Selasa, 17 Okt 2017 16:18

Saut: Nangkep-nangkepin orang cuma satu fungsi dari KPK

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Rabu, 09 Agu 2017 17:59
Dibaca: 222 kali
Dok
Saut Situmorang di UPH Medan, Rabu (9/8).

Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) untuk menangkap pelaku korupsi hanya satu bagian dari fungsi KPK.

"Nangkep-nangkepin orang cuma satu fungsi dari KPK. Cuma satu fungsi selain pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Kalian kan paling senang kalau lihat OTT, benci banget dengan koruptor. Tapi itu cuma satu per lima dari fungsi KPK," tutur DR Saut Situmorang di hadapan seratusan mahasiswa universitas Pelita Harapan (UPH) dalam seminar "Peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi", di Lippo Plaza, Medan, siang tadi, Rabu (9/8).

"Menjarakan orang itu tidak keren kalau indeks persepsi korupsi tetap rendah," jelasnya.

Pimpinan KPK berlatarbelakang intelijen ini menjelaskan bahwa saat ini indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37-38. Ini sangat jauh dibandingkan Singapura dengan angka 80 atau dengan Malaysia yang 50.

"Rendahnya indeks ini disebabkan kita belum menerapkan sistem pelayanan publik yang maksimal, dan besarnya peluang terjadinya KKN. Apalagi di Sumut akrab dengan isu primordial," terangnya.

Saut kemudian memaparkan poin-poin yang dijadikan parameter untuk menilai indeks persepsi korupsi. 

Satu poin yang paling penting untuk menghilangkan korupsi, menurut Saut adalah integritas.

"Bicara integritas maka kita tidak hanya bicara korupsi, namun berbicara membangun kesejahteraan bangsa ini dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia global," ungkapnya. 

"Tidak korupsi saja tidak cukup. Jangan bangga tidak korupsi, kalau anda tidak membangun daya saing," tukasnya.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh DR Jonathan L. Parapak, Presiden Yayasan UPH, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Kadis Pendidikan Sumut Drs Arsyad Lubis.

Editor: Budi

T#g:kpkSaut SitumorangUPH
Berita Terkait
  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Rabu, 06 Sep 2017 15:06

    Bobby PMII: KPK Harus Usut Evi Diana

    Tuntutan GMKI Sumut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 disahuti oleh Bobby Ni

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Kamis, 31 Agu 2017 01:20

    Terlalu, berita di media online soal Walikota Dzulmi Eldin tersangka, ternyata hoax

    Sejak Selasa malam, (29/8), sejumlah media online dari Medan menyebar informasi bahwa Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin tersangka kasus dugaan korupsi perizinan dan gratifikasi proyek Podomoro City Deli

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak