Kamis, 19 Okt 2017 14:20
  • Home
  • Ragam
  • OKP & Pers Maluku Dukung Perppu Pembubaran Ormas

OKP & Pers Maluku Dukung Perppu Pembubaran Ormas

Maluku (utamanews.com)
Oleh: Iman S.
Rabu, 19 Jul 2017 08:39
Dibaca: 346 kali
Dok
Diskusi media bertema "Peran Media dan Terobosan Hukum terkait dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Ormas"

Sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) serta insan pers di Kota Ambon, Maluku, mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas). 

Dukungan ini disampaikan dalam  diskusi media bertemakan "Peran Media dan Terobosan Hukum terkait dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Ormas", yang digelar di Hotel The City, kawasan Mardika Ambon, Selasa (18/7).

Perppu ini diyakini menjadi senjata ampuh untuk menjaga keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Perppu ini juga tidak untuk membubarkan satu Ormas saja  melainkan untuk Ormas manapun yang dalam aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila.

"Tentu kami sangat mendukung langkah pemerintah menerbitkan dan memberlakukan UU Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perpu anti Ormas ini untuk menjaga keutuhan Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai idiologi negara. Karena selama ini belum ada pengaturan- pengaturan yang lebih teknis terkait hal ini," kata perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Nico Okmemera dalam diskusi itu.

Diskusi sehari yang dilakukan Surat Kabar Harian Suara Maluku  bekerjasama dengan media Mimbar Rakyat.com ini  menghadirkan  tiga narasumber  yakni, dosen IAIN Ambon, Abidin Wakano, yang juga Wakil Ketua MUI Maluku, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Jemmy Pieters dan Pimpinan Redaksi Suara Maluku, Novi Pinontoan.

Diskusi ini sengaja digelar menyikapi adanya silang pendapat atas keputusan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Diskusi ini juga untuk menyatukan pemahaman kalangan pemuda dan pekerja media atas lahirnya Perppu Ormas tersebut. 

"Perppu ini lahir bukan hanya untuk membubarkan satu Ormas saja tetapi juga terhadap Ormas manapun yang dalam aktivitasnya bertentangan dengan ideologi Pancasila," kata Abidin Wakano.

Dalam diskusi ini juga perwakilan OKP dan kalangan pekerja media di  Maluku menyepakati lima butir penting dalam menyikapi diberlakukannya Perppu Ormas. 

Lima poin kesepakatan itu diantaranya, menyatakan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.

Perwakilan OKP dan media di Maluku juga bersepakat untuk membangun komitmen bersama tetap menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, mereka juga menyatakan tetap menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, mendukung langkah pemerintah dalam menerbitkan Ormas mana saja yang dalam aktivitasnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Perwakilan OKP Maluku dan media juga sepakat  mendorong pemerintah pusat menjadikan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. 

Kesepakatan yang ditandatangani perwakilan DPD KNPI Maluku, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon,  PWI Maluku, MMC dan perwakilan media Maluku ini akan disampaikan ke pihak-pihak  berkompeten terutama pemerintah pusat. 

Editor: Sam

T#g:AmbonPerppu
Berita Terkait
  • Kamis, 05 Okt 2017 12:05

    299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

    Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang diangg

  • Jumat, 18 Agu 2017 21:18

    Aksi unjuk rasa Forum Islam Bersatu Menolak Perppu Ormas

    Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan selepas shalat Jumat, siang tadi (18/8), seribuan warga kota Medan dan sekitarnya mengaku tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Umat (AMMBU)

  • Jumat, 18 Agu 2017 16:48

    Masri Sitanggang: "Bila berkuasa saya akan bubarkan PDIP"

    DR Masri Sitanggang menyatakan bahwa apabila diberi kesempatan berkuasa, hal pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PDIP dengan menggunakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas."Kalau nanti s

  • Rabu, 16 Agu 2017 19:26

    Ketua Muhammdiyah Sulut: NKRI dan Pancasila Final !

    Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Utara Nasruddin Yusuf menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Idelogi Pancasila adalah final.

  • Kamis, 03 Agu 2017 19:13

    Swangro: Perppu 2/2017 tentang Ormas meneguhkan Pancasila dan UUD

    Awal pekan ini, Senin (31/7/2017), Pengurus Pusat GMKI, dipimpin oleh Sahat Martin Philip Sinurat, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

  • Kamis, 03 Agu 2017 07:03

    Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

    Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini dig

  • Selasa, 01 Agu 2017 13:31

    Political Background and the Objective of SBY-Prabowo Meeting

    The information on the meeting between Prabowo and SBY has apparently become one of attractive news in the end July 2017 in this country. General (Ret) SBY and Lieut. Gen (Ret) Prabowo are considered

  • Selasa, 01 Agu 2017 06:51

    GEMMBIRA dukung pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas

    Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu untuk Indonesia Raya (GEMMBIRA), mendukung sepenuhnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan

  • Jumat, 28 Jul 2017 16:18

    Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

    Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Jumat, 28 Jul 2017 15:18

    Supaya lebih elegan, MK minta penolak Perppu Ormas jadi pihak terkait

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicara, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapa pun yang datang ke MK, termasuk dengan maksud menyampaikan aspirasi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak