Sabtu, 20 Jan 2018 18:17

Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Kamis, 28 Sep 2017 12:58
Dibaca: 205 kali
Dok
Diskusi kelompok Cipayung Plus membahas penuntasan kasus korupsi di Sumut

Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).

Hal dinyatakan dalam acara Diskusi Publik, dengan tema "Kapan Korupsi Selesai di Sumatera Utara" yang digelar di Kedai Kopi Kombur Jalan SM Raja Medan, Rabu (27/9).

Korwil I GMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu membuka diskusi dengan mengatakan bahwa diskusi publik ini berangkat dari fakta di mana banyak pimpinan Sumut yang masuk bui. 

"Kita berharap agar seluruh anggota DPRD Sumut dirombak agar kembali bersih. Selama ini nilai-nilai transparansi itu sudah hilang, maka harus dirombak agar kembali bersih. Kita berharap agar KPK terus menindaklanjutinya, terutama kasus Bansos dan Interpelasi. Ini sampai kapan dilanjutkan, jika sudah diproses kapan prosesnya? Apalagi ada anggota DPRDSU yang sudah memulangkankan uang ke KPK. Memang bagus sudah ada yang di Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun kita berharap jangan hanya sebatas itu," ujar Swangro.

Swangro meminta waktu 2x7 hari untuk KPK, agar dapat menindaklanjuti kasus korupsi di Sumut ini. 

"Jika dibiarkan dapat terindikasi ke masyarakat, menjadi contoh bagi rakyat. Ini juga sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat, untuk dapat mencegah petahana tersebut terpilih lagi di Pilgubsu mendatang. Jika terpilih lagi, bahaya ini," tegasnya.

Kemudian, kata Swangro, transparasi soal anggaran Pemprovsu juga tidak profesional. "Katanya bisa dilihat di website Pemprovsu, namun kenyataannya tidak bisa dibuka. Kita pun diundang tidak pernah mereka membicarakan hal ini. Kita bukan tendensius, tetapi kita ingin korupsi ini diberantas hingga ke akar-akarnya," tukasnya. 

Ketua PKC PMII Sumut Bobby Niedal Dalimunthe memaparkan, secara nasional, dalam 10 hari belakangan sudah terjadi penangkapan terhadap empat kepala daerah, yang paling terbaru adalah kepala daerah dari Kutai Kartanegara yang dianggap miris. 

Dikaitkan dengan kondisi Sumut masih memiliki problem korupsi yang belum tuntas, seperti kasus bantuan sosial (bansos) dan interpelasi.

"Masih banyak PKI-PKI yang mengisi DPRD Sumut. PKI dalam hal ini kita artikan 'pelaku korupsi interpelasi'. Mereka masih aktif dan mengemban jabatan DPRD Sumut. Ini terlihat tidak adanya proses hukum yang tuntas," kata Bobby.

Ia berharap, agar para pelaku korupsi dapat dicopot dari jabatannya apalagi jabatan di strategis di tingkatan dewan, karena hampir seluruh anggota DPRD Sumut yang terindikasi sudah terbukti dalam fakta persidangan, baik kasus interpelasi atau uang ketok palu dalam pengesahan proyek LKPJ Sumut, serta kasus Bansos.

Ia menambahkan, ada beberapa nama yang sudah memulangkan uang hasil korupsi tersebut, namun masih aktif di DPRD Sumut. Kasus ini menurutnya, adalah hal yang miris.

"Kami menganggap Gubsu untuk ke depannya masuk penjara kasus korupsi untuk ketiga kalinya. Ini sesuai fakta pada Tahun 2012, Gubsu pada masa itu menjabat sebagai bupati Serdangbedagai (Sergai) diduga terlibat menerima Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp100 Miliyar. Tidak menutup kemungkinan jika dikembangkan kasus tersebut, Gubsu T Erry Nuradi akan tersangkut. Kasus ini juga banyak melibatkan para kepala daerah di Sumut. Sekali lagi, kami merekomendasikan seluruh yang terlibat agar dicopot jabatannya, agar tidak lagi mengulang kesalahan yang sama," tegasnya.

Ketua IMM Budi Setiawan mengungkapkan, sebenarnya diskusi publik ini adalah rasa keresahan terhadap Sumut dari mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung Plus, terutama dari 4 lembaga, yakni IMM, PMII, HIMMAH dan GMKI. 

"Sumut ini adalah provinsi terkorup. Karena itu kita berharap agar Sumut kembali bersih, yakni dengan cara menangkap seluruh pelaku korupsi yang masih berkeliaran. Tsunami korupsi ini cukuplah sekali ini saja. Ke depan jangan lagi terjadi," katanya.

Apalagi, lanjut Budi, saat ini adalah momen politik, sehingga ini menjadi sorotan dari kalangan parlemen jalanan sebagai sosial kontrol.

"Kami akan tetap melakukan 'presure-presure' terhadap penegak hukum, khususnya KPK agar berimbas ke pusat, agar dalam proses penindakan hukum tidak lagi tebang pilih. Dalam waktu dekat, kita akan ke Jakarta melakukan 'presure' ini, namun tetap membutuhkan konsolidasi yang lebih matang dan progres lagi. Menunjuk orang-orangnya yang terlibat korupsi sebenarnya kita berani, tetapi harus dengan persiapan matang," bebernya.

Disinggung keyakinannya, bahwa Sumut dapat bersih dari tindak korupsi, ia mengaku apatis. 

"Tetapi kami bagian dari generasi muda ini harus berjuang, bagaimana lagi mau dibuat. Kita cinta terhadap Sumut ini. Di tengah kepasrahan harapan itu harus tetap ada, meskipun kecil. Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan melakukan aksi besar-besaran," ujarnya.

Editor: Budi

T#g:GMKIIMMkpkPMII
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Minggu, 14 Jan 2018 09:34

    GMKI Medan Soroti Terulangnya Bentrokan Supir Driver Online dan Angkot

    Kerusuhan yang terjadi pada Jumat, 12 Januari 2018, di Simpang Pos Medan, antara supir angkutan berbasis aplikasi dengan supir angkutan konvensional, adalah dampak dari belum mampunya Pemko Medan dala

  • Jumat, 05 Jan 2018 18:35

    PMII Sumut Ucapkan Apresiasi Atas Jasa Tengku Erry Nuradi

    Konstelasi politik menjelang pendaftaran calon kandidat kepala daerah yang di tetapkan oleh KPU pada tanggal 8-10 Januari 2018 semakin memanas. Hal ini terlihat dari beberapa rekomendasi partai yang t

  • Sabtu, 30 Des 2017 21:10

    Refleksi Akhir Tahun HIMMAH Sumut, Duka Cita di PLN Wilayah Sumatera Utara

    Wakil Ketua Umum PW. HIMMAH Sumatera Utara, Abdul Razak Nasution dalam refleksi akhir tahun 2017 menyatakan, "Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa satu dari sembilan Nawa Cita Presiden Joko Wid

  • Jumat, 22 Des 2017 13:12

    GMKI akan menggelar kegiatan kemasyarakatan melibatkan TNI

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam bersilaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Somantri, di Makodam I/

  • Kamis, 21 Des 2017 18:01

    Kejatisu Akui Ada Pungli Pada PSB di Perumahan Karyawan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir

    Staf Humas Kejati​ Sumut mengakui bahwa sesuai hasil telaah aparatur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), telah terjadi Pungli (pungutan liar) pada kegiatan Pasang Sambung Baru (PSB) di k

  • Kamis, 21 Des 2017 16:21

    Polisi dan Mahasiswa Nyaris Baku Pukul di Kantor PLN Sumut

    Sejumlah Polisi berseragam lalu lintas tampak bersitegang dan nyaris terlibat aksi pemukulan di kantor PLN Wilayah Sumut, jalan Yos Sudarso Medan, Kamis siang, (21/12/2017).

  • Kamis, 21 Des 2017 13:41

    Di tengah gerimis, mahasiswa tuntut GM PLN Sumut dicopot

    Aroma korupsi yang terjadi di tubuh PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara sesungguhnya bisa dicium lewat beberapa indikator, antara lain klaim surplus tapi pemadaman masih sering terjadi, tidak ada

  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Kamis, 07 Des 2017 11:07

    GMKI Medan Salurkan Sembako ke Korban Banjir Tebing Tinggi

    Intensitas hujan yang sangat tinggi di awal bulan Desember ini, menyebabkan meluapnya beberapa sungai di kota Tebing Tinggi, sehingga menggenangi setidaknya 22 kelurahan yang tersebar dalam 5 kecamata

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak