Sabtu, 21 Okt 2017 10:13

DPP PMP: Periksa dan Proses Sekwan DPRD Paluta

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Yasir Harahap
Selasa, 08 Agu 2017 19:58
Dibaca: 429 kali
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (DPP PMP PALUTA) melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Paluta, Jalan SM Raja, No 15 Lingkungan I Pasar Gunung Tua, Selasa (8/8/2017) sekira pukul 10.30 WIB.

Dalam orasinya, Hendra Sutan Rambe selaku koordinator, menyayangkan buruknya kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hendra menyoroti tentang rekomendasi BPK kepada Bupati Paluta agar memerintahkan majelis tuntutan perbendaharaan kerugian negara/daerah (TPKN/D) memperoses penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp1.785.257.063.

Lanjutnya, atas rekomendasi tersebut, Bupati Paluta telah mengirimkan surat No700/3642/2014 per tanggal 8 September 2014 yang memerintahkan Plt Sekda Paluta selaku ketua TPKN/D untuk memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut dan kemudian Plt Sekda Paluta telah membuat pernyataan untuk memprosesnya. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa saldo ketekoran kas per 31 Desember 2013 yang terdiri dari ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta sebesar Rp160.576.063.283," teriak Hendra dalam orasinya.

Berdasarkan pemeriksaan kas opname di bendahara Sekretariat DPRD tanggal 2 Pebruari 2015, saldo sebesar Rp1.173.723.146, namun jumlah uang yang dikuasai oleh bendahara nihil. 

Dengan demikian kata Hendra, terdapat selisih ketekoran kas sebesar tersebut di atas yang merupakan bagian dari ketekoran kas TA 2019 dan 2010 yang belum diselesaikan sampai 31 Desember 2014.

"Bendahara tidak mencatat saldo pungutan PFK yang merupakan ketekoran kas yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp402.340.137," jelas Hendra.

Padahal, lanjut Hendra, berdasarkan salinan notulen rapat TPKD Paluta selama tahun 2014 telah dilakukan rapat pembahasan atas tindaklanjut temuan BPK RI pada tanggal 26 Agustus, 23 September dan 17 November 2014, termasuk ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum terdapat keputusan yang dapat dijadikan penetapan status penanggungjawab atas penyelesaian ketekoran kas sebesar Rp1.576.063.283 itu.

"Apakah para pihak yang disebutkan dalam rekomendasi BPK RI untuk mengembalikan kerugian daerah dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, Jika belum mengganti seluruh kegiatan kerugian tersebut?" ujar Hendra bertanya-tanya

Untuk itu, mereka meminta agar sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Lawas Utara, Bendahara Sekretariat DPRD, Ketua TPKN/D Padang Lawas Utara diperiksa dan diproses secara hukum atas ketekoran kas di Sekretariat DPRD sebesar Rp1.576.063.283.00.

Sekitar 20 menit menyampaikan tuntutannya, karena seluruh anggota DPRD Paluta sedang berada di luar kota, akhirnya mahasiswa menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Paluta, Husnan Harahap. 

Husnan berjanji, akan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD Paluta.

Usai berorasi di kantor DPRD Paluta, aksi dilanjutkan ke Kantor Bupati Paluta, masih dengan tuntutan yang sama, massa menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang halaman kantor bupati Paluta.

Massa DPP PMP Paluta meminta kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap agar segera memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut.

Di kantor Bupati, massa PMP ditemui oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Yusuf MD Hasibuan. 

Yusuf menjelaskan karena Bupati Paluta sedang berada di luar, maka ia ditugaskan untuk menemui massa. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan atau surat pernyataan sikap PMP Paluta tersebut kepada Bupati Paluta, Drs. H. Bachrum Harahap.

Tidak puas menyampaikan orasinya di kantor Bupati, dengan berjalan kaki, massa PMP Paluta bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di jalan Perwira No 61 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak.

Usai menyampaikan orasinya, massa PMP Paluta ditemui oleh Kasi Datun Andi Dharma SH. 

Menanggapi tuntutan dari massa PMP, Andi mengungkapkan bahwa ketekoran kas tersebut sudah pernah dikoordinasikan dengan pihak Sekwan agar uang tersebut dikembalikan. 

"Pada tahun 2015 lalu ketekoran kas tersebut sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp700.000.000. Ada beberapa anggota DPRD Paluta yang meninggal dunia dan ada yang belum mengembalikannya," jelas Andi Dharma.

Mendapatkan jawaban seperti itu, Hendra tetap meminta dan berharap agar pihak Kejari Paluta untuk tetap memproses tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Padang Lawas Utara itu.

Amatan UTAMANEWS, aksi unjuk rasa itu mendapatkan pengawalan ketat dari personil Polsek Padang Bolak dan Satpol PP Paluta. 

Editor: Budi

T#g:aurKorupsipaluta
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Okt 2017 13:18

    Kabid Bina Marga PU & PR Paluta Bantah sebut "Semua Kontraktor Maling"

    Kabid Bina Marga Dinas PU & PR Paluta membantah dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan "Semua Kontraktor Maling''.

  • Rabu, 18 Okt 2017 10:28

    Diduga Karena Kritiki Kinerja Kades, Warga Dipukuli

    Muhammad Paisal Hasibuan mengalami aksi pemukulan, di desa Pagar Gunung, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Selasa (17/10/2017)."Saat musyawarah desa saya mengkritiki kinerja dari kep

  • Jumat, 13 Okt 2017 10:33

    Dinasti Paluta memicu Pemerintahan yang makin buruk

    Pada Tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) akan ikut dalam agenda Pilkada serentak. Namun, pasangan calon peserta Pilkada diperkirakan tidak banyak.

  • Jumat, 13 Okt 2017 06:03

    Kontraktor Komentari Pernyataan Kabid Bina Marga Dinas PU Paluta, "Semua Kontraktor Maling"

    Terkait pernyataan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, M. Nuh Pulungan 'Semua Kontraktor Maling' muncul beragam komentar di kalangan kontraktor.Salah seorang

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:52

    Puluhan Warga Desa Tanjung Muda Unjuk Rasa di Inspektorat Deli Serdang 

    Puluhan warga Desa Tanjung Muda, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Del

  • Kamis, 12 Okt 2017 12:02

    Kabid Bina Marga PU Paluta: Semua Kontraktor Maling

    M. Nuh Pulungan, beberapa waktu yang lalu pernah melontarkan kata kata 'Semua Kontraktor maling'.

  • Kamis, 12 Okt 2017 04:02

    Kejari Palas Akan Koordinasi Dugaan Korupsi DD Hatongga 2016 ke Inspektorat

    Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas (Kejari Palas) akan berkordinasi dengan Inspektorat Palas, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2016, yang diduga dilakukan Kepala Desa Ha

  • Selasa, 10 Okt 2017 17:00

    Panwascam Se-Kabupaten Paluta Dilantik

    Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang akan bertugas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil

  • Kamis, 05 Okt 2017 11:15

    Kades Hatongga Palas Diduga Tilep DD 2016

    Kepala Desa Hatongga Kecamatan Batang Lubu Sutam (Batam) di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Abdul Gani Lubis diduga telah menilep anggaran dana Desa (DD) tahun 2016, terutama pada kegiatan pipanisasi

  • Minggu, 01 Okt 2017 10:11

    ATH Berikan Bantuan Kostum Olahraga di Padang Bolak dan Portibi

    Ahmad Thamrin Harahap (ATH) mengunjungi desa Batang Baruhar Julu, Kecamatan Padang Bolak dan desa Gunung Manaon Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sabtu (30/9/2017).Dalam kunjungannya, B

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak