Rabu, 27 Sep 2017 01:01
  • Home
  • Ragam
  • Pemkab Tapteng dan KPK Rapat Monitoring Pencegahan Korupsi

Pemkab Tapteng dan KPK Rapat Monitoring Pencegahan Korupsi

Pandan (utamanews.com)
Oleh: Roy S.
Jumat, 04 Agu 2017 08:14
Dibaca: 174 kali
Dok
Rapat antara Bupati Tapteng dan KPK

Rapat monitoring dan evaluasi khusus pengembangan sistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dihadiri Muhammad Safri Lubis (Technical Assistance) dengan Pemkab Tapteng diadakan di ruang Garuda Kantor Bupati Tapteng Kamis (3/8/2017)

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Tapteng
Untuk mencegah terjadinya tindakan Korupsi dan efisien anggaran Pemerintah Kabupaten Tapteng bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal pencegahan korupsi melalui sistem penggunaan aplikasi berbasis E Budgeting.

Pada kesempatan itu Bupati Tapteng mengatakan Pemkab Tapteng sangat mendukung Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Tapteng.

"Perlu kami laporkan kepada Bapak Safri bahwa kami bersama Wakil Bupati Tapteng baru dua bulan menjabat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, namun kami sangat mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah khususnya KPK dalam pencegahan Tindakan Korupsi di Tapteng, kita sepakat dengan KPK  terlaksananya Pemerintahan Tapteng yang bersih, terbebas dari Korupsi sehingga program pembangunan di Tapteng tepat sasaran," tutur Bupati.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Tapteng memiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan badan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemungutan pendapatan daerah,  pemerimaan, penganggaran dan aset daerah. 

Meskipun penggunaan aplikasi telah dilakukan dalam bentuk off line antaravlain Simkeuda, Simda BMD, untuk saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yang telah menggunakan aplikasi Komputer terintegrasi (Aplikasi PBB online sejak 2004) dimana aplikasi ini diguanakan untuk memproses penerimaan PBB. 

Mewakili KPK, Safri Lubis  mengatakan Pemerintah RI berkeinginan seluruh Pemerintah Daerah terbebas dari terjadinya kebocoran anggaran dan dalam tindakan pencegahan terjadinya tindakan korupsi tentu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan Aparatur Sipil Negara. Di Indonesia ada tiga Provinsi sebagai daerah pelaksanaan Aplikasi diantaranya Sumut, Riau dan Banten, maka, setelah mempelajari dan menganalisi kondisi yang ada, KPK mengambil kesimpulan untuk mencegah tindakan Korupsi, maka akan ada empat aplikasi yang akan digunakan diantaranya aplikasi e-planing, aplikasi e-budgeting atau keuangan, aplikasi perijinan, aplikasi standard harga satuan (SSH, ASB dan HSBGN), aplikasi kepegawaian (standard, SKP dan DP3, TPP, absensi Pegawai),  aplikasi informasi dan pengaturan  PAD, aplikas asset dan barang,  untuk pendokumentasian hasil belanja, aplikasi pengawasan dan inspektorat, untuk proses pemantauan, aplikasi delivery lanjutan, untuk proses menuju SIRUP dan setelah LPSE, aplikasi SIRUP, untuk proses realisasi program kegiatan, aplikasi LPSE, untuk proses realisasi program kegiatan dan aplikasi pajak daerah. 

Ada dua aplikasi yang ditawarkan kepada daerah yaitu aplikasi mandiri seperti yang selama ini sudah ada berbasis WEB, aplikasi yang kedua yaitu Adopsi menyiapkan 14 aplikasi kecuali aplikasi Sirup dan LPSE. 

"Kami memberi kebebasan kepada Tapteng memilih salah satu Aplikasi ini, namun harus mengadakan studi banding ke daerah yang sudah menggunakan aplikasi tersebut," ujarnya.

Kita berharap Diskominfo menjadi lining sektor pelaksanaan aplikasi ini, maka harus ada tenaga ahli di Kominfo yang terdiri dari sepuluh orang untuk pengembangan Aplikasi dapat belajar ke daerah yang telah menggunakannya di Sumut di antaranya Binjai, Humbahas, Pakpak Barat dan Tapsel, jadi harus membentuk tim kerja yang terdiri dari programmer yang membangun aplikasi di Dinas Instansi se -Tapteng. 

Untuk membangun aplikasi memang membutuhkan anggaran besar diawal, namun kita harus menyadari bahwa dengan anggaran yang besar diawal akan berdampak efisiensi anggaran di tahun-tahun berikutnya. 

"E-Budgeting yang digunakan memakai aplikasi SIMDA sehingga kapanpun bisa kita buka data penggunaan anggaran, berapa yang sudah digunakan dan berapa yang belum, E-Budgeting harus terus kita bangun," tambahnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tapteng, Sekdakab Tapteng,  Kaban Pengelola Keuangan Daerah,  Inspektur Kabupaten, Kadis Kominfo Kepala Bappeda Tapteng mewakili Kadis Perizinan.

Editor: Sam

T#g:kpkTapteng
Berita Terkait
  • Sabtu, 23 Sep 2017 04:43

    Panwaslih Tapteng buka pendaftaran Panwascam

    Pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Tapteng untuk Pilgub Sumut 2018 dibuka oleh Panwaslih Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejak 20 hingga 26 September 2017, sudah ada sebanyak 89 orang

  • Kamis, 21 Sep 2017 10:01

    Dana Desa, Program Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

    Program Pembangunan Dana Desa merupakan program pemerintah mengentaskan kemiskinan.

  • Rabu, 20 Sep 2017 07:20

    Pendaftaran Panwascam Tapteng Dibuka Sejak 20 September 2017

    Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) membuka pendaftaran calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang nantinya akan bertugas pada perhelatan Pilkada serent

  • Sabtu, 16 Sep 2017 08:46

    Bupati Tapteng dan Walikota Sibolga ikuti aksi Unjukrasa Peduli Rohingya

    Walikota Sibolga, Bupati Tapanuli Tengah bersama masyarakat lintas agama Sibolga Tapteng mengikuti aksi unjukrasa Peduli Rohingya dengan melakukan long march keliling kota Sibolga yang dimulai dari de

  • Kamis, 14 Sep 2017 23:14

    Satpol PP bongkar warung kitik-kitik di pantai Binasi Sorkam Barat

    Ratusan aparat Satuan polisi Pamong Praja, dipimpin langsung Hikmal Batubara Kasat Pol PP Tapteng membongkar pondok kitik-kitik di sepanjang ruas jalan pantai Binasi, Kelurahan Binasi, kecamatan Sorka

  • Kamis, 14 Sep 2017 12:24

    Disnaker Tapteng Buka Pendaftaran Calon Peserta Magang ke Jepang

    Kesempatan baik bagi warga Tapteng mengikuti program pemagangan ke Jepang, dibuka oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah.

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Selasa, 12 Sep 2017 16:42

    Tim Monitoring PKK Sumut Kunjungi Desa Aek Gambir Lumut, Tapteng

    Tim Monitoring Pelaksanaan Lomba PKK Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Ny. Taroni Hia dalam kunjungannya di Kabupaten Tapteng tepatnya di Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut, Selasa (12/9) .Dalam

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Minggu, 10 Sep 2017 11:40

    Paskibra Tapteng 2017 Berangkat Rekreasi ke Danau Toba

    Darwin Sitompul Wakil Bupati Tapteng memberangkatkan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Tapteng Tahun 2017 berdarma wisata atau rekreasi ke danau Toba, di wilayah Parapat, kabupaten

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak