Minggu, 17 Feb 2019 05:53

Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Selasa, 05 Des 2017 06:05
Dok Cipayung Plus Sumut
Spanduk aspirasi kelompok pemuda intelektual aktifis kampus menolak pengesahan RAPBD Sumut 2018

Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pada hari ini, Selasa 5 Desember 2017, di Gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan.

Septian Fujiansyah Chaniago Ketua Umum Badko HMI Sumut mengungkapkan bahwa R-APBD Sumut 2018 tidak layak untuk disahkan. Pasalnya jalannya proses pembahasan R-APBD Sumut 2018 yang digelar sejak tanggal 28-30 Nopember dan yang akan dilanjutkan pada 5 Desember 2017 dinilai tidak serius dan asal jadi. 

Alasannya Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut sendiri tidak hadir dalam rapat pembahasan tersebut. Kemudian rapat paripurna tetap dipaksa dilanjutkan walaupun dengan jumlah anggota DPRD yang tidak representatif (Qourum). 

"Itu membuat rapat paripurna terasa tidak penting dan tidak mempunyai Marwah. Padahal dengan 13 Triliun anggaran yang akan disahkan tersebut bukanlah jumlah yang sedikit," tutur Septian, Selasa subuh, di Medan.

Namun, lanjutnya, tidak ada keseriusan sedikit pun dalam proses pembahasannya. 

"Ini masih bicara proses, belum lagi bicara mengenai sejauh mana keberpihakan materi APBD Sumut 2018 terhadap kepentingan masyarakat. Jangan-jangan Postur APBD-nya tidak pro kepentingan rakyat, tetapi pro kepentingan pihak-pihak tertentu," tambahnya lagi.

"Memandang proses pengesahan yang asal-asalan. Untuk itu kita menolak APBD Sumut 2018 untuk disahkan dan kemudian dapat dijadwalkan ulang kembali. Selain itu kita meminta penjelasan kepada pimpinan DPRD Sumut atas persoalan paripurna ini," tukasnya.
Sementara Swangro Lumbanbatu Korwil GMKI Sumut menilai ketidakhadiran Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubsu Tengku Erry dalam rapat paripurna pembahasan R-APBD 2018 yang digelar selama 3 (tiga) hari itu merupakan indikasi bahwa kedua pimpinan lembaga itu tidak serius untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara.

"Jangan dikorbankan rakyat ini, kami dengan tegas menolak pengesahan APBD Sumut 2018. Kalau lah kedua pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan itu peduli, harusnya mereka bisa duduk sama dan menghadiri rapat paripurna R-APBD untuk kemajuan Sumut. Tapi nyatanya mereka malah pergi ke Jepang," tegas   Swangro Lumbanbatu.

"Apakah mereka paham kondisi Sumatera Utara? Khususnya Gubernur, Jangan sampai kehadirannya hanya pada momen seremoni tertentu yang tidak bermanfaat dan cenderung pencitraan. Ini Kan tidak baik," ujarnya.

Bobby Niedal Dalimunthe Korcab PMII Sumut mengatakan seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara harus bersepakat menolak pengesahan R-APBD Sumut 2018, karena dinilai prosesnya tidak beres. "Proses paripurna tersebut tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ini jelas pembodohan. Paripurna harus dijadwalkan ulang dan informasi mengenai rangkaian proses Paripurna juga harus diekspos agar masyarakat tahu sejauh mana para pejabat-pejabat ini memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Bobby.

Charles Munthe Korda GMNI Sumut secara tegas menolak pengesahan APBD Sumut 2018 karena terkesan rangkaian proses Paripurna-nya main-main. Charles menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama mengawal, bukan saja proses paripurna tersebut, tetapi juga materi APBD-nya. "Karena apapun ceritanya, APBD yang akan disahkan nanti berkaitan erat dengan nasib masyarakat Sumatera Utara ke depan," tegasnya.

Hal yang sama juga dinyatakan Supandi, Ketua Umum PW KAMMI Sumut. Ia merasa sangat kecewa dengan perhatian Gubernur dan pimpinan DPRD Sumut terhadap pembahasan R-APBD Sumut 2018. "Khususnya bagi Gubernur, bagaimana mau menciptakan Sumut 'Paten' jika dalam agenda perencanaan pembangunan Sumut saja tidak serius," tanya Pandi.

Sebagai bentuk perhatian terhadap R-APBD Sumut 2018, kelompok Cipayung Plus menebar spanduk-spanduk yang berisikan pernyataan sikap di beberapa titik di kota medan. Di antaranya di jalan Imam Bonjol, Diponegoro, Pengadilan dan di jalan Kapten Maulana Lubis.

Editor: Budi

T#g:Cipayung PlusGMKIGMNIHMIKAMMIPMIIRAPBD
Berita Terkait
  • Rabu, 13 Feb 2019 10:43

    DPD GMNI Sumut Kecam Tindakan Represif Kepolisian di Balikpapan

    DPD GMNI Sumut, mengecam keras aksi represif Kepolisian dalam menyikapi unjukrasa mahasiswa dalam rangka memperingati HUT Balikpapan yang ke 122.Ketua DPD GMNI Sumut, Faith Manalu sangat menyesalkan p

  • Jumat, 18 Jan 2019 16:58

    GMKI Komisariat STT HKBP Memilih Ketua dan Seketaris Baru

    Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI menunjuk Barita Hutajulu dan Daniel Butarbutar sebagai Ketua dan Sekretaris Care Taker GMKI Komisariat STT HKBP. "Keputusan ini merupakan kebijakan dari BPC GMKI PSS d

  • Selasa, 15 Jan 2019 18:05

    Ricuh, Mahasiswa PMII dan Pegawai PU Langkat Nyaris Baku Hantam

    Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai mengelar aksi unjuk rasa ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Langkat. Mahasiswa datang berorasi, membawa bend

  • Senin, 31 Des 2018 18:41

    DPD GMNI Sumut: 100 hari kerja Gubernur jauh dari harapan

    Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (DPD GMNI Sumut) menilai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Drs.

  • Jumat, 28 Des 2018 18:28

    Kapoldasu Silaturahmi Bersama Ribuan Pemulung, Tukang Tambal BAN,Tukang Cukur Rambut dan Penjual Koran

    Sebagai bentuk rasa syukur, Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH,MH bersilaturahmi dengan ribuan pemulung, tukang tambal ban, tukang cukur rambut dan penjual koran lampu merah.Usai menyala

  • Sabtu, 22 Des 2018 16:22

    KOPRI PKC PMII Sumut Gelar Dialog "Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Bangsa"

    Korps Putri Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Kopri PKC PMII) Sumut mengadakan dialog publik dengan tema "Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan", di Amaliun Foodcour

  • Selasa, 18 Des 2018 20:58

    Aktifis Perempuan dari PMII Dukung Revisi UU Perkawinan, Khususnya Soal Poligami

    "Kita melihat pada realita, poligami itu lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya"

  • Minggu, 16 Des 2018 09:16

    Apresiasi 100 Hari Kinerja Kapolda Sumut, GMNI Minta Kasus Agraria Dituntaskan

    Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal multietnis dan multidimensi, sangat wajar apabila Sumut dianggap sebagai barometer keamanan di Indonesia.Di samping jumla

  • Senin, 10 Des 2018 21:00

    GMNI Pematangsiantar Tuntut Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pematangsiantar melakukan aksi damai dengan turun ke jalan dalam memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Senin (10/12/2018). Merek

  • Senin, 10 Des 2018 17:30

    Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, GMKI Medan: Sahkan RUU PKS

    Dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan GMKI Medan melakukan aksi demonstrasi mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual (PKS) terhadap perempuan di seluruh Indonesia, Senin

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak