Selasa, 24 Okt 2017 14:36

Aksi unjuk rasa Forum Islam Bersatu Menolak Perppu Ormas

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Aan
Jumat, 18 Agu 2017 21:18
Dibaca: 231 kali
Dok
Aksi unjuk rasa dari AMMBU dan FIB di luar gerbang DPRD Sumut, Jumat (18/8).

Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan selepas shalat Jumat, siang tadi (18/8), seribuan warga kota Medan dan sekitarnya mengaku tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Umat (AMMBU) dan Forum Islam Bersatu (FIB), menggelar aksi dari mulai masjid Agung Medan hingga ke Kantor DPRD Sumut. 

Massa mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017, yang mengatur tentang Ormas.


Para demonstran menolak keras dan meminta DPR-RI, untuk membatalkan pembahasan Perppu tersebut, karena mengklaim tidak ada alasan yang bisa diterima dari terbitnya PERPPU itu. Mengingat UU nomor 17 tahun 2013, tentang Ormas adalah peraturan perundangan yamg telah ditetapkan sebelumnya.

"Secara substansial, Perppu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator," demikian dikatakan Andika Mirza selaku koordinator dalam selebaran aksi.

"Publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim.yang berkuasa saat ini adalah rezim yang refresif anti Islam," tambahnya. 

Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Syamsul Qodri dari PKS dan Brilian Moktar anggota Komisi A DPRD-Sumut dari PDIP di ruang Komisi A.

Kepada perwakilan pengunjukrasa Brilian mengatakan, mendukung langkah Ormas yang menolak Perppu ini ke judicial review di MK. "Semoga perjuangan saudara-saudara berhasil," ujar Brilian, yang merupakan anggota legislatif selama 2 periode di DPRD Sumut.

Editor: Sam

T#g:Brilian MoktarPerppu
Berita Terkait
  • Kamis, 05 Okt 2017 12:05

    299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

    Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang diangg

  • Jumat, 18 Agu 2017 16:48

    Masri Sitanggang: "Bila berkuasa saya akan bubarkan PDIP"

    DR Masri Sitanggang menyatakan bahwa apabila diberi kesempatan berkuasa, hal pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PDIP dengan menggunakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas."Kalau nanti s

  • Rabu, 16 Agu 2017 19:26

    Ketua Muhammdiyah Sulut: NKRI dan Pancasila Final !

    Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Utara Nasruddin Yusuf menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Idelogi Pancasila adalah final.

  • Kamis, 03 Agu 2017 19:13

    Swangro: Perppu 2/2017 tentang Ormas meneguhkan Pancasila dan UUD

    Awal pekan ini, Senin (31/7/2017), Pengurus Pusat GMKI, dipimpin oleh Sahat Martin Philip Sinurat, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

  • Kamis, 03 Agu 2017 07:03

    Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

    Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini dig

  • Selasa, 01 Agu 2017 13:31

    Political Background and the Objective of SBY-Prabowo Meeting

    The information on the meeting between Prabowo and SBY has apparently become one of attractive news in the end July 2017 in this country. General (Ret) SBY and Lieut. Gen (Ret) Prabowo are considered

  • Selasa, 01 Agu 2017 06:51

    GEMMBIRA dukung pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas

    Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu untuk Indonesia Raya (GEMMBIRA), mendukung sepenuhnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan

  • Jumat, 28 Jul 2017 16:18

    Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

    Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Jumat, 28 Jul 2017 15:18

    Supaya lebih elegan, MK minta penolak Perppu Ormas jadi pihak terkait

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicara, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapa pun yang datang ke MK, termasuk dengan maksud menyampaikan aspirasi.

  • Rabu, 26 Jul 2017 03:16

    The Strategic Importance of The Government Regulation in Lieu of Law No 2 of 2017

    On May 8, 2017 Coordinating Minister for Political, Law, Human Right and Security Affairs General Wiranto in front of a special Press Conference said, the Government shall dissolve HTI because ideolog

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak