Jumat, 18 Agu 2017 02:13
Iklan Kota1

DPP PMP: Periksa dan Proses Sekwan DPRD Paluta

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Yasir Harahap
Selasa, 08 Agu 2017 19:58
Dibaca: 297 kali
Dok
Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi di Paluta, Senin (8/8).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (DPP PMP PALUTA) melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Paluta, Jalan SM Raja, No 15 Lingkungan I Pasar Gunung Tua, Selasa (8/8/2017) sekira pukul 10.30 WIB.

Dalam orasinya, Hendra Sutan Rambe selaku koordinator, menyayangkan buruknya kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hendra menyoroti tentang rekomendasi BPK kepada Bupati Paluta agar memerintahkan majelis tuntutan perbendaharaan kerugian negara/daerah (TPKN/D) memperoses penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp1.785.257.063.

Lanjutnya, atas rekomendasi tersebut, Bupati Paluta telah mengirimkan surat No700/3642/2014 per tanggal 8 September 2014 yang memerintahkan Plt Sekda Paluta selaku ketua TPKN/D untuk memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut dan kemudian Plt Sekda Paluta telah membuat pernyataan untuk memprosesnya. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa saldo ketekoran kas per 31 Desember 2013 yang terdiri dari ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta sebesar Rp160.576.063.283," teriak Hendra dalam orasinya.

Berdasarkan pemeriksaan kas opname di bendahara Sekretariat DPRD tanggal 2 Pebruari 2015, saldo sebesar Rp1.173.723.146, namun jumlah uang yang dikuasai oleh bendahara nihil. 
Dengan demikian kata Hendra, terdapat selisih ketekoran kas sebesar tersebut di atas yang merupakan bagian dari ketekoran kas TA 2019 dan 2010 yang belum diselesaikan sampai 31 Desember 2014.

"Bendahara tidak mencatat saldo pungutan PFK yang merupakan ketekoran kas yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp402.340.137," jelas Hendra.

Padahal, lanjut Hendra, berdasarkan salinan notulen rapat TPKD Paluta selama tahun 2014 telah dilakukan rapat pembahasan atas tindaklanjut temuan BPK RI pada tanggal 26 Agustus, 23 September dan 17 November 2014, termasuk ketekoran kas di Sekretariat DPRD Paluta, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum terdapat keputusan yang dapat dijadikan penetapan status penanggungjawab atas penyelesaian ketekoran kas sebesar Rp1.576.063.283 itu.

"Apakah para pihak yang disebutkan dalam rekomendasi BPK RI untuk mengembalikan kerugian daerah dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, Jika belum mengganti seluruh kegiatan kerugian tersebut?" ujar Hendra bertanya-tanya

Untuk itu, mereka meminta agar sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Lawas Utara, Bendahara Sekretariat DPRD, Ketua TPKN/D Padang Lawas Utara diperiksa dan diproses secara hukum atas ketekoran kas di Sekretariat DPRD sebesar Rp1.576.063.283.00.

Sekitar 20 menit menyampaikan tuntutannya, karena seluruh anggota DPRD Paluta sedang berada di luar kota, akhirnya mahasiswa menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Paluta, Husnan Harahap. 

Husnan berjanji, akan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD Paluta.

Usai berorasi di kantor DPRD Paluta, aksi dilanjutkan ke Kantor Bupati Paluta, masih dengan tuntutan yang sama, massa menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang halaman kantor bupati Paluta.

Massa DPP PMP Paluta meminta kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap agar segera memproses penyelesaian kerugian daerah tersebut.

Di kantor Bupati, massa PMP ditemui oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Yusuf MD Hasibuan. 

Yusuf menjelaskan karena Bupati Paluta sedang berada di luar, maka ia ditugaskan untuk menemui massa. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan atau surat pernyataan sikap PMP Paluta tersebut kepada Bupati Paluta, Drs. H. Bachrum Harahap.

Tidak puas menyampaikan orasinya di kantor Bupati, dengan berjalan kaki, massa PMP Paluta bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di jalan Perwira No 61 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak.

Usai menyampaikan orasinya, massa PMP Paluta ditemui oleh Kasi Datun Andi Dharma SH. 

Menanggapi tuntutan dari massa PMP, Andi mengungkapkan bahwa ketekoran kas tersebut sudah pernah dikoordinasikan dengan pihak Sekwan agar uang tersebut dikembalikan. 

"Pada tahun 2015 lalu ketekoran kas tersebut sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp700.000.000. Ada beberapa anggota DPRD Paluta yang meninggal dunia dan ada yang belum mengembalikannya," jelas Andi Dharma.

Mendapatkan jawaban seperti itu, Hendra tetap meminta dan berharap agar pihak Kejari Paluta untuk tetap memproses tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Padang Lawas Utara itu.

Amatan UTAMANEWS, aksi unjuk rasa itu mendapatkan pengawalan ketat dari personil Polsek Padang Bolak dan Satpol PP Paluta. 

Editor: Budi

T#g:aurKorupsipaluta
Berita Terkait
  • Kamis, 17 Agu 2017 17:47

    Peringatan HUT RI ke-72 di Padang Lawas Utara Berlangsung Khidmat

    Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72 di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dilaksanakan di Alun-alun Gunung Tua, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Keca

  • Rabu, 16 Agu 2017 06:56

    Kejari Tidak Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Alsintan dan DAK Pendidikan Langkat

    Hampir setahun perjalanan dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat bergulir di Kejaksaan Negeri Langkat. 

  • Selasa, 15 Agu 2017 15:55

    Aneh, dikonfirmasi soal dugaan pemotongan SPPD, Pejabat Pemprovsu marah-marah

    Drs. H M. Yusuf MM., Kabiro Binsos Pemprov Sumut mengusir wartawan ketika mengkonfirmasi dugaan adanya potongan SPPD pegawai Biro Binsos Pemprov Sumut sebesar 30 persen. Informasi diperoleh, keja

  • Senin, 14 Agu 2017 06:04

    Tiga Bacabup Sepakat, Cabup/Cawabup Harus Bebas Narkoba

    H. Riskon Hasibuan SE., Wabup Padang Lawas Utara (Paluta) petahana, yang digadang-gadang akan maju sebagai Calon Bupati (cabup) pada pilkada Paluta 2018 mendatang, menyambangi Ahmad Thamrin Harahap (ATH) di Jakarta, Kamis (10/8) lalu.

  • Jumat, 11 Agu 2017 19:01

    Warga Gunung Tua: Alhamdulillah, Hujan Turun

    Setelah sekian lama, berbulan-bulan Kabupaten Padang Lawas Utara dilanda kemarau panjang, akhirnya, pada hari Jum'at (11/8/2017) pada pukul 17.00 WIB, hujan yang dinanti-nanti pun mengguyur wilay

  • Jumat, 11 Agu 2017 14:41

    Camat Batang Onang Rutin Tinjau Pembangunan Dana Desa

    Untuk meminimalisir terjadinya pembangunan dana desa (DD) yang tidak sesuai dengan rencana dan kejanggalan ataupun kendala selama proses pembangunan, Camat Batang Onang Darman S.Sos, meninjau langsung

  • Kamis, 10 Agu 2017 20:10

    Camat Padang Bolak Tinjau Pekerjaan Dana Desa di Gunung Tua Tonga

    Camat Padang Bolak, Ali Ja'far Harahap meninjau pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2017 di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara,

  • Kamis, 10 Agu 2017 18:40

    Anggota DPR RI Demokrat kena demo di Medan

    Puluhan massa melakukan aksi demonstrasi mendesak Rudi Hartono Bangun (RHB) dipecat dari Anggota DPR RI Fraksi Demokrat.

  • Rabu, 09 Agu 2017 19:29

    Kwarcab Gerakan Pramuka Paluta Ikuti Rainas XI di Cibubur

    Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), yang diwakili oleh Asisten II, Ali Akbar Siagian melepas rombongan Gerakan Pramuka Paluta yang akan men

  • Rabu, 09 Agu 2017 14:39

    Terdakwa korupsi pembuatan patung Yesus divonis 1,3 tahun

    Murni Alan Sinaga dan Sondang M. Pane, terdakwa kasus korupsi pembuatan patung Yesus senilai Rp6,2 miliar, divonis masing-masing 1,3 tahun, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (8/8).Majelis Hakim Ketu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak