Selasa, 24 Okt 2017 14:37

Swangro: Perppu 2/2017 tentang Ormas meneguhkan Pancasila dan UUD

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Kamis, 03 Agu 2017 19:13
Dibaca: 206 kali
Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi dan Swangro Lumbanbatu, Senin (31/7/2017).
Awal pekan ini, Senin (31/7/2017), Pengurus Pusat GMKI, dipimpin oleh Sahat Martin Philip Sinurat, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Kehadiran PP GMKI di Istana merupakan salah satu wujud kontribusi anak bangsa bagi negara dan pemerintahan saat ini untuk memberikan sumbangsih ide dari pemikiran-pemikiran yang merupakan hasil keputusan dari Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

Salah satu pengurus GMKI yang ikut bertemu Presiden Jokowi adalah Swangro Lumbanbatu, Koordinator PP GMKI Wilayah Sumut-NAD. 

"Beberapa point penting yang kita sampaikan pada pada pertemuan dengan Presiden adalah terkait Perppu No.2/2017," tutur Swangro pada UTAMANEWS, Kamis (3/8). 

Dikatakannya, sebagai anak bangsa yang juga turut bertanggung jawab akan keutuhan bangsa, GMKI mengapresiasi ketegasan Presiden dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terkhusus kepada organisasi masyarakat dan mahasiswa. 

"Dalam hal ini kita mendukung penuh pemerintahan demi menjaga dan meneguhkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas bagi organisasi masyarakat (Ormas). Namun perlu diwaspadai dan diperhatikan jangan sampai upaya pemerintah ini disalahpahami dan disalahgunakan oleh jajaran pemerintahan di daerah ataupun kelompok masyarakat. Misalnya dengan kemudian meminta dibubarkannya Ormas yang belum terbukti bertentangan dengan Pancasila, seperti Saksi Jehovah. Perppu yang dikeluarkan pemerintah harus digunakan dengan bijaksana dan demi kepentingan bangsa bukan kelompok tertentu," tutur mahasiswa pasca sarjana USU ini. 

Saat kami (Pengurus GMKI), jelasnya, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana, Beliau (Bapak Presiden) terus terang menyatakan bahwa penerbitan Perppu 2/2017 demi kepentingan bangsa dan negara.

"Ada yang mengatakan saya otoriter, tapi ini soal menjaga Pancasila, saya siap akan resikonya, Ini untuk menyelamatkan bangsa kita. Koq susah banget menjaga Pancasila, kata Presiden," ujar Swangro menirukan ucapan Jokowi.

Melihat kembali Perppu No. 2/2017, lanjutnya, kita ingin menyakinkan kembali bahwa akhir-akhir ini sejumlah pihak pro-kontra atas keputusan tersebut. 

"Tentu untuk beberapa pihak yang belum memahami dan merasa dirugikan menyatakan respon negatif, entah itu di beberapa media sosial dan juga dan kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat khususnya Mahasiswa juga untuk menelusuri kembali dengan cermat dan berkepala dingin sebelum berkomentar. Ada baiknya dibaca dahulu sebelum memvonis, ada baiknya melihat tujuannya dahulu," imbau Swangro.

Beberapa respon negatif juga mengatakan keputusan Presiden terlalu berbahaya. "Banyak kawan mahasiswa, sedikit digosok saja di media sosial sudah panas, ikut-ikutan mencela menyatakan 'tidak suka' tanpa landasan berpikir yang jelas," ungkapnya.

Namun demikian, ditegaskannya, PP GMKI turut mengawal dan berharap terbitnya Perppu No.2/2017 bukan hanya sekedar keputusan, melainkan turut diikuti oleh penerapannya dan berwujud konkret di NKRI tercinta ini. 

"Dengan kata lain, terbitnya Perppu No.2/2017 diikuti dengan pembubaran Ormas yang tidak berasaskan Pancasila. Persoalan ini jika dibiarkan kita tidak tahu cikal bakal Ormas yang menyimpang dari Pancasila beberapa tahun ke depan akan berefek fatal bagi kehidupan bernegara. Sebagai mahasiswa yang putra-putri negara ini sendiri, kita ingin ideologi Bangsa yaitu Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam berkehidupan negara dan dihayati dalam setiap sendi pemerintahan, termasuk organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri," pungkasnya.

Editor: Budi

T#g:PerppuSwangro Lumbanbatu
Berita Terkait
  • Kamis, 05 Okt 2017 12:05

    299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

    Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang diangg

  • Jumat, 18 Agu 2017 21:18

    Aksi unjuk rasa Forum Islam Bersatu Menolak Perppu Ormas

    Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan selepas shalat Jumat, siang tadi (18/8), seribuan warga kota Medan dan sekitarnya mengaku tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Umat (AMMBU)

  • Jumat, 18 Agu 2017 16:48

    Masri Sitanggang: "Bila berkuasa saya akan bubarkan PDIP"

    DR Masri Sitanggang menyatakan bahwa apabila diberi kesempatan berkuasa, hal pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PDIP dengan menggunakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas."Kalau nanti s

  • Rabu, 16 Agu 2017 19:26

    Ketua Muhammdiyah Sulut: NKRI dan Pancasila Final !

    Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Utara Nasruddin Yusuf menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Idelogi Pancasila adalah final.

  • Kamis, 03 Agu 2017 07:03

    Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

    Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini dig

  • Rabu, 02 Agu 2017 08:51

    PP GMKI dukung Presiden terbitkan Perppu 2/2017, dan apresiasi proyek strategis nasional

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia memberikan dukungan terkait sikap pemerintah yang tegas dalam menanam nilai-nilai Pancasila yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

  • Selasa, 01 Agu 2017 13:31

    Political Background and the Objective of SBY-Prabowo Meeting

    The information on the meeting between Prabowo and SBY has apparently become one of attractive news in the end July 2017 in this country. General (Ret) SBY and Lieut. Gen (Ret) Prabowo are considered

  • Selasa, 01 Agu 2017 06:51

    GEMMBIRA dukung pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas

    Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu untuk Indonesia Raya (GEMMBIRA), mendukung sepenuhnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan

  • Jumat, 28 Jul 2017 16:18

    Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

    Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Jumat, 28 Jul 2017 15:18

    Supaya lebih elegan, MK minta penolak Perppu Ormas jadi pihak terkait

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicara, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapa pun yang datang ke MK, termasuk dengan maksud menyampaikan aspirasi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak