Selasa, 24 Okt 2017 14:36
  • Home
  • Ragam
  • Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Kamis, 03 Agu 2017 07:03
Dibaca: 437 kali
Dok
Narasumber dan panitia berfoto bersama usai kegiatan FGD,Rabu (2/8).

Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini digelar dalam fokus group discussion (FGD) bertema "Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia, Respon Kaum Muda terhadap Penerbitan Perppu No.2 Tahun 2017 Guna Membendung Gerakan Ormas Anti Pancasila", di aula kantor PW Al-Washliyah Sumut, jalan SM Raja Medan, Rabu sore, (2/8/2017).

Kekompakan 4 elemen mahasiswa ini dipuji oleh salah seorang narasumber, Osriel Limbong, MSi yang menyatakan, "Kekompakan PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI dalam menggelar diskusi ini mengingatkan perjuangan saya sebagai mahasiswa pada tahun '98. Saat itu kami kompak membongkar ketidak adilan dari penguasa namun dalam bingkai menjaga keutuhan NKRI."

Dalam pengantarnya, Nurul Yaqin Sitorus, selaku moderator mengatakan bahwa terkait Perppu ini banyak yang tidak setuju, bahkan sampai mengajukan judicial review ke MK. 

"Itulah indahnya demokrasi, untuk pihak yang tidak setuju dengan tindakan penguasa pun, disediakan wadahnya. Jadi kalau begitu dimana letak otoriternya?" tutur Ketua HIMMAH Sumut ini.

Swangro Lumbanbatu menimpali dengan menyatakan bahwa soal Perppu ini juga menjadi bahasan yang diutarakan oleh Presiden Jokowi saat menerima para pengurus PP GMKI di Istana, pada Senin (31/8). 

"Banyak yang menghina saya, mengatakan saya otoriter, tapi ini soal menjaga Pancasila. Saya siap akan resikonya, Ini untuk menyelamatkan bangsa kita. Koq susah banget menjaga Pancasila," ujar Swangro menirukan ucapan Presiden dengan logat Jawa yang kental.

Sementara, Bobby Dalimunthe menyoroti dari perspektif bahwa Perppu ini tidak dimaksudkan hanya untuk 'melibas' satu organisasi. 

"Jika suatu saat PMII tidak ikut berkontribusi untuk membangun Indonesia, bahkan malah merongrong, silahkan bubarkan PMII dengan Perppu ini," tegas Bobby.

Ketua PKC PMII Sumut ini juga menyatakan bahwa Perppu ini juga belum sempurna, bahkan ia meninggalkan ancaman. 

"Mengapa? Karena ia hanya membubarkan Ormas secara administratif, Perppu ini tidak bisa membubarkan massa yang sudah terdoktrin. Bagaimana mengantisipasinya? Kita tentu maklum bahwa di Indonesia ini sering 'ganti casing", jelasnya.

Soal mengawal Pancasila, GMNI tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi. "Kami dari GMNI, bukan masalah dukung atau tidak mendukung Perppu 2/2017, GMNI lahir memang untuk mengawal Pancasila. Tidak ada mekanisme apa pun yang boleh menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa," tegas Charles Munthe, Korda GMNI Sumut, dalam inti paparannya.

Narasumber dari Rumah Konstituen/Penggiat isu-isu Demokrasi, Eko Marhaendy, MA selanjutnya memaparkan kajian akademisnya tentang Perppu yang merupakan penyempurnaan dari UU No.17 tahun 2013 ini. Dikatakannya, bahwa mengacu pada prinsip dasar ketatanegaraan, bisa diasumsikan bahwa kehadiran Perppu No. 2 Tahun 2017 justeru telah meluruskan logika hukum; mengembalikan wewenang Negara yang "terbajak" kalau bukan sengaja "dibajak" melalui undang-undang sebelumnya. 

"Pernyataan di atas saya tegaskan mengingat UU No. 8 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2013 sendiri pun tidak mengharuskan pertimbangan hukum dan proses pengadilan bagi Pemerintah untuk membubarkan Ormas," ungkapnya.

Namun, tidak semua sepakat mendukung Perppu ini, salah seorang peserta, Ahmad Yani, menyatakan bahwa kebijakan Jokowi ini salah, karena menempatkan UUD 1945 sebagai asas Ormas bersama dengan Pancasila.

"Kalau dalam UU No.17/2013, disebutkan hanya Pancasila yang menjadi asas Ormas, dan dengan ditambahkannya UUD 1945 dalam Pasal 1 Perppu 2/2017, maka organisasi HMI pun terancam dibubarkan," katanya, walau sebelumnya Ahmad Yani juga menegaskan bahwa ia belum membaca keseluruhan Perppu No.2/2017 tersebut.

Di sela-sela kegiatan, AKP. P. Bangun, Kanit III Intelkam Polrestabes Medan, kepada panitia menyatakan bahwa kepolisian mendukung diskusi yang digelar untuk menampung apa yang menjadi buah pikir kaum muda terhadap keputusan Pemerintah 

"Dalam hal ini Kapolrestabes​ yang diwakili, menyambut positif kegiatan Focus Group Discussion empat elemen dari Cipayung Plus Sumatera Utara ini," tukasnya.

Editor: Budi

T#g:GMKIGMNIHimmahPMIIPerppu
Berita Terkait
  • Senin, 23 Okt 2017 17:33

    HIMMAH Sumut kembali demo PLN, nyaris bentrok dengan Polisi

    Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) kembali berunjuk rasa di Kantor PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Jalan Yos Sudarso.

  • Sabtu, 21 Okt 2017 18:51

    GMKI Sesalkan Satpam USU terkait pemukulan Imanuel Silaban

    Beberapa hari yang lalu, tepatnya Kamis (19/10/2017) malam, telah terjadi pemukulan oleh aparat pengamanan (Satpam) kampus USU kepada Imanuel Silaban di kawasan kampus USU Fakultas Ilmu Budaya (FIB).K

  • Sabtu, 21 Okt 2017 10:51

    Cipayung Plus Sumut siap ikuti Jambore Kebangsaan Kewirausahaan di Jawa Barat

    Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw didampingi Dir Pam Obvit, Dirintel, Dansat Brimob dan Kabid Humas Polda Sumut menerima Audiensi dari elemen Cipayung Plus Sumut, yaitu Septian dari HMI,

  • Senin, 09 Okt 2017 20:29

    90 Mahasiswa Ikuti Mapaba PMII Palas

    Mengangkat tema, menatap pergerakan membangun solidaritas, Pimpinan​ Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Padang Lawas (PC PMII Palas), gelar kegiatan Masa Penerimaan Anggota Ba

  • Jumat, 06 Okt 2017 06:36

    Pesantren yang ajarkan kebencian, bukan Pesantren khas Indonesia

    "Negara ini adalah NKRI, bukan negara Islam. Maka NU ataupun Pondok Pesantren Lirboyo tidak akan menolak perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan adalah sunatullah, fitrah. Dengan itu juga, seluruh

  • Kamis, 05 Okt 2017 13:55

    HIMMAH demo, Api membubung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut

    Mahasiswa kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian pada kasus "Makelar Listrik" di Sumut dan meminta PLN Bersih No Pungli.

  • Kamis, 05 Okt 2017 12:05

    299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

    Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang diangg

  • Kamis, 28 Sep 2017 17:48

    Lepas Balon Gas Ke Udara Saat Demo, HIMMAH Minta Jokowi Stop Makelar Listrik di PLN Sumut

    Presiden Joko Widodo diminta memberi perhatian pada kasus "Makelar Listrik" di Sumut dan meminta PLN Bersih No Pungli.

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Rabu, 20 Sep 2017 18:40

    GMKI minta Pemkab Bangun Tugu Relawan Erupsi Sinabung

    Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-NAD bersama rombongan BPC GMKI Medan melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Karo, di ruangan Bupati Karo, Kompleks Kantor Bupati, Kabanjahe, Selasa (19/9/2017).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak