Jumat, 15 Des 2017 05:30

Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Selasa, 05 Des 2017 06:05
Dibaca: 394 kali
Dok Cipayung Plus Sumut
Spanduk aspirasi kelompok pemuda intelektual aktifis kampus menolak pengesahan RAPBD Sumut 2018

Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pada hari ini, Selasa 5 Desember 2017, di Gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan.

Septian Fujiansyah Chaniago Ketua Umum Badko HMI Sumut mengungkapkan bahwa R-APBD Sumut 2018 tidak layak untuk disahkan. Pasalnya jalannya proses pembahasan R-APBD Sumut 2018 yang digelar sejak tanggal 28-30 Nopember dan yang akan dilanjutkan pada 5 Desember 2017 dinilai tidak serius dan asal jadi. 

Alasannya Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut sendiri tidak hadir dalam rapat pembahasan tersebut. Kemudian rapat paripurna tetap dipaksa dilanjutkan walaupun dengan jumlah anggota DPRD yang tidak representatif (Qourum). 

"Itu membuat rapat paripurna terasa tidak penting dan tidak mempunyai Marwah. Padahal dengan 13 Triliun anggaran yang akan disahkan tersebut bukanlah jumlah yang sedikit," tutur Septian, Selasa subuh, di Medan.

Namun, lanjutnya, tidak ada keseriusan sedikit pun dalam proses pembahasannya. 

"Ini masih bicara proses, belum lagi bicara mengenai sejauh mana keberpihakan materi APBD Sumut 2018 terhadap kepentingan masyarakat. Jangan-jangan Postur APBD-nya tidak pro kepentingan rakyat, tetapi pro kepentingan pihak-pihak tertentu," tambahnya lagi.

"Memandang proses pengesahan yang asal-asalan. Untuk itu kita menolak APBD Sumut 2018 untuk disahkan dan kemudian dapat dijadwalkan ulang kembali. Selain itu kita meminta penjelasan kepada pimpinan DPRD Sumut atas persoalan paripurna ini," tukasnya.
Sementara Swangro Lumbanbatu Korwil GMKI Sumut menilai ketidakhadiran Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubsu Tengku Erry dalam rapat paripurna pembahasan R-APBD 2018 yang digelar selama 3 (tiga) hari itu merupakan indikasi bahwa kedua pimpinan lembaga itu tidak serius untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara.

"Jangan dikorbankan rakyat ini, kami dengan tegas menolak pengesahan APBD Sumut 2018. Kalau lah kedua pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan itu peduli, harusnya mereka bisa duduk sama dan menghadiri rapat paripurna R-APBD untuk kemajuan Sumut. Tapi nyatanya mereka malah pergi ke Jepang," tegas   Swangro Lumbanbatu.

"Apakah mereka paham kondisi Sumatera Utara? Khususnya Gubernur, Jangan sampai kehadirannya hanya pada momen seremoni tertentu yang tidak bermanfaat dan cenderung pencitraan. Ini Kan tidak baik," ujarnya.

Bobby Niedal Dalimunthe Korcab PMII Sumut mengatakan seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara harus bersepakat menolak pengesahan R-APBD Sumut 2018, karena dinilai prosesnya tidak beres. "Proses paripurna tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ini jelas pembodohan. Paripurna harus dijadwalkan ulang dan informasi mengenai rangkaian proses Paripurna juga harus diekspos agar masyarakat tahu sejauh mana para pejabat-pejabat ini memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Bobby.

Charles Munthe Korda GMNI Sumut secara tegas menolak pengesahan APBD Sumut 2018 karena terkesan rangkaian proses Paripurna-nya main-main. Charles menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama mengawal, bukan saja proses paripurna tersebut, tetapi juga materi APBD-nya. "Karena apapun ceritanya, APBD yang akan disahkan nanti berkaitan erat dengan nasib masyarakat Sumatera Utara ke depan," tegasnya.

Hal yang sama juga dinyatakan Supandi, Ketua Umum PW KAMMI Sumut. Ia merasa sangat kecewa dengan perhatian Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut terhadap pembahasan R-APBD Sumut 2018. "Khususnya bagi Gubernur, bagaimana mau menciptakan Sumut 'Paten' jika dalam agenda perencanaan pembangunan Sumut saja tidak serius," tanya Pandi.

Sebagai bentuk perhatian terhadap R-APBD Sumut 2018, kelompok Cipayung Plus menebar spanduk-spanduk yang berisikan pernyataan sikap di beberapa titik di kota medan. Di antaranya di jalan Imam Bonjol, Diponegoro, Pengadilan dan di jalan Kapten Maulana Lubis.

Editor: Budi

T#g:Cipayung PlusGMKIGMNIHMIKAMMIPMIIRAPBD
Berita Terkait
  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Sabtu, 09 Des 2017 10:49

    Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar Ranperda R.APBD 2017

    Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2018 dala

  • Jumat, 08 Des 2017 18:28

    GMNI Sumut: Trump perkeruh suasana hubungan Israel dan Palestina

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengutuk keras pernyataan Presiden AS Donald Trump atas kedaulatan Israel Israel sebagai pemilik Yerusalem, melalui pemindahan Kedutaan Amerika Serikat dari

  • Kamis, 07 Des 2017 21:37

    GMNI Labuhanbatu dan Kelompok Tani minta aparat tidak membela Sukanto Tjeng

    Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Cinta Murni dan Kelompok Tani Indah melakukan aksi unjuk rasa yang difasilitasi oleh DPC GMNI Labuhanbatu di Kantor Camat Panai Hilir, Kamis (7/

  • Kamis, 07 Des 2017 11:07

    GMKI Medan Salurkan Sembako ke Korban Banjir Tebing Tinggi

    Intensitas hujan yang sangat tinggi di awal bulan Desember ini, menyebabkan meluapnya beberapa sungai di kota Tebing Tinggi, sehingga menggenangi setidaknya 22 kelurahan yang tersebar dalam 5 kecamata

  • Rabu, 06 Des 2017 20:26

    Gelar "Yang Maha Kuasa" untuk PLN

    Berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, maka sudah selayaknya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, baik oleh organisasi privat maupun publik.Sejumlah wilayah di Indones

  • Rabu, 06 Des 2017 07:06

    Dijanjikan Bansos, APBD 2018 Akhirnya Disahkan

    Kendati dalam proses pembahasan R-APBD 2018 selama ini tidak kuorum dan dinilai melanggar Tata Tertib (Tatib) Rapat Paripurna, akhirnya APBD Sumatera Utara 2018 disahkan juga pada Selasa (5/12/2017).A

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Sabtu, 02 Des 2017 10:12

    Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Natal GMKI Wilayah I di Humbang Hasundutan

    GMKI Wilayah I NAD-SUMUT melaksanakan audiensi dengan Bupati Humbang Hasundutan, di Bukit Inspirasi, Selasa (28/11).

  • Kamis, 30 Nov 2017 11:30

    KUA PPAS APBD Palas 2018 Disepakati

    Dokumen Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun anggaran 2018, secara resmi disepakati oleh DPRD Kabupaten Palas, lewat mekanisme rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak