Sabtu, 16 Feb 2019 13:30
  • Home
  • Ragam
  • Prajurit dan PNS Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum

Prajurit dan PNS Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Tommy/rls
Rabu, 11 Apr 2018 23:11
Puspen TNI
Penyuluhan hukum terkait dengan bahaya Narkoba dan netralitas TNI dalam politik,
Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puspen TNI mengikuti penyuluhan hukum terkait dengan bahaya Narkoba dan netralitas TNI dalam politik, disampaikan oleh Tim penceramah dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, bertempat di Balai Wartawan Puspen TNI

Acara ceramah hukum yang diikuti oleh ratusan personel Puspen TNI, dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Umum (Kabidum) Puspen TNI Kolonel Inf Drs. Ketut Murda, mewakili Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah.

Dalam sambutannya, Kabidum Puspen TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Babinkum atas kehadirannya untuk memberikan ceramah. Selanjutnya, mengharapkan kepada personel Puspen TNI agar menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh penceramah.



Lebih lanjut Kolonel Inf Drs. Ketut Murda menyampaikan apabila ada hal-hal yang belum jelas terkait masalah hukum silahkan ditanyakan langsung kepada penceramah. "Diharapkan dengan penyuluhan hukum ini dapat mengingatkan kita semua untuk senantiasa mematuhi hukum dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Ceramah pertama penyuluhan hukum disampaikan oleh Kabagdokjarkum Bidum Letkol Laut (KH) Dr. Ali Ridho, S.H., M.M. yang mengangkat materi berkaitan dengan bahaya Narkoba. Dalam ceramahnya menjelaskan bagaimana konsekuensi hukum bagi personel militer dan PNS TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, disampaikan pula hak-hak dalam mendapatkan bantuan hukum.

Selanjutnya ceramah kedua mengangkat materi tentang netralitas TNI dalam Pemilukada 2018 maupun Pilpres 2019 oleh Kasubbidlakevalap Binluhkum Letkol Chk Waryanto, S.H.. Dalam ceramahnya menjelaskan tentang larangan-larangan bagi prajurit dan PNS TNI terlibat dalam kegiatan politik praktis serta tanggung jawab komandan satuan untuk mengingatkan kepada bawahannya terkait netralitas TNI tersebut.

Di akhir kegiatan penyuluhan hukum, Letkol Laut (KH) Ali Ridho mewakili tim Babinkum TNI menyerahkan buku-buku peraturan hukum dan buku saku netralitas prajurit dan PNS TNI dalam Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019. 

Editor: Erickson

T#g:PNSPenyuluhan
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Feb 2019 15:15

    Diklat Alih Golongan PNS TNI Wujud Perhatian Dari Organisasi

    Diklat Alih Golongan PNS TNI dari Golongan II ke Golongan III, merupakan salah satu wujud perhatian dari organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM PNS TNI.Hal tersebut disampaikan Paban VI/Bin

  • Rabu, 13 Feb 2019 14:13

    Calon Personel Indonesian Coast Guard Timba Ilmu IMMP

    Sebanyak 200 calon personel Indonesian Coast Guard menjalani berbagai materi latihan, salah satunya adalah Ilmu Medan dan Membaca Peta (IMMP). Mereka adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bakamla R

  • Rabu, 30 Jan 2019 22:30

    CPNS Bakamla 2018: Besarkan Hati, Mengabdi untuk Negeri

    Meninggalkan orang terkasih dalam menjalankan tugas bukanlah perkara mudah. Namun hal tersebut harus dilakukan untuk memenuhi panggilan dalam rangka mengamankan lautan nusantara. Berbesar hati mengabd

  • Rabu, 23 Jan 2019 19:13

    Inkonsistensi Pemda Palas dalam memerangi Korupsi, PNS Koruptor Tidak Juga Dipecat

    Konsistensi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi kasus korupsi dipertanyakan, pasalnya hingga hari ini Pemkab Palas belum melaksanakan eksekusi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga

  • Selasa, 15 Jan 2019 16:15

    Dugaan Kecurangan Kelulusan CPNS, BKD Panggil Pihak Terkait

    Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Kabupaten Padang Lawas akan melakukan pemanggilan terhadap Darmaga Lubis (DL) untuk diinterogasi terkait berkas persyaratan CPNS.Pemanggilan tersebut guna me

  • Jumat, 11 Jan 2019 20:11

    Penerimaan CPNS Palas Diduga Sarat Kecurangan

    Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparturan Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) nomor 36 dijadikan sebagai dalih memenangkan/meloloskan peringkat kedua pada penerimaan CPNS di Kab Padang Lawas. Se

  • Jumat, 23 Nov 2018 10:23

    Guru Honorer Sebagai Komoditas Politik

    Berdasarkan data dari Kemenpan RB, sejak 2005 hingga 2013 pemerintah telah mengangkat langsung 1,1 juta pegawai honorer menjadi PNS. Jumlah tersebut merupakan 25% dari keseluruhan PNS yang ada di Indo

  • Senin, 12 Nov 2018 11:52

    Plt Bupati Labuhanbatu: Seluruh Kepala OPD agar melakukan penilaian dan prestasi kerja PNS

    Aplikasi E-Lapkin adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan kinerja individu tahunan yang dilakukan oleh instansi masing-masing. Untuk melaksanakan hal tersebut, saya minta kepada seluruh

  • Minggu, 11 Nov 2018 18:21

    "Media Sosial dan HOAX" Masuk dalam soal Ujian CPNS Hari Kedua

    Menjadi PNS adalah suatu cita-cita yang seksi di kalangan para pencari kerja, alasan mencari titik aman sampai menaikkan Mahar Pernikahan terucap dan cukup menggelitik. Seleksi CPNS Tingkat Kabup

  • Sabtu, 03 Nov 2018 11:23

    Hari Ketiga Kepala BKPP Labuhanbatu Zainuddin Siregar Terus Pantau Ujian Seleksi CPNS

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Drs. Zainuddin Siregar terus pantau kegiatan pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemkab La

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak