Jumat, 15 Des 2017 05:38
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Ada Bongkar Muat Barang Di Luar Wilayah Kepabeanan, BRANTAS Demo DPRD Tanjung Balai

Ada Bongkar Muat Barang Di Luar Wilayah Kepabeanan, BRANTAS Demo DPRD Tanjung Balai

Tanjungbalai (utamanews.com)
Oleh: Hendra
Selasa, 05 Des 2017 20:15
Dibaca: 102 kali
Roy
Aksi unjuk rasa BRANTAS menuntut penyelidikan terhadap bongkar muat ilegal di Tanjung Balai, Selasa (5/12).

Barisan Rakyat Anti Penindasan (BRANTAS) Tanjung Balai berunjukrasa di Bundaran PLN dan Gedung DPRD Jalan Yos Sudarso Kota Tanjung Balai menuntut dihentikannya kegiatan bongkar muat barang di luar dari wilayah Kepabeanan, Selasa (5/12/2017).

Aksi unjukrasa yang dilakukan oleh BRANTAS mempertanyakan peranan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Kota tanjung Balai dan Peranan Pelindo sebagai fasilitas tempat bongkar muat dan Kesyahbandaran Kota Tanjung Balai yang seharusnya melakukan pengawasan pelayanan masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai dalam hal pengawasan lalulintas kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai.

Dalam orasinya, pengunjukrasa yang dipimpin oleh Martin Lase menyampaikan beberapa pernyataan sikap, antara lain "Dalam Hal Melaksanakan Kegiatan Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Negara telah menunjuk salah satu instansi Pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan cukai yang memiliki Peranan dalam hal Pengawasan dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Pelabuhan Laut yaitu pihak Bea Dan Cukai Tanjung Balai dan Instansi lainnya." 

"Tindakan Bongkar Muat Barang Di luar Dari Wilayah Kepabeanan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan luar kawasan pabean lain yang berbunyi, "Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Martin juga menambahkan bahwa BRANTAS dan kawan-kawan menemukan adanya salah satu perusahaan yang berinisial PT. "S" melakukan kegiatan bongkar muat yang seharusnya dilakukan di wilayah kepabeanan. 

"Hasil temuan kami di lapangan bahwa adanya kegiatan bongkar muat barang di luar dari wilayah Kepabeanan yang terjadi di salah satu perusahaan bernama PT. "S", Perusahaan tersebut terletak di Jalan Yos Sudarso Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di PT tersebut di luar dari Wilayah Kepabeanan yang merupakan indikasi dugaan penyelundupan yang terjadi di PT. "S" tersebut, yang berasal dari salah satu kapal yang dimiliki salah satu perusahaan pelayaran lintas Internasional (Malaysia yang bernama JET STAR 1, yang mana kapal tersebut bersandar di tangkahan penyandaran PT. "S", dimana izin bersandarnya kapal tersebut masih menjadi tanda tanya besar," katanya.

Martin juga menyampaikan bahwa kegiatan bongkar muat barang selama ini sudah berlangsung lama dan diindikasi kurangnya pengawasan dari pihak berwenang sehingga dapat diduga adanya kegiatan bongkar muat barang Ilegal yang masuk dari luar negeri.

"Dengan jarak yang begitu dekat dengan pelabuhan yang semestinya menjadi tempat bongkar muat yang telah dipersiapkan Pemerintah (wilayah Kepabenan), kegiatan ini diduga sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi para pelaku Indikasi Bongkar Muat Barang (Ilegal). Dari hasil investigasi, diduga barang barang yang berasal dari kapal ATLANTIC JET STAR 1 tersebut dimuat ke dalam 2 (dua) Unit mobi minibus dengan jenis Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 14xx Cxx (warna putih) dan nomor Polisi tidak diketahui (Warna Hitam) dengan kemasan begitu rapi dan di dalam kemasan sangat mencurigakan apakah itu MIRAS, SENJATA API dan BARANG BARANG BERBAHAYA LAINYA (Barang Illegal), sehingga bongkar muat barang tersebut harus disembunyikan dengan cara melakukan bongkar muat diluar wilayah kepabeanan," ujar Martin CS.

*Kita ketahui bersama, terjadinya hal ini merupakan lemahnya pengawasan dari penegak hukum, khususnya DJBC Kota Tanjung Balai dalam melaksanakan Tugas dan fungsi dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya (Comunity protector). Dan juga tidak menutup kemungkinan adanya indikasi konspirasi persekongkolan) sehingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum kepabenan di Kota Tanjung Balai," tambah Martin.

Pengunjukrasa juga meminta agar Walikota Tanjung Balai mencabut izin serta menutup kegiatan operasional PT. "S" serta mencabut izin pelayaran Kapal ATLANTIC JET STAR 1 karena diindikasi menyalahi aturan sebagaimana semestinya.

Massa juga meminta DPRD Kota Tanjung Balai untuk mamanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. Meminta dan Mendesak Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk melakukan proses hukum yang jelas dan sebagaimana mestinya.

Menanggapi aksi unjukrasa yang dilakukan BRANTAS, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Leiden Butarbutar dan Arjun Arif Lubis, Anggota Komisi B dari Partai Nasdem menyataka akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dan menyurati Dinas Bea dan Cukai Kota Tanjing Balai, Pelindo Kota Tanjung Balai, Syahbandar Kota Tanjung Balai, Pihak PT. Sabas dan Pelayaran Kapal ATLANTIC JETSTAR.

Editor: Roy S.

T#g:BRANTASIlegalTanjungbalai
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Des 2017 10:24

    Kecam penganiayaan terhadap wartawan, Seratusan Massa Unjukrasa di Tanjung Balai

    Seratusan orang dari berbagai elemen, antara lain Wartawan, LSM, Aktivis, LBH dan Mahasiswa Kota Tanjung Balai melakukan Aksi Solidaritas di depan Polres, DPRD dan Walikota Tanjung Balai atas kasus pe

  • Minggu, 03 Des 2017 20:03

    Aliansi Forum Umat Islam Gelar Gerakan Sholat Subuh Berjamaah

    Gerakan Masyarakat Muslim sholat subuh berjamaah merupakan sebuah gagasan yang dipelopori Aliansi Forum Ummat islam Kota Tanjungbalai, dengan memusatkan Mesjid dan Musholla sebagai titik untuk membang

  • Minggu, 03 Des 2017 19:13

    6 rumah hangus terbakar di Pantai Burung Tanjungbalai

    6 (enam) unit rumah permanen dan 2 (dua) unit rumah terpaksa dirusak untuk memutus menjalarnya api ke rumah warga lainnya dalam peristiwa kebakaran hebat di jalan Sultan Agung Belakang Komplek Pahlawa

  • Jumat, 01 Des 2017 21:01

    Patroli Bakamla RI Amankan Kapal Dokumen Palsu

    Sebuah kapal motor ikan dengan dokumen-dokumen palsu berhasil diamankan dalam operasi patroli Bakamla RI yang digelar di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia Timur (ALKI III), kemarin.Kapal bernama K

  • Selasa, 14 Nov 2017 18:14

    Dugaan penipuan, CV. Indra Sakti Dilaporkan GAIB ke Polres Kota Tanjung Balai

    Akibat merasa ditipu oleh pihak CV. Indra Sakti melalui perumahan Villa Panola Residence, Husni Syahputra beserta para Korban lainnya dengan didampingi Gabungan Aktivis Independen Bersatu (GAIB) menda

  • Senin, 13 Nov 2017 21:13

    GILAS Kota Tanjung Balai Tuntut Usaha Kilang Minyak Pelita Ditutup

    Gerakan Independen Lintas Solidaritas (GILAS) berunjukrasa di depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai menuntut dan agar usaha Kilang Minyak PELITA ditutup karena diduga adanya penyalahgunaan izin, Senin

  • Rabu, 01 Nov 2017 16:01

    Koptan Mandiri Laporkan Oknum Polisi Diduga Pelaku Perambahan dalam Kawasan Hutan

    H. M. Wahyudi, SST, MKes Ketua Koperasi Tani Mandiri menuturkan adanya oknum anggota Polisi yang bertugas di wilayah Sat Polres Tanjung Balai diduga telah melakukan Perambahan dalam kawasan hutan Regi

  • Senin, 09 Okt 2017 18:59

    Bakamla RI Tangkap Kapal Ilegal Fishing di Perairan Halmahera

    Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menangkap sebuah kapal ikan bernama Triton yang diduga melakukan illegal fishing di Perairan Halmahera, beberapa hari lalu.Kapal Triton dit

  • Sabtu, 16 Sep 2017 13:46

    Bobby Dalimunthe: Jangan sebut siswa siluman

    Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum menemukan solusi pasti.Rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara untuk meminta orang tua siswa PPDB no online agar memindahkan anak mereka ke

  • Senin, 28 Agu 2017 20:38

    JBMI bantu pengurusan kepulangan TKI Ilegal dari Malaysia

    Darwin Marpaung, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Jami'yah Batak Muslim Indonesia (DPC JBMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara, membantu pengurusan dokumen sehingga seorang warga Indonesia yang dulunya

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak