Selasa, 24 Okt 2017 14:35

Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Kamis, 28 Sep 2017 12:58
Dibaca: 134 kali
Dok
Diskusi kelompok Cipayung Plus membahas penuntasan kasus korupsi di Sumut

Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).

Hal dinyatakan dalam acara Diskusi Publik, dengan tema "Kapan Korupsi Selesai di Sumatera Utara" yang digelar di Kedai Kopi Kombur Jalan SM Raja Medan, Rabu (27/9).

Korwil I GMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu membuka diskusi dengan mengatakan bahwa diskusi publik ini berangkat dari fakta di mana banyak pimpinan Sumut yang masuk bui. 

"Kita berharap agar seluruh anggota DPRD Sumut dirombak agar kembali bersih. Selama ini nilai-nilai transparansi itu sudah hilang, maka harus dirombak agar kembali bersih. Kita berharap agar KPK terus menindaklanjutinya, terutama kasus Bansos dan Interpelasi. Ini sampai kapan dilanjutkan, jika sudah diproses kapan prosesnya? Apalagi ada anggota DPRDSU yang sudah memulangkankan uang ke KPK. Memang bagus sudah ada yang di Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun kita berharap jangan hanya sebatas itu," ujar Swangro.

Swangro meminta waktu 2x7 hari untuk KPK, agar dapat menindaklanjuti kasus korupsi di Sumut ini. 

"Jika dibiarkan dapat terindikasi ke masyarakat, menjadi contoh bagi rakyat. Ini juga sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat, untuk dapat mencegah petahana tersebut terpilih lagi di Pilgubsu mendatang. Jika terpilih lagi, bahaya ini," tegasnya.

Kemudian, kata Swangro, transparasi soal anggaran Pemprovsu juga tidak profesional. "Katanya bisa dilihat di website Pemprovsu, namun kenyataannya tidak bisa dibuka. Kita pun diundang tidak pernah mereka membicarakan hal ini. Kita bukan tendensius, tetapi kita ingin korupsi ini diberantas hingga ke akar-akarnya," tukasnya. 

Ketua PKC PMII Sumut Bobby Niedal Dalimunthe memaparkan, secara nasional, dalam 10 hari belakangan sudah terjadi penangkapan terhadap empat kepala daerah, yang paling terbaru adalah kepala daerah dari Kutai Kartanegara yang dianggap miris. 

Dikaitkan dengan kondisi Sumut masih memiliki problem korupsi yang belum tuntas, seperti kasus bantuan sosial (bansos) dan interpelasi.

"Masih banyak PKI-PKI yang mengisi DPRD Sumut. PKI dalam hal ini kita artikan 'pelaku korupsi interpelasi'. Mereka masih aktif dan mengemban jabatan DPRD Sumut. Ini terlihat tidak adanya proses hukum yang tuntas," kata Bobby.

Ia berharap, agar para pelaku korupsi dapat dicopot dari jabatannya apalagi jabatan di strategis di tingkatan dewan, karena hampir seluruh anggota DPRD Sumut yang terindikasi sudah terbukti dalam fakta persidangan, baik kasus interpelasi atau uang ketok palu dalam pengesahan proyek LKPJ Sumut, serta kasus Bansos.

Ia menambahkan, ada beberapa nama yang sudah memulangkan uang hasil korupsi tersebut, namun masih aktif di DPRD Sumut. Kasus ini menurutnya, adalah hal yang miris.

"Kami menganggap Gubsu untuk ke depannya masuk penjara kasus korupsi untuk ketiga kalinya. Ini sesuai fakta pada Tahun 2012, Gubsu pada masa itu menjabat sebagai bupati Serdangbedagai (Sergai) diduga terlibat menerima Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp100 Miliyar. Tidak menutup kemungkinan jika dikembangkan kasus tersebut, Gubsu T Erry Nuradi akan tersangkut. Kasus ini juga banyak melibatkan para kepala daerah di Sumut. Sekali lagi, kami merekomendasikan seluruh yang terlibat agar dicopot jabatannya, agar tidak lagi mengulang kesalahan yang sama," tegasnya.

Ketua IMM Budi Setiawan mengungkapkan, sebenarnya diskusi publik ini adalah rasa keresahan terhadap Sumut dari mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung Plus, terutama dari 4 lembaga, yakni IMM, PMII, HIMMAH dan GMKI. 

"Sumut ini adalah provinsi terkorup. Karena itu kita berharap agar Sumut kembali bersih, yakni dengan cara menangkap seluruh pelaku korupsi yang masih berkeliaran. Tsunami korupsi ini cukuplah sekali ini saja. Ke depan jangan lagi terjadi," katanya.

Apalagi, lanjut Budi, saat ini adalah momen politik, sehingga ini menjadi sorotan dari kalangan parlemen jalanan sebagai sosial kontrol.

"Kami akan tetap melakukan 'presure-presure' terhadap penegak hukum, khususnya KPK agar berimbas ke pusat, agar dalam proses penindakan hukum tidak lagi tebang pilih. Dalam waktu dekat, kita akan ke Jakarta melakukan 'presure' ini, namun tetap membutuhkan konsolidasi yang lebih matang dan progres lagi. Menunjuk orang-orangnya yang terlibat korupsi sebenarnya kita berani, tetapi harus dengan persiapan matang," bebernya.

Disinggung keyakinannya, bahwa Sumut dapat bersih dari tindak korupsi, ia mengaku apatis. 

"Tetapi kami bagian dari generasi muda ini harus berjuang, bagaimana lagi mau dibuat. Kita cinta terhadap Sumut ini. Di tengah kepasrahan harapan itu harus tetap ada, meskipun kecil. Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan melakukan aksi besar-besaran," ujarnya.

Editor: Budi

T#g:GMKIIMMkpkPMII
Berita Terkait
  • Senin, 23 Okt 2017 17:33

    HIMMAH Sumut kembali demo PLN, nyaris bentrok dengan Polisi

    Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) kembali berunjuk rasa di Kantor PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Jalan Yos Sudarso.

  • Sabtu, 21 Okt 2017 18:51

    GMKI Sesalkan Satpam USU terkait pemukulan Imanuel Silaban

    Beberapa hari yang lalu, tepatnya Kamis (19/10/2017) malam, telah terjadi pemukulan oleh aparat pengamanan (Satpam) kampus USU kepada Imanuel Silaban di kawasan kampus USU Fakultas Ilmu Budaya (FIB).K

  • Sabtu, 21 Okt 2017 10:51

    Cipayung Plus Sumut siap ikuti Jambore Kebangsaan Kewirausahaan di Jawa Barat

    Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw didampingi Dir Pam Obvit, Dirintel, Dansat Brimob dan Kabid Humas Polda Sumut menerima Audiensi dari elemen Cipayung Plus Sumut, yaitu Septian dari HMI,

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Senin, 09 Okt 2017 20:29

    90 Mahasiswa Ikuti Mapaba PMII Palas

    Mengangkat tema, menatap pergerakan membangun solidaritas, Pimpinan​ Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Padang Lawas (PC PMII Palas), gelar kegiatan Masa Penerimaan Anggota Ba

  • Jumat, 06 Okt 2017 06:36

    Pesantren yang ajarkan kebencian, bukan Pesantren khas Indonesia

    "Negara ini adalah NKRI, bukan negara Islam. Maka NU ataupun Pondok Pesantren Lirboyo tidak akan menolak perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan adalah sunatullah, fitrah. Dengan itu juga, seluruh

  • Kamis, 05 Okt 2017 13:55

    HIMMAH demo, Api membubung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut

    Mahasiswa kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian pada kasus "Makelar Listrik" di Sumut dan meminta PLN Bersih No Pungli.

  • Kamis, 28 Sep 2017 17:48

    Lepas Balon Gas Ke Udara Saat Demo, HIMMAH Minta Jokowi Stop Makelar Listrik di PLN Sumut

    Presiden Joko Widodo diminta memberi perhatian pada kasus "Makelar Listrik" di Sumut dan meminta PLN Bersih No Pungli.

  • Rabu, 20 Sep 2017 18:40

    GMKI minta Pemkab Bangun Tugu Relawan Erupsi Sinabung

    Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-NAD bersama rombongan BPC GMKI Medan melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Karo, di ruangan Bupati Karo, Kompleks Kantor Bupati, Kabanjahe, Selasa (19/9/2017).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak