Rabu, 21 Feb 2018 20:16
  • Home
  • Ragam
  • GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Jumat, 04 Agu 2017 11:24
Dibaca: 220 kali
Dok
Diskusi GMKI Cabang Medan, Kamis (3/8).

Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja KPK. Seperti yang dikemukakan oleh Masri Ahmad Harahap, peneliti dari lembaga SAHDAR dalam Diskusi GMKI Cabang Medan, Jl Iskandar Muda No. 107 A, Medan, Kamis (3/8/2017)

Dia juga mengatakan bahwa ini merupakan upaya dari DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dan hak angket ini harus ditolak. Kekuatan KPK adalah rakyat. Sedikit yang rakyat perbuat bisa memperkuat KPK.

Hak angket DPR didengungkan sejak peristiwa persidangan Miryam S. Haryani yang mencabut seluruh keterangan dalam persidangan dengan pengakuannya karena mendapat tekanan dari penyidik KPK.  

Miryam S. Haryani merupakan tersangka dari kasus E-KTP yang merupakan saksiatas terkuaknya beberapa nama pejabat negara yang menyangkut kasus E-KTP. Karena itu maka Komisi III DPR melayangkan protes kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. 

Masri menambahkan Hak Angket yang diajukan DPR sudah cacat administrasi. DPR memiliki tiga hak istimewa yakni hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket. Dalam UU MD3 pasal 79 ayat 3, hak angket DPR yang dimaksud adalah hak untuk melakukan penelitian atau penyelidikan terhadap pelaku atau oknum terhadap kebijakan UU pemerintah. 

"Dilihat secara hukum, hak angket yang diarahkan oleh DPR memiliki cacat hukum. Selain itu juga, hak angket ini memiliki cacat administrasi dalam hal membentuk hak angket. Sesuai dengan UU MD3 Pasal 101 disebutkan panitia angket harus terdiri dari 25 anggota dari setiap fraksi. Realitanya tak semua 4 dari 9 fraksi mengatakan ketidak setujuannya atas hak angket tersebut."ujar masri

Proyek e-KTP yang menghabiskan 5,9 triliun, dan ada setengahnya yang dikorupsikan. Hal ini di duga menjadi cikal bakal lahirnya pansus angket. Pansus Angket ini rencananya di anggarkan 3. 1 Milyar. Hal ini menusuk kita dua kali, pertama agenda pelemahkan KPK, dan menghabiskan uang rakyat yang tidak diketahui subsatansinya. Sebab rakyat mendukung posisi KPK, sehingga kita harus tolak pansus angket karena sudah melemahkan KPK.

DPR harus tunduk terhadap pasal 221 Ayat I KUHP : Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan. 

Kemudian Valentino Panjaitan (Ketua GMKI Cabang Medan)  pun menambahkan bahwa KPK bukanlah badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan pelaksana UU (UUD Pasal 24 Ayat 3). Sebagai masyarakat sipil yang melaluinyalah muncul komisi independen ini juga harus kritis terhadap hal ini. 

"Dengan adanya hak angket DPR untuk KPK ini bisa jadi upaya umpan balik dari pihak-pihak tertentu dan membuat koruptor merajalela. Melalui ini bisa jadi KKN kembali merajalela." kata Valen

Dibalik itu Masri Harahap, tetap bersikukuh menyikapi Hak angket harus ditolak. 

"Penggunaan hak angket oleh oknum anggota pansus angket adalah abouse of power yang menjurus pada Obstructution Of Justice, Hak angket adalah upaya DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dalam kasus mega korupsi e-KTP yang diusut oleh KPK, dan kita sepakat bahwa KPK bukan dewa tetap harus diawasi, karena selama ini hanya masih di awasi publik." ujarnya

Dia juga menyuarakan tugas atau cara mengkampanyekan aksi penolakan pansus angket dengan mengkampanyekan di daerah-daerah mengguntingkan dukungan terhadap partai-partai yang mendukung pansus angket sebagai bentuk perlawanan. Rekomendasi formula memperkuat kpk yaitu dengan mendukung KPK dengan tetap mengkritisi lembaga KPK, serta melakukan investigasi terhadap belanja APBD, dan bukti-bukti temuannya melaporkannya ke KPK.

Selanjutnya valentino menyimpulkan masyarakat harus tetap kritis terhadap KPK, dan harus objektif dalam melakukan penindakan, namun tidak untuk pelemahan KPK. 

"Hak ANGKET CACAT HUKUM, KPK adalah Lembaga independen dan bukan merupakan objek hak angket, dan kita dapat melihat DPR menggunakan dalil-dalil tertentu yang jelas agendanya adalah menghambat kerja-kerja KPK, berujung ada upaya merevisi UU KPK sehingga hal tersebut akan melemahkan KPK, dan selanjutnya Presiden harus bersikap terkait pansus, jangan ada pembiaran." tutupnya. 

Editor: Budi

T#g:GMKIkpkPansusSahdar
Berita Terkait
  • Rabu, 07 Feb 2018 05:17

    Bertemu Sihar, Mahasiswa Berharap Pemimpin Sumut Mampu Menyelesaikan Persoalan Sosial

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar dialog terbuka dalam rangka Dies Natalis ke 68 GMKI, di Catholic Center Medan, Senin (6/2). Dalam kesempatan terssebut, turut hadir Bakal Calo

  • Selasa, 06 Feb 2018 14:36

    Tengku Erry Berharap GMKI Kawal Gubernur Baru

    Gubsu Tengku Erry Nuradi memiliki harapan besar kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk memberi masukan yang positif kepada pemimpin baru di Sumut kelak."Dukung dan kita kawal bersama

  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Minggu, 14 Jan 2018 09:34

    GMKI Medan Soroti Terulangnya Bentrokan Supir Driver Online dan Angkot

    Kerusuhan yang terjadi pada Jumat, 12 Januari 2018, di Simpang Pos Medan, antara supir angkutan berbasis aplikasi dengan supir angkutan konvensional, adalah dampak dari belum mampunya Pemko Medan dala

  • Jumat, 22 Des 2017 13:12

    GMKI akan menggelar kegiatan kemasyarakatan melibatkan TNI

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam bersilaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Somantri, di Makodam I/

  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Kamis, 07 Des 2017 11:07

    GMKI Medan Salurkan Sembako ke Korban Banjir Tebing Tinggi

    Intensitas hujan yang sangat tinggi di awal bulan Desember ini, menyebabkan meluapnya beberapa sungai di kota Tebing Tinggi, sehingga menggenangi setidaknya 22 kelurahan yang tersebar dalam 5 kecamata

  • Selasa, 05 Des 2017 06:05

    Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

    Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pad

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Sabtu, 02 Des 2017 10:12

    Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Natal GMKI Wilayah I di Humbang Hasundutan

    GMKI Wilayah I NAD-SUMUT melaksanakan audiensi dengan Bupati Humbang Hasundutan, di Bukit Inspirasi, Selasa (28/11).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak