Jumat, 19 Jan 2018 02:22
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Kebijakannya Dinilai Tidak Pro Rakyat, Mahasiswa Demo Bupati Simalungun

Kebijakannya Dinilai Tidak Pro Rakyat, Mahasiswa Demo Bupati Simalungun

Simalungun (utamanews.com)
Oleh: Tommy
Jumat, 27 Okt 2017 22:47
Dibaca: 240 kali
Dok
Mahasiswa mendemo Bupati Simalungun, Jumat (27/10).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Dan Rakyat (AMPERA) bergerak melawan pembodohan dan penindasan rakyat yang diduga dilakukan oleh Bupati Simalungun JR Saragih.

Aksi ini diwujudkan melalui aksi unjuk rasa di Pemkab Simalungun, siang tadi, Jumat (27/10). Tampak Aksi dipimpin oleh Sabaruddin Sirait, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun, Fawer Full Fander Sihite, mantan Ketua GMKI Siantar-Simalungun sebagai Kordinator Lapangan, Faith Manalu,Ketua GMNI Siantar-Simalungun, Ali Yusuf Siregar, Mantan Sekum HMI Siantar-Simalungun,  dan Jonli Simarmata, Aktivis Pemuda Kabupaten Simalungun.

Dalam orasinya, massa AMPERA menyatakan akan segera melaporkan dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang tidak pro rakyat kepada aparat penegak hukum.

"AMPERA akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan mengkonsolidasikan dengan setiap elemen mahasiswa dan kepemudaan untuk bersama bergerak melawan pembodohan dan penindasan rakyat yang dilakukan oleh Bupati Simalungun," tutur Sabaruddin Sirait.

"Stop Perampasan Uang Rakyat. Hidup Mahasiswa... Hidup Pemuda... Hidup Rakyat," teriaknya.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati JR Saragih pada periode 2010-2015 menetapkan visi "Simalungun Mantab", namun pada periode ini tak sedikit kebijakan Bupati menuai kecaman dan hujatan dari rakyat. Seperti, gonta-ganti pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun, banyaknya dugaan korupsi yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, Pungutan Liar (pungli), pembangunan tidak merata, pembangunan bermasalah yang menghabiskan anggaran puluhan miliar dan jeritan masyarakat yang tak mendapat jawaban dari pemerintah.

"Memasuki periode kedua, JR Saragih sebagai Bupati Simalungun juga tak luput dari masalah-masalah serius. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, "Terwujudnya Masyarakat dan Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tenteram dan Berseri", seakan jauh dari yang diharapkan. 

"Belum genap dua tahun menjabat, JR Saragih kembali menunjukkan kepemimpinan yang tak pro rakyat. JR Saragih kerap membuat kebijakan yang bersifat pembodohan dan penindasan terhadap rakyat," tambahnya.

Ironisnya, lanjutnya, ternyata tak hanya Bupati Simalungun yang melakukan pembodohan. DPRD Simalungun juga gagal dan 'mandul' dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pengawasan dari wakil rakyat bagaikan "kerbau yang ditusuk hidungnya', yang selalu menerima setiap usulan dan kebijakan Bupati tanpa ada analisa apakah program tersebut pro rakyat atau tidak.

Berikut pernyataan sikap AMPERA, 

1. Mendesak Bupati Simalungun JR Saragih untuk tidak mengotak-atik APBD.

2. Mendesak Bupati Simalungun menghentikan praktek-praktek pembodohan dan penindasan.

3. Mendesak JR Saragih untuk tidak mengobok-obok ASN dan Perangkat Desa.

4. Mendesak Bupati dan DPRD Simalungun agar memprioritaskan APBD untuk rakyat miskin.

5. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek pembangunan yang dijadikan sebagai utang dan membebani APBD setiap tahunnya.

6. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus OTT Dinkes, Bansos dan kasus lainnya.

7. Mengecam sikap Bupati Simalungun yang mengabaikan hak-hak guru dan pegawai honorer.

8. Mendesak Bupati Simalungun untuk menghentikan segala bentuk pungli dalam pengurusan hak-hak dasar publik.

9. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pembayaran proyek atau kegiatan tahun anggaran 2015 dan 2016 yang diposkan pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rp 22 Miliar, Dinas Pendidikan Rp 5,8 Milyar, Dinas Kesehatan Rp 2,2 Miliar yang diduga melibatkan Bupati JR Saragih.

10. Mendesak Bupati Simalungun menghentikan pembuatan kebijakan atau keputusan (Diskresi) karena mencederai hati rakyat dan melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

11. Mengecam  para wakil rakyat yang diam dan tidak punya nyali dalam melakukan fungsinya atas  kebijakan Bupati JR Saragih yang melanggar peraturan dan tidak berpihak kepada rakyat.

12. Mendesak Bupati Simalungun untuk tidak sesuka hati memberikan dana hibah maupun Bansos lantaran melukai hati rakyat.

13. Mendesak DPRD menolak rencana Bupati Simalungun meminjam uang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 350 miliar 

14. Menyerukan masyarakat untuk melawan pemimpin yang menghianati rakyat

Amatan UTAMANEWS, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Asisten I yang tampak hadir menanggapi massa, terlihat tidak diberi kesempatan untuk memberikan komentar oleh massa.

Editor: Budi

T#g:GMKIGMNIJR SaragihSapma PP
Berita Terkait
  • Kamis, 18 Jan 2018 13:08

    Mahasiswa: JR Saragih Boroskan Keuangan Daerah

    Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) dan Gerakan Masyarakat Membaca (GEMA-BACA) menuding JR Saragih, Bupati Simalungun telah memboroskan keuangan pemerinta

  • Minggu, 14 Jan 2018 09:34

    GMKI Medan Soroti Terulangnya Bentrokan Supir Driver Online dan Angkot

    Kerusuhan yang terjadi pada Jumat, 12 Januari 2018, di Simpang Pos Medan, antara supir angkutan berbasis aplikasi dengan supir angkutan konvensional, adalah dampak dari belum mampunya Pemko Medan dala

  • Minggu, 07 Jan 2018 17:57

    Sah.. SBY Umumkan JR Saragih-Ance Selian untuk Pilgubsu 2018

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan JR Saragih-Ance Selian bertarung di Pemilihan Gubernur Sumut 2018.Pengumuman ini dilaksanakan di Kantor DPP Partai Demokrat di kaw

  • Jumat, 22 Des 2017 13:12

    GMKI akan menggelar kegiatan kemasyarakatan melibatkan TNI

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam bersilaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Somantri, di Makodam I/

  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Jumat, 08 Des 2017 18:28

    GMNI Sumut: Trump perkeruh suasana hubungan Israel dan Palestina

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengutuk keras pernyataan Presiden AS Donald Trump atas kedaulatan Israel Israel sebagai pemilik Yerusalem, melalui pemindahan Kedutaan Amerika Serikat dari

  • Kamis, 07 Des 2017 21:37

    GMNI Labuhanbatu dan Kelompok Tani minta aparat tidak membela Sukanto Tjeng

    Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Cinta Murni dan Kelompok Tani Indah melakukan aksi unjuk rasa yang difasilitasi oleh DPC GMNI Labuhanbatu di Kantor Camat Panai Hilir, Kamis (7/

  • Kamis, 07 Des 2017 11:07

    GMKI Medan Salurkan Sembako ke Korban Banjir Tebing Tinggi

    Intensitas hujan yang sangat tinggi di awal bulan Desember ini, menyebabkan meluapnya beberapa sungai di kota Tebing Tinggi, sehingga menggenangi setidaknya 22 kelurahan yang tersebar dalam 5 kecamata

  • Selasa, 05 Des 2017 06:05

    Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

    Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pad

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak