Senin, 22 Okt 2018 18:08
HUT Pemkab Labuhanbatu
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Demo di Kejati Sumut, Koalisi Gerakan Rakyat beri kartu merah ke Mixnon

Demo di Kejati Sumut, Koalisi Gerakan Rakyat beri kartu merah ke Mixnon

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 16 Feb 2018 08:06
Dok
Massa menuntut Kepala Dinas Kabupaten Simalungun, Mixnon diusut oleh kejaksaan

Puluhan Massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Rakyat ( KGR ) berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan AH. Nasution, Medan, Kamis (15/2/2018), dengan tuntutan agar pihak kejaksaan melakukan tindakan penyidikan dan menangkap Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mengeluarkan kebijakan pemberian intensif pemungutan pajak daerah kepada pihak-pihak terkait yang memungut pendapatan sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah atas realisasi belanja intensif pemungutan PPJ sebesar Rp987.698.903,- 

Mixnon diduga sudah sudah menguntungkan diri sendiri dalam kasus pemungutan pajak ini yang merugikan keuangan daerah. "Kita minta Kejati Sumut menangkap dan memeriksa Mixnon karena diduga telah mengeluarkan kebijakan yang sewenang-wenang, ini artinya Mixnon telah memungut pendapatan dengan melanggar PP Nomor 96 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah atas realisasi belanja insentif pemungutan PPJ sebesar Rp987.698.903, maka wajib hukumnya Kejaksaan memeriksanya," tegas Henri selaku Koordinator Aksi.



Secara resmi pengaduan ke Kejaksaan juga telah disampaikan Koalisi Gerakan Rakyat dengan nomor 02/GEMA-BACA/ GARANSI/B/PAUR/2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang dugaan korupsi pemungutan Pajak PPJ di Dinas DPPKAD Kab. Simalungun.

Tidak hanya Mixnon, dalam orasinya massa juga menuntut agar Budiman Silalahi selaku kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun agar diperiksa terkait kasus dugaan korupsi korupsi pada 7 (tujuh) Proyek Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang bersumber dari APBD 2016 sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 2.205.748.400,- "Budiman Silalahi diduga kuat sebagai aktor intelektual dalam kasus ini. Kita tegaskan sekali lagi bahwa Kejati Sumut harus menangkapi dan memeriksa 2 pimpinan SKD ini karena telah langgar dan kangkangi UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pudana Korupsi yang telah menyalahgunakan wewenang jabatan dengan memanfaatkan semua Dinas khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Penegelolaan Dumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Simalungun," tambah Sangkot Simanjuntak selaku Ketua Gema Baca. 

Selanjutnya massa memberi kartu merah kepada Mixnon di fotonya.

2 Jam berorasi massa ditemui perwakilan Pimpinan Kejaksaan Sumanggar Siagian, Kasipenkum Kejati Sumut. "Terimakasih kepada rekan-rekan dari Koalisi Gerakan Rakyat yang telah konsisten menyampaikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Simalungun. Benar memang laporan dari KGR ada. Laporan ini sedang Kami proses, prosesnya sekarang sedang kita telaah. Kita menunggu saja apa hasil telaahannya. Kalo' memang hasil telaahannya memerintahkan kami untuk memeriksa Kepala Dinas terkait pasti kami panggil dan Kami periksa," ujar Sumanggar.

Sangkot menanggapi dengan mengatasnamakan, "Kita mendorong dan mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam hal penanganan kasus korupsi khususnya dugaan korupsi di 2 SKPD ini." 

"Kami akan terus kawal kasus ini sampai benar-benar Mixnon dan Budiman diproses secara hukum, dan Kita siap tiap minggu mendatangi kantor Kejaksaan ini," tegas Sangkot

Sebagai bentuk komitmen dalam hal penegakan supremasi hukum, perwakilan dari Koalisi Gerakan Rakyat terlihat masuk ke kantor menyerahkan laporan/ pengaduan dugaan korupsi PSDA dan langsung diterima pihak Kejaksaan. Setelah menyampaikan pengaduan, massa KGR membubarkan diri dengan tertib.

Editor: Tommy

T#g:Gema bacaJaksaSimalungun
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Jumat, 12 Okt 2018 11:42

    Bawaslu Simalungun Bolehkan Eks Napi Korupsi Ikut Pileg 2019

    Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (Bawaslu) Choir Nasution menyatakan bahwa Caleg yang merupakan mantan napi korupsi akan tetap dimasukkan ke daftar calon tetap (DCT). Namu

  • Minggu, 30 Sep 2018 06:30

    H. Badri Kalimantan: "Branding UMKM Simalungun Harus Naik Kelas"

    Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar yang tak terpisahkan dari perekonomian Indonesia. Di saat krisis ekonomi yang melanda beberapa Negara berkembang di dunia, UMKM mampu bertahan di

  • Jumat, 28 Sep 2018 11:58

    Sapma PP: Telantarkan Guru Honorer, JR Saragih Seperti Tidak Pernah Sekolah

    Sabaruddin Sirait, SH Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Simalungun, menyatakan jeritan Guru Honorer di Kabupaten Simalungun merupakan persoalan yang sudah

  • Rabu, 26 Sep 2018 07:36

    Memanas, Aliansi Pegawai Tidak Tetap Simalungun Demo di Kantor Bupati Hingga Tengah Malam

    Setelah sempat bertahan hingga pukul 23.00 Wib, dari kegiatan aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 10.00 Wib, Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Simalungun akhirnya dapat membubarkan diri dan kembali ke

  • Rabu, 26 Sep 2018 00:26

    JAM: "Kejaksaan Labuhanbatu Jangan Tutup Mata"

    Aksi yang dilakukan Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera, menggeruduk di depan kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (25/09/2018). Aksi geruduk itu dilakukan sebagai ben

  • Jumat, 21 Sep 2018 08:00

    Modal Pistol Mainan, Ngaku Personil Polres Simalungun, Sudirman Peras Warga

    Aksi nekat dilakukan oleh Sudirman, penduduk Desa Penampaan Kec Deleng Pokhikisen Kab Aceh Tenggara. Bermodal Pistol mainan, Ia mengaku sebagai personil Polres Simalungun dan melakukan pemerasan kepad

  • Kamis, 20 Sep 2018 20:30

    Kejatisu Didesak Usut Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Simalungun

    Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi DPP Sumatera Transparansi dan Gerakan Masyarakat Membaca (Gema Baca) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), ja

  • Senin, 17 Sep 2018 11:37

    Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, diduga telah mengkangkangi secara nyata Undang Undang Nomor 14 tahun 2008

  • Minggu, 16 Sep 2018 16:26

    20.853 Pemilih Ganda, KPUD Simalungun Tidak Perbaiki Secara Menyeluruh

    Terungkap, dari pelaksanaan Pleno untuk DPTHP di Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pihak KPUD Simalungun ternyata tidak memperbaiki hasil temuan Bawaslu RI.Dalam pelaksanaan

  • Jumat, 14 Sep 2018 06:24

    Warga Siantar Kembali Tertangkap Bawa Sabu Di Kabupaten Simalungun

    Aksi SPS alias Ingt (38) dalam menjalankan bisnis Narkotika jenis Sabu usai sudah di tangan Sat Narkoba Polres Simalungun. Ingt yang merupakan penduduk Jalan Kenanga II, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamata

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak