Selasa, 17 Jul 2018 10:53

DPP PMP: Periksa dan Proses Sekwan DPRD Paluta

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Yasir Harahap
Selasa, 08 Agu 2017 19:58
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (DPP PMP PALUTA) melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Paluta, Jalan SM Raja, No 15 Lingkungan I Pasar Gunung Tua, Selasa (8/8/2017) sekira pukul 10.30 WIB.

Dalam orasinya, Hendra Sutan Rambe selaku koordinator, menyayangkan buruknya kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hendra menyoroti tentang rekomendasi BPK kepada Bupati Paluta agar memerintahkan majelis tuntutan perbendaharaan kerugian negara/daerah (TPKN/D) memperoses penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp1.785.257.063.

Lanjutnya, atas rekomendasi tersebut, Bupati Paluta telah mengirimkan surat No700/3642/2014 per tanggal 8 September 2014 yang memerintahkan Plt Sekda Paluta selaku ketua TPKN/D untuk memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut dan kemudian Plt Sekda Paluta telah membuat pernyataan untuk memprosesnya. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa saldo ketekoran kas per 31 Desember 2013 yang terdiri dari ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta sebesar Rp160.576.063.283," teriak Hendra dalam orasinya.

Berdasarkan pemeriksaan kas opname di bendahara Sekretariat DPRD tanggal 2 Pebruari 2015, saldo sebesar Rp1.173.723.146, namun jumlah uang yang dikuasai oleh bendahara nihil. 

Dengan demikian kata Hendra, terdapat selisih ketekoran kas sebesar tersebut di atas yang merupakan bagian dari ketekoran kas TA 2019 dan 2010 yang belum diselesaikan sampai 31 Desember 2014.

"Bendahara tidak mencatat saldo pungutan PFK yang merupakan ketekoran kas yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp402.340.137," jelas Hendra.

Padahal, lanjut Hendra, berdasarkan salinan notulen rapat TPKD Paluta selama tahun 2014 telah dilakukan rapat pembahasan atas tindaklanjut temuan BPK RI pada tanggal 26 Agustus, 23 September dan 17 November 2014, termasuk ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum terdapat keputusan yang dapat dijadikan penetapan status penanggungjawab atas penyelesaian ketekoran kas sebesar Rp1.576.063.283 itu.

"Apakah para pihak yang disebutkan dalam rekomendasi BPK RI untuk mengembalikan kerugian daerah dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, Jika belum mengganti seluruh kegiatan kerugian tersebut?" ujar Hendra bertanya-tanya

Untuk itu, mereka meminta agar sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Lawas Utara, Bendahara Sekretariat DPRD, Ketua TPKN/D Padang Lawas Utara diperiksa dan diproses secara hukum atas ketekoran kas di Sekretariat DPRD sebesar Rp1.576.063.283.00.

Sekitar 20 menit menyampaikan tuntutannya, karena seluruh anggota DPRD Paluta sedang berada di luar kota, akhirnya mahasiswa menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Paluta, Husnan Harahap. 

Husnan berjanji, akan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD Paluta.

Usai berorasi di kantor DPRD Paluta, aksi dilanjutkan ke Kantor Bupati Paluta, masih dengan tuntutan yang sama, massa menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang halaman kantor bupati Paluta.

Massa DPP PMP Paluta meminta kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap agar segera memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut.

Di kantor Bupati, massa PMP ditemui oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Yusuf MD Hasibuan. 

Yusuf menjelaskan karena Bupati Paluta sedang berada di luar, maka ia ditugaskan untuk menemui massa. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan atau surat pernyataan sikap PMP Paluta tersebut kepada Bupati Paluta, Drs. H. Bachrum Harahap.

Tidak puas menyampaikan orasinya di kantor Bupati, dengan berjalan kaki, massa PMP Paluta bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di jalan Perwira No 61 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak.

Usai menyampaikan orasinya, massa PMP Paluta ditemui oleh Kasi Datun Andi Dharma SH. 

Menanggapi tuntutan dari massa PMP, Andi mengungkapkan bahwa ketekoran kas tersebut sudah pernah dikoordinasikan dengan pihak Sekwan agar uang tersebut dikembalikan. 

"Pada tahun 2015 lalu ketekoran kas tersebut sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp700.000.000. Ada beberapa anggota DPRD Paluta yang meninggal dunia dan ada yang belum mengembalikannya," jelas Andi Dharma.

Mendapatkan jawaban seperti itu, Hendra tetap meminta dan berharap agar pihak Kejari Paluta untuk tetap memproses tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Padang Lawas Utara itu.

Amatan UTAMANEWS, aksi unjuk rasa itu mendapatkan pengawalan ketat dari personil Polsek Padang Bolak dan Satpol PP Paluta. 

Editor: Budi

T#g:aurKorupsipaluta
Berita Terkait
  • Minggu, 15 Jul 2018 14:25

    Kompaspol Paluta: Untukmu yang muda, saatnya tunjukkan kreativitasmu!

    Jelang pemilihan legislatif (Pileg) 2019, sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mulai bermunculan. Bacaleg kebanyakan diisi tokoh muda, baik dari kalangan

  • Kamis, 12 Jul 2018 19:02

    Ratusan Warga Desa Sialang Taji Demo di Kebunan Sawit PT. LWI (Sinar Mas Group)

    Ratusan Warga Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Labura, melakukan aksi demo di lokasi perkebunan PT. Leidong Weist Indonesia (PT. Sinar Mas Group), Kamis (12/7/2018).Adapun tuntutan para pese

  • Selasa, 10 Jul 2018 10:10

    Dugaan Korupsi Di Dinas PU Tanjungbalai, GARANSI Desak Kejatisu Tangkap Mulkan

    Seratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) kembali berunjukrasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di jalan A. H Nasution Medan, Senin (9/7/2018).

  • Senin, 09 Jul 2018 15:49

    Mahasiswa Demo Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

    Kekecewaan terhadap kinerja Pimpinan Kejaksaan yang lama yang dinilai lamban dan terkesan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Kota Tebing Tinggi membuat beberapa elemen orgnisasi mahasiswa k

  • Jumat, 13 Jul 2018 04:13

    Aksi 67, Benarkah untuk Keadilan Umat Islam?

    Persaudaraan Alumni 212 baru-baru ini mengajak umat muslim untuk melaksanakan aksi pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, dengan tagline "aksi 67, Tegakkan Keadilan". Aksi ini di dukung pula oleh bebera

  • Senin, 02 Jul 2018 22:42

    Dugaan Korupsi di Tanjungbalai, GARANSI rencana Demo dan Laporkan Mulkan ke Kejatisu

    Maraknya dugaan korupsi di kota kerang, Tanjungbalai, Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari kalangan penggiat anti korupsi aktivis mahasiswa Sumatea Utara, dalam hal ini Gerakan Rakyat Anti Di

  • Minggu, 01 Jul 2018 18:11

    KPU Paluta Umumkan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengeluarkan pengumuman tentang Pengajuan Bakan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu tahun 2019 nanti.Komis

  • Minggu, 17 Jun 2018 18:37

    Suasana Lebaran, Arus Lalulintas Palas-Paluta Ramai Lancar

    Hingga H+3 musim libur lebaran Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1439H, kondisi dan keadaan arus lalulintas sepanjang jalan lintas yang menghubungi daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) menuju ke Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terpantau ramai lancar.

  • Kamis, 14 Jun 2018 10:14

    HIMMAH Dukung Polres Tebing Tinggi Ungkap Indikasi Korupsi Distan

    Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebing Tinggi melaksanakan audiensi dalam bentuk silaturahmi ke Polres Tebing Tinggi pada Senin (11/6).

  • Senin, 04 Jun 2018 21:24

    Massa GARANSI Desak Jaksa Usut Ketua PKK Kabupaten Ini

    Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntut penegakan hukum di kabupaten Dairi, Senin siang (4/6

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak