Kamis, 19 Sep 2019 12:36

    TNI Gelar Konferensi Pers Kasus Dugaan Korupsi Oknum TNI

    JAKARTA (utamanews.com)
    Jumat, 30 Des 2016 21:06
    Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos. bersama Danpom TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, menggelar konferensi pers dengan awak media terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla dalam APBN-P 2016 yang dilakukan oleh oknum TNI di Bakamla, bertempat di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).
     
    Pada saat membuka Konferensi Pers, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa telah dilakukan penetapan sebagai tersangka terhadap Laksma TNI Bambang Udoyo terkait tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh KPK terhadap salah satu oknum pejabat di Bakamla pada tanggal 14 Desember 2016.
     
    Menurut Kapuspen TNI, tantangan tugas TNI ke depan semakin berat, beragam, dan kompleks, sehingga fokus terhadap profesionalitas prajurit disertai dengan mentalitas dan disiplin yang tinggi menjadi prioritas pimpinan TNI untuk memperbaikinya. “Dengan terjadinya kasus korupsi ini diharapkan hal ini menjadi kejadian yang terakhir kasus pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI,” ucapnya.
     
    Sementara itu, Danpom TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko mengatakan bahwa, Panglima TNI selalu menekankan kepada saya dan kepada penegak hukum di lingkungan TNI, bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI harus dilaksanakan dengan baik, benar, adil dan ditegakkan setegak-tegaknya.
     
    Danpom TNI menjelaskan bahwa tata aturan prajurit TNI adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin prajurit serta aturan tentang ke-angkum-an dan ke-papera-an di lingkungan TNI.
     
    “Di 10 kelembagaan termasuk di Bakamla sudah diatur sesuai dengan strata kepangkatan, mulai pangkat Prada sampai dengan pangkat yang paling tinggi, yang lebih jelas bahwa ankum tertinggi dan papera tertinggi di lingkungan TNI adalah Panglima TNI,” kata Danpom TNI.
     
    Lebih lanjut Danpom TNI menyampaikan bahwa, dari hasil koordinasi secara terus-menerus kepada pimpinan KPK dan unsur-unsur terkait di lingkungan KPK oleh Pom TNI, maka dilaksanakan proses penyelidikan yang dalam dan diteliti dengan memeriksa beberapa saksi dan penggeledahan terhadap kediaman Laksma TNI Bambang Udoyo.
     
    “Di kediaman Laksma TNI Bambang Udoyo, kami temukan beberapa barang bukti, setelah memperoleh keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan serta dilanjutkan dengan kajian, maka penyelidikan akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan kami akan memanggil Laksma TNI Bambang Udoyo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla RI sebagai tersangka,” ungkap Mayjen TNI Dodik Widjanarko.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Dodik Widjanarko menuturkan bahwa tindak pidana yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi, patut dihargai semua upaya penegakan hukum dari unsur mana saja dalam rangka menegakkan korupsi, namun harus tetap memegang asas praduga tidak bersalah.
     
    Dengan mengedepankan prinsip transparansi, Danpom TNI mengatakan bahwa dalam pelaksanaan proses Peradilan Militer, nantinya akan dilakukan secara baik benar dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.
     
    “Saya akan melaksanakan proses penyidikan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Saudara-saudara jangan khawatir, yakini bahwa kami akan melaksanakan dan mengemban penegakan hukum ini sebaik-baiknya,” tegas Danpom TNI.
     
    Mayjen TNI Dodik Widjanarko juga menjelaskan bahwa, dari hasil penggeledahan telah ditemukan beberapa barang bukti, namun TNI akan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum. “Kami mendapatkan uang Dollar Singapura sebanyak 80 ribu dan uang 15 ribu US dollar, ini yang kita dapatkan. Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPK untuk mendalami dan menemukan alat bukti dalam rangka menuntaskan kasus korupsi tersebut,” ujarnya.
     
    “Sementara kami selalu mendalami agar tidak gegabah dan tidak ceroboh. Saya harus menemukan alat bukti, namun kalau alat bukti itu ada, jangan khawatir. Kalau alat buktinya cukup, akan kita bawa yang menyangkut itu, upaya penyelidikan tetap kami akan lakukan sedalam-dalamnya serta kami koordinasi dan konsultasi terus dengan KPK setiap hari untuk menuntaskan kasus ini,” ungkap Danpom TNI.
     
    Danpom TNI juga menyampaikan bahwa, pemberian sanksi akan dilakukan melalui proses penentuan pasal yang terukur dan terperinci. Tugas sementara harus menentukan pasal, dari pasal tersebut harus menentukan unsur-unsur di dalam pasal dapat terpenuhi, tapi yang jelas dia korupsi. “Jadi jangan khawatir, yakini bahwa Polisi Militer TNI beserta Polisi Militer jajaran TNI akan melakukan setegas-tegasnya,” imbuhnya.
     
    Menyikapi kelanjutan proses penyidikan dan sistem peradilan yang akan diterapkan terhadap oknum TNI yang terlibat Tipikor, Danpom TNI menjelaskan bahwa akan dilakukan penegakkan hukum melalui sistem peradilan militer.
     
    “Yang jelas kita akan lakukan urusanmu adalah urusanmu dan urusanku adalah urusanku, pasalnya sama dan Undang-Undang yang diacu juga sama, jadi jangan khawatir, orang sipil akan diurus KPK dan Tentara diurus oleh POM TNI,” tutur Mayjen TNI Dodik Widjanarko. (rls)
    T#g:Bakamlakpk
    Berita Terkait
  • Kamis, 19 Sep 2019 07:49

    Tatap Muka Penasehat DWP dengan Istri Personel Bakamla RI

    Keberhasilan Bakamla berawal dari adanya dukungan keluarga dan keberhasilan seorang suami ada doa yang kuat dari istri.

  • Selasa, 17 Sep 2019 19:27

    DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/9/2019), resmi mengetok palu tanda disetujuinya hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Selasa, 17 Sep 2019 15:27

    Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumut Ajak DPRD Baru Dukung Revisi UU KPK

    Baru sehari dilantik, Selasa (17/9/2019), DPRD Sumatera Utara (Sumut) langsung menerima aspirasi massa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 200

  • Senin, 16 Sep 2019 16:16

    Aksi Long March Mahasiswa Di Medan Mendukung Revisi UU KPK

    Aksi dukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut di kota Medan, Sumatera Utara. Amatan media, setiap hari dalam dua minggu terakhir ini,

  • Minggu, 15 Sep 2019 10:25

    Ratusan Gadis Cantik Aksi Dukung Revisi UU KPK di CFD Kota Medan

    Seratusan gadis cantik mengaku tergabung dalam Srikandi Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi UU KPK di Car Free Day (CFD) lapangan Merdeka kota Medan pada pagi ini. Mereka

  • Sabtu, 14 Sep 2019 16:04

    Dukung Hasil Pansel & Revisi UU KPK, Mahasiswa "Akustik-an" di Titik 0 Kota Medan

    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Korupsi dan Birokrasi (MPKB) Sumut, dipimpin Ade Fitrian Hasibuan, menggelar aksi unjuk rasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002

  • Sabtu, 14 Sep 2019 14:24

    Revisi UU KPK Dari Sudut Pandang Akademis

    Polemik revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan publik. Akademisi pun pro dan kontra terhadap isu ini.Prof. Dr. Budiman Ginting,

  • Jumat, 13 Sep 2019 16:33

    Bubarkan Wadah Pegawai (WP) KPK

    Demikian salah satu isi spanduk massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Revisi UU KPK Sumut, yang dibawa dalam aksi unjuk rasa mendukung revisi UU KPK di depan gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjo

  • Jumat, 13 Sep 2019 08:11

    Firli Bahuri Terpilih Jadi Ketua KPK 2019-2023

    Firli Bahuri meraih 56 dukungan suara dalam pemilihan yang dilaksanakan Komisi III DPR RI, Jumat (13/9/2019) dini hari.

  • Jumat, 13 Sep 2019 06:43

    Pansel Capim KPK: Faktanya Irjen Firli konsisten dan terbaik dalam setiap tahapan tes

    Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak menemukan adanya pelanggaran etik Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri. Tak ada masalah dalam rekam jejak Fir

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak