Senin, 16 Jul 2018 09:55
  • Home
  • Ragam
  • GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Jumat, 04 Agu 2017 11:24
Dok
Diskusi GMKI Cabang Medan, Kamis (3/8).

Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja KPK. Seperti yang dikemukakan oleh Masri Ahmad Harahap, peneliti dari lembaga SAHDAR dalam Diskusi GMKI Cabang Medan, Jl Iskandar Muda No. 107 A, Medan, Kamis (3/8/2017)

Dia juga mengatakan bahwa ini merupakan upaya dari DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dan hak angket ini harus ditolak. Kekuatan KPK adalah rakyat. Sedikit yang rakyat perbuat bisa memperkuat KPK.

Hak angket DPR didengungkan sejak peristiwa persidangan Miryam S. Haryani yang mencabut seluruh keterangan dalam persidangan dengan pengakuannya karena mendapat tekanan dari penyidik KPK.  

Miryam S. Haryani merupakan tersangka dari kasus E-KTP yang merupakan saksiatas terkuaknya beberapa nama pejabat negara yang menyangkut kasus E-KTP. Karena itu maka Komisi III DPR melayangkan protes kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. 

Masri menambahkan Hak Angket yang diajukan DPR sudah cacat administrasi. DPR memiliki tiga hak istimewa yakni hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket. Dalam UU MD3 pasal 79 ayat 3, hak angket DPR yang dimaksud adalah hak untuk melakukan penelitian atau penyelidikan terhadap pelaku atau oknum terhadap kebijakan UU pemerintah. 

"Dilihat secara hukum, hak angket yang diarahkan oleh DPR memiliki cacat hukum. Selain itu juga, hak angket ini memiliki cacat administrasi dalam hal membentuk hak angket. Sesuai dengan UU MD3 Pasal 101 disebutkan panitia angket harus terdiri dari 25 anggota dari setiap fraksi. Realitanya tak semua 4 dari 9 fraksi mengatakan ketidak setujuannya atas hak angket tersebut."ujar masri

Proyek e-KTP yang menghabiskan 5,9 triliun, dan ada setengahnya yang dikorupsikan. Hal ini di duga menjadi cikal bakal lahirnya pansus angket. Pansus Angket ini rencananya di anggarkan 3. 1 Milyar. Hal ini menusuk kita dua kali, pertama agenda pelemahkan KPK, dan menghabiskan uang rakyat yang tidak diketahui subsatansinya. Sebab rakyat mendukung posisi KPK, sehingga kita harus tolak pansus angket karena sudah melemahkan KPK.

DPR harus tunduk terhadap pasal 221 Ayat I KUHP : Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan. 

Kemudian Valentino Panjaitan (Ketua GMKI Cabang Medan)  pun menambahkan bahwa KPK bukanlah badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan pelaksana UU (UUD Pasal 24 Ayat 3). Sebagai masyarakat sipil yang melaluinyalah muncul komisi independen ini juga harus kritis terhadap hal ini. 

"Dengan adanya hak angket DPR untuk KPK ini bisa jadi upaya umpan balik dari pihak-pihak tertentu dan membuat koruptor merajalela. Melalui ini bisa jadi KKN kembali merajalela." kata Valen

Dibalik itu Masri Harahap, tetap bersikukuh menyikapi Hak angket harus ditolak. 

"Penggunaan hak angket oleh oknum anggota pansus angket adalah abouse of power yang menjurus pada Obstructution Of Justice, Hak angket adalah upaya DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dalam kasus mega korupsi e-KTP yang diusut oleh KPK, dan kita sepakat bahwa KPK bukan dewa tetap harus diawasi, karena selama ini hanya masih di awasi publik." ujarnya

Dia juga menyuarakan tugas atau cara mengkampanyekan aksi penolakan pansus angket dengan mengkampanyekan di daerah-daerah mengguntingkan dukungan terhadap partai-partai yang mendukung pansus angket sebagai bentuk perlawanan. Rekomendasi formula memperkuat kpk yaitu dengan mendukung KPK dengan tetap mengkritisi lembaga KPK, serta melakukan investigasi terhadap belanja APBD, dan bukti-bukti temuannya melaporkannya ke KPK.

Selanjutnya valentino menyimpulkan masyarakat harus tetap kritis terhadap KPK, dan harus objektif dalam melakukan penindakan, namun tidak untuk pelemahan KPK. 

"Hak ANGKET CACAT HUKUM, KPK adalah Lembaga independen dan bukan merupakan objek hak angket, dan kita dapat melihat DPR menggunakan dalil-dalil tertentu yang jelas agendanya adalah menghambat kerja-kerja KPK, berujung ada upaya merevisi UU KPK sehingga hal tersebut akan melemahkan KPK, dan selanjutnya Presiden harus bersikap terkait pansus, jangan ada pembiaran." tutupnya. 

Editor: Budi

T#g:GMKIkpkPansusSahdar
Berita Terkait
  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 26 Jun 2018 19:16

    Seruan BPC GMKI Medan Terkait Pilkada Serentak 2018

    Memasuki sehari sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, dipandang perlu bagi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan untuk menyatakan sikap secara organisasi.

  • Selasa, 26 Jun 2018 11:16

    Pernyataan Resmi Kelompok Cipayung Plus Sumut H-1 Pencoblosan, "Pemilih Pemula Harus Cerdas"

    Para pimpinan Kelompok Cipayung Plus Sumut menyerukan agar pemilih pemula lebih cerdas dalam menjatuhkan pilihannya pada Calon Gubernur Sumut 2018-2023.Di antaranya, Charles Munthe selalu KORDA GMNI S

  • Minggu, 24 Jun 2018 17:44

    GMKI Wilayah I dan KPU Sumut Sosialisasikan "Cerdas Menjadi Pemilih Pemula"

    Saat ini, kaum cendekiawan umumnya bersemayam di perguruan-perguruan tinggi dengan berbagai bidang studi, baik sebagai dosen maupun peneliti, atau para sarjana yang tersebar dan bergerak di barbagai s

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Kamis, 17 Mei 2018 11:17

    GMKI Pematangsiantar-Simalungun Siap Jadi Tuan Rumah Konswil 1

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia akan mengadakan Konsultasi Wilayah 1 (Konswil) yang menjadi Nyonya dan Tuan Rumah dipercayakan kepada GMKI Pematangsiantar-Simalungun.

  • Minggu, 13 Mei 2018 23:13

    Bom 3 Gereja di Surabaya Melukai Perasaan GMKI

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun mengutuk keras tindakan terorisme yang baru saja menimpa umat nasrani di kota Surabaya.

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak