Minggu, 24 Sep 2017 13:52

HIMMAH Kota Medan Kecam Hak Angket KPK

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Rabu, 19 Jul 2017 09:19
Dibaca: 291 kali
Dok
HIMMAH Kota Medan ikuti aksi tolak Pansus KPK di DPRD Sumut, baru-baru ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) menyatakan bahwa masyarakat sangat apresiasi dengan kinerja KPK yang masih konsisten dalam memberantas kejahatan korupsi di negara ini, dibuktikan kemarin, KPK menetapkan Ketua DPR RI sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP. 

"Masyarakat menilai kinerja KPK sangat super berani dalam memberantas kejahatan korupsi. Oleh karenanya kami mendukung penuh kinerja KPK dalam memberantas kejahatan korupsi, karna korupsi adalah musuh kita," tutur Ilham Fauzi Munthe, Ketua HIMMAH Kota Medan, Rabu (19/7).

Namun HIMMAH sangat menyayangkan sikap politik anggota DPR RI, ketika KPK giat-giat nya memberantas korupsi yang merugikan negara 2,3 Triliun, DPR RI malah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. "Yang kami nilai dapat menghambat kinerja KPK dalam memberantas kejahatan korupsi," sambung Ilham Fauzi Munthe.

"DPR seharusnya mendukung kinerja KPK dalam memberantas korupsi yang ada di negara ini, karena DPR adalah wakil rakyat yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Berkaitan dengan hal itu, HIMMAH menyatakan sbb:
1. Mendukung penuh KPK dalam memberantas KORUPSI
2. Meminta KPK mengusut tuntas khasus KORUPSI Megaproyek e-KTP dan Kasus kasus lainnya.
3. MENOLAK TEGAS Hak Angket KPK.
4. Bubarkan yang Katanya PANSUS Hak Angket KPK, karena dinilai dapat menghambat kinerja KPK dan melemahkan pemberantasan KORUPSI.
5. Meminta DPR RI agar berpihak kepada RAKYAT karena kalian adalah wakil Rakyat, bukan berpihak kepada KORUPTOR yang mencuri Uang Negara.
6. Meminta DPR agar MEMBUKA HATI NURANI supaya dapat merasakan keinginan rakyat, MEMBUKA TELINGA agar mendengar jeritan rakyat, dan MEMBUKA MATA agar melihat kegelisahan rakyatmu saat ini.
7. Lawan KORUPSI, Tolak KORUPSI, karena KORUPSI adalah MUSUH KITA

Editor: Budi

T#g:HimmahPansuse-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Sep 2017 15:04

    Soal dugaan korupsi dan Pungli, HIMMAH kembali demo PLN Sumut

    Menindaklanjuti aksi unjuk rasa hari Kamis lalu, siang tadi HIMMAH Sumut kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor PLN (Persero) wilayah Sumut, di jalan Yos Sudarso Medan.Abdul Razak Nasution selaku

  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 08 Sep 2017 16:48

    Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko

  • Kamis, 07 Sep 2017 13:07

    Listrik sering padam, HIMMAH soroti dugaan praktik korupsi dan Pungli di PLN

    Pemadaman listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Padahal sejak kedatangan kapal dari Turki yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, masyarakat berharap

  • Jumat, 01 Sep 2017 14:31

    Effendi Simbolon silaturahmi ke kelompok Cipayung Sumut

    Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Muara Sakti Simbolon bersilaturahmi dengan para pimpinan kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Kamis (31/8).

  • Kamis, 24 Agu 2017 18:44

    HIMMAH Sumut: Usut "Mesin Uang JR Saragih"

    Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntut Jaksa mengusut dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten S

  • Kamis, 24 Agu 2017 13:44

    HIMMAH Sumut Nilai Drs. RP Coreng Dunia Pendidikan 

    Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) untuk mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.Hal ini disampaikan ole

  • Jumat, 11 Agu 2017 20:21

    KPK benarkan saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP meninggal

    Salah seorang saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP, Johannes Marliem, meninggal di Amerika Serikat. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Febri Diansyah pada Jumat malam (11/8).

  • Selasa, 08 Agu 2017 11:38

    KPK ajukan banding atas vonis terdakwa kasus e-KTP

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan D

  • Jumat, 04 Agu 2017 11:24

    GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

    Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja K

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak