Sabtu, 18 Agu 2018 16:04
  • Home
  • Ragam
  • FITRA Sumut Nilai Biro Humas Langgar SE Mendagri No. 814.1/169/SJ

FITRA Sumut Nilai Biro Humas Langgar SE Mendagri No. 814.1/169/SJ

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Selasa, 24 Apr 2018 16:34
Dok
Tengku Erry dan Nurhajizah Marpaung di Press room Kantor Gubernur Sumut
Setelah kurang lebih dua bulan terakhir mempelajari tentang pengadaan tenaga pendukung yang dilakukan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, akhirnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA Sumut) angkat bicara. "Kami sudah konsultasi dengan ASN di BKN terkait rekrutmen tersebut, dan jika ditilik dari daftar tenaga pendukung yang dibutuhkan tersebut bukanlah tenaga ahli yang perlu keahlian khusus. Kemudian lagi, dari sisi mekanisme pengadaan tenaga pendukung, merujuk kepada undang-undang ASN No.5 tahun 2014 atau pun PP No. 48 tahun 2005, tidak diperbolehkan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya," sebut Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Selasa (24/4/2018), menanggapi soal pengadaan tenaga pendukung yang dilakukan oleh Biro Humas.



Lebih lanjut dikatakan Ruri, Pemprovsu sendiri sudah melakukan pemberhentian THL sejak akhir Desember tahun 2013 dikarenakan perintah yang jelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013. Dimana hal tersebut merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honrer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.

Pada SE tersebut, jelas Ruri, ditegaskan bahwa berdasar Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 Pasal 8; Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005.

Hal inipun ditekankan dengan isi pasal yang berbunyi 'Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah' sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2012 ditegaskan kembali "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

"Kemudian butir kedua dalam SE Mengari No. 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 ialah 'Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditegaskan bahwa: Gubernur dan Bupati/Walikota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah'. Itulah isi dari dari SE Mendagri tersebut terkait pengangkatan tenaga pendukung yang dilakukan oleh Biro Humas Pemprovsu," jelas Ruri.

Terkait dengan pengangkatan tenaga pendukung yang telah dilakukan Biro Humas Setdaprovsu, FITRA Sumut pun menilai bahwa Biro Humas telah dengan sengaja mengabaikan SE Mendagri tersebut demi mengupayakan serapan anggaran yang maksimal di Bironya.

Padahal, jelas Ruri lagi, harusnya sebelum melakukan perekrutan Biro Humas terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada BKD untuk kebutuhan tersebut dengan melihat ketersediaan kualifikasi ASN yang ada sesuai kebutuhannya.

"Dan jika Biro Humas tetap ngotot akan kebutuhan keahlian tersebut, dapat melakukan pelatihan kepada ASN yang ada di bironya tanpa perlu melakukan perekrutan THL," tegas aktifis anggaran tersebut.

Oleh karenanya, FITRA Sumut meyakini bahwa dalam hal ini Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi tidak mengetahui perihal pengangkatan THL yang dilakukan Biro Humas dalam rangka memaksimalkan pemberitaan kegiatan beliau dan Pemprovsu.

"Karena di tahun-tahun sebelumnya, tanpa adanya THL di Biro Humas pun, pemberitaan di Pemprovsu sudah berjalan baik dan berkolaborasi dengan dukungan Dinas Kominfo Sumut. Dan sebelum hal ini menjadi temuan BPK dan nantinya akan merugikan tenaga THL yang sudah terlanjur direkrut, FITRA Sumut berharap agar Gubernur, Bapak Tengku Erry dapat melakukan evaluasi melalui inspektorat, BKD, dan Biro Hukum," sebut Ruri.

Hingga pada kesimpulan akhir, tambah Ruri, jika tenaga pendukung yang dibutuhkan oleh Biro Humas dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, dan tidak ada ketersediaan ASN dengan kualifikasi kebutuhan biro Humas tersebut, maka perekrutan dapat dilakukan melalui pihak ketiga.

"Namun yang terjadi apa? Penyeleseksian tenaga pendukung itu sendiri juga hanya di kerjakan oleh staf Humas itu sendiri. Hal ini jelas telah melanggar aturan yang telah ditetapkan," pungkas Ruri.

Editor: Erickson

T#g:FITRAHonorer
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Apr 2018 19:44

    Mendagri akan beri sanksi Gubernur yang melanggar aturan

    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dirinya akan memberikan sanksi jika memang ada Gubernur yang melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Ind

  • Minggu, 11 Mar 2018 15:11

    Curhatan Guru Honorer Labusel Tentang Perjuangannya

    Usai berkeliling di pasar tradisional Aek Nabara, Rantauprapat, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (10/3), Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumut Sihar Sitorus berjalan kaki me

  • Kamis, 28 Des 2017 08:38

    Tetapkan UMK Rp2,1 Juta, Walikota Akui Gaji Honorer Tebingtinggi Hanya Rp1,3 Juta

    Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) Tebing Tinggi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 173.462 atau 8,71% dari tahun sebelumnya."Berdasarkan Surat Keputusan Guber

  • Senin, 18 Des 2017 16:18

    Tengku Erry Jelaskan Soal Honor Guru Tidak Tetap & Non PNS

    Gubsu Tengku Erry Nuradi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penugasan untuk ribuan guru tidak tetap (GTT)/non PNS Serdang Bedagai dan Simalungun, Sabtu (16/12/2017). Para tenaga pengajar itu pun diminta

  • Kamis, 07 Des 2017 17:27

    Guru Honorer Paluta Tuntut jadi Pegawai Definitif

    Puluhan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Paluta, Kamis (7/12/2017).

  • Rabu, 29 Nov 2017 19:49

    Kepsek SDN 0215 Diduga pecat guru honor yang cuti melahirkan

    Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 0215 Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah (Barteng), Kabupaten Padang Lawas (Palas), diduga telah melanggar aturan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketena

  • Rabu, 29 Nov 2017 11:49

    PGHK Paluta, Nasibmu Kini

    Surat permohonan Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kepada Pemerintah Kabupaten Paluta agar ditetapkan statusnya sebagai honorer defenitif berbuah pahit. Pas

  • Kamis, 16 Nov 2017 15:26

    PGHK Padang Lawas Utara Pertanyakan Nasibnya

    Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melayangkan surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Paluta agar guru, operator sekolah, maupun tenaga lainnya yang berstat

  • Jumat, 16 Jun 2017 21:26

    Puluhan Guru Honorer SMA/SMK Negeri Adukan Nasibnya Ke DPRD Taput

    Paska pengalihan pengelolaan SMA/SMK Negeri ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, guru honorer SMA/ SMK negeri di Tapanuli Utara mengalami nasib yang miris dan tidak jelas terkait gaji yang diterimanya.

  • Sabtu, 27 Mei 2017 14:27

    Pegawai Honorer Pemkab Pandeglang Digerebek Lagi Selingkuh

    ES, seorang ibu rumah tangga beranak dua, yang bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Pandeglang, digerebek oleh aparat Polsek Pandeglang, karena ketahuan sedang mesum dengan selingkuhannya MJ., pada Rabu (24/5) sekira pukul 24.00 WIB.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak