Selasa, 17 Okt 2017 14:48
  • Home
  • Ragam
  • Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 08 Sep 2017 16:48
Dibaca: 138 kali
Dok
Konferensi pers Disdukcapil Sumut di kantor Gubernur Sumut, Jumat (8/9).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko KTP Elektronik selesai dicetak.


"Kami minta rekam saja dulu untuk prioritas pendataan, untuk pencetakannya​ kita menunggu hasil pelelangan proses tender di pusat. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai," ujar Edi Sampurna Rambe, Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Provinsi Sumut saat konferensi pers di pres room Sumut Paten, Jumat (8/9).


Berkaitan dengan aturan bahwa hanya penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik yang bisa ikut mencoblos, Rambe menyatakan bahwa apabila KTP Elektronik belum terbit juga, maka instansi pelaksana, yakni Disdukcapil Kabupaten/Kota akan menerbitkan surat keterangan pengganti KTP Elektronik.


"Kalau pun pada Pilkada nanti tidak ada KTP, bisa dikeluarkan Suket untuk warga yang sudah melakukan pendataan oleh instansi pelaksana, Disdukcapil Kabupaten/Kota," tambahnya.


Hal lain yang ditegaskan oleh Rambe adalah bahwa sesuai UU 24/2013 perihal perubahan UU 23/2006, KTP Elektronik tidak memiliki masa berlaku dan tidak perlu ditukar atau diganti, selama tidak ada perubahan elemen data.


Sebelumnya, Zaki Abdullah, Plt Kepala Disdukcapil Sumut menyatakan bahwa pihaknya berwenang untuk melaksanakan pembinaan sosialisasi dan konsultasi terhadap kabupaten/kota. Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah lembaga pelaksana operasional, yang mendata dan melakukan perekaman langsung ke masyarakat.


"Tugas kami melakukan koordinasi penyelenggaraan kependudukan, mengurus administrasi penduduk, bukan pengendalian pertumbuhan penduduk," kata Ahmad Zaki.


Dalam kesempatan ini, Zaki juga mengapresiasi Ilyas Sitorus, Kabiro Humas dan Protokoler Pemprov Sumut yang menguasai sistem dan cara kerja Disdukcapil Sumut.


"Beliau yang dulu berjuang habis-habisan memprakarsai Dinas Disdukcapil saat berada di Biro Pemerintahan," tutur Zaki.


Dalam konferensi pers ini, Ilyas sempat menjelaskan juga bahwa dengan tertib administrasi kependudukan, maka seseorang hanya bisa punya satu identitas.

Editor: Budi

T#g:DisdukcapilPoligamie-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 11 Agu 2017 20:21

    KPK benarkan saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP meninggal

    Salah seorang saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP, Johannes Marliem, meninggal di Amerika Serikat. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Febri Diansyah pada Jumat malam (11/8).

  • Selasa, 08 Agu 2017 11:38

    KPK ajukan banding atas vonis terdakwa kasus e-KTP

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan D

  • Sabtu, 29 Jul 2017 09:37

    Chaeruman Harahap bantah aktif urusi proyek e-KTP

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pada Jumat (28/7/2017), penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua Komisi II DPR asal fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap.

  • Rabu, 19 Jul 2017 09:19

    HIMMAH Kota Medan Kecam Hak Angket KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

  • Senin, 17 Jul 2017 19:27

    Setya Novanto Resmi Tersangka Kasus e-KTP

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

  • Senin, 10 Jul 2017 15:10

    Terkait e-KTP, Ketua Fraksi PKS Diperiksa KPK

    Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

  • Senin, 03 Jul 2017 21:03

    Yasonna Laoly Bantah Terima Duit dari Proyek e-KTP

    Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM, membantah menerima dana sebanyak 84.000 dolar Amerika Serikat terkait pengadaan paket penerapan e-KTP.

  • Jumat, 23 Jun 2017 13:23

    2 Terdakwa Korupsi e-KTP Hanya Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara

    Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dituntut 7 tahun penjara dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri,

  • Jumat, 23 Jun 2017 10:13

    Jaksa: Miryam Koordinator Pembagian Jatah 1,2 Juta Dolar ke Komisi II DPR

    Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II dari fraksi Hanura disebut menerima 1,2 juta dolar AS dari pengadaan korupsi KTP-Elektronik dan ia membagi-bagikan uang itu kepada seluruh anggota Komisi II DPR untuk melancarkan anggaran proyek itu.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak