Rabu, 18 Sep 2019 03:02

    Kapuspen TNI: Tidak ada intervensi dalam proses hukum di TNI

    JAKARTA (utamanews.com)
    Jumat, 30 Des 2016 21:25
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si., menegaskan dan memastikan bahwa tidak akan ada intervensi dari siapapun dalam proses hukum di Tentara Nasional Indonesia (TNI).
     
    Hal tersebut dikatakan Kapuspen TNI di hadapan awak media, usai menggelar konferensi pers bersama Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla dalam APBN-P 2016 yang dilakukan oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksma TNI Bambang Udoyo, bertempat di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).
     
    Lebih lanjut Kapuspen TNI menyatakan bahwa, proses peradilan nanti akan dilaksanakan secara terbuka, tegas, tak ada intervensi dari siapapun. Silakan memonitor dalam persidangan, tentunya setelah penyidikan selesai.
     
    Di hadapan awak media, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto kembali menegaskan bahwa TNI tidak akan melindungi prajurit yang terlibat korupsi dan TNI menyatakan siap membantu penegak hukum untuk menyeret para prajurit yang terlibat korupsi. “Prinsipnya, siapapun prajurit TNI yang terlibat pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.
     
    Pada kesempatan tersebut, Kapuspen TNI mengatakan atas nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan terimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah membongkar praktik suap di Bakamla. “Sekali lagi saya tegaskan, TNI tidak akan mentolerir prajuritnya yang terlibat kasus korupsi,” katanya.
     
    Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menyampaikan terimakasih kepada KPK yang telah membantu terhadap upaya Pimpinan TNI dalam memberantas segala bentuk pelanggaran yang terjadi, termasuk korupsi yang melibatkan prajurit TNI dimanapun berada. “Kami harap ini kejadian terakhir, pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI,” pungkasnya. (rls)
    T#g:kpkmabes
    Berita Terkait
  • Selasa, 17 Sep 2019 19:27

    DPR RI Sahkan Revisi UU KPK Menjadi UU KPK

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/9/2019), resmi mengetok palu tanda disetujuinya hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Selasa, 17 Sep 2019 15:27

    Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumut Ajak DPRD Baru Dukung Revisi UU KPK

    Baru sehari dilantik, Selasa (17/9/2019), DPRD Sumatera Utara (Sumut) langsung menerima aspirasi massa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 200

  • Senin, 16 Sep 2019 16:16

    Aksi Long March Mahasiswa Di Medan Mendukung Revisi UU KPK

    Aksi dukung revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut di kota Medan, Sumatera Utara. Amatan media, setiap hari dalam dua minggu terakhir ini,

  • Minggu, 15 Sep 2019 10:25

    Ratusan Gadis Cantik Aksi Dukung Revisi UU KPK di CFD Kota Medan

    Seratusan gadis cantik mengaku tergabung dalam Srikandi Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi UU KPK di Car Free Day (CFD) lapangan Merdeka kota Medan pada pagi ini. Mereka

  • Sabtu, 14 Sep 2019 16:04

    Dukung Hasil Pansel & Revisi UU KPK, Mahasiswa "Akustik-an" di Titik 0 Kota Medan

    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Korupsi dan Birokrasi (MPKB) Sumut, dipimpin Ade Fitrian Hasibuan, menggelar aksi unjuk rasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002

  • Sabtu, 14 Sep 2019 14:24

    Revisi UU KPK Dari Sudut Pandang Akademis

    Polemik revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan publik. Akademisi pun pro dan kontra terhadap isu ini.Prof. Dr. Budiman Ginting,

  • Jumat, 13 Sep 2019 16:33

    Bubarkan Wadah Pegawai (WP) KPK

    Demikian salah satu isi spanduk massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Revisi UU KPK Sumut, yang dibawa dalam aksi unjuk rasa mendukung revisi UU KPK di depan gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjo

  • Jumat, 13 Sep 2019 08:11

    Firli Bahuri Terpilih Jadi Ketua KPK 2019-2023

    Firli Bahuri meraih 56 dukungan suara dalam pemilihan yang dilaksanakan Komisi III DPR RI, Jumat (13/9/2019) dini hari.

  • Jumat, 13 Sep 2019 06:43

    Pansel Capim KPK: Faktanya Irjen Firli konsisten dan terbaik dalam setiap tahapan tes

    Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak menemukan adanya pelanggaran etik Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri. Tak ada masalah dalam rekam jejak Fir

  • Jumat, 06 Sep 2019 06:46

    Lolos 10 Besar Capim KPK, Irjen Firli Bahuri Dapat Dukungan Sejumlah Kalangan

    Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kejati Sumsel Sugeng Purnomo mendukung penuh Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol Firli Bahuri yang lolos dalam 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Kor

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak