Sabtu, 23 Sep 2017 07:18

Visi Pergerakan Mahasiswa Bela Rakyat

Muslimah HTI Sumut: Pancasila bukan ideologi

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Elya
Senin, 24 Apr 2017 07:29
Dibaca: 25.673 kali
Dok
Lajnah Khusus Mahasiswa DPD II Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Sumut, Minggu (23/4/2017)
DPD II Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Sumut, Lajnah Khusus Mahasiswa mengadakan agenda round table discussion dengan tema "Khilafah-Visi Pergerakan Mahasiswa Bela Rakyat", pada Minggu, 23 April 2017, di Amaliun Food Court ruang VIP II, Medan.

Acara dibawakan oleh Nurul Ismi Haq dari UMSU, yang menyambut para aktivis dari berbagai gerakan kampus. Acara dibuka dengan pemutaran video mengenai realitas mahasiswa saat ini dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-qur'an oleh Maghfiroh Mendrofa dari UMN.

Sesi round table discussion dipandu oleh Veronicha, ST dan narasumber yang membawakan sesi ini adalah ustadzah Rinie Elmaya R, SS.

Ustadzah Rinie Elmaya menceritakan aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) pada tanggal 12 Januari lalu menanggapi kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang yang memberatkan masyarakat merupakan bentuk bangkitnya sikap kritis mahasiswa di tengah pragmatisme.

"Namun perjuangan dengan berharap pada jalur demokrasi hanya akan berakhir sebagai wacana sebab hukum demokrasi merupakan hukum buatan manusia sehingga kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kepentingan penguasa," kata Rinie.

Menurutnya, pergerakan mahasiswa hanya dibajak untuk kepentingan rezim dan kekuasaan. Jalan demokrasi bukan jalan pergerakan rakyat karena demokrasi adalah sistem yang bisa digerakkan oleh sebagian kelompok penguasa karena pembuat hukumnya adalah manusia.

"Hanya dengan sistem Islam, perjuangan bela rakyat akan tercapai karena tidak adanya intervensi manusia dalam mengatur hukum, yang membuat hukum hanya Allah SWT yang memahami kehidupan manusia," ungkap Rinie.

Dalam sesi diskusi, Nurliani Hatta dari Himadita Nursery USU bertanya, "Apakah ada dalil yang mengatakan Rasulullah saw modal ngomong?", Ustadzah Rinie Elmaya menjawab bahwa maksud "modal ngomong" bukanlah omongan yang sia-sia tetapi yang bersumber dari wahyu Allah, dalilnya seperti yang terdapat dalam surat Ali-Imran 104,"Hendaklah ada sebagian orang yang mencegah dari yang mungkar dan menyeru kepada kebajikan", serta sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Aktivitas Rasulullah saw adalah berdakwah (berbicara) untuk memberikan pemahaman pada masyarakat pada saat itu.

Sementara Yani Andriesti Fily dari IMM FISIP UMSU menanyakan, "Bagaimana cara menegakkan daulah Islam tanpa digerakkan oleh orang-orang, serta pancasila dalam sila pertama bukankah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengapa HTI mengatakan ideologi hanya 3?"

Ustadzah Rinie Elmaya menjawab bahwa dalam menegakkan daulah Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah, tidak sendiri tetapi bersama dengan ummat, dan pancasila bukan sebuah ideologi tetapi sebuah falsafah.



"Sesuatu dikatakan ideologi jika memiliki fikrah (akidah) dan thariqah (metode), sehingga yang dapat dikatakan sebagai ideologi hanyalah Kapitalisme, Sosialisme dan Islam yang ada di dunia saat ini," ungkapnya. 

Indah Artika dari HMI UNIMED bertanya, "Sudah sampai pada tahap manakah perjuangan pejuang Khilafah ini dan jika sudah tegak, siapakah pemimpinya?"

Ustadzah Rinie menjawab bahwa penegakkan khilafah bukan hanya kewajiban HTI tetapi semua kaum muslimin. "Untuk tahapan selama saya berjuang dengan HTI, Alhamdulillah sudah pada tahapan pembinaan dan interaksi, tinggal tahap meraih kekuasaan dengan sistem Islam yaitu bersama umat menegakkan Khilafah. Serta siapa yang menjadi pemimpin harus memenuhi 7 kriteria yaitu pemimpin Islam, laki-laki, berakal, baligh, mampu, adil, independen dan lebih baik lagi jika ia merupakan seorang mujtahid," pungkasnya.

Agenda round table discussion ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Murniati dari UMN. Acara ini bertujuan untuk menyatukan visi kepada para aktivis dengan jalur penegakan Khilafah yang bisa mewujudkan aksi bela rakyat dengan sebenarnya.

Editor: Sam

T#g:HTIMHTI
Berita Terkait
  • Minggu, 30 Jul 2017 07:10

    Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

    Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

  • Kamis, 27 Jul 2017 08:07

    Mengejutkan, Wakil Gubernur NTB bela PNS simpatisan Ormas Anti Pancasila

    H. Muhammad Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak setuju jika PNS diberhentikan hanya karena tergabung dalam ormas anti Pancasila, seperti HTI.

  • Selasa, 25 Jul 2017 09:25

    Nowhere to hide for communist and HTI in Indonesia

    Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan has called on people not to worry about a communist resurgence in the country because he said the government would not let the banned ideology return.

  • Senin, 24 Jul 2017 06:34

    HTI's Lawsuit Will Be Defeated

    The government has disbanded Muslim hard-line group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) for conducting activities that contradict state ideology Pancasila and the principle of a unitary state of the republic of Indonesia.

  • Minggu, 23 Jul 2017 10:43

    Distorsi Opini Ala HTI

    Nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhir-akhir ini sering terdengar di berbagai media massa maupun media sosial.

  • Minggu, 23 Jul 2017 05:13

    Ketua Umum ajak kader eks HTI gabung PPP

    M. Romahurmuziy, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan bahwa partainya siap menerima para bekas kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang telah resmi dibubarkan pemerintah.

  • Kamis, 20 Jul 2017 03:30

    Pro Kontra HTI Bisa Jadi Munisi Politik Politisi Untuk 2019

    Pasca kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2017 tentang pembubaran Ormas, masih bergulir pro dan kontra terkait kebijakan ini.

  • Rabu, 19 Jul 2017 10:59

    Kemenkumham resmi bubarkan Ormas HTI

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai hari ini, Rabu tanggal 19 Juli 2017.

  • Selasa, 18 Jul 2017 17:38

    Panglima TNI: Jangan ikuti kelompok yang ingin merubah Pancasila

    Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah Pancasila sebagai Ideologi Neg

  • Selasa, 18 Jul 2017 13:08

    Regulation Of Community Organization Dissolution Is The Prove Of State Exsistency

    The government finally issued Government Regulation in Lieu of Law known as PerppuNo. 02 of 2017 on the amendment to Law No. 17 of 2013 on Community Organizations (CSOs).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak