Senin, 16 Jul 2018 09:56
  • Home
  • Ragam
  • Pemkab Tapteng dan KPK Rapat Monitoring Pencegahan Korupsi

Pemkab Tapteng dan KPK Rapat Monitoring Pencegahan Korupsi

Pandan (utamanews.com)
Oleh: Roy S.
Jumat, 04 Agu 2017 08:14
Dok
Rapat antara Bupati Tapteng dan KPK

Rapat monitoring dan evaluasi khusus pengembangan sistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dihadiri Muhammad Safri Lubis (Technical Assistance) dengan Pemkab Tapteng diadakan di ruang Garuda Kantor Bupati Tapteng Kamis (3/8/2017)

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Tapteng
Untuk mencegah terjadinya tindakan Korupsi dan efisien anggaran Pemerintah Kabupaten Tapteng bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan langkah awal pencegahan korupsi melalui sistem penggunaan aplikasi berbasis E Budgeting.

Pada kesempatan itu Bupati Tapteng mengatakan Pemkab Tapteng sangat mendukung Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Tapteng.

"Perlu kami laporkan kepada Bapak Safri bahwa kami bersama Wakil Bupati Tapteng baru dua bulan menjabat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, namun kami sangat mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah khususnya KPK dalam pencegahan Tindakan Korupsi di Tapteng, kita sepakat dengan KPK  terlaksananya Pemerintahan Tapteng yang bersih, terbebas dari Korupsi sehingga program pembangunan di Tapteng tepat sasaran," tutur Bupati.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Tapteng memiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan badan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemungutan pendapatan daerah,  pemerimaan, penganggaran dan aset daerah. 

Meskipun penggunaan aplikasi telah dilakukan dalam bentuk off line antaravlain Simkeuda, Simda BMD, untuk saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yang telah menggunakan aplikasi Komputer terintegrasi (Aplikasi PBB online sejak 2004) dimana aplikasi ini diguanakan untuk memproses penerimaan PBB. 

Mewakili KPK, Safri Lubis  mengatakan Pemerintah RI berkeinginan seluruh Pemerintah Daerah terbebas dari terjadinya kebocoran anggaran dan dalam tindakan pencegahan terjadinya tindakan korupsi tentu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan Aparatur Sipil Negara. Di Indonesia ada tiga Provinsi sebagai daerah pelaksanaan Aplikasi diantaranya Sumut, Riau dan Banten, maka, setelah mempelajari dan menganalisi kondisi yang ada, KPK mengambil kesimpulan untuk mencegah tindakan Korupsi, maka akan ada empat aplikasi yang akan digunakan diantaranya aplikasi e-planing, aplikasi e-budgeting atau keuangan, aplikasi perijinan, aplikasi standard harga satuan (SSH, ASB dan HSBGN), aplikasi kepegawaian (standard, SKP dan DP3, TPP, absensi Pegawai),  aplikasi informasi dan pengaturan  PAD, aplikas asset dan barang,  untuk pendokumentasian hasil belanja, aplikasi pengawasan dan inspektorat, untuk proses pemantauan, aplikasi delivery lanjutan, untuk proses menuju SIRUP dan setelah LPSE, aplikasi SIRUP, untuk proses realisasi program kegiatan, aplikasi LPSE, untuk proses realisasi program kegiatan dan aplikasi pajak daerah. 

Ada dua aplikasi yang ditawarkan kepada daerah yaitu aplikasi mandiri seperti yang selama ini sudah ada berbasis WEB, aplikasi yang kedua yaitu Adopsi menyiapkan 14 aplikasi kecuali aplikasi Sirup dan LPSE. 

"Kami memberi kebebasan kepada Tapteng memilih salah satu Aplikasi ini, namun harus mengadakan studi banding ke daerah yang sudah menggunakan aplikasi tersebut," ujarnya.

Kita berharap Diskominfo menjadi lining sektor pelaksanaan aplikasi ini, maka harus ada tenaga ahli di Kominfo yang terdiri dari sepuluh orang untuk pengembangan Aplikasi dapat belajar ke daerah yang telah menggunakannya di Sumut di antaranya Binjai, Humbahas, Pakpak Barat dan Tapsel, jadi harus membentuk tim kerja yang terdiri dari programmer yang membangun aplikasi di Dinas Instansi se -Tapteng. 

Untuk membangun aplikasi memang membutuhkan anggaran besar diawal, namun kita harus menyadari bahwa dengan anggaran yang besar diawal akan berdampak efisiensi anggaran di tahun-tahun berikutnya. 

"E-Budgeting yang digunakan memakai aplikasi SIMDA sehingga kapanpun bisa kita buka data penggunaan anggaran, berapa yang sudah digunakan dan berapa yang belum, E-Budgeting harus terus kita bangun," tambahnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tapteng, Sekdakab Tapteng,  Kaban Pengelola Keuangan Daerah,  Inspektur Kabupaten, Kadis Kominfo Kepala Bappeda Tapteng mewakili Kadis Perizinan.

Editor: Sam

T#g:kpkTapteng
Berita Terkait
  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Selasa, 24 Apr 2018 19:24

    KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Rabu, 28 Mar 2018 14:08

    Djarot Sambut Keluh-kesah Pedagang Pasar Sibabangun Tapteng

    Melihat kehadiran Djarot Saiful Hidayat di Pasar (Onan) Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (28/3/2018) siang, suasana pasar tradisional tersebut mendadak riuh.Selain berebut bersala

  • Minggu, 18 Mar 2018 07:08

    Aliansi Jurnalis Hukum Surati KPK & KY, Minta Sidang PTTUN Kasus JR Saragih "Disadap"

    Dinamika persoalan hukum yang melibatkan JR Saragih, salah satu Bakal Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, t

  • Rabu, 07 Mar 2018 11:07

    Sihar Sitorus Lihat Potensi Ekonomi Teripang Laut di Tapteng

    Potensi teripang laut di kawasan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang saat ini mulai dikembangkan warga diharapkan dapat maju sebagai sektor ekonomi warga pesisir. Hal tersebut menjadi satu perhatian pasang

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak