Kamis, 23 Nov 2017 01:31
  • Home
  • Ragam
  • GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian
Jumat, 04 Agu 2017 11:24
Dibaca: 180 kali
Dok
Diskusi GMKI Cabang Medan, Kamis (3/8).

Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja KPK. Seperti yang dikemukakan oleh Masri Ahmad Harahap, peneliti dari lembaga SAHDAR dalam Diskusi GMKI Cabang Medan, Jl Iskandar Muda No. 107 A, Medan, Kamis (3/8/2017)

Dia juga mengatakan bahwa ini merupakan upaya dari DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dan hak angket ini harus ditolak. Kekuatan KPK adalah rakyat. Sedikit yang rakyat perbuat bisa memperkuat KPK.

Hak angket DPR didengungkan sejak peristiwa persidangan Miryam S. Haryani yang mencabut seluruh keterangan dalam persidangan dengan pengakuannya karena mendapat tekanan dari penyidik KPK.  

Miryam S. Haryani merupakan tersangka dari kasus E-KTP yang merupakan saksiatas terkuaknya beberapa nama pejabat negara yang menyangkut kasus E-KTP. Karena itu maka Komisi III DPR melayangkan protes kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. 

Masri menambahkan Hak Angket yang diajukan DPR sudah cacat administrasi. DPR memiliki tiga hak istimewa yakni hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket. Dalam UU MD3 pasal 79 ayat 3, hak angket DPR yang dimaksud adalah hak untuk melakukan penelitian atau penyelidikan terhadap pelaku atau oknum terhadap kebijakan UU pemerintah. 

"Dilihat secara hukum, hak angket yang diarahkan oleh DPR memiliki cacat hukum. Selain itu juga, hak angket ini memiliki cacat administrasi dalam hal membentuk hak angket. Sesuai dengan UU MD3 Pasal 101 disebutkan panitia angket harus terdiri dari 25 anggota dari setiap fraksi. Realitanya tak semua 4 dari 9 fraksi mengatakan ketidak setujuannya atas hak angket tersebut."ujar masri

Proyek e-KTP yang menghabiskan 5,9 triliun, dan ada setengahnya yang dikorupsikan. Hal ini di duga menjadi cikal bakal lahirnya pansus angket. Pansus Angket ini rencananya di anggarkan 3. 1 Milyar. Hal ini menusuk kita dua kali, pertama agenda pelemahkan KPK, dan menghabiskan uang rakyat yang tidak diketahui subsatansinya. Sebab rakyat mendukung posisi KPK, sehingga kita harus tolak pansus angket karena sudah melemahkan KPK.

DPR harus tunduk terhadap pasal 221 Ayat I KUHP : Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan. 

Kemudian Valentino Panjaitan (Ketua GMKI Cabang Medan)  pun menambahkan bahwa KPK bukanlah badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan pelaksana UU (UUD Pasal 24 Ayat 3). Sebagai masyarakat sipil yang melaluinyalah muncul komisi independen ini juga harus kritis terhadap hal ini. 

"Dengan adanya hak angket DPR untuk KPK ini bisa jadi upaya umpan balik dari pihak-pihak tertentu dan membuat koruptor merajalela. Melalui ini bisa jadi KKN kembali merajalela." kata Valen

Dibalik itu Masri Harahap, tetap bersikukuh menyikapi Hak angket harus ditolak. 

"Penggunaan hak angket oleh oknum anggota pansus angket adalah abouse of power yang menjurus pada Obstructution Of Justice, Hak angket adalah upaya DPR untuk melindungi rekan sejawatnya dalam kasus mega korupsi e-KTP yang diusut oleh KPK, dan kita sepakat bahwa KPK bukan dewa tetap harus diawasi, karena selama ini hanya masih di awasi publik." ujarnya

Dia juga menyuarakan tugas atau cara mengkampanyekan aksi penolakan pansus angket dengan mengkampanyekan di daerah-daerah mengguntingkan dukungan terhadap partai-partai yang mendukung pansus angket sebagai bentuk perlawanan. Rekomendasi formula memperkuat kpk yaitu dengan mendukung KPK dengan tetap mengkritisi lembaga KPK, serta melakukan investigasi terhadap belanja APBD, dan bukti-bukti temuannya melaporkannya ke KPK.

Selanjutnya valentino menyimpulkan masyarakat harus tetap kritis terhadap KPK, dan harus objektif dalam melakukan penindakan, namun tidak untuk pelemahan KPK. 

"Hak ANGKET CACAT HUKUM, KPK adalah Lembaga independen dan bukan merupakan objek hak angket, dan kita dapat melihat DPR menggunakan dalil-dalil tertentu yang jelas agendanya adalah menghambat kerja-kerja KPK, berujung ada upaya merevisi UU KPK sehingga hal tersebut akan melemahkan KPK, dan selanjutnya Presiden harus bersikap terkait pansus, jangan ada pembiaran." tutupnya. 

Editor: Budi

T#g:GMKIkpkPansusSahdar
Berita Terkait
  • Senin, 06 Nov 2017 17:16

    GMKI Nilai Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi belum layak beroperasi

    Koordinator Wilayah I SUMUT-NAD PP GMKI mengapresiasi pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu-Sei Rampah dan Medan-Binjai-Seksi Helvetia-Semayang-Binjai yang diresmikan oleh

  • Rabu, 01 Nov 2017 11:21

    Peringati Sumpah Pemuda, GMKI terbitkan buku dan aplikasi "GMKI Sinergi"

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia memperingati Sumpah Pemuda dengan melakukan Seminar Nasional bertemakan "Pemuda sebagai Penjaga Pancasila dan Pembangun Peradaban". Seminar ini dilaksanakan se

  • Jumat, 27 Okt 2017 22:47

    Kebijakannya Dinilai Tidak Pro Rakyat, Mahasiswa Demo Bupati Simalungun

    Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Dan Rakyat (AMPERA) bergerak melawan pembodohan dan penindasan rakyat yang diduga dilakukan oleh Bupati Simalungun JR Saragih.Aksi ini d

  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Sabtu, 21 Okt 2017 18:51

    GMKI Sesalkan Satpam USU terkait pemukulan Imanuel Silaban

    Beberapa hari yang lalu, tepatnya Kamis (19/10/2017) malam, telah terjadi pemukulan oleh aparat pengamanan (Satpam) kampus USU kepada Imanuel Silaban di kawasan kampus USU Fakultas Ilmu Budaya (FIB).K

  • Sabtu, 21 Okt 2017 10:51

    Cipayung Plus Sumut siap ikuti Jambore Kebangsaan Kewirausahaan di Jawa Barat

    Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw didampingi Dir Pam Obvit, Dirintel, Dansat Brimob dan Kabid Humas Polda Sumut menerima Audiensi dari elemen Cipayung Plus Sumut, yaitu Septian dari HMI,

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Jumat, 06 Okt 2017 06:36

    Pesantren yang ajarkan kebencian, bukan Pesantren khas Indonesia

    "Negara ini adalah NKRI, bukan negara Islam. Maka NU ataupun Pondok Pesantren Lirboyo tidak akan menolak perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan adalah sunatullah, fitrah. Dengan itu juga, seluruh

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak