Sabtu, 20 Jan 2018 18:17
  • Home
  • Ragam
  • Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Kamis, 03 Agu 2017 07:03
Dibaca: 501 kali
Dok
Narasumber dan panitia berfoto bersama usai kegiatan FGD,Rabu (2/8).

Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini digelar dalam fokus group discussion (FGD) bertema "Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia, Respon Kaum Muda terhadap Penerbitan Perppu No.2 Tahun 2017 Guna Membendung Gerakan Ormas Anti Pancasila", di aula kantor PW Al-Washliyah Sumut, jalan SM Raja Medan, Rabu sore, (2/8/2017).

Kekompakan 4 elemen mahasiswa ini dipuji oleh salah seorang narasumber, Osriel Limbong, MSi yang menyatakan, "Kekompakan PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI dalam menggelar diskusi ini mengingatkan perjuangan saya sebagai mahasiswa pada tahun '98. Saat itu kami kompak membongkar ketidak adilan dari penguasa namun dalam bingkai menjaga keutuhan NKRI."

Dalam pengantarnya, Nurul Yaqin Sitorus, selaku moderator mengatakan bahwa terkait Perppu ini banyak yang tidak setuju, bahkan sampai mengajukan judicial review ke MK. 

"Itulah indahnya demokrasi, untuk pihak yang tidak setuju dengan tindakan penguasa pun, disediakan wadahnya. Jadi kalau begitu dimana letak otoriternya?" tutur Ketua HIMMAH Sumut ini.

Swangro Lumbanbatu menimpali dengan menyatakan bahwa soal Perppu ini juga menjadi bahasan yang diutarakan oleh Presiden Jokowi saat menerima para pengurus PP GMKI di Istana, pada Senin (31/8). 

"Banyak yang menghina saya, mengatakan saya otoriter, tapi ini soal menjaga Pancasila. Saya siap akan resikonya, Ini untuk menyelamatkan bangsa kita. Koq susah banget menjaga Pancasila," ujar Swangro menirukan ucapan Presiden dengan logat Jawa yang kental.

Sementara, Bobby Dalimunthe menyoroti dari perspektif bahwa Perppu ini tidak dimaksudkan hanya untuk 'melibas' satu organisasi. 

"Jika suatu saat PMII tidak ikut berkontribusi untuk membangun Indonesia, bahkan malah merongrong, silahkan bubarkan PMII dengan Perppu ini," tegas Bobby.

Ketua PKC PMII Sumut ini juga menyatakan bahwa Perppu ini juga belum sempurna, bahkan ia meninggalkan ancaman. 

"Mengapa? Karena ia hanya membubarkan Ormas secara administratif, Perppu ini tidak bisa membubarkan massa yang sudah terdoktrin. Bagaimana mengantisipasinya? Kita tentu maklum bahwa di Indonesia ini sering 'ganti casing", jelasnya.

Soal mengawal Pancasila, GMNI tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi. "Kami dari GMNI, bukan masalah dukung atau tidak mendukung Perppu 2/2017, GMNI lahir memang untuk mengawal Pancasila. Tidak ada mekanisme apa pun yang boleh menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa," tegas Charles Munthe, Korda GMNI Sumut, dalam inti paparannya.

Narasumber dari Rumah Konstituen/Penggiat isu-isu Demokrasi, Eko Marhaendy, MA selanjutnya memaparkan kajian akademisnya tentang Perppu yang merupakan penyempurnaan dari UU No.17 tahun 2013 ini. Dikatakannya, bahwa mengacu pada prinsip dasar ketatanegaraan, bisa diasumsikan bahwa kehadiran Perppu No. 2 Tahun 2017 justeru telah meluruskan logika hukum; mengembalikan wewenang Negara yang "terbajak" kalau bukan sengaja "dibajak" melalui undang-undang sebelumnya. 

"Pernyataan di atas saya tegaskan mengingat UU No. 8 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2013 sendiri pun tidak mengharuskan pertimbangan hukum dan proses pengadilan bagi Pemerintah untuk membubarkan Ormas," ungkapnya.

Namun, tidak semua sepakat mendukung Perppu ini, salah seorang peserta, Ahmad Yani, menyatakan bahwa kebijakan Jokowi ini salah, karena menempatkan UUD 1945 sebagai asas Ormas bersama dengan Pancasila.

"Kalau dalam UU No.17/2013, disebutkan hanya Pancasila yang menjadi asas Ormas, dan dengan ditambahkannya UUD 1945 dalam Pasal 1 Perppu 2/2017, maka organisasi HMI pun terancam dibubarkan," katanya, walau sebelumnya Ahmad Yani juga menegaskan bahwa ia belum membaca keseluruhan Perppu No.2/2017 tersebut.

Di sela-sela kegiatan, AKP. P. Bangun, Kanit III Intelkam Polrestabes Medan, kepada panitia menyatakan bahwa kepolisian mendukung diskusi yang digelar untuk menampung apa yang menjadi buah pikir kaum muda terhadap keputusan Pemerintah 

"Dalam hal ini Kapolrestabes​ yang diwakili, menyambut positif kegiatan Focus Group Discussion empat elemen dari Cipayung Plus Sumatera Utara ini," tukasnya.

Editor: Budi

T#g:GMKIGMNIHimmahPMIIPerppu
Berita Terkait
  • Minggu, 14 Jan 2018 09:34

    GMKI Medan Soroti Terulangnya Bentrokan Supir Driver Online dan Angkot

    Kerusuhan yang terjadi pada Jumat, 12 Januari 2018, di Simpang Pos Medan, antara supir angkutan berbasis aplikasi dengan supir angkutan konvensional, adalah dampak dari belum mampunya Pemko Medan dala

  • Jumat, 05 Jan 2018 18:35

    PMII Sumut Ucapkan Apresiasi Atas Jasa Tengku Erry Nuradi

    Konstelasi politik menjelang pendaftaran calon kandidat kepala daerah yang di tetapkan oleh KPU pada tanggal 8-10 Januari 2018 semakin memanas. Hal ini terlihat dari beberapa rekomendasi partai yang t

  • Sabtu, 30 Des 2017 21:10

    Refleksi Akhir Tahun HIMMAH Sumut, Duka Cita di PLN Wilayah Sumatera Utara

    Wakil Ketua Umum PW. HIMMAH Sumatera Utara, Abdul Razak Nasution dalam refleksi akhir tahun 2017 menyatakan, "Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa satu dari sembilan Nawa Cita Presiden Joko Wid

  • Jumat, 22 Des 2017 13:12

    GMKI akan menggelar kegiatan kemasyarakatan melibatkan TNI

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam bersilaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Somantri, di Makodam I/

  • Kamis, 21 Des 2017 18:01

    Kejatisu Akui Ada Pungli Pada PSB di Perumahan Karyawan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir

    Staf Humas Kejati​ Sumut mengakui bahwa sesuai hasil telaah aparatur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), telah terjadi Pungli (pungutan liar) pada kegiatan Pasang Sambung Baru (PSB) di k

  • Kamis, 21 Des 2017 16:21

    Polisi dan Mahasiswa Nyaris Baku Pukul di Kantor PLN Sumut

    Sejumlah Polisi berseragam lalu lintas tampak bersitegang dan nyaris terlibat aksi pemukulan di kantor PLN Wilayah Sumut, jalan Yos Sudarso Medan, Kamis siang, (21/12/2017).

  • Kamis, 21 Des 2017 13:41

    Di tengah gerimis, mahasiswa tuntut GM PLN Sumut dicopot

    Aroma korupsi yang terjadi di tubuh PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara sesungguhnya bisa dicium lewat beberapa indikator, antara lain klaim surplus tapi pemadaman masih sering terjadi, tidak ada

  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Jumat, 08 Des 2017 18:28

    GMNI Sumut: Trump perkeruh suasana hubungan Israel dan Palestina

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengutuk keras pernyataan Presiden AS Donald Trump atas kedaulatan Israel Israel sebagai pemilik Yerusalem, melalui pemindahan Kedutaan Amerika Serikat dari

  • Kamis, 07 Des 2017 21:37

    GMNI Labuhanbatu dan Kelompok Tani minta aparat tidak membela Sukanto Tjeng

    Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Cinta Murni dan Kelompok Tani Indah melakukan aksi unjuk rasa yang difasilitasi oleh DPC GMNI Labuhanbatu di Kantor Camat Panai Hilir, Kamis (7/

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak