Kamis, 19 Sep 2019 12:37
  • Home
  • Ekonomi
  • Telkomsel Tolak Bayar Fee Kurator Senilai Rp 146,808 Miliar

Telkomsel Tolak Bayar Fee Kurator Senilai Rp 146,808 Miliar

JAKARTA (utamanews)
Rabu, 13 Feb 2013 10:14

PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menyatakan menolak pembayaran fee kurator senilai Rp 146,808 miliar sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN. Niaga JKT.PST jo No.704K/Pdt.Sus/2012.

"Kami menolak membayar fee kurator karena terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penetapan yang dikeluarkan PN Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 31 Januari 2013," kata Tim Kuasa Hukum Telkomsel, Andri W. Kusumah, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (12/2).

Dijelaskan Andri, terdapat beberapa alasan kuat menolak penetapan fee kurator yang diputuskan oleh PN Niaga Jakarta pusat itu, yaitu pertama, bahwa kepailitan Telkomsel telah dibatalkan, sehingga tidak ada tindakan pemberesan yang dilakukan kurator.

Kedua, fee kurator menjadi beban Pemohon Pailit (PT Prima Jaya Informatika) karena Telkomsel batal pailit sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (1) huruf c PERMENKUMHAM No.1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013.

Ketiga, fee kurator menjadi beban dari Pemohon Pailit, sebab tugas Kurator baru berakhir (menjalankan kewajiban hukumnya) dengan melakukan Pengumuman atas Batalnya Kepailitan Telkomsel sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU), pada tanggal 14 Januari 2013.

"Hak Kurator baru terbit ketika telah berakhir menjalankan kewajiban tersebut, sehingga yang berlaku adalah PERMENKUMHAM No. 1 Tahun 2013," kata Andri.

Keempat, kurator mengajukan permohonan penetapan fee dan biaya kepalitan tanggal 22 Januari 2013 dan Penetapan hakim tanggal 31 Januari 2013 (No. 48/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst jo No. 704K/pdt.Sus/2012), karena pada saat pengajuan permohonan ini terjadi setelah adanya PERMENKUMHAM No. 1/2013, yang dipakai seharusnya peraturan tersebut.

Ia menjelaskan, penetapan fee kurator sangatlah tidak wajar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan sebab fee kurator tersebut dihitung dari nilai persentase nilai aset Telkomsel, sementara faktanya tidak terjadi pailit atas Telkomsel. "Jadi, sesungguhnya tidak ada pemberesan harta," katanya.

"Bagi Telkomsel besaran fee kurator sangat tidak wajar karena  berdasarkan penetapan hakim adalah sebesar Rp293.616.135.000 (0,5 persen X Rp58.723.227.000.000 aset Telkomsel) yang dibagi dua antara Telkomsel dengan Pemohon Pailit sehingga masing-masing dibebankan sebesar Rp 146,808 miliar," tegasnya.

Pasalnya, karena tidak terjadi pailit, maka baik mempergunakan ketentuan Kepmen Kehakiman No. M.09-HT.05.10/1998 lama maupun Permenkumham No.1 Tahun 2013 yang baru, seharusnya perhitungan fee kurator adalah berdasarkan jumlah jam kerja dan bukan berdasarkan perhitungan persentase aset pailit.

Terakhir, hal lain yang aneh dalam penetapan pembayaran fee kurator itu menurut Andri, adalah Majelis Hakim, baik dalam pertimbangan maupun amar putusan tetap menggunakan istilah Telkomsel dalam pailit, sementara majelis hakim telah mengetahui status kepailitan Telkomsel telah dibatalkan berdasarkan putusan kasasi.

"Berdasarkan fakta-fakta yang kami paparkan ini maka kita berpandangan penetapan tersebut adalah cacat dan patut dibatalkan," tegasnya.

Belum lagi, lanjutnya, Majelis Hakim dalam penetapan terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan, yakni Majelis Hakim mengabaikan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 yang berlaku tanggal 11 Januari 2013.

Hal itu terlihat jelas yakni di satu sisi Majelis Hakim menyatakan tugas kurator berakhir pada saat diterimanya putusan Mahkamah Agung No. 704K/Pdt.SUS/2012, pada tanggal 10 Januari 2013, namun di sisi lain Majelis Hakim menyatakan Permenkumham tersebut hanya dapat diterapkan kepada kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan pernyataan pailit yang diucapkan setelah Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tersebut berlaku.

"Dari paparan di atas, Telkomsel menyatakan akan melawan dan melakukan segala upaya hukum terhadap penetapan fee kurator yang dikeluarkan PN Niaga, Jakarta Pusat, dan menolak tegas pembayaran fee itu," katanya.

Sebelumnya,PT Prima Jaya Informatika menggugat pailit Telkomsel dan kemudian permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2012.

Namun pada 21 November 2012 Mahkamah Agung menyatakan Telkomsel lepas dari belitan pailit dan perusahaan menerima salinan resmi keputusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2013.

T#g:ekonomi
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Selasa, 13 Agu 2019 21:13

    CAS Diharapkan Mampu Tekan Inflasi Kota Medan

    Angka inflasi Kota Medan yang mencapai 0,92% terhitung Juli 2019 ternyata kontribusi terbesarnya berasal dari cabai.

  • Minggu, 18 Agu 2019 03:18

    Tensi Politik Turun, Momentum Pemerintah Atasi Masalah Ekonomi

    Berita terkait polarisasi pasca pemilu sudah reda, artinya tensi politik sudah menurun dan menunjukkan stabilisasi keamanan secara politis. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi Jokowi agar senan

  • Jumat, 26 Jul 2019 03:26

    Kestabilan Politik dan Kepastian Hukum, Modal Kepercayaan Untuk Mendatangkan Investor

    Jika kita mengikuti kaleidoskop politik di Indonesia beberapa bulan belakangan ini, maka akan terasa sekali atmosfer politis yang cukup menyesakkan masyarakat khususnya para pelaku usaha.Jika banyak o

  • Selasa, 09 Jul 2019 09:49

    Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Ingin Peningkatan Ekspor dan Investasi

    Presiden Jokowi, Senin siang (8/7/2019), memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sidang kabinet tersebut digelar di Ruang Garuda, Istana Kepresiden

  • Jumat, 24 Mei 2019 23:34

    Bertemu Presiden, Pemilik Warung yang Dijarah Akan Kembali Berdagang

    Abdul Rajab dan Ismail, dua pemilik warung yang menjadi korban penjarahan pada 22 Mei 2019 bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya diundang oleh Presiden setelah menge

  • Rabu, 02 Jan 2019 17:42

    Plt Bupati Labuhanbatu Manfaatkan Lahan Tidur Jadi Lahan Produktif

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. MT, didampingi Setdakab Ahmad Muflih, SH, MM, Rabu, (02/01/19) meninjau Pematangan Lahan Tidur di Kompleks Gedung Olah Raga (G

  • Senin, 15 Okt 2018 09:05

    Wakil Walikota Buka Sosialisasi SDGs Kota Tebing Tinggi

    Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diwakili oleh Wakil WalikotaTebing Tinggi Ir. H. Oki Doni Siregar membuka Acara Sosialisasi Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Go

  • Selasa, 09 Okt 2018 08:39

    Panglima Kogasgabpad Himbau Warga Kembali ke Sulawesi Tengah

    Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Mayjen TNI Tri Suwandono menghimbau kepada warga masyarakat yang sebelumnya telah meninggalkan Kota Palu, Kabupaten Donggala dan KabupatenSigi, ag

  • Jumat, 05 Okt 2018 18:05

    150 Personel TNI Amankan Roda Perekonomian di Pasar Inpres Palu

    Sebanyak 150 personel TNI ditempatkan di Pasar Inpres yang terletak di jantung Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk membantu mengamankan jalannya roda perekonomian agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan

  • Jumat, 21 Sep 2018 09:21

    Wakasad: Generasi Muda harus jadi Agent Of Change dan Entrepreneur

    Guna menghadapi kompetisi global yang penuh dengan tantangan Generasi muda diharapkan mampu menjadi Agent of Change sekaligus Entrepreneur berwawasan kebangsaan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ke

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak