Sabtu, 16 Des 2017 12:34

DPP PMP: Periksa dan Proses Sekwan DPRD Paluta

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Yasir Harahap
Selasa, 08 Agu 2017 19:58
Dibaca: 505 kali
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (DPP PMP PALUTA) melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Paluta, Jalan SM Raja, No 15 Lingkungan I Pasar Gunung Tua, Selasa (8/8/2017) sekira pukul 10.30 WIB.

Dalam orasinya, Hendra Sutan Rambe selaku koordinator, menyayangkan buruknya kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hendra menyoroti tentang rekomendasi BPK kepada Bupati Paluta agar memerintahkan majelis tuntutan perbendaharaan kerugian negara/daerah (TPKN/D) memperoses penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp1.785.257.063.

Lanjutnya, atas rekomendasi tersebut, Bupati Paluta telah mengirimkan surat No700/3642/2014 per tanggal 8 September 2014 yang memerintahkan Plt Sekda Paluta selaku ketua TPKN/D untuk memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut dan kemudian Plt Sekda Paluta telah membuat pernyataan untuk memprosesnya. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa saldo ketekoran kas per 31 Desember 2013 yang terdiri dari ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta sebesar Rp160.576.063.283," teriak Hendra dalam orasinya.

Berdasarkan pemeriksaan kas opname di bendahara Sekretariat DPRD tanggal 2 Pebruari 2015, saldo sebesar Rp1.173.723.146, namun jumlah uang yang dikuasai oleh bendahara nihil. 

Dengan demikian kata Hendra, terdapat selisih ketekoran kas sebesar tersebut di atas yang merupakan bagian dari ketekoran kas TA 2019 dan 2010 yang belum diselesaikan sampai 31 Desember 2014.

"Bendahara tidak mencatat saldo pungutan PFK yang merupakan ketekoran kas yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp402.340.137," jelas Hendra.

Padahal, lanjut Hendra, berdasarkan salinan notulen rapat TPKD Paluta selama tahun 2014 telah dilakukan rapat pembahasan atas tindaklanjut temuan BPK RI pada tanggal 26 Agustus, 23 September dan 17 November 2014, termasuk ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum terdapat keputusan yang dapat dijadikan penetapan status penanggungjawab atas penyelesaian ketekoran kas sebesar Rp1.576.063.283 itu.

"Apakah para pihak yang disebutkan dalam rekomendasi BPK RI untuk mengembalikan kerugian daerah dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, Jika belum mengganti seluruh kegiatan kerugian tersebut?" ujar Hendra bertanya-tanya

Untuk itu, mereka meminta agar sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Lawas Utara, Bendahara Sekretariat DPRD, Ketua TPKN/D Padang Lawas Utara diperiksa dan diproses secara hukum atas ketekoran kas di Sekretariat DPRD sebesar Rp1.576.063.283.00.

Sekitar 20 menit menyampaikan tuntutannya, karena seluruh anggota DPRD Paluta sedang berada di luar kota, akhirnya mahasiswa menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Paluta, Husnan Harahap. 

Husnan berjanji, akan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD Paluta.

Usai berorasi di kantor DPRD Paluta, aksi dilanjutkan ke Kantor Bupati Paluta, masih dengan tuntutan yang sama, massa menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang halaman kantor bupati Paluta.

Massa DPP PMP Paluta meminta kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap agar segera memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut.

Di kantor Bupati, massa PMP ditemui oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Yusuf MD Hasibuan. 

Yusuf menjelaskan karena Bupati Paluta sedang berada di luar, maka ia ditugaskan untuk menemui massa. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan atau surat pernyataan sikap PMP Paluta tersebut kepada Bupati Paluta, Drs. H. Bachrum Harahap.

Tidak puas menyampaikan orasinya di kantor Bupati, dengan berjalan kaki, massa PMP Paluta bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di jalan Perwira No 61 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak.

Usai menyampaikan orasinya, massa PMP Paluta ditemui oleh Kasi Datun Andi Dharma SH. 

Menanggapi tuntutan dari massa PMP, Andi mengungkapkan bahwa ketekoran kas tersebut sudah pernah dikoordinasikan dengan pihak Sekwan agar uang tersebut dikembalikan. 

"Pada tahun 2015 lalu ketekoran kas tersebut sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp700.000.000. Ada beberapa anggota DPRD Paluta yang meninggal dunia dan ada yang belum mengembalikannya," jelas Andi Dharma.

Mendapatkan jawaban seperti itu, Hendra tetap meminta dan berharap agar pihak Kejari Paluta untuk tetap memproses tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Padang Lawas Utara itu.

Amatan UTAMANEWS, aksi unjuk rasa itu mendapatkan pengawalan ketat dari personil Polsek Padang Bolak dan Satpol PP Paluta. 

Editor: Budi

T#g:aurKorupsipaluta
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Des 2017 16:25

    Tuntut Pesangon Dibayar, Eks Karyawan PT SHBM Demo Disnaker Palas

    Sedikitnya 50-an orang eks karyawan PT Sumber Huta Baru Makmur (PT SHBM)  yang berlokasi di Desa Siali-ali,  Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), yang tergabung dalam ser

  • Rabu, 13 Des 2017 11:43

    Polrestabes Medan Raih Penghargaan WBK dari MenPAN RB

    Suatu kebanggaan bagi Polrestabes Medan yang meraih penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

  • Selasa, 12 Des 2017 13:52

    Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Rayon Gunung Tua Antisipasi Gangguan

    Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2018, PLN (Persero) Rayon Gunung Tua fokus untuk melaksanakan pekerjaan pembersihan jaringan dan pemeliharaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi

  • Sabtu, 09 Des 2017 20:09

    KPU Paluta Adakan Bimtek Tentang Pemutakhiran Data Pemilih

    Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) ikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU Padang Lawas Utara (Paluta) di Aula RM Lobubara, P

  • Sabtu, 09 Des 2017 12:09

    Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi

    Korupsi dalam bahasa Latin 'corruptio' dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

  • Kamis, 07 Des 2017 18:57

    Tiga Pocong Minta Kadis Kesehatan Padangsidimpuan Ditangkap

    Puluhan massa dari Jaringan Aliansi dan Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan (Jalan Gempur) Tabagsel berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Kamis (7/12/2017). Uniknya, aksi ini sambil me

  • Kamis, 07 Des 2017 17:27

    Guru Honorer Paluta Tuntut jadi Pegawai Definitif

    Puluhan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Paluta, Kamis (7/12/2017).

  • Rabu, 29 Nov 2017 11:49

    PGHK Paluta, Nasibmu Kini

    Surat permohonan Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kepada Pemerintah Kabupaten Paluta agar ditetapkan statusnya sebagai honorer defenitif berbuah pahit. Pas

  • Senin, 27 Nov 2017 15:57

    KPU Paluta Laksanakan Bimtek Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan

    Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paluta melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) ke

  • Kamis, 23 Nov 2017 12:13

    CV PN Tiap Tahun Temuan BPK-RI, API: Penegak Hukum Harus Lakukan Pemeriksaan

    CV. Putra Nasution (PN) adalah salah satu dari 16 perusahaan kontraktor di Kabupaten Padang Lawas yang setiap tahun nyaris jadi temuan BPK-RI, namun setiap tahun pula mengerjakan paket proyek pembangu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak