Rabu, 27 Sep 2017 01:00
  • Home
  • Ragam
  • GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Jumat, 04 Agu 2017 11:24
Dibaca: 144 kali
Dok
Diskusi GMKI Cabang Medan, Kamis (3/8).

Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja KPK. Seperti yang dikemukakan oleh Masri Ahmad Harahap, peneliti dari lembaga SAHDAR dalam Diskusi GMKI Cabang Medan, Jl Iskandar Muda No. 107 A, Medan, Kamis (3/8/2017)

Dia juga mengatakan bahwa ini merupakan upaya dari DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dan hak angket ini harus ditolak. Kekuatan KPK adalah rakyat. Sedikit yang rakyat perbuat bisa memperkuat KPK.

Hak angket DPR didengungkan sejak peristiwa persidangan Miryam S. Haryani yang mencabut seluruh keterangan dalam persidangan dengan pengakuannya karena mendapat tekanan dari penyidik KPK.  

Miryam S. Haryani merupakan tersangka dari kasus E-KTP yang merupakan saksiatas terkuaknya beberapa nama pejabat negara yang menyangkut kasus E-KTP. Karena itu maka Komisi III DPR melayangkan protes kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. 

Masri menambahkan Hak Angket yang diajukan DPR sudah cacat administrasi. DPR memiliki tiga hak istimewa yakni hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket. Dalam UU MD3 pasal 79 ayat 3, hak angket DPR yang dimaksud adalah hak untuk melakukan penelitian atau penyelidikan terhadap pelaku atau oknum terhadap kebijakan UU pemerintah. 

"Dilihat secara hukum, hak angket yang diarahkan oleh DPR memiliki cacat hukum. Selain itu juga, hak angket ini memiliki cacat administrasi dalam hal membentuk hak angket. Sesuai dengan UU MD3 Pasal 101 disebutkan panitia angket harus terdiri dari 25 anggota dari setiap fraksi. Realitanya tak semua 4 dari 9 fraksi mengatakan ketidak setujuannya atas hak angket tersebut."ujar masri

Proyek e-KTP yang menghabiskan 5,9 triliun, dan ada setengahnya yang dikorupsikan. Hal ini di duga menjadi cikal bakal lahirnya pansus angket. Pansus Angket ini rencananya di anggarkan 3. 1 Milyar. Hal ini menusuk kita dua kali, pertama agenda pelemahkan KPK, dan menghabiskan uang rakyat yang tidak diketahui subsatansinya. Sebab rakyat mendukung posisi KPK, sehingga kita harus tolak pansus angket karena sudah melemahkan KPK.

DPR harus tunduk terhadap pasal 221 Ayat I KUHP : Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan. 

Kemudian Valentino Panjaitan (Ketua GMKI Cabang Medan)  pun menambahkan bahwa KPK bukanlah badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan pelaksana UU (UUD Pasal 24 Ayat 3). Sebagai masyarakat sipil yang melaluinyalah muncul komisi independen ini juga harus kritis terhadap hal ini. 

"Dengan adanya hak angket DPR untuk KPK ini bisa jadi upaya umpan balik dari pihak-pihak tertentu dan membuat koruptor merajalela. Melalui ini bisa jadi KKN kembali merajalela." kata Valen

Dibalik itu Masri Harahap, tetap bersikukuh menyikapi Hak angket harus ditolak. 

"Penggunaan hak angket oleh oknum anggota pansus angket adalah abouse of power yang menjurus pada Obstructution Of Justice, Hak angket adalah upaya DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dalam kasus mega korupsi e-KTP yang diusut oleh KPK, dan kita sepakat bahwa KPK bukan dewa tetap harus diawasi, karena selama ini hanya masih di awasi publik." ujarnya

Dia juga menyuarakan tugas atau cara mengkampanyekan aksi penolakan pansus angket dengan mengkampanyekan di daerah-daerah mengguntingkan dukungan terhadap partai-partai yang mendukung pansus angket sebagai bentuk perlawanan. Rekomendasi formula memperkuat kpk yaitu dengan mendukung KPK dengan tetap mengkritisi lembaga KPK, serta melakukan investigasi terhadap belanja APBD, dan bukti-bukti temuannya melaporkannya ke KPK.

Selanjutnya valentino menyimpulkan masyarakat harus tetap kritis terhadap KPK, dan harus objektif dalam melakukan penindakan, namun tidak untuk pelemahan KPK. 

"Hak ANGKET CACAT HUKUM, KPK adalah Lembaga independen dan bukan merupakan objek hak angket, dan kita dapat melihat DPR menggunakan dalil-dalil tertentu yang jelas agendanya adalah menghambat kerja-kerja KPK, berujung ada upaya merevisi UU KPK sehingga hal tersebut akan melemahkan KPK, dan selanjutnya Presiden harus bersikap terkait pansus, jangan ada pembiaran." tutupnya. 

Editor: Budi

T#g:GMKIkpkPansusSahdar
Berita Terkait
  • Rabu, 20 Sep 2017 18:40

    GMKI minta Pemkab Bangun Tugu Relawan Erupsi Sinabung

    Koordinator Wilayah I PP GMKI Sumut-NAD bersama rombongan BPC GMKI Medan melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Karo, di ruangan Bupati Karo, Kompleks Kantor Bupati, Kabanjahe, Selasa (19/9/2017).

  • Selasa, 19 Sep 2017 11:49

    Ini Pernyataan GMKI Terkait Penggerudukan Kantor YLBHI

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyesalkan terjadinya mobilisasi massa dan penggerudukan ke kantor YLBHI di jalan Diponegoro.

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Rabu, 06 Sep 2017 15:06

    Bobby PMII: KPK Harus Usut Evi Diana

    Tuntutan GMKI Sumut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 disahuti oleh Bobby Ni

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Jumat, 01 Sep 2017 14:31

    Effendi Simbolon silaturahmi ke kelompok Cipayung Sumut

    Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Muara Sakti Simbolon bersilaturahmi dengan para pimpinan kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Kamis (31/8).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak