negarawan seolah menjadi start awal pergesekan yang lugas antara sang penguasa dan mantan penguasa terdahulu. Wajar apabila topik ini sempat menjadi tren untuk dibahas, tatakala konferensi pers Cikeas yang dikenal lugas dan bertujuan sepihak, tak pernah dibalas dengan undangan makan siang di istana negara.

Selanjutnya, Aksi Bela Islam atau yang dekat dikenal dengan ABI I hingga ABI III Desember hangat untuk dibahas dan dirivalkan dengan beberapa aksi tandingan yang diduga dibuat oleh para pendukung Ahok untuk menyaingi aksi bela islam yang dianggap penuh akan politik sepihak kelompok pengharap Ahok untuk dipenjara.

Bahkan sempat muncul isu upaya kudeta hingga makar dari beberapa kelompok kepentingan yang menyelimuti topik pembicaraan dalam negeri. Entah hal tersebut sebagai upaya intelijen dan media untuk menyelenggarakan pengalihan isu atau memang benar adanya. Namun yang terpenting, upaya monitoring dan pengawasan yang dilakukan tim cyber polri melalui google sempat menjadi bahan lelucon publik untuk beberapa waktu.

Menciptakan Hingga Membenturkan Suku dan Rasial

Ibaratkan sebuah pohon yang berdiri kokoh dan berakar kuat, Indonesia dinilai sebagai objek yang terus diserang tanpa ada hentinya. Berbagai aspek dan penjuru serangan senantiasa gencar dihembuskan. Hingga isu permasalahan tenaga kerja asing ilegal menjadi topik yang paling hangat untuk digubris saat ini.

Berbagai komentar mulai dari permintaan untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa, meregulasi kebijakan investasi, hingga yang paling tendensius adalah menghentikan segala bentuk investasi asing di dalam negeri, dinilai sebagai upaya menekan pemerintah tatkala kabar burung perihal jutaan TKA ilegal masuk ke Indonesia yang semakin hari semakin dikuatkan.

Publik menjadi binggung, panas, dan muncul rasa geram, seolah hal tersebut sengaja dimunculkan oleh kelompok kepentingan untuk mendeskreditkan pemerintah di tengah isu penistaan agama oleh Ahok yang konon juga berbalut dengan kepentingan kelompok, suku dan rasial.

Apakah keberadaan TKA Ilegal Tiongkok tersebut benar adanya?

Mengutip salah satu pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang secara lugas mengajak seluruh pihak yang berani dan telah menghembuskan isu tersebut.

Luhut menyayangkan bahwa terkadang berbagai kelompok hingga intelektual sekalipun acapkali berbicara tanpa data. Indonesia memang memiliki kebijakan bebas visa kunjungan untuk sejumlah negara sahabat. Isu tentang TKA ilegal tersebut menyebutkan bahwa para TKA memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja ditepis tegas oleh mantan Menkopolhukam satu ini. Bahkan sebuah statemen Luhut yang mengajak para kelompok yang mengumbar isu TKA Ilegal Tiongkok untuk menemui dirinya, menunjukan kebenaran isu tersebut dengan data dan fakta yang terpercaya, bukan hanya opini belaka.

Sulit memang untuk membuktikan kebenaran isu TKA Ilegal Tiongkok yang dewasa ini hangat dibahas di media massa. Apabila dirunut dan dianalisa dari perspektif lain, wajar apabila isu tersebut sengaja dimunculkan tatkala kebenaran kiblat perekonomian negeri ini perlahan namun pasti telah meninggalkan kiblat barat yang selama ini kurang memberikan keuntungan yang menjanjikan. Berbagai spekulasi dan isu untuk mendeskreditkan pemerintah dinilai sengaja dimunculkan oleh kelompok kepentingan pragmatis untuk dijadikan manuver dalam menolak perubahan kiblat tersebut. Terlebih lagi kasus Ahok yang merupakan objek yang memiliki rasial sama dengan TKA Asing Ilegal, seolah menjadi tameng termudah untuk membenturkan kepentingan ras pribumi dan ras pendatang. Inikah tujuan intinya?

*) Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia
T#g:AhokCinaopiniTKA
Berita Terkait
  • Kamis, 15 Okt 2020 17:15

    Hairil Anwar dan Joko Basuki Wakili DPRD Serahkan Tuntutan Mahasiswa Binjai Ke DPR dan Setkab

    Dua anggota DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar S.Pd.l dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Joko Basuki dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya tiba di Kantor Kementerian S

  • Rabu, 30 Sep 2020 18:20

    DPD LSM Perkara Sumut Duga CV SOON HO Gabion Belawan Pekerjakan Tenaga Asing Ilegal Asal Tiongkok

    Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM PERKARA) Sumut sangat mengharapkan perhatian dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Imig

  • Rabu, 12 Agu 2020 20:12

    Mengatasi Stres Dengan Merawat Binatang atau Tanaman di Masa Pandemi Covid-19

    Menjaga kesehatan jiwa sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pandemi Covid-19 selain menyerang fisik namun juga menyerang kesehatan mental seseo

  • Minggu, 02 Agu 2020 11:12

    Lulus SKD CPNS 2019 Setkab dan Kemensetneg Wajib Daftar Ulang Ikuti SKB

    Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) menyampaikan pengumuman nomor P-07/PANSEL KEMENSETNEG/2020 tentang Penda

  • Senin, 29 Jun 2020 07:29

    Ahok: Lebih enak Gubernur DKI, bisa bantu masyarakat dengan operasional Rp 4 M lebih per bulan

    Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina menyebutkan, sewaktu ia menjabat, biaya operasional seorang gubernur bisa sampai Rp 4 miliar dalam satu bulan.Hal

  • Kamis, 30 Apr 2020 09:00

    Jika 500 TKA datang di Sultra, Ketua DPRD bakal pimpin demo

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh menegaskan bakal memimpin langsung demonstrasi jika 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok benar-benar datang di daerah itu.

  • Selasa, 21 Apr 2020 09:01

    Perempuan Indonesia Belum Merdeka 100%

    Perempuan saat ini masih belum memerdekakan diri dengan pilihanya sehingga perempuan Indonesia masih terkungkung dalam pikiran manusia bahwasanya memiliki kodrat hanya sebagai Ibu rumah tanga yang men

  • Senin, 02 Mar 2020 19:52

    Presiden Sebut Ahok Salahsatu Kandidat Kepala Otoritas Ibu Kota Negara

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 4 (empat) nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yakni Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), Tumiyono,

  • Minggu, 04 Agu 2019 03:04

    Kekecewaan PA 212 dan Ijtima Ulama 4 yang sia-sia

    Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT tentu masih terngiang jelas dalam benak masyarakat, bahkan kita masih bisa melihatnya di berbagai lini sosial media. Apalagi keduanya sama- sama bersepakat untuk

  • Kamis, 27 Jun 2019 08:37

    Plt. Bupati Labuhanbatu Tandatangani Pernyataan Komitmen Penyelesaian Peningkatan Opini

    Plt. Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe telah menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian peningkatan opini dan penyerahan matriks action plan penyelesaian tindak lanjut oleh Bupati/ Walik

    • Komentar Pembaca
    D1
    index
    Berita Terbaru

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak